Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1493 /B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WINDU NABATINDO LESTARI
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 0) 0)Neto 90) 9) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajyib Pajak mengajukan keberatan;Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 814/B/ PK/PJK/2015e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Register : 11-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.LK Tanggal 3 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
Bahwa Tergugat adalah seorang PNS (Guru SDN) denganpangkat/golongan, Pembina/IVa, dengan penghasilan Neto sejumlahRp3.085.083,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu delapan puluh tigarupiah), sebagaimana bukti P.3;11.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. Pencocokkan data dan/atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 178/Pid/B/2019/PN Pdl Tanggal 29 Oktober 2019 — Iyus Alias Opay Bin Juhri
84 — 4
84 — 4
Menyatakan barang bukti berupa:a. 3 (tiga) Lembar lembar karung warna putih bertuliskan beras bulogberat neto 15 Kg.b. 1 (satu) Set Kartu Domino Merk GOBHUI.c. Uang tunai senilai Rp. 105.000, (seratus lima ribu rupiah) denganrincian : 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah),1 lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).( Dipergunakan dalam Perkara An UJANG Bin Alm. DIMIYATI.)4. Menyatakan agar masingmasing terdakwa dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp.5000.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — Alwin Tjie vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajyib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
65 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak diperolehpenekanan biaya produksi (= peningkatan laba baiklaba bruto maupun laba neto).Nilai dan Cara Penilaian IPDalam OECD TP Guidelines paragraf 6.3, 6.14 dan 6.22diatur bahwa IP harus mempunyai nilai (value). Padaparagraf 6.14 dinyatakan bahwa ...from the perspective ofthe transferee, a comparable independent enterprise may orHalaman 20 dari 35 halaman.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93/B/PK/PJK/2014 Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. IL JIN SUN GARMENT
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurufk Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka prosespenyelesaian suatu barang tertentu yang
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 28-02-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 B/PK/PJK/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. BUANA WIRALESTARI MAS;
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.H.Thamrin Kav.22 No. 51, Jakarta 10350, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2001, harus dihitung menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (rugi) (Rp.46.440.674.998,00)Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 131/ B /PK/PJK/2011Kompensasi Kerugian Rp. 0.00Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan Terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 0.00Pajak Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp. 0.00Sanksi Administrasi Pasal13 ayat (2) KUP Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah
Register : 03-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Stg Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
SUKIRMAN EFENDI Alias ANDUT Bin MAT DUAN RUSLI
72 — 13
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
SUKIRMAN EFENDI Alias ANDUT Bin MAT DUAN RUSLI
72 — 13
BuktiNomor: 132/10925/2020 tertanggal 20 April 2020 yang diterbitkan olehKantor Pegadaian (Persero) Cabang Sintang dan ditandatangani oleh IwanPerdana selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, EkaSetiawati selaku Pelaksana Penimbangan dan Rio Yunandar, S.H. selakupenyerah dan penerima barang bukti, diperoleh keterangan bahwa barangbukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu warna putih kristaldibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa memilikiberat bersih (neto
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 22-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sdw Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI
63 — 14
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI
63 — 14
karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider,yaitu Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan bukantanaman sebagaimana dakwaan Subsider;Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta yang terungkap dalampersidangan Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai narkotika jenissabusabu dengan berat bersih atau neto
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 30 dari 34 halaman.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452/B/PK/PJK/2012 Tanggal 5 Maret 2013 — PT. PALLISER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman ModalAsing (PMA) Empat telah melakukan koreksi positif atas penghasilan netoPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 49.378.088.113,00 dan PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan kurang bayar sebesar Rp 13.095.307.194,00.Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Keputusan Keberatan No.KEP465/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 telah menerima sebagiankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan koreksi positifpenghasilan neto
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — PT SAMATOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
90 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1323/B/PK/PJK/2016tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma PenghitunganPenghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi,kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitunganPajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalampengkreditan pajak.Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013 tanggal 2Januari 2013 menjelaskan yang dimaksud dengan kesalahan tulisadalah berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok WajibPajak, nomor surat ketetapan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang
Putus : 09-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TEGUH SINAR ABADI
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Teguh Sinar Abadi, NPWP 01.821.536.8063.000,Jenis Usaha: Pertambangan Batubara, beralamat di Graha Irama Lt. 12 Suite R,Jalan HR Rasuna Said Blok X1 Kav. 1&2, Kuningan Timur, Setiabudi, JakartaSelatan 12950, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan/(Rugi)Neto (Rp41.454.156.881 ,00);Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00;Kredit Pajak Rp 535.728.593,00:Pajak Penghasilan Lebih Dibayar Rp 585.728.593,00;Sanksi Administrasi Rp 0,00;Jumlah
Register : 18-09-2012 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 /B/PK/PJK/2012 Tanggal 7 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK
155 — 2450 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 2450 — Berkekuatan Hukum Tetap
X 0, KuninganTimur, Jakarta, 12950, sehingga jumlah yang masih harus dibayar kembali menjadisebagai berikut: Penghasilan Neto (Rp 10.371.620.963,00)Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 171.509.574,00PPh yang kurang (lebih) dibayar (Rp 171.509.574,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar (Rp 171.509.574,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27736/PP