orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu. yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka pendapat Majelis yangHalaman 99 dari 120 halaman.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis hakim yang tetapmempertahankan koreksi Terbanding atas pajak yang tidak / kurang dibayartersebut merupakan suatu kekeliruan;IX.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

Pid.Sus/2019/PN Srh.mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagIkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorangtersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatanhalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Bkn.dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Pasal 36Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Bkn.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuS mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Para Terdakwa dapatmenyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari ataulebin tepatnya hukum dijatunkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang,melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebin tegas lagi bersifatedukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akandatang, hal tersebut dimaksudkan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangiperbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danHalaman 27 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Pid.Sus/2019/PT MDNbiasa, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidanaNarkotika, knhusunya yang berkaitan dengan peredaran Narkotikaa;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatunkan terhadap Terdakwa tersebut diharapkan tetap dapat mendukungtercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generale prevention)dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuat efek jera (deterrenceeffect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) dan memberikanshock therapy

Julianto AliasRisel Bin Harris Munadar adalah orang yang sama sebagaimana dimaksudkan olehPenasehat Hukum Terdakwa, sehingga pembelaan yang demikian terbukti tidakberalasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yangmengatakan Terdakwa adalah Pencandu Narkotika Jenis Ganja merujuk danberdasarkan Surat Keterangan Nomor 163/SK/PTRN/VIII/11 yang menyatakan bahwaTerdakwa sebelumnya telah menjalani rehabilitasi di Yayasan Otto Iskandar DinataPanti Therapy

pembenaryang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan ParaTerdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan kepadaPara Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat /sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadarikesalahannya dan diharapbkan menjadi manusia yang bermartabat danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidanasebagai efek jera / shock therapy

dilaksanakan upaya diversi dan hukuman yang pantas danlayak terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Pemidanaan(vide Pasal xxx Ayat (1) dan (2) )Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangsistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak yang berhadapan dengan hukummemerlukan pembinaan kepribadian, agar menjadi manusia seutuhnya,menyadari kesalahannya, mau memperbaiki diri dan menjunjungnilainilaimoral, sosial, agama maupun hukum guna mencegah pengulangan tindakpidana yang lain dan sebagai shock therapy

Perundangundangan lain yang bersangkutan;Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 25 HalamanMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harusmempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmupenelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

sebagai orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagkesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy