dan PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 4Juni 2021, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Hal 11 dari 17 halaman Putusan No 140/PID.SUS/2021/PT PTKBahwa saya sungguhsungguh hanyalah seorang penyalahgunaNarkotika dan hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Urine saya yangkedapatan hasilnya positif (+).Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmengadili perkara ini secara serampangan

Jadi, menurut saya tidak boleh begituSaja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotikadiajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan ketentuan tersebut.

lebihpopular dengan sebutan fundamentum petendi;Bahwa Penggugat atau Kuasanya mungkin lupa atau purapura lupabahwa "basis vereiste" atau "vereisten van het beginsel' atas sahnya sebuahgugatan secara formal haruslah di landaskan pada Pasal 8 No. 3 BRv;Bahwa Jelas menurut Hukum acara perdata hanya orang yang memilikihubungan hukum dan kepentinganlah dengan apa yang disengketakan,sehingga orang tersebut dapat ditempatkan sebagai pihak atau tergugat atauturut tergugat bukan menempatkan tergugatnya secara serampangan

, dan jikapara tergugat ditempatkan secara serampangan tanpa adanya klasifikasiberdasarkan perbuatannya maka jelas mengandung cacat formil atau disebuterror in persona dalam bentuk kwalifikasi in person;Bahwa gugatan pengggugat "obscuur libel atau kabur, oleh karenanyagugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijke vertklaara);Alasan Hukumnya:Jika sekiranya Bolleng bin Kallaho (ayah penggugat) benar memiliki tanahhasil dari jerin payahnya sendiri

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam menjatuhkan putusan belummenerapkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, karena HakimPengadilan Tinggi Mataram hanya menmgambil alih pertimbangan hukumPengadilan Negeri Sumbawa Besar secara serampangan tanpa didasarioleh argumentasi hukum dan pertimbangan hukum yang jelas dan objektif ;2.

kePengadilan Tinggi Makassar;Menimbang, bahwakarena ternyata sita jaminan telah dinyatakansah dan berharga melalui putusan hakim dan terhadap putusantersebut sekarang dalam proses banding, maka upaya hukumperlawanan yang diajukan Pelawan terhadap sita jaminan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dalam PokokPerkara diatas identik dengan pertimbangannya Dalam Eksepsi, dimanapertimbangan hukum tersebut sangat tidak benar, nampaknya dibuatsecara serampangan

Tidakdiketahui ketentuanketentuan hukum apa yang dijadikan acuan MajelisHakim membuat pertimbangan hukum tersebut.Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat secara serampangan sehinggatelah mengabaikan nilainilai kebenaran, kKepastian hukum serta keadilan.Putusan Majelis Hakim tersebut membuat/menjadikan ketidakpastian hukumserta ketidakpastian hak atas tanah serta bangunan milik Pelawan /Pembanding yang telah diletakkan sita jaminan tersebut.

Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwaketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka peredaran,sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorangpenyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakanketentuanketentuan tersebut.

menyimpan narkotika jenis shabu (metamfetamina) sebagaimana dalamdakwaan Kedua;e Bahwa setelah Majelis Hakim mencemati faktafakta hukum di persidangan,ternyata benar terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak BNN telahditemukan barang bukti berupa satu sachet plastik kecil yang berisikannarkotika jenis shabushabu, sehingga dengan demikian narkotika jenisshabushabu tersebut telah ada dalam penguasaan terdakwa, namundemikian sesuai dengan jiwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,agar tidak secara serampangan

Bahwa atas permohonan Penggugat yang ingin menyelesaikan tanpapelelangan, Tergugat bukannya mencari solusi yang terbaik dengan tidakmengindahkan Internal Dispute Resolution, tetapi justru Tergugat secara tergesagesa dan serampangan melakukan ekseksui hak tanggungandengan cara lelang;7.

Tergugat secara tergesagesa dan serampangan melakukanekseksui hak tanggungan dengan cara lelang;7.

GomiMutsumi merupakan bukti perbuatan melawan hukum danpenyalahgunaan keadaan yang terbukti dengan sendirinya (prima facieevidence) dan melanggar etika business;Menyatakan rumusan Clause Arbitrase dalam MoU tidak memenuhistandard rumusan clause Arbitrase (nonarbitrabilty) dari Badan ArbitraseNasional Indonesia:Menyatakan bahwa penempatan kata Badan Arbitrase PenanamanModal Indonesia (BAPMI) dalam rumusan clausule Arbitrase adalah buktirumusan clause yang tidak teliti dan serampangan sehingga rumusanclausule

Terbanding selalu memberikan nafkahsecukupnya kepada Pembanding, bahkan telah bersusahpayah melunasi hutang hutang Pembanding sebagai akibatusahanya yang dilakukannya secara serampangan sehinggaTerbanding mengalami penderitaan selama bertahun tahun.Permohonan pengembalian mas kawin sangat mengada adadan tak pernah dibicarakan dalam sidang PengadilanTingkat Pertama.

