Ditemukan 2283 data
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha terpadu (integrated), terdiri daria. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak;danb. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang tidak terutangPajak;b. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutangPajak;c. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasayang atas penyerahannya terutang Pajak dan yang tidak terutang Pajak;ataud. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak dan sebagianlainnya tidak terutang pajak
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:e =Pasal I angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerahdiwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutatau pemotong pajak tertentu;e ~=Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
134 — 83
Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/63/1X/2011 tanggal 21 September 2011.di Surat Penetapan daria. Kadilmil Il 10 Semarang tentang PenunjukanHakim Nomor : Tap/68/PM.II 10/AD/X/2011 tanggal6 Oktober 2011.b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari SidangNomor : Tap/68/PM.II 10/AD/X/2011 = tanggal 7Oktober 2011.4. Relas penerimaan surat panggilan untukmenghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.MendengarMemperhatikan :1.
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadiatau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan Daerah divajibkan untuk melakukan pembayaran pajakyang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu; Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
BeaBalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndangNomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:e Pasal 1 angka9 sebagai berikut : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerahdiwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasukpemungut atau pemotong pajak tertentu;e = Pasal 2 ayat (1) : jenis Pajak Provinsi terdiri daria
129 — 88
(Sembilan ribumeter persegi) ;kepada Tergugat J untuk mencoret dan66 halaman Putusan Nomor 06/G/20 10/PTUNBDGmencabut daria.4. Memerintahkanmencabut : buku tanah: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 13Desa Telajung, Nama Pemegang Hak PT.SERVITIA INTIMULYA, berkedudukan~ diJakarta diterbitkan tanggal 6Juli 1995 Gambar Situasi tanggal 15 061995 Nomor 15846/1995 luas 1500 rf(seribu) lima ratus meter persegi) ;.
280 — 172
Bul ti P30 Surat Keterangan Sakit Diagnose Autoimun4 Spondiloartritis dan Daler, Pengontrotan Rutin daria . Dokter Penanggung Jawab Rutin (PPJP) an. Tn.a Syaeful Anwar /1 0705 980, No.Rekam Medisoe 398.93.58 yang itujukan kepada Bapek,tanggal 26 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya); ss 31. Bukti P31 SK Kendikan Gaji berkala tahun 2017 (sesuai aaae dengati aslinya): Se~ 32.
370 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ramchand Lilaram Chatlani.telah mendirikan Yayasan The Gandhi Memorial SchoolFoundation dengan akte No.90 tanggal 30 Desember 1977.Dalam pasal 6 akte No.90 tanggal 30 Desember 1977 tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikutYayasan mempunyai kekayaan yang berasal daria. uang tunai disihkan dan dilimpahkan dari The GandhiMemorial School termasuk seluruh asset (kekayaan)lainnya sebagaimana ternyata dari laporan keuangandari kantor ODrs.Utomo Mulia & Co pertanggal 31Desember 1976".Dengan mempergunakan
SOEMARLIN HALOMOAN RITONGA.,SH.,MH
Terdakwa:
SUHARTO L. Dg.MATUTU Alias SUHARTO Dg. MATUTU
85 — 26
Batu kerikil 4 M3, yang didapat daria. SlopSebanyak 0,58 M? yang didapat dari batu kerikil slop dikalikankoefisien, 0,72 M8 x 0,81 M8 (SNI)b. Kolom BetonSebanyak 0,83 M2, yang didapat dari volume kolom beton batukosong dikalikan koefisien, 1,09 M3 x 0,81 M3 (SNI).c. Balok BetonSebanyak 0,82 M3, yang didapat dari Volume Balok Betondikalikan Koefisien, 1,01 M$ x 0,81 M8 (SNI)d.
dan ditambahkan PPHsebesar 3% dari harga dasar.Batu kerikil 4 M8, yang didapat daria. SlopSebanyak 0,58 M? yang didapat dari batu kerikil slopdikalikan koefisien, 0,72 M? x 0,81 M8 (SNI)b. Kolom BetonSebanyak 0,83 M3, yang didapat dari volume kolom betonbatu kosong dikalikan koefisien, 1,09 M3 x 0,81 M (SNI).c. Balok BetonHalaman 126 dari 207 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pal.Sebanyak 0,82 M3, yang didapat dari Volume Balok Betondikalikan Koefisien, 1,01 M?
dan ditambahkan PPHsebesar 3% dari harga dasar.Batu kerikil 4 M3, yang didapat daria. SlopHalaman 154 dari 207 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pal.Sebanyak 0,58 M? yang didapat dari batu kerikil slopdikalikan koefisien, 0,72 M3 x 0,81 M8 (SNI)Kolom BetonSebanyak 0,83 M3, yang didapat dari volume kolom betonbatu kosong dikalikan koefisien, 1,09 M3 x 0,81 M3 (SNI).Balok BetonSebanyak 0,82 M3, yang didapat dari Volume Balok Betondikalikan Koefisien, 1,01 M?
25 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak;bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusahan Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:Pasal 2"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatana. usaha terpadu (integrated), terdiri daria
1.IBRAHIM H. ABUBAKAR, S.Pd
2.SITI HADIJAH, S.Pd
Tergugat:
H. NURDIN BIN HASAN
Turut Tergugat:
1.M.TAHER BIN HASAN
2.SUHADA BIN HASAN
77 — 41
Tanaman umur panjang terdiri daria. Pisang 4 rumpun, perrumpun 5 pohon x 4 rumpun = 20 pohon xRp. 150.000, per tandan x 20 tandan = Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah);Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Dpub.
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Haska
22 — 12
Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005.Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian melawanhukum antara lain adalah daria. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum padaumumnya.Hal 30 dari 47 halaman Putusan Perk.
331 — 194
Bahwa Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yangmenyatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 845/K/Pid/1983 sebagaipetunjuk bahwa seorang lakilaki dan perempuan yabg berada dalam kamar tidursudah past terjadi persetubuhan hal tersebut hanya sebagai alat bukti petunjuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh daria. Keterangan Saksi. Surat dan.
1.Andi Salim, SH
2.HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA,S.H
3.ANRINANDA LUBIS, SH
Terdakwa:
ISRAIL SIMON MARPAUNG Alias BOY
131 — 42
JikaC jadi membunuh B, maka A merupakan orang yang memberi kesempatan,daya upaya, atau keterangan karena inisiatif untuk membunuh datangnya dariA;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan unsur kedua ini pemberian,janji, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya,atau memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan tersebut dilakukanoleh seseorang dengan sengaja (opzettelijk) agar dapat membujuk orang lainuntuk melakukan sesuatu perbuatan (uitlokken);Halaman 29 dari 39 Putusan
Terbanding/Penggugat : DONNY ADRI TICOALU
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BALAI SUNGAI SULAWESI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : BRIGITA LUMONGDONG
Turut Terbanding/Tergugat III : JELITA NOVRIA LUMONGDONG
Turut Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DI AIRMADIDI Cq PEMERINTAH KECAMATAN KALAWAT Cq Kepala Kantor Hukum Tua Desa Suwaan
77 — 55
terdaftar/tercantum dalam buku tanah Desa SuwaanRegister J Nomor 93 Folio 46, surat ukur 88/2003/SKPT/IV/2014,dengan batas utara tanah dari Basir Zes, Timur Tanah dari JunLingkong, Selatan tanah dari Jun Lingkong, dan Barat tanah dariA Y Wenas berdasarkan Surat Keterangan Pengukuran Tanahnomor 88/2003/SKPT/IV/2015 yang dikeluarkan/diterbitkan olehhukum tua Desa Suwaan pada tanggal 12 April 2014 adalahmilik sah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV dalamKonvensi (Isteri dan anakanak dari Alm.
112 — 63
BakarGani tanah objek sengketa tersebut;" Bahwa Setahu saksi para penggugat adalah anak dariA. Bakar Gani; 7777 rr rr rr"" Bahwa setahu saksi sebelum itu tanah objek sengketadi kerjakan oleh A. Bakar Gani ; Bahwa setahu saksi yang di sengketakan antara parapenggugat dan para tergugat adalah 3 petak tanah" Bahwa batasbatas tanah sengketa bidang I1I;e Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;e Timur berbatasan dengan tanah H. Sarujin Hamzah Barat berbatasan dengan tanah H.
466 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lainlain pendapatan asli Desa yang sah ;Pasal 3Kekayaan Desa sebagaimana dimksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri daria. Tanah kas Desa ;b. Pemandian umum yang diurus oleh Desa ;c. Pasar Desa ;d. Bangunan milik Desa ;e. Objek retribusi yang diurus oleh Desa ;f.
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 34Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :e Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah diwajibkanuntuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongpajak tertentu;e = Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
177 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebelum penetapanTersangka Kasmo Suwamo bin Surdi;Bahwa benar saksi pernah di periksa di Polres Karawangsebanyak 1 (satu) kali sebagai saksi dalam perkaraTersangka Kasmo Suwarno Bin Surdi;Bahwa benar saksi mengenal saudara Ame sebagai saudara tuasaksi;Bahwa benar Ame adalah anak Samintra;Bahwa benar Samintra adalah anak Sumitro;Bahwa benar Sumitro adalah anak Kaidan yang merupakankakaknya Ame;Bahwa benar Sumitro memiliki saudara perempuan sebagai neneksaksi sendiri;Bahwa benar Samintra sepupu dengan DARIA
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsebagai berikut: Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atauBadan yang menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajakyang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu; Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria