Tidak perlu). ada pihak lain digugat (seperti dalampertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar), karena TimLikwidasi itu. dibentuk ~~ oleh Komite Organisasi(beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesiadan Lembaga Penjamin Simpanan) untuk melakukanpemberesan dan pengambil alihan semua masalah Bank3.

Bahwa karena Istri Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telahmeninggal dunia, maka untuk pengambil alihan hak milik atas Sertifikat Rumahyang menjadi jaminan di Bank Propinsi Kalimantan Tengah tersebut di atasdapat diwakilkan melalui Para ahli waris yang syah yang telah ditetapkan olehPengadilan berdasarkan undangundang;6. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum SUAMI PEMOHON untukmengurus hakhak atas harta tersebut di atas ;7.

;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas adalah keliru, karenasesuai dengan fakta persidangan, bahwa dari bukti P.2. terlihat jelashubungan antara Pemohon Kasasi dengan Labai Bujaha dan Mak Jat adalahsekaum bertali darah, seharta sepusaka menurut Hukum Adat Minangkabaudan tidak ada hubungan pertalian darah dan antara Tulis dengan LabaiBujaha menurut Hukum Adat Minangkabau ;Bahwa oleh karenanya pengambil alihan putusan Pengadilan NegeriPariaman oleh Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang

Menghukum kepada Para Tergugat untuk memperlancar proses hukum/administrasi terhadap penyerahan, pengambil alihan, pemindahtangan,terhadap anggunan /jaminan sebidang tanah beserta segala sesuatuyang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No:00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: Nyoman PutraAdnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec.

Bahwa dalam rangka untuk mengurus pemindah alihan Gaji di PT.Taspen Cabang Watampone dan secara administrasi dibutunkan PenetapanAhli waris dari Pengadilan Agama maka dengan ini Pemohon mohon agarditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Wahyuni binti Ardi.7. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

., dankata kata inilah oleh majelis hakim Pengadilan AgamaTigaraksa dianggap sebagai pengakuan Tergugat/Terbanding,sehingga dinyatakan sebagai harta bersama yang harusdibagi dua;Menimbang, bahwa karena untuk uang sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebuttidaklah digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam perkaraa quo, maka pengambil alihan dari keterangan dalam duplikpada perkara lain (terdahulu) oleh majelis hakimPengadilan Agama Tigaraksa adalah merupakan pelanggaranprosedur

No. 2480 K/Pdt/2009 Bahwa pengambil alihan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriSurabaya adalah dapat dan lazim dilakukan dan mengenai pengambilalihan pertimbangan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggitidaklah menyalahi ketentuan Hukum Acara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terlawan Penyita

Bahwa pada saat pernikahan tidak ada pelimpahan wali nikah darikeluarga Pemohon II maupun pengambil alihan secara resmi olehKantor Urusan Agama sebagai wali hakim;5. Bahwa dari pernikahan Pemiohon Dan Pemohon II telah dikarunial2 (dua) orang anak;6.

Selanjutnya pengurus baru melakukanpenyegelan terhadap kantor pengurus yang lama, mengganti kunci ruang lift,chiler, genset dan pengambil alihan ruang control yang mengakibatkan tidakdapat beroperasional, sehingga saksi NAFTALIA, saksi ERI KURNIAWANWIDJAYA dan para penghuni apartemen lainnya merasa dirugikan karena tidakdapat mengambil suratsurat yang diperlukan antara lain pembayaran tagihanlistrik tidak berjalan sehingga sempat akan diputus aliran listrik oleh pihak PLN,dan lift sempat tidak berfungsi.Perbuatan

Nomor 1430 K/Pdt/201310.sangatlah bertentangan dengan prinsipprinsip pengambil alihan saham,terutama UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 danPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Oleh karena Tergugat Iljelas dan nyata telah memanipulasi dokumendokumen tentang transaksipengalihan saham dengan itikad tidak baik, termasuk kwitansi pembayaranyang di buat atas nama PT.

Nomor 1430 K/Pdt/201311.Oleh karena selain bertentangan dengan aturan pengambil alihan sahamsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, juga bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburandan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Nomor 1430 K/Pdt/201312.13.Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburandan Pengambil alihan Perseroan Terbatas.Yang tentunya penyimpanganprosedur tersebut didukung oleh Tergugat yang seharusnya bertindaksebagai filter dalam menerapkan aturan dan prosedur pengambil alihansuatu perseroan terlebihlebih terkait dengan jual beli saham keseluruhanyang telah dikeluarkan atas nama PT. Rinjani Kartanegara termasuk 1(satu) saham kepada Tergugat Ill.

CTB,bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat pengambil alihan dan penutupanoperasional PT. CTB walaupun tindakan tersebut adalah menyalahi prosedurdan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tetapi berdasarkan fakta yangterjadi di lapangan, Direktur Utama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah adalahpemegang manajemen PT. CTB yang pelaksanaannya dengan menunjuk PJO PPTawangmangu sebagai PJO PT.

Pelaksanaan investasi dalam rangka kerjasama agar tetapmemperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan mampumemberikan lapangan kerja bagi masyarakat selatamya.e Pihak ke III dalam hal ini CV Zou Entertainment Coy sebagaipemegang manajemen dalam melaksanakan pengelolaan CampingTawangmangu Baru agar tetap memperhatikan aspirasi dankepentingan daerah khususnya Daerah Tingkat II Karanganyar danKecamatan Tawangmangu dalam rangka pengembangan daerahwisata Tawangmangu.Demikian pula dengan atas pengambil alihan

idzinkanoleh undangundang, akan dibagi sebagai berikut :a Untuk Pembangunan Daerah /Modes, 15 (limabelas) persen.b Untuk Cadangan, 15 (limabelas) persenc Untuk Direksi, 5 (lima) persen.d Untuk Komisaris, 5 (lima) persene Untuk Kesejahteraan Karyawan /gratifikasi, 10 (sepuluh)persen.f Untuk dividen, 50 (imapuluh) persen Dalam hubungan tersebutdiatas terjadi komplikasi permasalahan dikarenakan tindakandan langkah iniss manajemen oleh Direktur Utama PerusdaCitra Mandiri Jawa Tengah dengan pengambil alihan

Pelaksanaan investasi dalam rangka kerjasama agar tetapmemperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan mampumemberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitamya.e Pihak ke II dalam hal ini CV Zou Entertainment Coy sebagaipemegang manajemen dalam melaksanakan pengelolaan CampingTawangmangu Bam agar tetap memperhatikan aspirasi dankepentingan daerah khususnya Daerah Tingkat II Karanganyar danKecamatan Tawangmangu dalam rangka pengembangan daerahwisata Tawangmangu.Demikian pula dengan atas pengambil alihan

CTB, bertanggungjawabsepenuhnya atas akibat pengambil alihan dan penutupan operasional PT.CTB walaupun tindakan tersebut adalah menyalahi prosedur dan peraturanperundangundangan yang berlaku. Tetapi berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, Direktur Utama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah selakutergugat dalam rekonvensi adalah pemegang manajemen PT.

Blt.suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpa sepengetahuan orangyang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut;Menimbang, bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasaisuatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakanpelanggaran atas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lainperbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan terdakwapada hari dan tanggal

;DALAM POKOK PERKARA;-Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan Amaq SAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jual beli dengan Loq Said pada tahun 1950;-Menyatakan hukum para Penggugat adalah anak-anak dari Almarhum Amaq SAHRUM Alias MAHRIP yang berhak atas tanah objek sengketa a quo serta sebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;-Menyatakan hukum pengambil alihan

Menyatakan hukum pengambil alihan dan penguasaan serta memiliki secarapercumacuma dan tanpa hak serta melawan hak orang lain, tanpa pernahadanya konpensasi/ganti rugi ataupun dengan cara jual beli, ataupun dengancara lain atas tanah objek sengketa milik para Penggugat yang nota bene tanahpeninggalan Amaq SAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat)oleh para Tergugat sejak tahun 1973 sampai saat ini adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;6.

Majelis Hakim akan melanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara ;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa merupaka tanah peninggalan AmaqSAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jual belidengan Log Said pada tahun 1950, para Penggugat adalah sebagai pemilik dan orangyang berhak atas tanah objek sengketa a quo dari peninggalan orang tuanya tersebutserta atas tindakan pengambil alihan

Tergugat II ;DALAM POKOK PERKARA;1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan AmaqSAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jualbeli dengan Log Said pada tahun 1950;Menyatakan hukum para Penggugat adalah anakanak dari Almarhum AmaqSAHRUM Alias MAHRIP yang berhak atas tanah objek sengketa a quo sertasebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;Menyatakan hukum pengambil alihan

dengan alasan penggunaanbantuan aparat Kepolisian dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011dalam hal melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia tidaklah wajibberdasarkan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia; Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011, sifatnya merupakan anjuran bukan kewajiban dimanaPeraturan tersebut hanya mengatur mekanisme pelaksanaanHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT GTO.UNTUK DINASpendampingan eksekusi Jaminan Fidusia menggunakan aparat Kepolisian ,sehingga proses eksekusi pengambil alihan

salah menerapkan hukum dan tertib hukum dalamtertib beracara atau lalai menenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehparaturan perundang undangan.Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS/2017/PT.PBR tertanggal27 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri TembilahanNomor 240/PID.SUS/2016/PN.TBH tanggal 18 Januari 2017, sedangkanPengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk melakukan pengambil alihan

Tbh tanggal 18 Januari 2017 tanpamemberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan padahal ada yangpatut untuk dipertimbangkan atas dalil yang disampaikan Pemohon Kasasidalam memori bandingnya yang seyogyanya dapat dipergunakan mengambilalih putusan, maka hal yang demikian adalah tidak cukup dan sepatutnyadibatalkan..

Bahwa, Judex Faxti telah salah dalam menerapkan hukum dalam tertibberacara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;Bahwa, Para Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara a quo yangtelah mengambil alin untuk dijadikan pertimbangan sendiri, sedangkanPengadilan Tinggi Jawa Timur ssama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimanapertimbangan pada

Nomor 3604 K/Pdt/2016dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadappenyangkalan (tegenbewijs) dari pihak TergugatTergugat asli;Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 701/PDT/2015/PT Sby., tanggal 31 Maret 2016 yang sekedar mengambil alihpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bwi., tanggal 11 Juni 2015 tanpa memberikan dasar dan alasanpengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut adalahtidak cukup dan sepatutnyalah

Pengambil alihan inisesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentangkeadaan bahaya (LN Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139 TLNRepublik Indonesia Nomor 2213) dan UndangUndang Nomor 50 PrpTahun 1960 tentang larangan organisasi dan pengawasan terhadapperusahaanperusahaan orang asing tertentu (LN RI Tahun 1960Nomor 157, TLN RI Nomor 2105 jo. Keputusan Presiden Nomor 315Tahun 1959 jo.

Lebih lanjutgugatan a quo dikabulkan dan dikuatkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam tingkat kasasi a quo;Bahwa perlu digaris bawahi dan diperhatikan dengan cermat,pengambil alihan oleh penguasa perang tertinggi pada saat ituadalah untuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia termasukkebijakan pengambilan berikut pelaranganpelarangan organisasiHal. 26 dari 40 hal. Put.

Nomor 485 PK/Pdt/2014tertentu dan pengambil alihan asset merupakan kebijakan dalamskala nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia, bukan sekedarkasus tertentu.

(Lebih lanjut kebijakan tersebutdikuatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.06/2011, berdasarkan salinan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 96/KM.6/2012 tentang penyelesaian statuskepemilikan aset bekas milik asing Cina);Bahwa padahal setelah pengambil alihan objek perkara a quo olehpenguasa perang tersebut telah dilakukan peralihan hak secarahukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku = yaknidiserahkan

Anmad Anwar Damanik ( duduksebagai Anggota dari Pengurus demisioner) yang membentuk susunan Pengurus baruagar tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap UU Nomor 25 tahun1992 Tentang Perkoperasian yang nantinya tentu dapat menghambat keberlangsunganKoperasi Tani Mandiri tersebut;Bahwa tindakan dari Tergugat , Il, dan Ill / Formatur dan Para Tergugat secarakeseluruhannya yang secara tidak sah telah melakukan pengambil alihan KantorKoperasi Mandiri dan juga asset kekayaan yaitu : lahanlahan

swakelola oleh DinasPendidikan, siapa yang tahu adanya pembicaraan sebelum diadakan sosialisasi antaraTarminta dengan Suardi;Waktu sosialisasi tidak ada dibahas mengenai pengambil alihan meubelair olehDinas Pendidikan Kab.

KepulauanMentawai ;Bahwa yang menyampaikan SUWARDI PPTK kegiatan DAK 2009 ;Bahwa SUWARDI menyampaikan tentang pengambil alihan pengadaan meubelairsetelah selesai sosialisasi ;Bahwa pada waktu sosialisasi tidak disampaikan mengenai pengambil alihanmeubelair tersebut oleh Dinas ;Bahwa karena BAP Penyidik nomor 13 tersebut sudah dibuat sedemikian rupa kamitandatangani.

Yang membuatSPJ tersebut adalah SUWARDI;Bahwa kapasitas SUWARDI ketika mengatakan tentang pengambil alihan pengadaanmeubelair oleh yang bersangkutan adalah selaku PPTK kegiatan DAK;Bahwa Suwardi tidak pernah mengatakan bahwa pengambil alihan meubelair atasperintah terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Proses pemeriksaan dilaksanakan di SD 01 Sikakap, dikumpulkan 27 kepala sekolahdan disuruh membaca BAP yang disodorkan oleh Jaksa, ada yang kelirudiperbaiki,selanjutnya

KepulauanMentawai ;Bahwa yang menyampaikan SUWARDI PPTK kegiatan DAK 2009 ;Bahwa SUWARDI menyampaikan tentang pengambil alihan pengadaan meubelairsetelah selesai sosialisasi ;Putusan Tipikor No :07/Pid.B/TPK2013/PN.PDG. Halaman 103 dari 218Bahwa pada waktu sosialisasi tidak disampaikan mengenai pengambil alihanmeubelair tersebut oleh Dinas ;Bahwa karena BAP Penyidik nomor 13 tersebut sudah dibuat sedemikian rupa kamitandatangani.

Itu tidak benar, yang benar bahwa perkataan tersebut tidak pernahdiucapkan oleh terdakwa;Bahwa Tidak ada terdakwa mengatakan diambil alih oleh Dinas Pendidikan Kab.Kepulauan Mentawai;Bahwa Suwardi tidak pernah mengatakan bahwa pengambil alihan meubelair atasperintah terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai,Proses pemeriksaan dilaksanakan di SD 01 Sikakap, dikumpulkan 27 kepala sekolahdan disuruh membaca BAP yang disodorkan oleh Jaksa, ada yang keliru diperbaiki,selanjutnya

Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat dan Ill PembandingTermohon Kasasi danTergugat II Turut Terbanding Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39 Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.RPANGEMANAN,SH.

;Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat/ Pembanding /Termohon Kasasi dan III danTergugat II Turut Terbanding, Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39. Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.PANGEMANAN, SH.