Saefuddin La Intang diberhentikan sebagai WakilKetua DPRD Kota Parepare;21Bahwa kalau menurut saksi kalau di Lakukan PergantianAntar Waktu (PAW) pasti ada pelanggaran dan sebabnyasehingga Ir. Saefuddin La Intang di PAW karena tidakdisetujui oleh DPW PKS Wilayah SulSel untuk maju sebagaicalon Walikota, tetapi tetap maju;Bahwa Saksi pernah ceritacerita dan menanyakan kepadaIr.

Saefuddin La Intang di PAW setelah mendaftarsebagai calon Walikota di KPU;bahwa menurut saksi sebabnya anggota DPR di PAWkecuali karena meninggal dunia atau mengundurkan diri,jadi menurut saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Ir.Saefuddin La Intang di PAW;Bahwa ada surat keputusan PAW terhadap Ir.

Saefuddin La Intangkeberatan di PAW oleh DPW PKS Wilayah karena Ir.Saefuddin La Intang yang membesarkan PKS di KotaParepare ;e Bahwa Ir. Saefuddin La Intang belum pernah mengajukankeberatan ke DPW PKS Wilayah SulSel;e Bahwa menurut Ir.

Saefuddin La Intangsebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Parepare atas persetujuan pengurus Wilayah;Bahwa acuan saksi membuat surat PAW tersebut adalahberdasarkan keputusan hasil rapat PAW saudara Ir.Saefuddin La Intang sebagai Wakil Ketua DPRD KotaParepare;Bahwa pada waktu saksi membuat surat PAW tersebutberdasarkan ada notulen dari hasil rapat yang membahastentang akan diberhentikannya saudara Ir.

Saefuddin La Intang akan di PAW karenamelanggar kebijakan Partai, akan tetapi setelah rapat saksidengardengar dari temanteman saksi bahwa Ir. SaefuddinLa Intang akan di PAW karena melanggar kebijakan Partaidan setelah itu saksi diinstruksikan Ketua untuk membuatsurat PAW;Bahwa saksi tidak pernah menerima atau melihat suratberupa SK PKS Nomor : 004/D/SKEP/AS23PKS/III/1434tentang usulan Wilayah yang memutuskan untukmengusung saudara Ir.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0010/Pdt.

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdTempat/Tgl.Lahir : Ulee Gle/12071983.Agama : Islam.Pendidikan : $1.Pekerjaan : Honorer.Alamat : Gampong Pulo Ulim.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 16 Juli 2018, selanjutnya terdaftar sebagai perkara permohonan diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Meureudu tertanggal 24072018 di bawahRegister Nomor xxx/Pdt.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd6. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;7.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdBahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, antara lain : An. Megawati AbdulMuthaleb (P.1), An. Desna Sahuriaty (P.2), An. Salahuddin (P.3), An.Rafiuddin (P.4), An. Safrizal (P.5), An. Laina Fajri (P.6), An. DenniRahmadhani (P.7), An. Hasballah (P.8), An. Maulidar dan (P.9) yangdikeluarkan oleh Provinsi Aceh.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd

Namun Tergugat Ill tetap ngotot untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat (vide bukti P17) ;Bahwa Penggugat mengirim surat yang kedua kalinya kepada Tergugat Ill,melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 56/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013,hal : SOMASI, tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepadaTergugat IIl agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syaratsyarat sahnyasebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua)tersebut di atas mengirim surat kepada Tergugat Ill melalui Surat Nomor25/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013,pada pokoknya menyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW)atas nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dankarenanya semua sSuratsurat yang berkaitan dengan PAW harusdikesampingkan dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAWtanpa sepengetahuan DPP.

telah memproses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat secara melawan hukum, karena tindakantersebut merupakan tindakan sewenangwenang diluar batas kebenarandan keadilan.

tersebut, semestinya Para Penggugat legowo menerima usulanPAW tersebut karena yang mengusulkan PAW Para Penggugat ini adalahPartai Damai Sejahtera sendiri.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak maumenerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebut seharusnya ParaPengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahtera bukankepada Para Tergugat.

PAW Nomor 0182/Pdt. P/2017/MsMrd2. Bahwa Almarhumah mempunyai suami pertama bernama Ridwanyang telah meninggal dunia terlebin dahulu Almarhumah dari danmempunyai anak 3 orang yaitu :1. Anak I.2. Anak Il.3. Anak Ill.3. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29Agustus 2017 akibat dibunuh oleh suaminya yang kedua bernamaHamdani, dengan meninggalkan ahli warisnya :1. PEMOHON (Ibu kKandung/Pemohon)2. Anak (Anak Kandung)3. Anak Il (Anak Kandung)4. Anak Ill (Anak Kandung)4.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdtidak ada ayahnya lagi karena telah lebin dahulu meninggal dunia dariAlmarhumah Nursiah ; Bahwa suami Nursiah yang pertama bernama Ridwan telah terlebih dahulumeninggal dunia dari Almarhumah Nursiah dan mempunyai 3 orang anakyaitu : Anak I, Irhas dan Birul Walidaini ; Bahwa Almarhumah Nursiah semasa hidupnya adalah seorang PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Xxx pada hari Rabu tanggal 18Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah SyariyahXxx yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku Ketua Majelis, Dra.Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaanPemohon.XXX, Oktober 2017Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Drs. MasykurHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd

AlKhutby, SH.I dan telah berhalangan tetap karenameninggal dunia, sehingga kekosongan posisinya sebagai Anggota DPRAceh perlu dilakukan pengisian dengan pengganti antar waktu (PAW);Bahwa peringkat suara sah nomor 2 (dua) setelah Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH.! adalah atas nama Fakhrurrazi H. Cut, namun FakhrurraziH.

Cut tidak lagi memenuhi syarat sebagai PAW karena ia telahmengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan, sedangkanperingkat suara sah selanjutnya adalah atas nama Hadya Noer, SE, BBA(PENGGUGAT) dan telah memenuhi syarat sebagai PAW;Bahwa telah tidak memenuhi syaratFakhrurrazi H.

Cut dan memenuhi syaratHadya Noer, SE, BBA (PENGGUGAT) sebagai PAW sebagaimana dimaksudpada posita 3 di atas,oleh TERGUGAT telah menerbitkan Berita Acara KIPAceh (TERGUGAT 1) Nomor: 23/BAKIP Aceh/Il/2017 tanggal 7 Pebruari2017, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPR Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;.

Cut sebagai PAW dari Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH. . Oleh karena adanya keterangan dari DPW PPP ProvinsiAceh yang menyatakan Fakhrurrazi H. Cut masih tercatat sebagai anggotadan belum pernah dinyatakan gugur haknya sebagai anggota PPPberdasarkan keterangan Ketua DPW PPP Provinsi Aceh .7.

Surat Pimpinan DPR Aceh Nomor 161/1787 tanggal 18 Juli 2017 perihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh dari PartaiPersatuan Pembangunan dan surat Pimpinan DPR Aceh Nomor161/1853 tanggal 24 Juli 2017 perihal Klarifikasi PAW Partai PersatuanPembangunan Sisa Masa Jabatan 20142019;b. Berita Acara Nomor 53/BAKIP Aceh/VII/2017 tentang Klarifikasi TerkaitCalon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Aceh dari Partai PersatuanPembangunan Daerah Pemilihan Aceh 5;c.

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

16/Pdt.G/2011/PAW

Bahwa proses Pengganti antar waktu (PAW)Penggugat tidak didasarkan pada usulan DPC Partai GerindraKab. Minahasa sehinggga bertentangan dengan UU Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan PP No. 16Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRDtentang tata tertib DPRD;12.

Kuntag, SE dansurat Nomor 070180/A/DPPGERINDRA/2013 tanggal 31 Juli2013 tentang PAW anggota DPRD Kab.

Bahwa sehubungan dengan objek/isi gugatan penggugatsebagian merupakan gugatan terhadap proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD maka kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Negeri Manado tidak berwenangmemeriksa perkara ini ( Kompetensi Absolut )..

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas( Obscuure liebel ) karena menggabungkan antara gugatanperbuatan melawan hukum dan gugatan PAW keanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehinggamengaburkan substansi dari objek gugatan itu sendiri..

Bahwa uraian poin 10 posita gugatan tidak benar karenaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehTergugat adalah berdasarkan usulan DPC Partai GERINDRAKabupaten Minahasa berdasarkan Surat No :13.07/DPCGERINDRA MINAHASA/2013 tanggal 24 Juli 2013. Sehinggaproses PAW yang dilaksanakan oleh Tergugat tidakbertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 maupunPP Nomor 16 Tahun 2010 ;.

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret2012, DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menginstruksikankepada DPC PPPI melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW);Bahwa DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengeluarkan suratNomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentangPermohonan Pergantian

Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat;Selanjutnya disebut obyek sengketa;Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan Partai Politik Penggugat dari PartaiPengusaha & Pekerja Indonesia, dan usulan dilaksanakannya Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa melalui mekanisme yang mensyaratkansebelum dilakukan pencabutan maupun PAW, harus diselesaikan terlebih dahulu10.11.12.13.14.15.melalui Mahkamah Partai Politik berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 atas perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun

Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal instruksi kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tidak sah dan tidakmempunyai dasar hukum;Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/ XI/2012tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW

) adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;5 Menyatakan bahwa Surat DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

;Bahwa terhadap Pembanding/Penggugat, Para Tergugat telah melakukan pemecatansecara sewenangwenang dan selanjutnya mengusulkan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) dengan dalih Pembanding / Penggugat telah dipecat.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml1. Bahwa dahulu di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang pernah hidup sepasang suami istri yang bernama : WALUYOdan MARDIYAH sekarang suami istri tersebut telah meninggal dunia;2. Bahwa semasa hidupnya suam1 istri tersebut telah mempunyai 4 (empat)orang anak yang masingmasing bernama : 1. PEMOHON I, 2. PEMOHONll, 3. Dwi Kartiko Utomo bin Waluyo, 4. PEMOHON III;3.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml7. Bahwa almarhum Dwi Kartiko bin Waluyo, selain meninggalkan ahli waristersebut diatas juga meninggalkan uang Tabungan di Bank Mandiri danuang Jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor KPJ : 32732529 1171 0002 atas nama Dwi Kartiko Utomo;8.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlMenimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalilpermohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d.P.10, dan saksisaksi.Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P10 berupa fotokopi yang cocoksesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan aktaotentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165HIR jo.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlMenimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor474.1/498/IX/2020 tanggal 30 September 2020, membuktikan bahwa DwiKartiko Utomo adalah anak sah dari pasangan suamiisteri Waluyo danMardiyah.Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor474/164/Kel.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlKetua MajelisDrs. H. Djuwadi, S.H, M.HHakim Anggota Hakim AnggotaDrs. M. Sakdulloh Drs. H. Alwi, M.H.IPanitera Pengganti,Drs. Abdul WakhidRincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran >: Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 75.000,00PNBP Pemanggilan Pemohon : Rp 10.000,00Biaya Pemanggilan : Rp 0,00Biaya Redaksi >: Rp 10.000,00Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 131.000,00halaman 10 dari 10. PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml

MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang

Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.

Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.

Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan

Baso Husain pada tahun 1954 dalam keadaan rukunHal. 2 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skgbahagia dan tidak pernah terjadi perceraian sampai Hj. Nodji dan H.Baso Husain meninggal dunia.Bahwa ayah dan ibu Almarhumah Hj. Nodji telah lebih dahulu meninggaldaripada Hj. Nodji, dimana ayah Hj. Nodji meninggal dunia pada tahun1970 dan Ibu meninggal dunia pada tahun 1985. Begitu pula suami Hj.Nodji telah meninggal dunia pada tahun 2014.Bahwa Almarhumah Hj. Nodji dan H.

Baso Husain.Hal. 3 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg10.2. Hamrin Husain, SE. bin H. Baso Husain.3. Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain.4. Dr. Eng. Ir. Firman Husain, ST., M.T bin H. Baso Husain.5. Haeril Husain, SE. bin H. Baso Husain.M. Husni bin Baso Husain lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Nodjimeninggalkan 4 orang anak :1. Husniar H, S.KM. binti M. Husni.2. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni.3. Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni.4. Lestari Kemala binti M.

Husni,Hal. 6 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA SkgLestari Kemala binti M. Husni.Bahwa ayah dan ibu Hj. Nodji lebin dahulu meninggal dunia;Bahwa agama yang dianut semasa hidup Hj. Nodji adalah agama Islam;Bahwa agama yang dianut oleh anakanak Hj.

Pasal 3 dan 5 Undang Nomor 10 Tahun 2020telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Hal. 8 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA SkgMenimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keturunan yang menunjukkanbahwa Para Pemohon adalah anak anak dari almarhumah Hj. Nodji dan H.Baso Husain;Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Hj.

Makka A.Panitera Pengganti,Hal. 12 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA SkgPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 10.000,00 Meterai Rp 9.000,00JumlahHaryadi, S.H.:Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg