Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode masa jabatan20092014.2 Bahwa berdasarkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi PINDAHPARPOL, ANGGOTA DPR/DPRD TIDAK HARUSMENGUNDURKAN DIRI yang dibacakan pada hari Rabu 31 Juli 2013Jam 16:55 Wib digedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.Bahwa dengan sendirinya setelah terbitnya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 maka kepada Tergugat untukmenangguhkan semua Surat Keputusan yang menyangkut tentangProses Pergantian Antar Waktu (PAW

Maka dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tergugattidak melaksanakan (PAW) terhadap diri Penggugat yang mananantinya dapat merugikan Penggugat.4 Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhakkonstitusional tersebut, Mahkamah harus' menafsirkan secaraKonstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UndangundangPartai Politik, sehingga tidak menimbulkan persoalan Konstitusionalbaru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR/DPRD.Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut Mahkamah

Konstitusi(MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan(PAW) Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabiladiterbitkan oleh Tergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian danPersetujuan (PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dannantinya batal demi hukum karena bertolak belakang dengan

Maka dariPutusan Mahkamah Konstitusi Tergugat tidak melaksanakan (PAW) terhadapdiri Penggugat yang mana nantinya dapat merugikan Penggugat.Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhak konstitusionaltersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara Konstitusional bersyarat tentangPasal 16 ayat (3) Undangundang Partai Politik, sehingga tidak menimbulkanpersoalan Konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggotaDPR/DPRD.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan (PAW)Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabila diterbitkan olehTergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dan nantinya

dengan pidana/uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan umum, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan ;

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrdPendidikanPekerjaanTempat Tinggal5.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggallsTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal8.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal: SLTA: Mengurus Rumah Tangga: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd9.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal10.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal11.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal12.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalNama : Marwan Bin Abdullah Ahmad: Manyang Lancok, 18 November 1978: SLTA: Pedagang: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdDaerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli karena sakit. Dengan meninggalkanAhli Waris sebagai berikut;Faudhiah Binti M.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah Ahmad adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil dan beliau ada pinjaman di Bank Mandiri KCP Ulee Gleedengan menggadaikan SK yang belum diambil ; Bahwa keperluan mengambil SK tersebut para Pemohon perlupenetapan ahli waris dari Mahkamah Syariyah Meureudu ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdSalinan yang sama dengan bunyi aslinya. Diberikan untukdan atas nama permintaan para Pemohon.Meureudu, 15 Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 15 dari 15 hal. PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBeureuneun dengan nomor Rekening 08102410128805 atas namaFitri Irmayani;4.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1107KM110320190004 atasnama Fittri Irmayani tertanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pidieber materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaP6;7.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil secarasah dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadappanggilan mana para Pemohon hadir dipersidangan secarainperson, halmana sesuai dengan maksud pasal 145 R.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah suami sah dari alm.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiA. Biaya RedaksSi..............ccccceseseeeeeeeeeeees Rp. 10.000,5. Biaya mMaterail............... eee e sees e sees ee eees Rp. 6.000,ribu rupiah)Hal 14 dari 15 hal. Pen. PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

para Tergugat untuk menghentikan sementarawaktu proses PAW yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat darikeanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow periode 20042009sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini yang berkekuatan hukumtetap.DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimohonkan oleh Tergugat agar keanggotaan Penggugatselaku anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow digantikan olehTurut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasar pada hukum.3. Menghukum kepada para Tergugat untuk menghentikan proses PergantianAntar Waktu terhadap Penggugat.Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 886 K/Pdt.Sus/20094. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusanperkara ini.5.

Gubernur Sulut itusangat tidak beralasan/keliru/salah karena Tergugat 5 Gubernur Sulutsampai dengan gugatan oleh Penggugat didaftarkan di Pengadilan NegeriKotamobagu Tergugat 5 yakni Gubernur Sulut belum menerbitkan Suratsurat apapun yang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimaksud oleh Penggugat.3.

Bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat kepadaTurut Tergugat di awali dan internal Partai Politik yaitu Partai Peloporsehingga menurut hemat Tergugat 5 dan kiranya Hakim sependapatbahwa sengketa dimaksud adalah sengketa Internal Partai Politik, makaadalah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim menolak memeriksaperkara ini karena Pengadilan tidak berwenang berdasarkan EdaranMahkamah Agung R.

Bahwa kasus a quo adalah sengketa proses Penggantian Antar Waktu(PAW) dari Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Turut Tergugat yangberkaitan dengan keputusan dari DPP dan DPD Partai Politik (PartaiPelopor) untuk pengusulan dan proses PAW ;2.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus,Tempat/tanggal lahirKampung Blang, 22051993,agama:Islam, pekerjaan: Mahasiswa,Alamat Gampong Kampung Blang,Kecamatan Simpang Tiga, KabupatenPidie, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;5.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi3.3. Zainal Fikri Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung);3.6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung);3.7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);4.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgio Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena parapemohon merupakan ahli waris dari alm. MuhammadYunus;o Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Rahilinyang merupakan isteri dari alm.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung)6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung)7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);o Bahwa saksi yakin dan pasti tidak ada lagi yang lain ahliwaris dari alm.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgiribu rupiah)Rp. 191. 000. (seratus sembilan puluh satuSalinan yang sama bunyinyaSigli, 08 Oktober 2019PaniteraDrs. H. MasykurHal 17 dari 14 hal. Pen. PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Dalammengusulkan dan mengajukan PAW atas diri Penggugat, (surat dari DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA,tertanggal 18 Maret 2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/2011);Bahwa karena Tergugat III telah mengusulkan dan mengajukan PAW atas diriPenggugat langsung kepada Tergugat I tanpa melalui Tergugat II, maka perbuatanTergugat III dalam hal surat tersebut (surat dari DPC Partai HANURA KabupatenMajalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, tertanggal 18

Maret2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/ 2011) adalah melanggar AnggaranDasar Partai HANURA, sehingga oleh karenanya surat pengusulan dan pengajuanPAW tersebut adalah cacat hukum;Bahwa karena Tergugat I telah menyetujui PAW atas diri Penggugat dengan dasarsurat langsung dari Tergugat III tersebut di atas, maka persetujuan PAW tersebutadalah melanggar Anggaran Dasar sehingga oleh karenanya surat persetujuan PAWtersebut adalah cacat hukum;Bahwa adalah fakta, Tergugat III telah mengirimkan surat kepada

Turut Tergugat IItanpa perintah resmi (surat tertulis) dari Tergugat II (surat nomor 043/DPCMJLK/HANURA/2012, perihal PAW atas diri Penggugat, tanggal 24 Januari 2012).Hal. 5 dari 21 hal.

A/014/DPPHANURA/XI/2011; poin 3 berbunyi pada intinya: untuk pelaksanaan PAW atas diriPenggugat, DPD Partai HANURA Jawa Barat memerintahkan DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka untuk memproses PAW sesuai ketentuan yangberlaku);Bahwa atas halhal tersebut di atas Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 telahmengirimkan surat kepada Tergugat II yang pada intinya menerangkan kekeliruanyang dilakukan Tergugat III atas diri Penggugat, serta memohonkan agar TergugatII dapat menangguhkan/menunda Surat Keputusan

A/014/DPPHANURA/XI/ 2011, tertanggal 30 November 2011, TentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu;e Surat DPD Partat HANURA Provinsi Jawa Barat Nomor: A.063/DPDJB/ HANURA/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012,Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD; Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Majalengka No. 031/DPCMJK/HANURA/II/2011 tanggal 18 Maret 2011 Perihal Surat RekomendasiPenetapan No.

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

) yang disampaikan kepada Ketua DPRD KabupatenMamuju Utara sebagai anggota DPRD Mamuju Utara periode 20142019 melalui suratTergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDen/Sulbar/V1I/2016 Perihal Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap Sdr.

Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan Surat Tanggapan dan KeberatanAtas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGGUGAT)melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tangeapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Angeota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

PENGGUGAT memang BENAR pernah mengajukan Surat Tanggapan danKeberatan Atas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim(PENGGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan AtasRekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

terbanyak setelah anggota yang terkena PAW; Bahwa sampai saat in KPUD Kab.

Mamuju Utara belum menerima surat dariBupati Mamuju Utara perihal PAW atas nama Penggugat selaku Anggota DPRDdari Partai NasDem;Atas keterangan saksi tersebut, kedua bela pihak menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan;2.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh TergugatI, adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan TergugatI, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor : 1796/IN/DPP/III/2012 ;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkanPenggugat dengan seketika dan sekaligus ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp. 600.000.000

), bahwa tergugat I dalammengeluarkan syarat tersebut sudah sesuai dengan mekanismeAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIPerjuangan karena sudah mendapatkan persetujuan dari DewanPimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut sesuai denganSurat No. 653/IN/DPD.26A/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012perihal laporan permohonan PAW a.n Sdri Megawati Hutagalung.Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan hak dari PartaiPolitik sebagaimana yang diatur di dalam AD/ART PDIPerjuangan jo Peraturan

) terhadap Penggugat tidak tunduk kepadaAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

Politik PDI Perjuangan.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

;Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Sibolga Nomor : 171/155/KPU.SBG/2012, tanggal 06Juni 2012, Perihal : verifikasi berkas pengajuaan PAW DPC PDIP KotaSibolga , diberi tandaFoto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanAsimilasi an.

2/Pdt.G/2011/PAW

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbdre Eman Sulaeman Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 04 Juni 1964, sebagai Anak Lakilaki;5. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas hartapeninggalan Almarhum dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam,6.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd6. Endang Supriadi Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 10 Oktober 1960, sebagai Anak Lakilaki ;7. Eman Sulaeman Bin RD.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan administrasi diperbankandan kepastian hukum ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. CbdHal 14 dari 9 hal. PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd

Bahwa akan tetapi hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapanperiode 2009 2014 tersebut, kemudian secara sewenangwenang denganmelawan hukum akan "dirampas" oleh Para Tergugat, bahwa tanpa suatualasan yang jelas dan berdasar atas hukum, kemudian Tergugat memintauntuk memberhentikan Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Balikpapanmelalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW);.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dilantik menjadi anggotaDPRD Kota Balikpapan mewakili Partai Damai Sejahtera Kota Balikpapantanggal 28 Agustus 2009, maka masa PAW selama 2 (dua) tahun 6 (enam)bulan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2012;.

Bahwa amar putusan Dewan Kehormatan Partai DamaiSejahtera No.08/2009 tanggal 26 Mei 2009 adalah sebagai berikut:9.).1 Memutuskan hak menduduki kursi DPRD Kota Balikpapan harusdilaksanakan melalui lembaga PAW oleh karena Pengadu (Sdr.Mardan,SE.) dan Teradu (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) sebagaicalon anggota legislative adalah kader PDS yang adil dan patut untukmelaksanakan visi dan misi PDS di DPRD Kota Balikpapan;9,.).2 Memutuskan urutan PAW untuk calon anggota legislatif PDS dalamPemilihan

2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sisa masa periode;9.).3 Mewajibkan Pengadu dan Teradu untuk taat pada visi dan misi partaiyang berlaku sehingga pelanggaran terhadap isi putusan ini dapatberakibat sanksi peraturan partai termasuk pemecatan dan pencabutanKartu Tanda Anggota (KTA) PDS;9.).4 Menetapkan dalam hal urutan nama calon Anggota Legislatif PAW ituharus berubah sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, maka yangmenjadi pedoman adalah masa waktu PAW sebagaimana diuraikandi atas;9.).5 Menyatakan

anggota PAW DPRD yang baru;17.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi2. Rania Salsabila Binti Samsul Bahri, Tempat/Tanggal lahir:Sigli / 15061999, agama :Islam,PekerjaanMahasiswai, Alamat :Ling BahagiaGampong Pante Teungoh, Kecamatan KotaSigli, Kabupaten Pidie,Selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;3. Nurifah binti M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimenghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimerupakan anak kandung pemohon I dengan almh.Fitriani; Bahwa bedasarkkan bukti P8 (fotokopi akta kelahiran atasnama M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgisebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat 1dan pasal 309 RBg.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiSalinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 15 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

2014 tanggal03 Maret 2014 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiRiau, telah mengusulkan peresmian pemberhentian Anggota DPRDProvinsi Riau terhadap Penggugat, kemudian Surat Ketua DPRDProvinsi Riau Nomor 161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihalPAW Anggota DPRD Provinsi Riau a.n Penggugat dari PartaiGolongan Karya, kemudian Surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Usulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi RIaut =

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidaklahdidasari Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidakmelihat aturanaturan yang ada, di mana Tergugat telah dengankesewenangwenangan (A buse of Power) mengeluarkan putusantersebut dengan dialildalil dan alasanalasan adanya SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi RiauNomor : B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telahmengusulkan peresmian pemberhentian Anggota

Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Riau, mengenaiproses pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat

, sehinggaTergugat menyetujui apa yang diusulkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau NomorB39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, perlu jugaPenggugat tegaskan bahwa surat KPUD Riau yang cacat hukumkarena memverifikasi, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan UmumNo : 155/KPUProv004/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal PAWAnggota DPRD Provinsi Riau an.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 1966 telah dilangsungkan pernikahan,antara seorang lakilaki yang bernama Bapak (Ajang Romdan bin Elon)dengan seorang perempuan bernama Ibu (Ani Suarni binti Idi Hidayat) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Karees Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta NikahPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Nomor: 154/1968 tertanggal 07 Februari 1966, dengan memenuhi syarat danrukun nikah;.

Tanda Penduduk Nenden Rosita Puspita Sari NIK:3273204603690003 tanggal 06 September 2012, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.5. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Neni Puspa Anggraeni NIK:3273166504810011 tanggal 11 Februari 2016, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Neni Puspa Anggraeni yang dikeluarkan olehKepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBandung Nomor: 20.339/ISTIMEWA/2007 tanggal 03 Agustus 2007, diberimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.610.

Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yangtersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 10wo cull Gorb layle luol aa7 pS!

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 13

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdAgama : IslamPendidikan :S1Pekerjaan : MahasiswiAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum.2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum yangpernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA KecamatanXxx Kabupaten Pidie pada tanggal 08 Juni 1987 sesuai denganKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx dengan Akta Nikah Nomor 50/10/V1I/1987, tanggal 11Juni 1987.3.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrddengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.4 ;. Fhotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/10/V1I/87, tanggal 11 Juni 1987,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Xxx kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukti cocok,selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.5 ;.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrdHakim AnggotaDtoDra. RubaiyahDtoMuzhirul haq. SAgPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisDtoM. Syauqi. SHI. SH. MHPanitera PenggantiDtoDra.

PAW Nomor : 0038/P.dt.P/2017/MSMrd

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiMahasiswa,Pendidikan SMA, AlamatGampong Bunien, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie,elanjutnya disebutsebagai Pemohon IX;10. Hindon, tempat/tanggal lahir, Pangkalansusu, 01071932,Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan SR, Alamat Jl.T. UmarLr.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Bahwa, almarhum Muhammad N selain meninggalkan ahli warisjuga meninggalkan simpanan uang pada Tabungan PensiunBank BPD Sigli dengan No.Tabungan 08002230002937 danBank Aceh Syariah Kantor Capem Syariah SigliNo.Rekening.64002200007901 atas nama Muhammad N;5.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgiuntuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil suratsurat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;Bahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah isteri sah dari alm.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

PAW Nomor 325/Pdt. P/2019/MsMrdBerdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kantor SriSusilowati. SH. Notaris di Sigli dan telah pula didaftarkan di Kantor MahkamahSyariyah Meureudu bertindak untuk atas nama :3. Nama : PEMOHON IV.TTL : Xxx/14 April 1945.Pendidikan iAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong XxxKec.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd6.Bahwa Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober2014 di kediamannya di Gampong Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya,dengan meninggalkan Ahli Waris :1. PEMOHON , (Isteri) ;2. PEMOHON Il, (Anak perempuan kandung) ;3.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon satuGampong dengan saksi dan juga merupakan adik kandung dari Pemohon ; Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon II dan merupakan istridari Alm. Almarhum sedangkan Pemohon Ill merupakan saudara sepupukanudng dari Alm.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dari paraPemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenanganMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 40. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 280. 000,Biaya redaksi :Rp. 10. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.376.000, (tiga ratus tujuh enam ribu rupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah)b.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk = pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah). 2.

Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Siak tidak berkepentinganterhadap adanya permohonan PAW tersebut dan dengan sangatsenang hati akan menindaklanjuti permohonan pemberhentian danPAW sebagaimana yang telah diusulkan apabila pihak Penggugatdapat menunjukkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum pasti dari pengadilan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 ;8.

pada tahap banding pada bulan Desember 2017dimenangkan oleh HENDRO PRIYONO dan kemudian diajukanpada tahap kasasi yang sampai sekarang belum adaputusannya; Bahwa PAW Jannes Simanjuntak dari kubu saudara HENDROPRIYONO; Bahwa PAW Tidak bisa dilakukan jika belum ada putusan tetap;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapi dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensimengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018;Menimbang, bahwa segala sesuatu

Menimbang, bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Penggugatkepada Ketua DPRD pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana bukti P1yang sama dengan bukti T4, sedangkan gugatan tentang perselisihanpengurusan diajukan ke PTUN Jakarta dan diregister pada tanggal27 Desember 2016 sebagaimana bukti T3, maka gugatan perselisihankepengurusan terlebin dahulu barulah pengusulan PAW dilakukan, dan atasperselisihnan tersebut masihn dalam tahap Kasasi sebagaimana bukti T9meskipun hanya fotocopy dari fotocopy tetapi