Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kebumen Atas NamaPerkara A Quo;Bahwa mengingat dalil dalil yang mendasari lahirnya gugatan tersebutbersumber pada akad Nomor 9.10.C.000404/BMT, tertanggal 22 November2010 tentang akad Murabahah antara Tergugat II dan Rumsari Mutiarawati(Tergugat ) selaku debitur serta turut melibatkan Penggugat selakupenjamin dalam hubungan hukum borgtocht atau personal guaranty ataukafalah (dalam istilanh Hukum Perjanjian Islam) atas kesepakatanHalaman 6 dari 13 Hal.

:Bahwa mengingat akad murabahah Nomor 9.10.000404/BMT merupakanperjanjian primer yang mendasari lahirnya perjanjian kafalah/penjaminanHalaman 7 dari 13 Hal. Put.

hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim PengadilanTinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelishakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan diambil alin menjadi putusannyasendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hartabersama tidak diikuti dengan kejadian yang mendasari

gugatan, meskipunPenggugat Rekonpensi/Termohon telah menyebutkan dasar hukum gugatannyatetapi tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari gugat tersebut.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/8

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/228

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I02

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

dan Addendum tanggal 11 Nopember 1987 (bukti P1 dan P2) adalahperjanjian jual beli yang baik mengenai barang, maupun harganya serta waktu pengiriman barangdan tata cara pembayaran diatur dalam perjanjianperjanjian tersebut;Bahwa perjanjianperjanjian itu tidak pernah terlaksana dengan alasan, menurut Pemohon karenaTermohon telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, sedangkan menurut Termohon perjanjian itu belum mengikat bahkan bertentangan dengan hukum;Bahwa oleh karena perjanjian yang mendasari

tersebut harus diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;Bahwa mengenai kedudukan Termohon Il, sebagaimana yang tercantum di dalam positapermohonan Pemohon, bahwa Sales Contract tanggal 11 Nopember 1987 dibuat antara Pemohondengan Termohon yang diwakili oleh Termohon Il, karena itu Termohon II selaku pribadi maupunselaku pemegang saham tidak dapat dimintakan pailit dalam kaitan dengan tindakan badan hukum(Termohon ) yang diwakilinya;Bahwa terlebih pula dalam Sales Contract yang mendasari

Bahwa dengan mendasari pada halhal tersebut diatas, rasanya sulitbagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal24 Agustus 1999 dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan SipilKabupaten Maluku Tenggara nomor : 472/06 / AP/ KH / 2000. ( P1)diputuskan karena perceraian.9.

Bahwa dengan mendasari halhal tersebut diatas Tergugat meyakinihubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih dapatdipertahankan dan tuntutan Penggugat agar perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal, 24Agustus 1999 dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan SipilKabupaten Maluku Tenggara Nomor : 472/06/AP/KH/2000 diputuskankarena perceraian patut untuk ditolak..

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagikeberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer l02Medan Nomor : Sdak/255

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/180/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahullagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/97

B/174/XV2016 tanggal 7 Nopember 2016Nomor : B/1234/XV2016 tanggal 21 Nopember 2016Nomor : B/1313/X1V2016 tanggal 9 Desember 2016Nomor : B/98/V2017 tanggal 31 Januari 2017Nomor : B/117/IV2017 tanggal 7 Pebruari 2017oo ee hoBahwa berdasarkan surat dari Ka Hubdam VBB Nomor : B/117/I/2017tanggal 7 Pebruari 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SerkaMartius NRP 31950368960375 Ba Hubdam I/BB, belum kembali kekesatuansampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari

tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaandan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya,maka dengan mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapatMenimbangpemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor

Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor: 1 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten CilacapNomor: 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, sehingga Surat Keputusantersebut harus dibatalkan;Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas adalahmerupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidak merujuk kepadasuatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatu peraturanperundangundangan tertentu yang mendasari

Karena gugatan Penggugat pada posita atau fundamentumpetendi tidak dengan jelas dan tegas menyebutkan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatan, maka gugatan Penggugat tidakmemenuhi persyaratan formil, sehingga sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),karena gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);Bahwa berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanatersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidakmemenuhi

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwaunsure pertama setiap orang, Pengertiansetiap orang, dalam ilmu hukum Pidana adalah menunjuk kepada orangsebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dankewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danjuga barang bukti dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiridalam persidanngan, dapat diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidanasebagaimana tersebut dalan surat dakwaan Jaksa

IDONG bin Marsus:21Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama setiap orang telahdapat dibuktikannya, adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatanya, mejelis hakim akan mempertimbangkan setelahmejelis mempertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaantersebut;Ad. 2.

Unsurtanpa hak ataumelawan hukum.Menimbang. bahwa pengertian tanpa hak atau melawan adalahmelakukan suatu perbuatan tanopa kewenangan atau dasar hukum yangsah ataum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi jugabarang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut ;Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap oleh para saksi padahari kamis, tanggal 1 Agustus 2013, padajam 18.30 WIB di Pelabuhanpasar

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yangObscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikandengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak meguraikandengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il,serta tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari mengapa TergugatIl turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;b.

PN KinTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan eksepsitentang Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Obscuur libel atau kabur/tidakjelas dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak menguraikandengan jelas mengenai hubungan hukum atau kepentingan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, serta Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanwanprestasi atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi hanya meminta mengganti kerugian kepada Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV yang menjelaskan suatusurat Gugatan haruslah disertai kesimpulan, dasar hukum, dan kejadian atauHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KInperistiwa yang mendasari

Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat a quo tidak menjelaskan dasar hukum(rechts ground) yang mendasari suatu peristiwa munculnya gugatan a quo,Penggugat sama sekali tidak menyebut Pasal undangundang mana yangdilanggar oleh para Tergugat terutama oleh Tergugat III;Selain itu pula dalil gugatan Penggugat terdapat kontradiksi (salingbertentangan), dimana Penggugat telah menyampaikan 2 (dua) peristiwahukum yakni adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (vide Poin 2 gugatan)dan peristiwa perbuatan melanggar hukum

membingungkan apakah gugatan a quo merupakan gugatanWanprestasi (default) sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdataatau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigate daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa sejalan dengan doktrin Sarjan Hukum M.Yahya Harahap, S.Hdalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman 449, diterbitkan oleh SinarGrafika, yang pada pokoknya menerangkan :"Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

apabiladasardasar ataualasanalasan yang mendasari gugatan (posita) tidak mendukung atautidak berkaitan atau tidak relevan sama sekali dengan apa yang dituntut(petitum).10.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat tidak menjelaskandalam posita Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum apa yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian apa yang ditimbulkan dankausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian Penggugat.Hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas danmengadaada

URAIAN KERUGIAN YANG DIDERITA TIDAK JELAS DAN URAIANATURAN YANG DILANGGAR JUGA TIDAK JELAS; Bahwa dasardasar atau alasanalasan yang mendasari gugatan (posita)tidak mendukung atau tidak berkaitan atau tidak relevan sama sekalidengan petitum gugatan; Bahwa Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apayang telah dilakukan Tergugat dan kerugian yang ditimbulkan dandemikian pula kausalitas antara keduanya, sehingga hal yang demikianmembuat surat gugatan Penggugat kabur dan mengadaada;Menimbang

Bahwa pada saat Kepala Desa Gorontalo mempertemukanPenggugat dan Tergugat di Kantor Desa, Tergugat menyampaikan bahwa yang mendasari tindakan/ perbuatanmengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara menggusur tanahobyek sengketa dengan menggunakan alat eksavator dan secaraHalaman 4 dari35 Pts No.73/PDT/2015/PT.KPG.tanpa hak dan melawan hokum menguasai obyek snegketa karenatanah obyek sengketa Tergugat membelinya dari Tergugat Il, dansesuai dengan pengakuan dari Tergugat Il di hadapan KepalaDesa Gorontalo

, sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dariPenggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena kuasaPenggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding,sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahuialasanalasan yang mendasari