Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 01-08-2024 — Putus : 12-09-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 September 2024 — Penggugat:
DARSONO, SH
Tergugat:
SAIRI
Turut Tergugat:
DEWAN PIPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT
50 — 33
  • Penggugat:
    DARSONO, SH
    Tergugat:
    SAIRI
    Turut Tergugat:
    DEWAN PIPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT
Pengadilan PN SIGLI Perdata Khusus
Register : 02-05-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN SIGLI Nomor 11/Pdt.Sus/2016/PN Sgi
Tanggal 21 Nopember 2016 — Penggugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
Tergugat:
MUSLIM,S.HI
243 — 25
  • Penggugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
    2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
    Tergugat:
    MUSLIM,S.HI
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 06-06-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 03-08-2022
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk
Tanggal 2 Agustus 2022 — Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh
73 — 26
  • Penggugat:
    Hasanuddin
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
    Turut Tergugat:
    1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
    2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
    3.Bupati Aceh Utara
    4.Gubernur Aceh
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
JEFFRY SENTANA S PUTRA
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
89 — 52
  • Penggugat:
    JEFFRY SENTANA S PUTRA
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
    Turut Tergugat:
    KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Khusus Parpol
Register : 18-03-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 27/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Ktg
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat:
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
205 — 34
  • Penggugat:
    SUPHAN K HASAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
    2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
    3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Boroko Kec.Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, sebagaiTergugat I;2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten BolaangMongondow Utara, berkedudukan di Jl. TransSulawesi, Boroko Kec. Kaidipang Kab. BolaangMongondow Utara, sebagai Tergugat Il;3.
Pengadilan PT AMBON Perdata Khusus
Register : 06-11-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 35/PDT/2012/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2012 — Pembanding/Penggugat : DRS.M.JAFAR SANI LEWENUSSA Diwakili Oleh : T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH
Terbanding/Tergugat : BASRI DAMIS ,SH,MH
Terbanding/Tergugat : SALEH TUAHUNS
223 — 52
  • Kel Namaelo,Kecamatan Kota Masohi,Kabupaten Maluku Tengah,dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitanbangsa (DPC PKB) KabupatenMaluku Tengah, semula sebagaiTergugat II sekarang TerbandingPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum dan teruraldalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 September2012
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Khusus
Register : 18-08-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sml
Tanggal 22 September 2023 — Penggugat:
NIKSON LARTUTUL, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
85 — 48
  • Penggugat:
    NIKSON LARTUTUL, SH
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
    4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    Turut Tergugat:
    Bupati Kepulauan Tanimbar
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 09-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 67/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
NIKO HARTONO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
359 — 187
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1637 — 1110
  • strong>

    DALAM EKSEPSI:

    -Menyatakan eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel) tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

    2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai

    Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

    3. Memerintahkan

    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/ II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota
    Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

    dalam kepengurusan partai politik,secara tegas dinyatakan pada kepengurusan partai politik di tingkatpusat.
    Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;.
    Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;p. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:5. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;6. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;Halaman 52 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT7. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan8. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;q.
    Partai di TingkatKabupaten serta domisili tetap kantor.
    Dalamrekapitulasi tersebut 14 Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syaratsedangkan 1 Partai Politik yaitu Penggugat dinyatakan tidak memenuhisyarat.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 219/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Mdn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
KIKI HANDOKO SEMBIRING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
55 — 41
  • Penggugat:
    KIKI HANDOKO SEMBIRING
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD
Tanggal 17 Januari 2014 — SUSILO S.Pt terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang Dkk
68 — 16
  • No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
    sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
    sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
    PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
196 — 49
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
73 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
    DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
    Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
    ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
    No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
131 — 30
  • Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
    Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
    CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
    CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
    atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..
Pengadilan PN LAHAT Perdata Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lht
Tanggal 16 Januari 2018 — HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
295 — 64
  • HUDSON ARPAN, M.Si
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
    5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
    6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
    7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 16-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
89 — 51
  • Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
    EFFENDISAUD MBA, warga negara Indonesia, selakuKetua Umum Partai Pemuda Indonesia, danDrs. REINHARD SAMAH, warga negaraIndonesia, selaku Sekretaris JenderalPartai Pemuda Indonesia, keduanya bertindakuntuk dan atas nama s Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jalan MajapahitKav. 1822, Komplek Perkantoran MajapahitPermai C/107, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada PASKALIS' PIETER,SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. danPASKALIS A.
    Jatinegara TimurNomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,Jakarta Timur , dan NIKO SILITONGAKewarganegaraan Indonesia PekerjaanSekretaris Jenderal Partai PemudaIndonesia , alamat KomplekBonagabe, Jlin. Jatinegara Timur Nomor 101Blok A.8.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — HAMSIAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
310 — 113
  • HAMSIAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
    4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 24-11-2009 — Upload : 19-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — H. ARDY MUHAMMAD, MBA, ; SUKMAWATI SUKARNO, Drs. SOENARKO,
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
217 — 33
  • Penggugat:
    IN SUGIARTO
    Tergugat:
    1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
    2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
    3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
    Dpk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas,bertempat tinggal di Desa Satan Indah Kec.muara beliti kKab.Musirawas , sebagai Tergugat I;2. Dpp Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Blok F24Kelurahan karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang , sebagaiTergugat II;3.
    Dpn Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, bertempat tinggal di Jalanjuraganan Rt.006 Rw.012 Grogol utara Kebayoran lama JakartaSelatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkaraNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN SERANG Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 11 Januari 2024 — KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA
83 — 70
  • KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN
    2.2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)
    3.3. KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA