PUTUSANNomor : 50/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisinan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :omen MAHYAR, Lakilaki, Tempat tanggal lahir Desa Pakam, 28 Desember 1980,agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat RayaDusun VI, Pakam Raya, Kec. Medang Deras Kab.

Artinya selama belum adapenetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial, maka Penggugatmasih tetap menjadi Pekerja Para Tergugat yang menjalankan kewajibannyadan mendapatkan semua hakhaknya dari Para Tergugat;8.

Industrial disebutkan Setiapterjadinya Perselisihan Hubungan Industrial wajiild diupayakanPenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan Bipartit secaramusyawarah untukCO a6.

BuktiP8: berupa fotocopy Bukti Tanda Terima Surat PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dari Syafaruddin Cs (termasukPGERQOQUQAL) je eseesseteeeeeeeeee neers9.

Bukti T.l6.1: berupa fotocopy BAB Ketentuan Umum Pasal 1 UU No.2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial ;9.

PUTUSANNo. 147 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, CabangPandeglang, berkedudukan Jalan Bayangkari No. 1Pandeglang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rita Indriani,SH., dan kawankawan, Supervisor Penunjang OperasionalKantor Cabang PT.

UndangUndang No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial ;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan Dinas KetenagakerjaanKabupaten Pandeglang tersebut, serta tidak di ajukannya gugatan PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial oleh Tergugat,maka untuk mendapatkan kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan iniagar Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangmemutuskan untuk mengembalikan status Penggugat sebagai pekerja di PT.Bank

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang memutuskanuntuk mengembalikan status Penggugat sebagai pekerja PT.

Industrial pada PengadilanNegeri Serang supaya memberikan putusan sebagai berikut :1.

Industrial pada Pengadilan Negeri Serangtersebut pada tanggal 17 Desember 2010 ;Hal. 7 dari 11 hal.

PUTUSANNo. 1019 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :HOTIYEH, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gg. Haji SaidRT.003 RW.004 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawanPT.

Bahwa Pengusaha/wakil Pengusaha ketika menghadiri sidangMediasi .setelah di panggil 3 (tiga) kali tanpoa membawa danmemperlihatkan datadata yang menjadi pertimbangan Mediatordalam mengeluarkan Anjuran, tetapi keteranganketerangan ParaPekerja yang selalu hadir dalam setiap persidangan tidak menjadipertimbangan bagi Mediator dalam mengeluarkan Anjuran ;20.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat men gaju kan gugatan, dan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Atau :Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menuruthukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan, yaitu PutusanNo.09/G/2010/PHI.PN.PTK. tanggal 14 April 2010 yang amarnya sebagaiberikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

PN.PTK, yang dibuat oleh PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanHal. 8 dari 10 hal. Put.

No.1019 K/Pdt.Sus/2010alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 14 Mei 2010 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 11 Juni 2010 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi diajukan di

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknyaatas dalildalil :Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (ic.

Industrial padaPengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melaksanakan kewajibannyakepada Penggugat ;Hal. 4 dari 10 hal.

No. 108 K/Pdt.Sus/2011Bahwa oleh karena buktibukti yang dimiliki Penggugat merupakan buktibukti yang otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBgmaka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Hubungan Industrial untukmenyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaarbij voorraad) walaupun ada perlawanan, maupun kasasi ;Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memberikanputusan sebagai

No. 108 K/Pdt.Sus/2011Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan No. 126/G/2007/PHI.Mdn.tanggal 15 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.

B600/MEN/SJHK/VIII/2005, tanggal 31 Agustus 2005 ;Bahwa putusan judex facti tidak memuat jabatan Termohon Kasasi dalamputusannya, maka berdasarkan Pasal 102 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004tentang PPHI menyebabkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan No. 127/2007/PHIMdn tanggal 15 November2007 adalah batal. Karena Pasal 102 yang isinya :1.

PUTUS ANNomor 863 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1. PIMPINAN PT. RAJAWALI HIYOTO, Kantor Pusat,diwakili oleh Direktur PT. RAJAWALI HIYOTO,berkedudukan di Jalan Leuwigajah, Cimahi, Bandung;2. RAHMAT IRAWAN, selaku ASM (Area Sales Manager)PT.

Industrial pada Pengadilan Negeri Palu,pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugatpada tanggal 23 Oktober 2012, terhadap putusan tersebut para Tergugatmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2012,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/KAS/PHI.G/2012/PN PL yang dibuat oleh Plt.

Panitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HubunganIndustrial Palu pada tanggal 12 November 2012;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 20 November 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 November 2012;Menimbang, bahwa permohonan

Nomor 863 K/Pdt.Sus/2012Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menelitidengan saksama Memori Kasasi, tanggal 30 Oktober 2012 dan Kontra MemoriKasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, ternyata tidaksalah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yangcukup dan benar, karena Penggugat dengan buktibukti

PUTUSANNomor 1105 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN SARI MUTIARA, yang diwakili oleh Ketua, Dr.Parlindungan Purba, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan KaptenMuslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan MedanHelvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 8 Februari 2021, kemudian terhadapnya olen PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi

Industrial pada Pengadilan NegeriHalaman 4 dari 7 hal.

Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: YAYASAN SARI MUTIARA tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangHalaman 5 dari 7 hal.

SusPHI/2021Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang

PUTUSANNomor 352 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT HOTEL CITI INN, yang beralamat di Jalan SunYat Sen Nomor 77, Medan yang diwakili olehTansri Chandra selaku Direktur PT Hotel Citi Inn,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik,S.H., M Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantordi Jalan Durung Nomor 36 (komplek DurungResiden)

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya kuasaTergugat pada tanggal 26 Oktober 2018, kemudian terhadapnya olehTergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

PermohonanKasasi Nomor 162/Kas/2017/PHI Mdn. juncto Nomor 96/Pdt.SusPHI/201 7/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaHalaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 352 K/Pdt.SusPHI/2018Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada tanggal 21November 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT HOTEL CITI INN, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang

PUTUSANNomor 682 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:FADLAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Jalan Raksatama, RT 02, RW 04, Kelurahan Kawatuna,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada BahalSimangungsong, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat padaKantor Hukum

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesarRp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya PemohonKasasi pada tanggal 6 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi padatanggal13 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta

PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari2020:Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 682 K/Pdt.

SusPHI/2020Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PaluNomor 54/Pdt.SusPHI/2019/PN Pal, tanggal 6 Februari 2020 sertaMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara inidi bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada

kasasi dari Pemohon Kasasi: FADLANtersebut: Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 54/Pdt.SusPHI/2019/PN Pal, tanggal 6 Februari 2020;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

PUTUSANNomor 409 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SEBAKIS INTI LESTARI, yang diwakili oleh DirekturUtama, R. M.

Nomor 409 K/Pdt.SusPHI/2021 Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratussembilan belas' ribu' rupiah) dibebankan kepada PenggugatRekonvensi/T ergugat Konvensi;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020, kemudian terhadapnya olehTergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 18/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Smr., tanggal 13Oktober 2020:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 409 K/Pdt.SusPHI/2021 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Menerima gugatan Rekonvensi ini;2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya;3.

Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIE:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 18/Pdt.SusPHI/2020/PNSmr., tanggal 13 Oktober 2020;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiuntuk seluruhnya;3.

PUTUSANNomor 1162 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

Nomor 1162 K/Padt.SusPHI/2018Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 3 September 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 3 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Klas A Khusus Bandung, Nomor 94/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg.tertanggal 20 Agustus 2018;Mengadili sendiri dan memutuskan:Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohonPutusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2018 yang padapokoknya menolak

Industrial pada PengadilanNegeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

Nomor 1162 K/Pdt.SusPHI/2018Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.

PUTUSANNomor 509 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:T.

,juncto Nomor 187/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 27 Oktober 2020:Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.

Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi T.

MUHAMMAD FAHRI, S.T. tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.

SusPHI/2021Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 296 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT TIRTA MAS JAYA, berkedudukan di Jalan Gatot SubrotoNomor 44 Kota Jambi, yang diwakili oleh Sugianto alias Atiek,Direktur Utama PT Tirta Mas Jaya (Hotel Novita), dalam hal inikeduanya memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di

Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlahRp660.000,00 terbilang: enam ratus enam puluh enam ribu rupiah;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya KuasaPara Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 6 November 2018 dan Para Penggugatdengan

perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor23/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJambi tersebut masingmasing pada tanggal

Nomor 296 K/Pat.SusPHI/2019undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masingmasing pada tanggal 15 November 2018 dan tanggal 21 November 2018 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memintaagar:Memori Kasasi Pemohon Kasasi :1.2.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 23/

Industrial pada PengadilanNegeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi: .

PUTUSANNomor 363 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT. DOOSAN JAYA SUKABUMI, yang diwakili oleh Direktur HWIJIN KIM, berkedudukan di JI. Raya Sukabumi, Kp.

Industrial padaPengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa istri Penggugat (alm.

UndangUndang Republik Indonsia Nomor 2 Tahun 2004 tentangBahwaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam BAB I KetentuanUmum Pasal ayat (6) Jo ayat (Q), telah jelas mengatur hubunganhukum, Hanya antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh saja yang berhakmenjalankan, mengajukan dalam perselisihan Hubungan Industrial dantidak ada mengatur ketentuan ahli waris dapat mempergunakan haknyadi dalam penyelesaian perselisihan.

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikanputusan sebagai berikut:1.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uangpaksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari atas kelalaiannya tidakmelaksanakan putusan ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 76/G/2012/PHI/PN.Bdg., tanggal 13 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.

PUTUSANNomor 1265 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA KAWASANINDUSTRI JABABEKA, yang diwakili oleh Direktur Tn.

Nomor 1265 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;2.

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapatmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya dilakukan perlawanan atau kasasi;9.

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor47/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg, tanggal 14 Juni 2017 adalah kurangcukup pertimbangan (onvoldoende geotiveerd), sangat sumir dan beratsebelah.

Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah terbukti tidak cermat,tidak lengkap dan tidak seksama, maka patut yang mulia Majelis HakimAgung yang memutus perkara a quo untuk membatalkan putusanJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung tersebut;.

PUTUSANNomor 338 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SINAR MUSI JAYA, diwakili oleh Direktur Utama, DoddyUjang Sai, S.E., berkedudukan di Jalan Residen A. Rozak Nomor41 RT 21, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, KotaPalembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HusniChandra, S.H., M.

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang padapokoknya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Halaman 17 dari 11 hal.

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat;Atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri(PN) Klas IA Palembang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo at bono) menurut ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 45/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plg tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.

Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepadaPenggugat;Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016, terhadapputusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan

Industrial padaPengadilan Negeri Klas A Khusus Palembang, Pemohon Kasasi dahuluTergugat sangat tidak sependapat dengan alasan hukum :Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Palembang tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasidahulu Tergugat, bahwa gaji pokok Termohon Kasasi dahulu PenggugatHalaman 7 dari 11 hal.

PUTUSANNo. 088 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. AVS INDONESIA, berkedudukan di Gedung Syariah MandiriLt.9 Jalan MH. Thamrin No.S Gd.

;Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 322/PHIG/2007/PN.JKT.PST dan perkara Nomor : 322/PHI.G/2007/PN.JKT.PST. sudahmerugikan Penggugat karena tidak benar secara hukum hal ini disebabkanPengadilan Hubungan Industrial tidak berhak untuk memeriksa sah atautidaknya suatu organisasi dalam beracara.

Untuk itu Penggugatmemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang bunyinya sebagaiberikut :DALAM PROVISI :1. Mengabulkan gugatan Provisi ;2.

Put.No.088 K/Pdt.Sus/2009namanama yang tertera di dalam Gugatan yang disampaikanPenggugat dalam mewakili ataupun mendampingi Penggugat dalampenyelesaian perselisihan hubungan industrial int ;2.

Put.No.088 K/Pdt.Sus/2009pembayaran upah yang harus dibayar dalam gugatan yang disampaikanoleh Penggugat;Bahwa Tergugat telah melaksanakan prinsip Hubungan Industrial yangbaik berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan 161 UndangUndang No. 13Tahun 2003.

PUTUSANNomor 445 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkatTermohonkasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:RUMAH SAKIT IBU & ANAK SRI RATU, beralamat di JalanNibung Raya Nomor 204212 Medan, dalam hal ini memberi kuasakepada H.M.K., Aldian Pinem, S.H., M.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan KH.

Bahwa oleh karena Tergugat tetap pada keputusannya, maka Penggugattelah membuat pengaduan dan permohonan mediasi kepada MediatorPenyelesaian Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan dan mediator telah melakukan perundinganmediasi akan tetapi tidak berhasil menyelesaikan perselisinan tersebut,sehingga mediator akhirnya menerbitkan Surat Anjuran Nomor 567/995/DSTKM/2013 tertanggal 6 Mei 2013 dengan anjuran sebagai berikut:Berdasarkan pertimbangan hukum dan Pendapat

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quoadalah bukan merupakan perselisihan hubungan industrial.

Bahwa legal standing Penggugat mengajukan gugatan tanggal 28 Juni2013 ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medandengan dasar Surat Keputusan Tergugat tanggal 05 Desember 2012Nomor 060/SKDIR/RSIASR/XII/2012 yang tidak sah, maka /egalstanding Penggugat sebagai pekerja di Rumah Sakit Ibu & Anak Sri Ratuadalah merupakan dalil yang keliru. Sebab Penggugat tidak lagi sebagaipekerja. Dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sudah berakhir;5S.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan(disingkat dengan PHI Medan) yang membuat pertimbangan hukumHal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 445 K/Pdt.SusPHI/2014dalam perkara a quo telah keliru dan silap. Sebab penerapanpertimbangan hukum mempedomani Pasal 167 ayat 5 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 karena Pasal 167 ayat 5 tersebut berlandaskanPasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.

Industrial pada Pengadilan NegeriKlas A Bandung, berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Perselisihan Hubungan Industrial:a.

Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;Ayat (1), berbunyi:Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisinan kepengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat;Ayat (2), berbunyi:Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak dipengadilan hubungan industrial

Nomor 972 K/Pdt.SusPHI/2016 Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor27/Pdt.SusPHI/2016/PN Bdg., tanggal 13 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaarad); Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada ParaPenggugat sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah menerapkan hukumberdasarkan kewenangan pengadilan hubungan industrial yaitu telahmenyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak jelas, kabur dan tidak mempunyaidasar hukum sehingga gugatan Termohon Kasasi

dinyatakan tidak diterima/nietontvankelijk verklaara/NO karena gugatan mengandung cacat formil sehinggagugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Hakim untuk diperiksa dan diadili;Bahwa putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang telahmembuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke5 yangmenyatakan:Halaman 8 dari 11 hal.

PUTUSANNomor : 48/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan,memeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara :EDY SYAHPUTRA,Umur 27 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Jl.Gunung, Rinjani Gg.

RAKSASA INDONESIA, beralamat di Kompleks CBD Polonia No. 4851 DD Medan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ;000Halaman Putusan PHI Nomor :48/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnSetelah membaca berkas beserta surat surat yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang berperkara ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19Februari 2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan

Oleh karenanya cukup beralasan bagi PENGGUGATuntuk mengajukan permohonan dalam provisionil kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuatpenetapan dalam provisi yang mewajibkan TERGUGAT membayar upahPENGGUGAT selama proses Penyelesaian Hubungan Industrial ;17.Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti yangotentik, maka beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medanagar menyatakan

ALIHANAFIAHMATONDANG, SH, FEBY SUTAMA HARAHAP, SH, RUTH OKTAVANIA P, SH,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2016, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tanggal 19 Februari 2016 dengan Register No. 138/Pen.K/ 2016/PHI.Mdn, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONVENSI :e Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :e Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.211.000, (dua ratus sebelas rupiah)Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hariSENIN tanggal 4 APRIL 2016, oleh kami, MASRUL, SH, MH sebagai HakimKetua, BENRI SITINJAK, S.Si.,SH.

PUTUSANNomor 283/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri memeriksadan memutus perkaraperkara perselisinan hubungan industrial pada tingkatpertama, telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara :SUBAHAR,jenis kelamin lakilaki, umur 54 tahun (lahir di Marindal,17 April 1966), kewarganegaraan Indonesia, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun IlDesa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten

(terbilang : seratus tiga juta tujuhratus enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh duarupiah).Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak hampa (illusoir), Penggugatmemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) terhadap seluruh harta kekayaan dan asetperusahaan milik Tergugat yang terdiri dari 1 (Satu) unit bangunan rumahpermanen 4 % (empat setengah) tingkat yang terletak setempat

Fotokopi Risalan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialtertanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani Novita Saril Ginting, SEselaku Mediator Hubungan Industrial, diberi tanda bukti P2;3.

Industrial dan peraturanperaturan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

(tigaratus sebelas ribu rupiah.Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada hari Senintanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H.., M.H., sebagaiHakim Ketua , Nurmansyah, S.H., M.H. dan Budiyono, S.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 283/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn tanggal 22 September 2020, putusan tersebut