Majelis Hakim Mahkamah Agungmembatalkan putusan nomor : 05/PdtG/2011/PTA.Bjm, karena bisamerusak tatanan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama;5.Bahwa judex factie berlaku lalai, tidak professional dan serampangan sepertiyang tertulis pada halaman 910 alinea ke 4 dalam putusan nomor 05/PdtG/2011/PTA.Bjm, ........... maka bukti N.1 s/d N.10 dan Akta Nikah Nomor:1617087/02/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGambut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat (kecualidibuktikan

Bahwa pada halaman 11 alinea kedua, judex factie Pengadilan Tinggi AgamaBanjarmasin membuat kesimpulan yang ngawur danasalasalan(Serampangan) dengan kalimat," ........... .

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL"Bahwa dalildalil yang disusun Penggugat sangat kabur/fidak jelas, tidakakurat, tidak memiliki dasar hukum, tidak sistematis dan tidak sempuma.Baik Posita maupun Petitum dibuat secara serampangan dan jauh darikaidah pembuatan surat gugatan.

Bahwa dalildalil yang disusun Penggugat sangat kabur/tidak jelas, tidakakurat, tidak memiliki dasar hukum, tidak sistematis dan tidak sempuma.Baik Posita maupun Petitum dibuat secara serampangan dan jauh darikaidah pembuatan surat gugatan. Bahwa Petitum Penggugat memintakepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus para Tergugatbersalah telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum namun dalamposita sama sekali tidak menguraikan dengan jelas perbuatan mana yangdigolongkan PMH tersebut.

Oleh karena gugatan tidakmemenuhii syarat formil maka gugatan harus dinyatakan diskualifikasi, sehinggagugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;Eksepsi obscuur libel"1.Bahwa dalildalil yang disusun Penggugat sangat kabur/fidak jelas, tidakakurat, tidak memiliki dasar hukum, tidak sistematis dan tidak sempuma.Baik Posita maupun Petitum dibuat secara serampangan dan jauh darikaidah pembuatan surat gugatan.

Baik Posita maupun Petitumdibuat secara serampangan dan jauh dari kaidah pembuatan surat gugatan;Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini Majelis Hakimberpendapat Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan peristiwaperistiwa atau kejadiankejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukumyang menjadi dasar gugatan sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat cukup jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi mengenai obscuurlibel sudah selayaknya ditolak;Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Nomor

Bahwa Majelis Hakim Banding a quo sangat gegabah, cerobohdan serampangan dalam menampilkan fakta hukum, di dalampertimbangan hukumnya pada halaman 6 salinan putusannya,Judex Facti tingkat banding jelasjelas menuliskan "menimbang,Hal 21 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/20122222bahwa dari bukti suratsurat Penggugat/Terbanding yakni P1sampai dengan P.8 dapat dibaca dan dibuktikan;a.

Dengan kenyataan tersebut jelas sekali putusan yang akandihasilkan dengan fakta yang serampangan masuk dalamkategori putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (nietvodoende gemotiveerd) dan berakibat batal;Berdasarkan alasanalasan yang telah Pemohon Kasasi/dahuluTerbanding/Penggugat ajukan di atas, dan berdasarkan Pasal 30 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 jo Undangundang Nomor 3 tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung, khususnya huruf : (b) salah

foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, dengan demikian Judex Factietelah memutus perkara berdasarkan buktibukti yang tidak sah.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya putusan Judex Factieharuslah dibatalkan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung telah mengartikan secara serampangan

kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa Putusan yang telah diberitahun tertanggal 11 November 2013 dalam perkaraini telah mencederai keadilan (tidak mencerminkan rasa keadilan) dimana putusantersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hakhak Tergugat/Pemohon Kasasisebagai seorang suami yang penuh tanggung jawab;2 Bahwa dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkesantidak mempelajari berkas perkara yang mana nampak dalam pertimbanganhukumnya dalam putusan tersebut nampak serampangan

amarah dan emosinalBahkanTergugat di bulan februari 2013 pernah mengancampenggugat dengan sebilah pisau.5.b Tergugat sering berkatakata kasar dan ketus yangcenderung merendahkan martabat penggugat sebagai seorangperempuan dan juga istri dari tergugatHalaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 2503/Pdt.G/2019/PA.Bks5.C Tergugat apabila berselisih dengan penggugat makatergugat sering mengucapkan kalimat yang intinya mengusirpenggugat dari Rumah tempat kediaman bersama5.d Tergugat sering menuduh secara serampangan

Bahwa seluruh ketentuan dalam PPJB tersebut telah dibuat sesuaidengan kaidah dan/atau ketentuan hukum yang berlaku dalam bahasaIndonesia yang mudah dimengerti, sehingga harusnya Penggugat dapatmendefinisikan dan memahami klausulklausul dalam PPJB dengan telitidan tidak seharusnya Penggugat secara serampangan menyatakan bahwaPPJB in casu bertentangan dengan syarat objektif suatu perjanjian, bahwaPPJB bertentangan dengan Pasal 1335 KUHPerdata dan dinyatakan bataldemi hukum.

Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak menerangkansuatu dalil esensi Perbuatan Melawan Hukum dan/atau perbuatanmelanggar hak yang dilakukan oleh Tergugat dan menimbulkan kerugianbagi Penggugat sebagai dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo,maka Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat dalam Gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur, Penggugatsecara serampangan dan tidak teliti mendalilkan Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menerangkan secara

Penggugattelah dengan tergesagesa tanpa hak secara serampangan, tidak telitidengan mendalilkan bahwa ketentuan dalam PPJB dan SPP adalahmerupakan klausula baku. Buktinya dalam gugatan aquo Penggugat samasekali tidak menguraikan perbuatan atau klausul mana dari perjanjian terkaityang merupakan klausula baku yang melanggar Pasal 18 UU PerlindunganKonsumen;6.

1313, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagaimana berikut: Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak menerangkansuatu dalil esensi Perbuatan Melawan Hukum dan/atau perbuatanmelanggar hak yang dilakukan oleh Tergugat dan menimbulkan kerugianbagi Penggugat sebagai dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukumaquo, maka Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkanoleh Penggugat dalam Gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur,Penggugat secara serampangan

Penggugat telah dengan tergesagesa tanpa hak secara serampangan, tidak teliti dengan mendalilkan bahwa ketentuandalam PPJB dan SPP adalah merupakan klausula baku. Buktinya dalam gugatan aquoPenggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan atau klausul mana dari perjanjianterkait yang merupakan klausula baku yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan danberdasarkan hal tersebut selanjutnya sales/karyawan Tergugat menawarkan kepadaPenggugat Ruko Fresh Market Kaveling Blok/No.

Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Bahwaapa yang didalilkan Pemohon tentang Termohon seringmarah jika dinasehati adalah benar, karena cara Pemohonmenyampaikan nasehat kepada Termohon adalah tidak beradab danterkesan serampangan dan sembarangan disebakan karena : Pemohon dalam menasehati tidak didasari dengan niat yangikhlas.

Untuk jawaban point 3 angka 3 bahwa Pemohon seringmenasehati dengan cara tidak beradap dan terkesan serampangan,bahwa itu tidak benar keadaannya, kebenerannya yaitu : Siapa suami tidak marah jika istrinya perokok dan pejudi, sayasering menegurnya tetap! dia masih melakukan. Saya tidak pernah menghina, atau menistakan Agama baik dariPihak Termohon maupun orang tuanya.

, Termohon punmendalilkan justru Pemohon lah yang selalu cemburu kepada Termohon,sedangkan mengenai Termohon sering main judi online (poker), Termohonmembenarkan hal tersebut akan tetapi Termohon mendalilkan bahwa Termohonpun sering bermain judi online poker melawan Pemohon dan mengenalTermohon sering marah jika diasehati Pemohon, Termohon punmembenarkannya akan tetapi hal tersebut didasari karena sikap Pemohondalam menyampaikan nasehat kepada Termohon dengan cara yang tidakberadab dan terkesan serampangan

pemahanan Majelis Hakim Bandingterhadap pertimbangannya, maka secara jelas Majelis Hakim Bandingselaku Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum;Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2202 K/Pdt/2014Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbanganya yangmenyebutkan Penggugat memiliki hak paksa selaku eksekutor untukpelunasan uang pengganti yang telah ditetapbkan kepada Penggugat samasekali tidak berdasar, hal ini secara nyatanyata memperlihatkanpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jambi serampangan

Putusan Nomor 2202 K/Pdt/2014Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Jambi yang telah menetapkan Sita jaminanatas 2 (dua) objek tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat tanpa didasaripertimbangan hukum yang jelas, padahal Pengadilan Negeri Jambi telahsecara tegas memberikan pertimbangan hukum nya berdasarkanketentuan Pasal 388 HIR Jo Pasal 227 HIR Jo Pasal 215 Rbg, sehinggasecara nyata pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi adalah pertimbanganyang serampangan

Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan itsbat nikah serampangan