Ditemukan 17793 data
58 — 6
Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DukcapilKabupaten Kudus, tanggal 23 Desember 2009 yang telah bermaterai cukup,dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh majelis hakim diberitanda bukti P.5 ;Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus DinasKesehatan UPT PUSKESMAS Gribig tanggal 28 Febuari 2012 telahbermaterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda buktiBahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksi
13 — 2
Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suamianak Pemohon sudah sedemikian eratnya, pergi kKemana mana selaluberdua bahkan anak Pemohon sekarang sudah mengandung dengan usiakandungan sekitar + 4 bulan, sesuai Surat Keterangan PemerksaanKesehatan dari UPT PUSKESMAS Wanareja I, tertanggal 15 Oktober2020.6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut bukan saudara atau sesusuan karenanya tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan.7.
Rian Budiansyah
36 — 7
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
15 — 1
SAKSI Il, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT, tempatkediaman di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksiadalah Sepupu Pemohon; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. ANAKPERTAMA, umur 18 tahun, 2. LULUK MAHZUROH, umur 16 tahun,3. ANAK KETIGA, umur 12 tahun, 4.
13 — 6
SALINANPENETAPANNomor 0014/Pdt.P/2016/PA.KtbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Namadalam Akta Nikah yang diajukan oleh:HASMIAH binti ASNAWIE, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Sepagar, RT.01, DesaSepagar/UPT Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat
ARIADI PANGARIBUAN
27 — 19
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
WILFRIDUS DANUARATA LUIS
24 — 23
noewonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
HUSNI YAHYA
23 — 7
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
92 — 69
SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,
Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.
Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..
Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..
SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.
149 — 48
Menjatuhkan pidana kepada Anak Ahmad Husaini als Sain Bin Madya oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3.
94 — 13
Marihot Manullang, Sht pada tanggal 23 Mei 1994 dan pada tanggal 27 April 2012 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT.
40 — 26
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Puskesmas Model NonRawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas RodaEmpat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unitPuskesmas sebesar Rp81.642.000,00 (delapan puluh satujuta enam ratus empat puluh dua juta) ;e Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening2.10.1003 2.4.11. 04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unitsebesar Rp5.055.500,00 (lima juta lima puluh lima ribu limaratus) ;Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT
2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesarRp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratusdua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) danberdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu,KabagKeuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang(SPMU) Nomor : 862/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesarRp821. 825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapanratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT
Nazmil Fuad Harahap, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK Nomor 2215/B.PERS/51/PNS/1988 tanggal 25 Januari 1988 NIP.140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuNomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendirisendirimaupun bersama Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK
;30.Surat Keputusan Bupati Nomor 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 200431keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja AparatusDaerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan TA. 2004 sebesarRp146.750.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluhridu limaratus enam puluh rupiah) ;.
Uang kas APBD TA 2004 khusus UPT yang diambil atau dicairkanTerdakwa, tanpa didukung dengan bukti surat, atau yang tidak bisadipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, adalah sebesar Rp337.775.000,00 (tiga ratus tiga puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan uang yangtidak bisa dipertanggung jawabkan Daniel Hamonangan berdasarkanmemo yang sebesar Rp609. 740.000,00 (enam ratus sembilan juta tujuhratus empat puluh ribu rupiah).
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan:Sutaryo, A.Pi Kepala UPT PPI Kalianda:3. Sekretaris Slamet Nomorvianto,S.Pi,M.Si. 1.UPT PPI Kalianda:4. Anggota a.Hi.Hendra Yudistirab.Firmansyah,A.Md2.Syahbandar:a.Panutb.Harmon3.Polairud:a.Briptu Agus Riadi4.Marinir:a.Serma Bambangb.Kopka Handoko5.HNSI:a.Syarifudin Saleh 5.
Dimanakemudian dikeluarkan dan/atau diterbitkan Surat Keputusan(SK) PengurusKoperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan Nomor26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Manager danKaryawan TPI sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI KaliandaKabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Mei 2012;33.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Kepala UPT Dinas Kelautandan Perikanan Lampung Selatan, Sdr.Syaiful Bahri, SE telah kelirumencermati Surat Keputusan Shobri.CS Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V
Plurium Litis Consortium;Bahwa pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau pihak yangditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap ataukekurangan pihak yaitu masih ada pihak yang seharusnya ditariksebagai pihak Tergugat;Bahwa menurut Penggugat pada poin nomor 33 surat gugatannya,Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan bernamaSyaiful Bahri, SE telah memberikan kesempatan penyelenggaraan lelangkepada Shobri.
CS sehingga Penggugat dirugikan secara materiil;Bahwa oleh karena Kepala UPT Dinas Kelautan dan PerikananLampung Selatan bernama Syaiful Bahri, SE telah merugikan pihakPenggugat maka Penggugat seharusnya menempatkan Kepala UPTtersebut diatas sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini;E.
Tiara Ika Nabsyawati
99 — 27
Pemohondikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SILVIDAS, S. Pd., M. Pd
23 — 9
Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin SAADAH, Nomor51/SKK/RBS/Jan/2009, tanggal 31 Januari 2009, bukti P5;Surat Keterangan Lulus, Nomor 422/66/SD.74/VI/2021, dari DinasPendidikan UPT.
Prasojo Rosa Harbowo
36 — 8
pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
11 — 5
xx, Kabupaten Gunungkidul, Nomorxxx/2018 tanggal x Mei 2018 yang telah diberi meterai secukupnya dandinazzegelen, lalu diberi tanda P.5;Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx,Kabupaten gunungkidul, Nomor xxxx/2018 tanggal 4 Mei 2018 yangtelah diberi meterai secukupnya dan dinazzegelen, lalu diberi tanda P.6;Asli Surat Keterangan dokter atas nama xxxx (calon istri anakPemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT
WARDANI
59 — 13
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
ISTIKOMAH
20 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT