1. E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;--------------------------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2015/PTUN-SMD tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan Banding;---------------------------

Padahal Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak mengatur bahwa Seluruh Penerimaan Negara BukanPajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Agung No. 41P/HUM/2011 tanggal 9Februari 2012, Putusan Mahkamah Agung No. 57P/HUM/2013 tanggal 20November 2013 dan Putusan Mahkamah Agung No. 62P/HUM/2013tanggal 18 November 2013, Penggugat kemudian membuat Surat No.02/MWS/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepadaTergugat

Bahwa atas Surat No. 02/MWS/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus 2014,Tergugat menerbitkan Surat Nomor. S.635/VIBIKPHH/2014 tertanggal 18September 2014 Perihal Pembebanan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)an. IPK PT. Matuari Waya Sejahtera yang menjadi objek sengketa yangpada intinya menyatakan :O beeeeees 2.5. Atas dasar hal tersebut pada butir 2.1 s.d. 2.4 di atas, makaPT.

S.635/VIBIKPHH/2014 tanggal 18September 2014 yang merupakan objek sengketa a quo adalah jawabanatas surat Penggugat No. 02/MWS/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus2014, yang mengajukan permohonan kepada Tergugat agar PNT yangtelah dibayarkan sejumlah Rp. 943.798.618,21 dapat dikembalikankepada Penggugat;2. Dalam surat Penggugat No. 02/MWS/DIR/Smd/2014 dimaksud,permohonan pengembalian PNT terkait dengan :a.

Selanjutnya Termohon PK/Pembanding/Penggugat melalui surat Nomor02/MWS/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus 2014 mengajukanpermohonan kepada Pemohon PK/Terbanding/Tergugat agar PNT yangtelah dibayarkansejumlah Rp 943.798.618,21 (sembilan ratus empatpuluh tiga juta tujuh ratussembilan puluh delapan ribu enam ratusdelapan belas koma dua puluh satuRupiah) dapat dikembalikan kepadaTermohon PK/Pembanding/Penggugat;e.

Dalam surat Termohon PK/Pembanding/Penggugat Nomor02/MWS/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus 2015, intinya memohon agarPNT yang telah dibayarkan dapat dikembalikan dengan dasar PutusanMahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012,Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2013 tanggal 20Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/2016November 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2013tanggal 18 November 2013;b.

121/Pid.Sus/2020/PN Smd

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober2020Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN SmdTerdakwa datang menghadap dengan didampingi oleh Penasihat hukumberdasarkan penetapan penunjukkan penasihat hukum pada POSBAKUMPengadilan Negeri Sumedang Kelas IB;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor121/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 17 Juli 2020 tentang

penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 17 Juli2020 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa WAHYUDIN Alias UDIN Bin ISAD, telah terbuktisecara sah

LAPISHalaman 16 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Smd(DPO), kemudian memesan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja danmentrasfer uangnya kepada Sdr.

Contoh : 20.093.99.05.05.0040 tanggal 27Januari 2020.Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Smd Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 08 / / 2020 / Urkestanggal 07 Januari 2020 yang dibuat oleh dr.

Tofan Husma Pattimura, S.H.Leo Mampe Hasugian, S.H.Panitera Pengganti,Dora Rubiyanti, S.H.Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Smd

Smd.

Smd, tanggal 21 Maret 2011, mengemukakanhal hal sebagai berikut1. Bahwa Suami Pemohon dan Pemohon menikah di KUA KecamatanXXxxx dan dari pernikahan Suami Pemohon dan Pemohontersebut telah = lahir satu) orang anak, yaitu pemohonbernama Anak Pemohon ;2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1975 yang lalu Suami Pemohonmeninggal dunia karena sakit sesuai surat kematian yangdibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxx di bawah nomorxxx/xx/Ke.TAII/2011. ;Penetapan Siadpa PN Tolak (PI&PI1) 13.

Surat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor046.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulanpemberhentian Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos sebagai AnggotaDPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan PAW Sadr.Widyasmoro Eko Prawito, ditujukan kepada Pimpinan DPRD KotaSamarinda) 22222222222 nnn on ene4.

Surat DPD Partai Golongan karya Kota Samarinda nomor046.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihalUsulan pemberhentian Sdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sossebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar& pengajuan PAW Sdr. Widyasmoro Eko Prawito, ditujukankepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar NomorB.2064/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kaltim a/nSdr. A. Adhigustiawarman.

pada Pemilu Terakhiruntuk megikuti Pemilu Tahun 2019, ditujukan kepada Para Gubernur,Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota, Para PimpinanDPRD Kab/Kota, seluruh Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor79/PL.01.4Kpt/6472/KPUKot/IX/2018 tentang Penetapan daftarcalon tetaop (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalampenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20September 2018; Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya KotaSamarinda Nomor 046.A/DPD/Golkar/SMD

SMD tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkanoleh Majelis Hakim PTUN Samarinda tersebut; DALAM EKSEPESI Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan PTUN samarinda tidak berwenang memeriksa danmengadili Perkara Nomor 48/G/2018/PTUN.SMD atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Adhigustiawarman F, S.Sosdari Partai GOLKAR ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda kepadaPimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor62Bukti T Il.Int.1 7 :Bukti T Il.Int.18 :Bukti T Il.Int.19 :Bukti T Il.Int.110 :046A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober2018 Perihal : Usulan Pemberhentian Sadr. A.Adhigustiawarman F. S.Sos Sebagai Anggota DPRDKota Samarinda dari Partai GOLKAR & PengajuanPengganti Antar Waktu Sdr.

Smd, tanggal 01 Oktober 2012dengan Akta Cerai Nomor : 1144/AC/2012/PA. Smd, tanggal 22 Oktober2012;4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, kedua anak tersebut yang bernamaAnak Pertama dan Anak Kedua, berada di bawah pemeliharaanPenggugat;5. Bahwa dikarenakan kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaanPenggugat, maka Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkahanak yang bernama:a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 05 Maret 2008b.

Zubair Masruri,S.H. masing masing Hakim Anggota yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksaperkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor42/Pdt.G/2008/PTA Smd. tanggal 15 Desember 2008 sertadibantu oleh ODrs.Hairil Anwar Panitera Pengganti dengantidak dihadiri pihak pihak yang berperkara;KetuaMajelis,Hakim hakim Anggota,ttdttdDrs.H.M.Karsayuda,S.H., M.AgDrs. H. Jaliansyah, S.H.,M.H.ttdDrs. H.

menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan banding terhadap PutusanPengadilan Agama Tenggarong tersebut, permohonan banding mana telah dibaritahukankepada pihak lawannya;Membaca surat Panitera Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 16 Pebruari2012. yang menyatakan Pembanding tidak menyampaikan memori banding dan tidakmelihat berkas perkara ( inzage );Memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 15/Pdt.G/2012/PTA Smd

Smd. tanggal 21Oktober 2015, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1. ROCHMAN SUMARNA bin SUMA, umur 61 tahun, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Dusun CisuratRT.08 RW.02, Desa Cisurat, Kecamatan WadoKabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. ANIN JUANDA bin SUMA, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, bertempat tinggal di Dusun Pakemitan RT.01 RW.03, Desa Situraja, Kecamatan SiturajaKabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3.

Smd tanggal 12 Januari 2016,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill; ee Pengadilan Negeri tersebut;wennnenee Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan; wnonnn Setelah memperhatikan buktibukti Tulisan maupun saksisaksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;Seema Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; TENTANG DUDUKNYA PERKARAwnonnn Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal20 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Smd Bahwa Penggugat juga telah mengajukan surat keberatan kepadaTergugat Ill dan Penggugat telah berulangkali meminta uang tunai untukrumah pengganti dengan alasan yang paling berhak, namun permintaanPenggugat tersebut selalu ditolak tanoa alasan yang sah, dengan demikianpenolakan Tergugat Ill tersebut secara hukum dapat dikwalifikasikansebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas Penggugat mohonkehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang cq

Smd Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanDarmaraja Nomor: Kk.10.11.3/PW.01/1289/IX/2015 tanggal 14 September2015, bukti mana telah sesuai dengan fotokopinya dan diberi materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda T.Ill 9; Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/181/DS/2015 tanggal 21 Agustus2015 atas nama NENAH BINTI ARMA, bukti mana telah sesuai denganaslinya dan bermaterai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda T.IIl 10; Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/110

Smd

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 28 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan

Termohon telah hadirsendiri di dalam sidang, majelis telah mendamaikan Pemohon denganTermohon dengan menasihatinya, akan tetapi belum berhasil, lalumemberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh Mediasiguna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1tahun 2016;Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Pemohon danTermohon dipersilahkan memilih Mediator yang berasal dari PengadilanAgama Samarinda;Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 0490/Pdt.G/2018/PA Smd

Smd. tanggal 17 Juli 2018, Mediator telah melaksanakan mediasi,namun tidak berhasil (gagal) mendamaikan Pemohon dengan Termohon;Bahwa pada sidang tanggal 30 Juli 2018, Pemohon telah hadirsendiri di dalam sidang dan menyatakan tidak ada kesepakatan apapundengan Termohon (tidak berhasil berdamai) sedangkan Termohon tidak hadirdan tidak pula ada mewakilkannya pada orang lain;Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon tanggal O05 Juni 2018, yang oleh Pemohonmenyatakan

B.3892ADK/KCX/SMD/10/2017 tanggai 09Oktober 2017, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telahditentukan Penggugat belum juga menyelesaikan kewajiban tunggakankreditnya kepada Tergugat I, sehingga Tergugat kembali mengirimkan;b. Surat Peringatan Il No. B.4608aSUBRSC/SMD/12/2017 tanggai 12Desember 2017, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telahditentukan Penggugat belum juga menyelesaikan kewajiban tunggakankreditnya kepada Tergugat I, sehingga Tergugat kembali mengirimkan;c.

B. 108SUBRSC/SMD/01/2018 tanggai 03Januari 2018, yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuksegera melunasi seluruh kewajiban kepada Tergugat I;d.

Tergugat juga telah memberikan surat peringatan yaitu SuratPeringatan Nomor B.3892ADK/KCX/SMD/10/2017 tanggal 09Oktober 2017 sebagai peringatan pertama, surat Nomor B.4608aSUBRSC/SMD/12/2017 tanggal 12 Desember2017 sebagaiHal.22 dari 49 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Smr13.14.15.peringatan kedua dan surat Nomor B.108SUBRSC/01/2018 tanggal03 Januari 2018 sebagai peringatan ketiga agar segeramenyelesaikan kewajibannya sebagai debitur namun tetap tidakdiselesaikan;e.

ada pemberitahuan lelang, total kewajiban Penggugattidak diberitahu, harga lelang diluar kepatutan harga pasar serta Penggugattidak diberitahu siapa pemenang lelang dan harga dari tim penilai;Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut khususnya terkait Penggugattidak pernah menerima surat peringatan dan tidak ada pemberitahuanlelang, dapat Tergugat II sampaikan bahwa Tergugat telan memperingatiPenggugat untuk segera melunasi kewajibannya melalui surat Tergugat Surat Peringatan Nomor B.3892ADK/KC X/SMD

/10/2017 tanggal 09Oktober 2017 sebagai peringatan pertama, surat Nomor B.4608aSUBRSC/SMD/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebagai peringatan keduadan surat Nomor B.108SUBRSC/SMD/01/2018 tanggal 03 Januari 2018sebagai peringatan ketiga serta Surat Nomor B.411/KCX/ADK/01/2019tanggal 30 Januari 2019 hal Pemberitahuan Default & PengosonganAgunan.

Nusantara Abdi Jayalana.Bahwa atas Surat No. 14/NAJ/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus2014, TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor. S.637/VIBIKPHH/2014 tertanggal 18 September 2014 PerihalPembebanan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) an. IPK PT.Nusantara Abdi Jayaland yang menjadi objek sengketa yangpada intinya menyatakan:O eeeenees 2.5. Atas dasar hal tersebut pada butir 2.1 s.d. 2.4di atas, maka PT.

S.637/VIBIKPHH/2014 tanggal 18September 2014 yang merupakan objek sengketa a quo adalahjawaban atas surat Penggugat No. 14/NAJ/DIR/Smd/2014 tanggal7 Agustus 2014, yang mengajukan permohonan kepada Tergugatagar PNT yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 4.800.090.971,14dapat dikembalikan kepada Penggugat.. Dalam surat Penggugat No. 14/NAJ/DIR/Smd/2014 dimaksud,permohonan pengembalian PNT terkait dengan:a.

Nusantara Abdi Jayaland dengan surat No.14/NAJ/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepadaDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan mengajukanpermohonan pengembalian pembayaran kewajiban PNT yangtelah dibayarkan sejumlah Rp4.800.090.971,14, sehinggaHalaman 49 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKTmasih kurang bayar sejumlah (Rp. 2.764.321.988,59 Rp.943.798.618,21) = Rp. 7.157.043.924,05 sesuai dengan SPPGR sebagai berikut :a.

Nusantara Abdi Jayaland Nomor14/NAJ/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yangditujukan kepada Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan RI ; (Sesuaidengan asli) ; 22222 sen nnn nee none3. BuktiP3 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NusantaraAbdi Jaya Nomor: 43 tanggal 30 Desember 1995,yang dibuat di hadapan Drs. H. Atrino Leswara, SH,Notaris di Jakarta (Sesuai dengan asli) ; 4.

Nusantara Abdi Jayaland Nomor14/NAJ/DIR/Smd/2014 tanggal 7 Agustus 2014(Sesuai dengan asili) ; 18. Bukti T18 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha KehutananNomor S.637/VIBIKPHH/2014 tanggal 18 September2014 ; (Sesuai dengan asli) ; Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan 1(satu) orang saksi ahli yang bernama Tommy Hendra Purwaka, S.H.,LL.M, Ph.D yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagaiDIRT =

Smd.

olehPenggugat, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnyadisebut Penggugat ;MELAWANTergugat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;Setelah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannyabertanggal 24 Maret 2011, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor0405/Pdt.G/2011/PA Smd

Smd.

Smd,tanggal 1 Maret 2012, mengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah padatanggal O1 April 2007, pemohon dengan termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor :307/04/IV/2007 tanggal 02 April 2007) ;2.

Smd

Smd, tanggal 03 September 2012,mengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa pada tanggal 22 September 2004, pemohon dengan termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.10.1/PW.01/24/2012tanggal 23 Agustus 2012 yang dikutip berdasarkan Akta NikahNomor:831/75/1X/2004 tanggal 22 September 2004;2.

Smd

Smd, tanggal 6 Januari 2011, mengemukakanhalhal sebagai berikut :1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1969, pemohon dengan termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Samarinda(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/1969) ;2.

telah mengutip pendapatdari TEN BERGE & TEK, yang menyebutkan : "Keputusan Tata UsahaNegara yang merupakan perbuatan hukum perdata, salah satudiantaranya dapat berupa : Keputusan Tata Usaha Negara yangmenyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhinya suatu syarat yangperlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata bekerja dengansah, misalnya persetujuan dari Sekretariat Negara untuk pemborongansuatu pekerjaan".Bahwa pada surat gugatan tertanggal 19 Juni 2010 dalam perkaraNomor : 19/G/2010/PTUN SMD

Gugatan Tata Usaha Negara tanggal 19 Juni 2010 dalamperkara Nomor : 19/G/2010/PTUN SMD dinyatakan tidak dapatditerima berkaitan dengan tenggang waktu gugatan.Bahwa dalam butir V, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2Tahun 1991, mengenai tenggang waktu gugatan yang disediakan bagiseseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju olehkeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negaratersebut, oleh Mahkamah Agung telah

SMD. Adalah KaburBerkaitan Dengan Subjek Hukum: Para Penggugat.Bahwa pada Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 19 Juni 2010dalam perkara a quo, yang masingmasing bernama :1. M. SATTAR alias M. SATTAR HM.,2. HAMIDAH,3. HATISYAH alias HATSAH HM.,4. HABIBAH,5. ABDUL SALIM alias ABD. SALIM HM.,6. H.HASBIANUR alias H. HASBI,7. MASPAH H. HEN alias MASPAH,Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 07 K/TUN/2012248. ISPA,9. HERLINA alias HERLIANA,10. HERNANI,11. NORMAN,12. MASRIN,13. ABDUL MUNIF,14. HANIAH,15.

SMD. adalah tidak cermat dantidak jelas berkaitan dengan subjek hukum: Para Penggugat.4. Eksepsi tentang Petitum Yang Tidak Sesuai Dengan PositaGugatan.Bahwa pada Gugatan Tata Usaha Negara tanggal 19 Juni 2010dalam Perkara Nomor: 19/G/2010/PTUN. SMD. terdapat petitum ataupermohonan tentang Penundaan. Petitum ini jelaslan merupakanpetitum yang tidak benar dan cacat hukum, karena perihal petitumHal. 25 dari 52 hal. Put.

149/Pid.B/2019/PN Smd

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 05September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 149/Pid.B/2019/PNSmd tanggal 06 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim 149/Pid.B/2019/PN Smd tanggal 06 Agustus 2019tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar

Dadang Supena alamat Jl.Sariwates III Rt. 004 Rw. 046 Bandung;Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Smd 1 (satu) buah Jam Tangan Merk GShock warna hitam; 1 (satu) Potong Baju Kemeja motif kotakkotak warna Putih Hitam; 1 (satu) Potong Celana Panjang warna Hitam; 1 (Satu) pasang sepatu merk Vans motif kotakkotak;(Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Arif Wiranata Bin Tamrin);6.

Flowerry Yulidas, S.H.Noema Dia Anggraini, S.H.Panitera Pengganti,Windi Adam, Sip, S.H.Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN SmdHalaman 18 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Smd

Smd

Smd, tanggal 13 Agustus 2013, mengemukakanhalhal sebagai berikut :1.