CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON , umur 26 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan LeuwiliangKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Security ,tempat kediaman di Kecamatan Pasir Jambu KabupatenBandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, Lahir di Garut, Tanggal 03 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Tamansari,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Lahir di Bandung, Tanggal 03 Nopember 1979, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diKecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

dengan sungguhsungguh mendamaikanpara pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator, sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangPutusan No. 127/Pdt.G/2010/PA.Prob. 910Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;no Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI III10telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs Gls prt. x1 LealArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;5 MII aU I JI J Vel paslbArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan kondisi NegaraRepublik Indonesia dalam masa damai, dan kesatuan yonif 743/Psytidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP) atautidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militerselain perang (OMSP).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPutusan Pengadilan Militer IIk15 Kupang Nomor 15K/PM.II15/AD/VIIV2017 tanggal 24 Agustus 2017 sepanjang tentangterbuktinya

Dan dengan mendasari Pasal26 KUHPM, maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perludikuatkan.2. Bahwa terhadap pidana pokok yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurutMajelis Hakim Tingkat Banding perlu dikurangi, dengan pertimbangansebagai berikut:a.

bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, Lahir di Jakarta, Tanggal 23 Maret 1968, agama Islam, PendidikanSMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman diKecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 12 Januari 1965, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediamandi Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyal kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II), sudahdewasa dan sudah disumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluargadengan Pemohon sehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimanaPasal 172 ayat 1 R.bg, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkanketerangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorangterdekat Pemohon dan Termohon, terlebin Pemohon mendasari

Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam

an al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika teradipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan

Bahwa pokok perselisihan pada poin Ill.1.1.inilahyang mendasari pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat/Termohon oleh Tergugat/Pemohon,karena nyatanyata Termohon tidak berdedikasidengan sengaja tidak berdisiplin/melakukan tindakanindisiplinier agar dipecat dan mengharapkanmendapatkan pesangon dari Yayasan/STMIK PelitaNusantara seperti pengakuannya pada Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara (vide bukti T.2. dan terbuktidi persidangan pada pemeriksaan saksi Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara Saudari Murni

Bahwa dengan demikian sangatlah keliru dansalah kalau Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan mendasari putusankepada Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1)juncto Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003.Bahwa Penggugat/Tergugat mendalilkan Tergugat/Pemohonmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat/Termohon secara sepihak dengan alasan yangtidak masuk akal dan diskriminatif (tertuang dalam PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. pada halaman 3 poin1);1.1.3.1

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah kelirudan salah menerapkan pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1) junctoPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan untuk mendasari Putusannya;1. Bahwa Tergugat/Pemohon sangat jelas dan tegas menyebut di jawaban,duplik dan kesimpulannya termasuk yang dimuat dalam lembaran PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. yaitu;Halaman 11 dari 14 hal. Put.

ketiga yang mempersoalkanEksekusi, dSt......... adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena pokokpersoalan Penggugat yang telah di uraikan dalam gugatannya bukan selaku pihak ketiga yang mempersoalkan Eksekusi, melainkan adalah pihak yangmengajukan GUGATAN HAK KEPEMILIKAN terhadap Obyek Perkara.Demikian pula Pertimbangan Majelis hakim selanjutnya yang menyataka a eons gugatan ini tidak dapat di terima dengan alasan Fundamentum petendi tidakmenguraikan tentang dasar hukumnya ( recht grounden) yang mendasari

gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar dari tuntutan/gugatan.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Majelis yangmenyatakan bahwa.... gugatan penggugat tidak dapat di terima karenafundamentum petendi tidak menguraikan tentang dasar hukumnya (recht gronden)yang mendasari dirinya menggugat putusan yang telah di laksanakan, dan dalam halpenggugat berupaya mengajukan kembali gugatan biasa mengajukan recht grondentersebut jika memang ada...... adalah sangat kelirukarena recht

Gugatan ini tidak dapat diterima dengan alasan Fundamentum Patendi tidakmenguraikan tentang dasar hukumnya (recht grounden) yang mendasari dirinyamenggugat putusan yang telah dilaksanakan yang memang sudah menjadipersyaratan suatu gugatan..., adalah pertimbangan yang keliru, karna dalamsurat gugatan sudah sangat jelas bahwa surat gugatan tersebut adalah prosesgugatan biasa yaitu gugatan Hak Kepemilikan terhadap objek Perkara yangbertujuan memperoleh pertimbangan perlindungan hak yang di berikan olehpengadilan

Bahwa berdasarkan uraian diatas , maka pertimbangan Majelis yang menyatakanbahwa.... gugatan penggugat tidak dapat diterima karna fundamentum petenditidak mengurangi tentang dasar hukunya (recht groden) yang mendasari dirinyamenggugat putusan yang telah dilaksanakan, dan dalam hal penggugat berupayamengajukan kembali gugatan biasa mengajukan biasa mengajukan rechtgeonden tersebut jika memang ada.... adalah sangat keliru karena recht grondenyang dimaksud oleh Majelis Hakim, bukanlah merupakan perebutan

bukanobjek PPh Pasal 23;Atas Biaya Office Maintenance sebesar Rp.21.497.850,00 PemohonBanding menyatakan biaya tersebut adalah pengeluaran untuk alatalatpenunjang dalam kantor seperti jam dinding, handle pintu, stop kontak, doorcloaser yang bukan objek PPh Pasal 23;bahwa atas pelaksanaan Uji Kebenaran Materi tersebut, Terbandingmenyatakan telah melihat dan meneliti bukti dokumen yang ditunjukkan olehPemohon Banding;bahwa Terbanding juga menyatakan telah melakukan penelitian atas buktibukti yang mendasari

Putusan Nomor 1272/B/PK/PJK/2017bahwa Majelis berpendapat bahwa buktibukti yang mendasari pencatatandalam Buku Besar beserta Buku Besar itu sendiri adalah merupakan buktiyang dapat dipakai oleh Terbanding dalam melakukan pemeriksaan dankemudian melakukan koreksi jika terjadi perbedaan dengan yang dilaporkanPemohon Banding dalam SPT;bahwa oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa keterangan PemohonBanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah memotong,menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan

Putusan Nomor 1272/B/PK/PJK/2017dan pembandingan dengan SPT yang dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis berpendapat bahwaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum melakukanpemeriksaan atas bukti yang mendasari pencatatan dalam buku besarterkait dengan objek PPh Pasal 23, karena terbukti bahwa dokumen aquo tidak diminta untuk dipinjam dalam proses pemeriksaan;Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut PemohonPeninjauan

Namunpertimbangan Majelis hanyalah menyalahkan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tanpa melihat penyebabsebenarnya yang mendasari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding);Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, atas fakta bahwa sampaisaat diterbitkannya Keputusan Keberatan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkandokumen yang menjadi dasar pencatatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya atas koreksiPemohon

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1990 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 199610terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Tidak menerapkan peraturan hukum atau) menerapkan suatuperaturan hukum tidak sebagaimana semestinya.Ketentuan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana semestinya tersebutterlinat dalam pertimbangan yang mendasari putusannya yaitu :A.) Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakimmenyatakan : Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan saksi A De Charge (yang menguntungkan) yaitu :a. Saksi Widanto Purnomo (orang tua Terdakwa) danb.

K/Pid.Sus/2007keterangannya di persidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dikesampingkan (hal ini termuat dalam SuratTuntutan/ requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum ;e Bahwa ternyata oleh Majelis Hakim keterangan saksi A DeCharge tersebut dalam pertimbangan putusannya ditulisdibawah sumpah hal ini jelas telah memutar balikkan faktahukum yang terjadi sebenarnya dimuka persidangan ; Bahwa yang lebih lanjut ternyata ada pemutar balikkanfakta hukum, keterangan saksisaksi A De Charge yangtidak disumpah itu mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai dan dari alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut memang benar dan Termohon tidakkeberatan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1.

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membenarkan dalildalil yang

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp. 147.000.000,00

, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

No. 834 K/PID.SUS/2011e 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;e 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) serta posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum (rechts ground) dan dasar fakta (retelik ground) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan sepertiitu tidak memenuhi syarat formil;2.

hukum: Bahwa gugatan khususnya yang ditujukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung in casu Tergugat Il,yang menuntut Tergugat Il untuk melakukan penangguhanpelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa aquo, karena telah terjadi pelanggaran hukum/perbuatan melawanhukum, tidak jelas dasar hukum gugatan; Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari

Penggugat pada halaman 2 angka 9 yangmendalilkan bahwa Turut Tergugat telah terlalu tergesagesa menerbitkansertipikat hak tanggungan, sedangkan Penggugat tidak pernah merasamenandatangani dan memberi persetujuan kepada Tergugat , tidaklahberdasar hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya haruslahdikesampingkan, dan tindakan administrasi Turut Tergugat telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertaidasardasar hukum yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI PEMOHON dan dua orang saksi yang diajukanoleh Termohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON dan SAKSI TERMOHONtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;a Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

ratus tiga puluh lima riburupiah) yang mana barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa Agus Santosobin Sukono sebagai alat untuk menjalankan perannya sebagai pengecer judi togel:> Bahwa awalnya pada hari sabtu tangal 22 Sabtu Oktober 2016, sekira pukul 16.00Wib saksi mendapatkan informasi banhwa terdakwa Agus Santoso bin Sukonosedang melakukan judi togel dengan melayani penombok menggunakan handphonedirumahnya dan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut bersama saksiBripka Abu Bakar;> Bahwa mendasari

Ponorogo;Bahwa mendasari pengakuan terdakwa Agus Santoso bin Sukono tersebutkemudian saksi bersama saksi Bripka Abu Bakar juga melakukan penangkapanterhadap saksi Endik Prasetyo Bin Senen di rumahnya di Dkh. Banaran, Ds. Sragi,Kec. Sukorejo, Kab.

barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa Agus Santosobin Sukono sebagai alat untuk menjalankan perannya sebagai pengecer judi togelHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN PngBahwa awalnya pada hari sabtu tangal 22 Sabtu Oktober 2016, sekira pukul 16.00Wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Agus Santoso bin Sukonosedang melakukan judi togel dengan melayani penombok menggunakan handphonedirumahnya dan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut bersama saksiBripka Abu Bakar;Bahwa mendasari

XXXX, umur 9 tahun.Bahwa, Pemohon berkehendak akan beristeri lebih dari seorang ( POLIGAMI )dengan seorang perempuan berstatus Janda yang bernama : XXXX, umur 34tahun .Bahwa, alasan yang mendasari permohonan ini adalah :e Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satusama lain sudah 1,5 tahun dan telah saling jatuh cinta.e Anak Pemohon meminta ibu baru lagi.e Pemohon ingin memberikan kasih sayang seorang ibu kepada anakPemohon karena ibu kandungnya sendiri mulai tahun 2004 sampai

Akan tetapiapabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dari seorang isteri haruslah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon, pada dasarnya alasanalasan yang mendasari diajukannya permohonan ini telahsesuai dengan alasan dibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimanadimaksudkan oleh undangundang dan kompilasi

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan II danTerlawan , serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1November 2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat HakTanggungan tersebut didaftarkan melewati batas waktu yangditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan III sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan Il danTerlawan serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1 November2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan tersebutdidaftarkan melewati batas waktu yang ditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan Ill sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.