Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI IIT dan SAKST IV telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Bahwa mendasari pula petitum gugatan Penggugat pada angka 4yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugimateril maupun immateril sebesar Rp10.069.653.200, (Sepuluh milyarenam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratusrupiah), tetapi tidak disebutkan kepada siapa ganti rugi tersebut harusdibayarkan;6.

Bahwa demikian halnya mendasari gugatan Penggugat pada posita angka5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat selaku PengurusPerkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 20182023yang pengangkatannya tidak sah dan tidak sesuai dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Rukun Sinoman DanaPangrukti oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Tergugat selakuPengurus atau mengatasnamakan Pengurus yang sah PerkumpulanRukun Sinoman Dana Pangrukti bertentangan dengan hukum, adalahnyatanyata

Artinya dengan dilaksanakannya tugasdan wewenang Dewan Formatur dalam membentuk Pengawas/BadanPemeriksa/Penasihat, dan Pengurus sebagaimana hasil Keputusan RapatDewan Formatur tanggal 27 Agustus 2018, maka mengenai kedudukanDewan Formatur berikut tugas dan wewenangnya dengan sendirinya telahberakhir / selesai karena hukum;Bahwa mendasari posita angka 8 yang pada pokoknya perbuatanTergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiilberupa membayar pengumuman di media cetak sebesar Rp

ParaPembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugattelah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juli 2020 denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 adalah sudah tepatdan benar dari segi penerapan hukumnya, sehingga Terbandingsemula Tergugat dapat menerima putusan Pengadilan NegeriKediri dengan segala pertimbangan hukumnya;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan akan peristiwahukum yang mendasari

Irfan Rachmawan, umur 6 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kali Putih, RT.O5 RW.03 DesaSumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;aeseCAdapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaihe4 is 81. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernama M.

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orangtua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ;Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat aleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

Bahwa Penggugat tidak mendasari hukum dalam mengajukan gugatandalam perihal (HAL) gugatan sangat sumir dan tidak jelas;Bahwa tentang subjek hukum gugatan tentang identitas Para Tergugat;Bahwa, tentang 1 dan 2 yang tidak jelas subjek dan objek hukum darigugatan yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat tidak mendasari dengan badan hukum apapun;Bahwa, apa yang Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas (1, 2,3 dan 4) maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidakmendasari dengan hukum

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta , tempat kediaman di Kecamatan TajurhalangKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidakdiketahui , tempat kediaman di Kecamatan Ciracas Kota JakartaTimur , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Putusan No 3/Pdt.G/2019/PTA Bndimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnyamempertimbangkan sebagai berikut:Dalam Konvensi:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo yang mendasari diberikannya izin kepadaPemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembandingsebagaimana termuat dalam amar/diktum putusan angka 2, menurut Majelis Hakimtingkat banding

majelis hakim pengadilan tingkatpertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca putusan pengadilantingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Pembanding dalamperkara a quo khususnya mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) danmembaca pula memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, makaMajelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang mendasari

,SH.SIK ; Bahwa yang mendasari saksi mengamankan Terdakwa yang membawadan memiliki senjata tajam an.

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telan melangsungkanpernikahan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 5 April 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:88/07/V/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 4Mei 2010.2.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Judex Facti dengan mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012 pada halaman 32 alinea 4 dan 5,menyatakan :Alinea4 : Menimbang, bahwa dari keseluruhan buktibukti surat yang diajukanoleh Penggugat, terdapat adanya surat/akta yang menunjukkan hak atastanah atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar alas hakpemilikan atas

Demi peradilan yang baik,seharusnya Judex Facti mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusannyabahwa pada setiap hak tetap melekat kepentingan, maka sangat beralasan JudexFacti membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012.Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidakkonsekwen dengan segala pertimbangan hukum yang mendasari putusannya yangdimohonkan kasasi a quo dengan jalan menerima dan mengadopsi begitu sajapertimbangan

hukum yang mendasari putusan pengadilan tingkat pertama padahalaman 38 alinea terakhir, yang menyatakan :Menimbang, bahwa dengan demikian proses permohonan .............

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI TERMOHON, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dailildalil yang mendasari

peasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan II danTerlawan , serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1November 2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat HakTanggungan tersebut didaftarkan melewati batas waktu yangditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan III sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan Il danTerlawan serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1 November2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan tersebutdidaftarkan melewati batas waktu yang ditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan Ill sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

berdasakan bukti P1 (poto kopi KTP Pemohon )yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Kudus, harusdinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kudus yang mewilayahi KabupatenKudus berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon butir 1 dan 2antara lain adalah bahwa Para Pemohon mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa Mudrik Himawan bin H.M.Ridwan Masraf telah meninggalpada tanggal 03 September 2015 di Rumah Sakit Aisyiah Kabupaten Kudus.Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Reni Zairina, SH, binti H.M.Ridwan Masraf (adik Kandung);Menimbang bahwa posita yang mendasari permohonan Para Pemohontersebut antara lain adalah bahwa alm. Mudrik Himawan bin H.M.RidwanMasraf, hingga meninggal dunia belum pernah menikah. Bahwa ketikameninggal dunia almarhum meninggalkan 5 saudara kandung yaitu ParaPemohon, , Il, Ill MW dan V. Sedangkan ayah kandungnya alm. H.M.

menerangkansebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenakasus pemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa Paulus Nahak Badak, Terdakwa II Nikolas TahuNahak, Terdakwa III Agustina Hoar Nahak dan terdakwa IVBenyamin Seran Nahak terhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekirapukul 11.30 wita bertempat di Kebun Kakeolaran DusunLawalu, Desa Bakeruk, Kecamatan Malaka Tengah, KabupatenMalaka ;Bahwa masalah yang mendasari

berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenakasus pemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa Paulus Nahak Badak, Terdakwa II Nikolas TahuNahak, Terdakwa III Agustina Hoar Nahak dan terdakwa IVBenyamin Seran Nahak terhadap korban Yulius Berek Seran ;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekirapukul 11.30 wita bertempat di Kebun Kakeolaran DusunLawalu, Desa Bakeruk, Kecamatan Malaka Tengah, KabupatenMalaka ;Bahwa masalah yang mendasari

;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenakasus pemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa Paulus Nahak Badak, Terdakwa II Nikolas TahuNahak, Terdakwa III Agustina Hoar Nahak dan terdakwa IVBenyamin Seran Nahak terhadap korban Yulius Berek Seran ;e Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekirapukul 11.30 wita bertempat di Kebun Kakeolaran DusunLawalu, Desa Bakeruk, Kecamatan Malaka Tengah, KabupatenMalaka ;e Bahwa masalah yang mendasari

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian tentunya sangat minimdan kurang serta tidak mengandung alasan hukum yang mendasari padaperaturan perundangundangan yang jelas dan pasti, namun hanyamendasari pada rekaan dan penafsiran yang keliru atas pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan terdahulu tanoa memberikan alasan yuridisapapun, sehingga berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi yangseharusnya menjadi kewajiban Judex Facti untuk mencukupkan alasan hukum dan kaidah hukumnya tersebut ;.

Sehingga tentunya Judex Facti seharusnya dapatlebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakanstatus hak kepemilikan bidang tanah tersebut tanpa harus terpengaruhdengan masalah sengketa warisan yang mendasari pada putusan HakimPengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sbytanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000tanggal 08 Februari ;.

No. 1985 K/Pdt/2008Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mendasari padaputusan perkara warisan dari Peradilan Agama ;7.

Bahwa, proses pembatalan Sertifikat atau menyatakan Sertifikat HakMilik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan lingkupsengketa Administrasi Negara / Tata Usaha Negara atau dapat pulasengketa Perdata dari sisi Perobuatan Melawan Hukum Pejabat KantorPertanahan dan bukan mendasari pada sengketa Warisan dalam lingkupPeradilan Agama, sehingga sangat keliru Judex Facti tidak memberikanpertimbangan tentang Petitum point 5 gugatan Penggugat ataumengambil alin pertimbangan perkara warisan dalam

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidakberwenangHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkatau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksudmelawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam, menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelan memperoleh jjin Menteri untuk kepentingan

Kemudian elemen pertama haruslah ditujukan atau dikaitkanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebin dahulu element yang kedua,yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk KristalMetamfetamine, yang dapat dari tangan Terdakwa termasuk NakotikaGolongan bukan Tanaman;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkapdalam persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap pada hariSelasa tanggal 2 April 2019

ForensikSurabaya;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) paketserbuk Kristal Metamfetamine telah ditemukan di dalam kotak rokok RedBold dari saku kanan depan celana terdakwa dinyatakan tergolong Narkotikagolongan bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui, bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019sekira pukul 14.30 wib. terdakwa bersama orang

dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kotak rokokRed Bold, kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun saat terdakwaberada di pertigaan jalan Tambun Bungai ketika berhenti karena lampu trafficlight menyala merah, Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dankemudian oleh Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlahbarang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal Metamfetamine tersebut;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkMenimbang, bahwa mendasari

TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT:1 Bahwa, surat kuasa Penggugat yang mendasari pengajuan gugatan dalam perkaraini tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yangdiatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya pada,SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;2 Bahwa, berdasarkan SEMA tersebut diatas, maka

perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikatpekerja, dengan demikian surat kuasa tersebut haruslah dikategorikan sebagaisurat kuasa umum;5 Bahwa, surat kuasa yang dipergunakan dalam pengajuan gugatan ini tidakmenyebutkan secara khusus kompetensi pengadilan hubungan industrial yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian suratkuasa tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pada angka 2 huruf bdiatas;Bahwa, dengan demikian Surat Kuasa yang mendasari

GUGATAN PREMATUR1Bahwa, gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alasan Perjanjian Bersamatertanggal 19 Juli 2013;Bahwa Perjanjian Bersama tersebut belum dilaksanakan oleh Para Pihak,dikarenakan belum adanya persamaan persepsi tentang masa kerja dariPenggugat;Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHI/20153 Bahwa, dengan demikian atas Perjanjian Bersama tersebut tidak terdapat adanyaingkar janji dari salah satu pihak, oleh karena itu belum ada alasan hukum danbelum meluang adanya alas hak yang mendasari

Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal ... di ... sah Secara Hukum Islam, maka sesualketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama / .. anak yang masingmasingbernama ... ... adalah anak sah Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

tidak sah secara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

hubungan perdata dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalahhubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidupanak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b)memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiatwajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut HukumIslam;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari