., tanggal 3 November 2015 tanpa memberikandasar dan alasan pengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Bandungtersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;. Judex Facti mengabaikan Fakta pemberian tanah dari Pemerintah KotaBandung kepada Drs. Dwijono/Termohon Kasasi pada Program KonsolidasiTanah tahun 1988 yang telah mengambil tanah miliknya Nyonya Rd AlinahBratanata atau Rd. Syarif Husen/Pemohon Kasasi mengakibatkan tumpangtindihnya sertifikat hak milik atas tanah;1.

ISSI yang diketuai oleh Penggugat;Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat No.1645/UMM/XI/14tanggal 5 Desember 2014 Perihal Pengambil Alihan PB. ISSIdimana pada butir 1 pada pokoknya menyatakan untukmelaksanakan Munaslub PB. ISSI. Bahwa pada dasarnya hal ituadalah tidak benar karena terhadap surat tersebut telah Penggugatbalas dengan surat tertanggal 30 Januari 2015 namun tidak pernahditanggapi oleh Tergugat.

4.1.2 Pembayaran penuh untuk iuraniuran BPJS TK dan BPJSKesehatan (jika ada) yang tertunggak sebelum tanggal penutupan;4.1.3 AMI akan melanjutkan sebagai pihak pengusaha pengganti dariEUI, dan akan melanjutkan masa kerja karyawan (untuk karyawan tetap)yang bersedia tinggal dan dialinkan, tanopa memerlukan pembaruankontrak kembali, sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;4.1.4 Pembayaran seluruh gaji, bonus dan insentif karyawan yangtertunggak sebelum tanggal penutupan;4.1.5 Pengambil alihan

PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 1998, bahwa tanah yang sudah mempunyaihak ( sertifikat ) untuk proses penerbitan sertikatnya saudara harusmengajukan proses pendaftaran per alihan hak ke Seksi Pengukuran danPendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang denganmelampirkan pelepasan hak dari PT.Terrira Pratiwi Develop ment( PT.TPD ) j n 22222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka proses permohonan hakatas tanah saudara tidak

AdiGuna Saputra, Margaretha Thio dan Chandra Husin/Tjoe Liat Tjhan berikutbangunan Perumahan Griya Srimulya di Take Over kepada Penggugat,berdasarkan Akta Pengambil Alihan Pekerjaan (Take Over) No. : 05, yangdibuat di hadapan Notaris/PPAT Raden Muhammad Fauwaz Diradja, S.H.,M.Kn., Notaris/PPAT di Palembang.

Akta Pengambil Alihan Pekerjaan (Take Over) No. : 05, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Raden Muhammad Fauwaz Diradja, S.H., M.Kn.

Akta Pengambil Alihan Pekerjaan (Take Over) No. : 05,yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Raden MuhammadFauwaz Diradja, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Palembang.Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan Bidang Tanah Objek Sengketa seluas 18.454 M2,yang terletak di Jalan Padat Karya RT. 03 RW. 04, KelurahanSrimulya (dahulu Dusun Srimulya, Marga Gasing), KecamatanSematang Borang (dahulu Kecamatan Sako/KecamatanPerwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu DaerahTingkat Il Musi Banyuasin,

obyek sengketa yang berada di sekitar Bandarudara Mutiara;Bahwa pada sekitar tahun 1978, pemerintah mulai merintis rencana perluasanBandar udara Mutiara sehingga tanahtanah disekitar bandara diinventarisiruntuk kemudian dibebaskan dan diarnbil alih secara bertahap oleh TERGUGATI, I dan UI untuk selanjutnya dijadikan bagian dari Bandar udara termasuksebahagian obyek sengketa aquo tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGATbeserta ahli waris lainnya selaku pemilik yang sah;Bahwa pembebasan dan pengambil alihan

hak dalam bentuk permintaan berupaganti rugi dari TERGUGAT I, II dan Ill, dengan mendatangi maupun menyuratipihakpihak terkait dalam hal ini mulai di tingkat kelurahan, kecamatan,walikota, Gubernur, DPRD Provinsi, maupun Kementerian Perhubungan.Namun demikian, usaha tersebut belum membuahkan hasil hingga gugatan inididaftarkan ke Pengadilan Negeri Palu;Bahwa seiring perkembangan zaman, Bandar Udara Mutiara Palu kembalimelanjutkan perluasan lokasi bandara dengan melakukan pembebasan danpengambil alihan

Pada poin ke 9, posita Penggugat mendalilkan, Tergugat I,II dan II telahmelakukan pembebasan/pengambil alihan tanah sengketa untuk tahap awaldijadikan bagian dari banar udara mutiara yaitu bagian utara tanah sengketa51seluas 1.500 M2, yang diatasnya dibangun ruang VIP termasuk pembuatanjalan pada bagian barat dan selatan ;.

Tindakan Tergugat VIII yang tidak memperingatkan adanya kewajibankewajiban hukum yang harus dilakukan dalam pengambil alihan sahamsahammilik Penggugat oleh Tergugat , Il, Ill, IV dan V adalah perbuatan yangbertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat VIII sebagai notarisyang diwajibkan untuk selalu memberikan petunjuk hukum bagi anggotamasyarakat, in casu para pihak yang memanfaatkan pelayanan/jasa hukumdirinya.

No.1529 K/Pdt/2005melawan hukum yang dilakukan dalam rangka pengambil alihan saham tersebut seakanakan memperoleh legalisir dari Tergugat VIII melalui aktaaktayang dibuatkan.

Muhammad lkram,SE.MS sebagai manapersepakatan sebagai berikut :> PERTAMA:1) Pembelian Mobil Pribadi oleh Pihak Pertama yangmendapatkan perhatian dari Pengurus dan Pembina YAPIM ;2) Penyerahan atau pengambil alihan penguasaan satu unitmobil Suzuki APV minibus mopen tahun 2004 warna abuabumetalik dengan nomor Polisi 930 AU dari pihak Pertamasebagai pemilik kepada pihak kedua ;> KEDUA:Y Bahwa dari kesepakatan tersebut pada poin pertama diatasdiuraikan lagi dengan kesepakatan yang terikat secarabersamasama

Penyerahan atau pengambil alihan penguasaan satu unit mobil Suzuki APVMinibus Mopen tahun 2004 warna AbuAbu Metalik dengan nomor polisi 930AU dari pihak pertama sebagai pemilik kepada pihak kedua;Dan adapun kesepakatan yang dibuat terkait 2 (dua) point tersebut diatasantara pihak pertama dengan pihak kedua adalah:Putusan No.10/Pdt.G/2019/PN Mrs Halaman 341.

Bahwa pengambil alihan objek perkara a quo adalahberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :93/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst, sehingga dalil gugatan adalahmengada ada;d. Bahwa atas putusan tersebut telah ditindak lanjutiPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pelaksanaan eksekusi;e. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan yangmendasarkan pada perbuatan melawan hukum;f. Penggugat tidak dapat menjelaskan KPKNL/Lantor Lelangmana yang melaksanakan pelelangan objek perkara a quo;g.

dan petitum gugatan makadinyatakan tidak dapat diterima, sedang terhadap dalil eksepsi Tergugat yangHalaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 861/Pdt.G/2018/PN Tngmenyatakan dalil gugatan yang menyangkut pelaksanaan lelang penuh rekayasaMajelis Hakim adalah sudah menyangkut pokok perkara, yang akan dipertimbangkanlebih lanjut bersamaan dengan pokok perkara, maka eksepsi ini juga dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat yang menyatakanbahwa pengambil alihan

KKK tentang draftdan isi perjanjian pokok pengambil alihan PT. DMR dan perjanjianpengikatan jual beli saham, yaitu perjanjian yang nantinya akanditandatangani kedua belah pihak pada rapat tanggal 4 September 2017.Halaman 10 dari 128 halaman Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN PbrLalu kemudian pada tanggal 4 September 2017 tersebut, lalu dibahas lagimengenai isi dari perjanjian pokok dan PPJB, yang nantinya akan kamisepakati dan ditandatangani.

KKK tentang draftdan isi perjanjian pokok pengambil alihan PT. DMR dan perjanjianpengikatan jual beli saham, yaitu perjanjian yang nantinya akanditandatangani kedua belah pihak pada rapat tanggal 4 September 2017.Lalu kemudian pada tanggal 4 September 2017 tersebut, lalu dibahas lagimengenai isi dari perjanjian pokok dan PPJB, yang nantinya akan kamisepakati dan ditandatangani. Isi dan draft dari kedua perjanjian tersebut telahdisetujui dan diparaf oleh kedua belah pihak.

KKK tentang draft dan isi perjanjianpokok pengambil alihan PT. DMR dan perjanjian pengikatan jual belisaham, yaitu perjanjian yang nantinya akan ditandatangani kedua belahpihak pada rapat tanggal 4 September 2017.

KKK tentang draft dan isiperjanjian pokok pengambil alihan PT. DMR dan perjanjian pengikatan jualbeli saham, yaitu perjanjian yang nantinya akan ditandatangani kedua belahpihak pada rapat tanggal 4 September 2017. Lalu kemudian pada tanggal 4September 2017 tersebut, lalu dibahas lagi mengenai isi dari perjanjianpokok dan PPJB (sesuai dengan draft dan isi yang kami kirim melalui email),yang nantinya akan kami sepakati dan ditandatangani.

No. 1349 K/Pdt/2009Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa keberatan Penggugat tentang Bukti T yaitu Surat Jual Beli tanggal29 Maret 1958 serta Bukti P4 dan P16 adalah penilaian hasil pembuktianyang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa pengambil alihan pertimbangan Pengadilan Negeri Madiun olehPengadilan Tinggi Surabaya adalah dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti

halamanBahwa, "terkait anggapan kerugian baik materiil maupun immaterial yangdirasakan oleh PENGGUGAT" pada point 15 gugatannya telah TERGUGATsampaikan pada angka 19Jawaban TERGUGAT yang pada pokoknya antarahak dan kewajiban adalah sebuah keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan,sehingga sesungguhnya kerugian yang dianggap oleh PENGGUGAT adalahtidak jelas dan terkesan mengadaada, terlebih fasilitas parkir milikPENGGUGAT pun telah dikembalikan dan tidak dipergunakan olehTERGUGAT tidak lama dari pengambil alihan

, Penggugat memohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Jember untuk segera memanggil kedua belah pihak yangberperkara tersebut di atas, untuk selanjutnya berkenan memeriksa danmengadili kemudian memutuskan sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa ;Menetapkan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa oleh TergugatIl adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan denganhukum;Menyatakan bahwa pengambil alihan

2010terhadap tanah hak milik a quo karena dilandasi oleh pelepasan hak yang cacathukum dan melawan hukum ;Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriDenpasar agar memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membatalkan aktajual beli dan pengalihan hak atas tanah a quo kepada Tergugat danmengembalikan serta merubah sepenuhnya menjadi hak milik Penggugatsebagai ahli waris yang sah dari almarhum suaminya ;Bahwa, untuk mencegah dari tindakantindakan sepihak yang melawanhukum serta pengambil alihan

Para Penggugat, ParaPenggugat membuat Surat Berita Acara Pengambilan Alihan Kantorserta Kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia GuruSejahtera Sekecamatan Tanjung Morawa (KPRI Gusstamor) padahari Jumat tanggal 22 Oktober 2010, jam 12.30 WIB yangdilakukan di Kantor KPRI Gusstamor, hal ini dilakukan pengurusbaru ic. Para Penggugat diakibatkan kepengurusan lama ic. ParaTergugat banyak melakukan kecurangan dan merugikan koperasi,Hal. 3 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014pengurus lama ic.

Abas Ubadi akibat pengambil alihan secarapaksa oleh Tergugat atas obyek sengketa a quosebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);. Bahwa ternyata setelah Penggugat mempelajari riwayat atas objek sengketaa quo, terdapat bukti petunjuk yaitu:6.1. Berupa dokumen sewa menyewa antara alm. H.

Mamagreen Pasific hanyalahperubahan nama belaka, dan bukan merupakan pengambil alihan atauakuisisi perusahaan ke suatu perusahaan lain, melainkan hanya sekedarperubahan nama belaka, dari PT. Delta Furniture menjadi PT.Mamagreen Pasific. Perubahan nama dari PT. Delta Furniture menjadiPT. Mamagreen Pasific bukan perubahan/ penggantian komposisipemegang saham atau pengurus secara keseluruhan;Bahwa PT.

A Bandung pada pokoknyaatas dalildalil :Bahwa Perusahaan pertama kali bernama PT Alisamto Penta Garment danberdasarkan akte notaris tertangal 09 Agustus 2004 telah berubah menjadiPT Asia Penta Garment: (P1) ;Bahwa saat rnengambil alihan perusahaan, pihak Penggugat dan KetuaPUK SPSI PT Alisanto Penta Garment yang bertindak atas nama anggotaHal. 1 dari 14 hal. Put. No. 823 K/PDT.SUS/2008PUK SPSI, telah mengadakan bipartit untuk rnenyelesaikan status karyawan PT.

(Lihat Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II:Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman238);Bahwa oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Tinggi SumateraUtara dengan Nomor 347/PDT/2013/PT.MDN. tertanggal 28 April 2014,yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan NegeriStabat dengan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2012/ PN.Mdn. tertanggal 14Februari 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan23Pengadilan Negeri Stabat tersebut adalah

Bank Ratu ;Bahwa pengambil alihan tersebut di atas, BPPN telah menyelesaikanuang pesangon seluruh karyawan PT. Bank Ratu pada tahun 2001kecuali Sdr. Hengky Hendratmoko oleh karena jabatannya sebagaiDirektur PT. Bank Ratu walaupun bukan sebagai pemilik, ternyatabukanlah termasuk Pekerja yang mendapat uang pesangon dan uangpenghargaan lainnya ;Bahwa berdasarkan data yang ada, mengenai permasalahan uangpesangon karyawan PT. Bank Ratu di mana Sdr.