sekarang sebagaimana telah Penggugat sebutkandiatas ; Bahwa Tergugat I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukumsejak tanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke Kipsehingga partai tersebut tidak lulus verifikasi faktual sebagai Partai Lokalpeserta pemilu tahun 2014 sebagaimana pengumuman Komisi PemilihanUmum Pusat tanggal 9 Januari 2013 ; Bahwa namun yang menjadi substansi perkara ini adalah pada tanggal06 Desember 2012 Tergugat I menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW

) kepada Tergugat Hf dan Tergugat HI untuk melakukan PAWterhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan DaerahKabupaten Pidie hal mana sesuai dengan surat Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012 perihal PengajuanPemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/ semula Penggugat, paraTerbanding/ semula Tergugat telah mengaju jawaban yang antara lain sebagaiberikut ;1.

)kepada Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat dari Tergugat I denganNomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggl 06 Desember 2012 perihalpengajuan Pemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 tentang keterikatan Tergugat I,Tergugat IT dan Tergugat III adalah benar, karena untuk melakukan PAWterhadap Penggugat oleh Tergugat I adalah tidak dapat dipisahkan dan tindakanTergugat II dan Tergugat HI merupakan perbuatan yang tidak bertentangandengan Hukum

2014 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/478/ 2009 tanggal 14Agustus 2009 yang diusung oleh Partai Suara Independen Rakyat Aceh KabupatenPidie dalam Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan 3 (Tiga); Bahwa benar Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2012 menerima Surat dariTergugat I tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRKabupaten Pidie sesuai dengan suratnya Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012tertanggal 06 Desember 2012 perihal Pengajuan Pemberhentian dan PengusulanPenetapan PAW

, akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2012 Tergugat II memintakembali persyaratan kepada Tergugat I karena belum lengkap dengan suratnyaNomor : 171/428/2012 perihal Pemberitahuan ;Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat II menerima surat dariKomite Pimpinan Wilayah (KPW) Pidie Partai SIRA (Suara Independen RakyatAceh) Nomor:10/Eks/KPWPidie/2012 perihal Klarifikasi yang meminta Tergugat IItidak melanjutkan proses PAW Penggugat ;Selanjutnya Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2012 dengan

Surat Tergugat Nomor:10/DPP PKPI/U/PAW/VIII/2017 tentangSuratTindak Lanjut Usulan Pencabutan Keanggotaan Partai dan Penggantianantar Waktu anggota DPRD Kab.Siak, Kota Dumai dan Kab.Rokan Hilir,tertanggal 16 agustus 2017;b. Surat Tergugat II Nomor: 131/DPN PKP IND/IX/2017, tertanggal 05September 2017, tentang Persetujuan Penggantian Antar waktuPenggugat sebagaiAnggota DPRD Kab.

Rokan Hilir, dan Surat Nomor:181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21 November 2017 tentangPenjelasan Status Kepengurusan dan PAW;c. Surat Tergugat Ill Nomor:072/DPK PKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10Januari 2018, tentang hal Penunjukan PAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2(dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kemudian menunjuk PAW. sdr.IshaqYunus Dapil 1 (Satu) dari PKP Indonesia Kab. Rokan Hilir;6.

Bahwa Tergugat II menerbitkan surat pada tanggal 21 November 2017Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, prihal penjelasan statuskepengurusan dan PAW pergantian atasnama Penggugat oleh saudaraIshaq Yunus yang berasal dar daerah pemilihnan (Dapil) yang berbeda,kepada ketua DPRD Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani olehTergugat Il, di Jakarta;.

Bahwa Tergugat Ill telah menerbitkan surat Nomor: 072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, dalam Hal Penunjukan PAW saudara Penggugatdengan Poin 1 huruf a, b, c, d, e dan F masingmasing telahmengundurkan diri dari keanggotaan Partai PKPI Kabupaten RokanHilir, dan pada Poin 2 Bahwa Tergugat III menunjuk PAW anggotaDPRD Kab.Rokan Hilir atas nama saudara Ishaq Yunus Dapil dariPKPI Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh Tergugat Ill, padatanggal 10 Januari 2018 di Bagan Siapiapi;.

RokanHilir, dan Surat Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21November 2017 tentang Penjelasan Status Kepengurusan dan PAW;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Nomor:072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018, tentang hal PenunjukanPAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kKemudianmenunjuk PAW sdr.

perjuangan dan pengorbanan yangkeras baik pengorbanan tenaga, waktu dan dana yang tidaksedikit untuk dapat duduk sebagai Anggota DPRDKabupaten Kayong Utara yang mewakili konstituen/pemilih sejumlah Suara Sah Pemilih sebanyak 1048 suaradan bukan hasil pemberian atau adanya belas kasihan dariTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana apabilaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berusahamelakukan upayaupaya Pemberhentian Antar Waktuterhadap Penggugat untuk dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

yang dalam PEMILULegislatif Tahun 2009 masuk Daftar Calon AnggotaDPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah PemilihanKayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III yang bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimilikiseseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik sertamelanggar Hak subjektif orang lain dan Melawan Hukumdalam usahausaha untuk melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

) menimbulkan kerugian bagi Penggugatberupa kerugian Materil dan Immateril dengan perinciansebagai berikut :a Kerugian Materil :Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada AKHMAD SUANDI yang dalam PEMILU LegislatifTahun 2009 masuk Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong UtaraDaerah Pemilihan Kayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IT danTergugat HI secara Melawan Hukum akan

K/Pdt.Sus/20121010alasan yang jelas dan tanpa diberikan Surat Peringatan terlebihdahulu kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernahdiberikan/tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahuiadanya Surat Keputusan tersebut adalah perbuatan yangbertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupanbermasyarakat yang baik serta melanggar Hak subjektif oranglain dan Melawan Hukum dalam usahausaha untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

DimanaBukti Surat yang keliru atau tidak dipertimbangkan yaitu :Copy Surat dari Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan yangditujukan kepada Ketua Umum DPP PDK Provinsi Kalimantan Barat Nomor :PDK/A/PPSJ/167/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal : PAW (PergantianAntar Waktu) Saudara RUDIANSYAH, Anggota DPRD Kabupaten KayongUtara (Bukti P8 = Identik dengan Bukti TI, TIl, T.1M18).

Nyoman Laka sebagai Pengganti PAW DPRD Provinsi Baliperiode 20142019 yang disertai dengan Surat Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016 tertanggal 4 April 2016yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiBali yang intinya menyatakan Wayan Disel Astawa, SE., Anggota DPRDProvinsi Bali, periode 20142019 Dapil Kuta Selatan dari PDI PerjuanganProvinsi Bali dan sebagi calon pengganti PAW adalah ditetapkan Drs.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Provinsi Bali Periode 20142019.Halaman 17 dari 41 hal. Put.

Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2016, terbit surat siluman yangmengatas namakan Keputusan Penggugat dengan Nomor:141/07/BPD/K2016 tentang Pembentukan Pergantian Antar Waktu(PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo KecamatanHalaman 9 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDNLotu Kabupaten Nias Utara dengan personil Panitia yaitu: Ketua:Itolo Harefa, Sekretaris: Idaman Harefa, Bendahara: ReniaroHarefa, Anggota: Erniwati Harefa dan Eduar Harefa, yangditandatangani oleh ATAELI HAREFA.

SE Wakil Ketua BPD DesaFadoro Fulolo PadahaltidakpernahPengqugatmemberimandatkepadaWakil Ketua BPD FadoroFulolo. sertamekanisme dan tata cara penerbitan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan LotuKabupaten Nias Utara Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangPembentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia PemilihanKepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utaraselain pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku(melampaui kewenangannya sebagai

(PAW)Panitia Pemilihan Kepala Desqa fadoro Fulolo Kecamatan Lotu ,hal ini jelas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 Ayat 1 huruf a sampaidenganf ;b. Pembentukan Panitia Pemilinan kepala Desa Pergantian antarwaktu (PAW) sama sekali belum ada aturan dan ketentuan untukitu, Kecuali pemilihan kepala Desa antar Waktu ;c.

Sebab, disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwasanya AtaeliHarefa, SE telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengambilalih wewenang Ketua BPD dengan mengeluarkan surat keputusan BadanPermusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangHalaman 21 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDN10.Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan KepalaDesa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Bukti P12Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten NiasUtara Nomor : 141/07/BPD/K 2016 tertanggal 25 Oktober2016, Perihal : Pembentukan Pengganti Antar Waktu (PAW)Panitia Pemilinan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kec.

sesualsurat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua)berkas, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

NABA /n Casu Penggugat, tidak berdasarkan hukumadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali surat TergugatTanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua) berkas,Perihal: PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yangditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg.

Sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat / Terbandingmengeluarkan surat yang ditujukan Kepada Pimpinan KPU Kabupaten GowaNomor 171/18/DPRD, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

NABA, yang secara sukarela memenuhi putusanPengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Sgm., tanggal21 Desember 2017 padahal telah menyatakan banding, telah membuktikanbahwa perbuatan Tergugat / Terbanding yang menerbitkan surat Nomor171/18/DPRD, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab.

Sehingga patut danberalasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mencabut dan menarikkembali surat Tergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD,Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dariPartai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowaincasu Turut Tergugat. Dan menghukum pula Tergugat untuk menundaproses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dariPartai Demokrat atas nama ANDI LUKMAN MM Dg.

Bahwa objek gugatan menyangkut usulan pengganti antar waktu (PAW)yang diajukan oleh tergugat dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang PartaiHati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidaksesual dengan Kaidah hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;2. Bahwa penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauanterhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah No.171/181/Ro.ADMPUMGST/2011;3.

Bahwa usulan pengganti antar waktu PAW yang diajukan oleh tergugat dalam bentuk surat tertanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 31/DPCHANURAKAB. BANGKEP/XV/2013, yang ditujukan kepada tergugat Ill Ketua DPRDKabupaten Banggai dimaksudkan agar tergugat Ill melakukan PAWterhadap penggugat yang kemudian akan digantikan oleh sdr. YURDIN;4.

Bahwa demikian pula ditempatkannya tergugat Ill Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan tergugat NVKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaipihak dalam perkara ini karena menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku proses pengajuan PAW terhadap pengugatdilakukan dam melalui institusi tersebut sebelum dilanjutkan kepada Bupatibanggai Kepulauan seterusnya kepada Gubernur Provinsi SulawesiTengah;Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PDT/2015

Menetapkan memerintahkan agar Tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilihanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini ;2.

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan ahkir ;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor79/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :DALAM PROVISI: Menetapkan memerintahkan agar tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilhanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA:Dalam Konvensi:1.

dilapangan, apalagi fakta yang terjadi adalah16.17.18.bahwa Luther Daeli dan Salome Hia telahterpilin menjadi Pengurus Cabang PartaiDamai Sejahtera Kabupaten Nias Barat,dimana Luther Daeli menempati posisisebagai Wakil Ketua dan Salome Hiamenempati posisi sebagai Bendahara,sesuai dengan Lampiran Surat KeputusanDewan Pimpinan Wilayah Partai DamaiSejahtera Propinsi Sumatera Utara Nomor205/SK.DPW.PDS/II/2011, tanggal 19Februari 2011;Bahwa dengan demikian yang seharusnyadilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Acara KPUTahun 2009 sudah tidak berlaku lagi;Bahwa akan tetapi Dewan Pimpinan PusatPartai Damai Sejahtera tetap mengakomodirdan melaksanakan putusan DewanKehormatan Partai Damai Sejahtera Nomor01 Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009, denganmengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Damai SejahteraNomor 008/SK DPP/IV/2012 tanggal 24 April2012;Bahwa Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Damai Sejahtera Nomor 008/SK19.20.21.DPP/IV/2012 tanggal 24 April 2012, tentangPergantian Antar Waktu (PAW

), malah tebihmaju lagi dalam menetapkan PAW antaraPenggugat dengan Salome Hia, dimanakepada Salome Hia ditetapbkan menjadiAnggota DPRD Kabupaten Nias setama 2(dua) tahun sampai berakhir masa periodeAnggota Legislatif Tahun 20092014;Bahwa Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Damai Sejahtera Nomor 008/SKDPP/IV/2012 tanggal 24 April 2012, telahbertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai DamaiSejahtera sebagaimana disebutkan dalamBab V Pasal 10 Anggaran Rumah Tanggayang

dan juga Tanda Terima BiayaPersidangan tanggal 28 Mei 2012, sertaTanda Terima Berkas Gugatan PengaduanPAW tanggal 28 Mei 2012, namun DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai DamaiSejahtera telah menolak pengaduan/permohonan Penggugat tersebut, sesuaidengan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Damai Sejahtera Nomor 36/SE/DPP PDS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012,yang mendasarkan penolakan pengaduan/permohonan Penggugat pada surat SalomeHia tertanggal 7 Juli 2012;Bahwa menurut logika hukum yangdilakukan PAW

Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugianyang lebih besar lagi kepada Penggugat,maka mohon kepada Pengadilan NegeriGunungsitoli untuk memberikan putusan selaberupa putusan Provisionil agar TergugatTergugat tidak melaksanakan PergantianAntar Waktu (PAW) antara Penggugatdengan Salome Hia sampai putusan dalamperkara ini telah berkekuatan hukum tetap;32.

menggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepedamotor selanjutnya PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klipbening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putihbening dan langsung Saksi menerima Narkotika Jenis shabu tersebutdan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Terdakwa meneleponROBBI dengan menggunakan HandPhone Terdakwa dan setelahtersambung selanjutnya handphone tersebut Saksi ambil danmengatakan Cepatlan Bi, bahan sudah

PAW (DPO)dengan cara menghubungi Sdr.

tersebut dari PAW (DPO) pada hari Kamistanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib di simpang 4 RT.07 DesaTebing Tinggi Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari .

PAW (DPO) dan 1 (satu) buah jaketsuiter warna biru merk MOZZA yang digunakan oleh Terdakwa PANDIuntuk menyimpan narkotika jenis shabu milik Saksi DEDI ARSAD,sedangkan dari Saksi DEDI ARSAD tidak ada ditemukan barang buktilainnya .

Wib PAW datang menemui Saksi Dedi dan Terdakwa diSimpang 4 RT.07 Desa Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motordan setelah turun dari sepeda motor selanjutnya PAW langsungmenyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang di dalamnyaberisikan serouk kristal warna putin bening dan langsung Saksi Dedimenerima Narkotika Jenis shabu tersebut dan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Terdakwa menelepon ROBBIdengan menggunakan HandPhone Terdakwa dan setelah

Nur Jafar,SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 anggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 Mtentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai KeadilanSejahtera (obyek perkara II) selanjutnya tergugat menerbitkan KeputusanNo. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh.

Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat yang mengajukan usulpergantian antar waktu dari penggugat kepada tergugat II dengan No. 047/A/PAW/AY.07PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli 2012 Myang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihalpengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan danmerupakan perbuatan melawan hukum ;8.

Nur Jafar, SH sebagai Anggota PartaiKeadilan Sejahtera dan Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu(PAW) Muh. Nur Jafar sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahterayang ditandatangani oleh Saudara ILHAM YUSUF dalam kedudukannya15sebagai Ketua Umum Partai sedangkan dia juga adalah Anggota DPRDKabupaten Bima.

Nur Jafar dan bahkanundangan resmi DPD untuk menghadiri pembicaraan dan rapat terkaitperjanjian PAW tidak lagi dihadiri ; Bahwa dalil yang dikemukakan penggugat pada point 8 sebagai alasanmengapa penggugat mencabut surat perjanjian/pernyataan pada tanggal 14Syafar 1433 H/6 Februari 2012 : .

., MH.) telah memanggil Penggugatuntuk melakukan investigasi di Kantor Tergugat sehubungan dengan adanyasurat dari Turut Tergugat (Ketua DPC PDS/DPK/1/2011) tertanggal 5 Januari2011 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), namun yang dilakukan pada saatinvestigasi tersebut bukanlah mengklarifikasi masalah Pergantian Antar Waktu(PAW) sebagaimana disebutkan dalam Surat Turut Tergugat (Ketua DPC KotaDepok), melainkan hanya menanyakan seputar perenungan pada tahun 2011 saja,yang menurut Penggugat tidak

Dimana yang menjadi inti dari surat tersebut adalah perihal PAW atas namaPenggugat, namun kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugattidak pernah mendapatkan tembusan dari surat tersebut;5 Bahwa sehubungan dengan Surat Turut Tergugat (Ketua DPC Partai DamaiSejahtera Kota Depok) No. 13/DPCPDS/DPK/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011,Tergugat telah menerbitkan dan atau mengeluarkan Surat Keputusan No. 042/SKDPP PDS/VI/2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr.

pernah memberikan rekomendasi PAW atasnama Penggugat kepada Tergugat (DPP Partai Damai Sejahtera), dimana hal inidapat dibuktikan bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat (DPP Partai DamaiSejahtera) No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 (vide Bukti P5)tidak ada tercantum Surat DPW Partai Damai Sejahtera Jawa Barat yangmerekomendasikan perihal PAW tersebut;7 Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 sebagaimanatertuang

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPRRI Fraksi HANURA (Vide Bukti P9), yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarAD/ART Partai HANURA, in casu Penggugat tidak pernahmelanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernahdiperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanuraterkait pelanggaran apapun;c.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyal kekuatan hukum mengikat Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI FraksiHanura tanggal 10 September 2018 ;5. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il mencabut Surat KeputusanNomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 tentang PemberhentianSaudara Ir.

NURDIN TAMPUBOLON Sebagai Anggota Partai Hati NuraniRakyat tanggal 30 Juli 2018, serta Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI Fraksi Hanuratanggal 10 September 2018 ;6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sebagai Ketua Fraksi PartaiHati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia ;7. Memerintahkan Tergugat !

Maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagiYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkanpermohonan Banding PEMBANDING.MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SALAH DALAM MENILAI KEABSAHANPARA TERBANDING SEBAGAI KETUA UMUM DAN SEKRETARISJENDERAL DPP PARTAI HANURA, DALAM MENERBITKAN SURATKEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEMBANDING SEBAGAI ANGGOTAPARTA HANURA SEKALIGUS PENGAJUAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) PEMBANDING.

jelas dalam hal ini tindakan PARA TERBANDINGmemberhentikan PEMBANDING sebagai anggota Partai Hanurasekaligus mengajukan PAW PEMBANDING sebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

No.119 K/Pdt.SusPar Pol/2013Partai Hanura dan selanjutnya DPP Partai Hanura dan DPD Partai HanuraProvinsi Bali Partai Hanura telah mengusulkan kepada Tergugat (DPC PartaiHanura Kabupaten Buleleng) untuk pemberhentian Penggugat darikeanggotaan Partai Hanura dan Pengantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng;Bahwa Tergugat (DPC Partai Hanura Kabupaten Buleleng) atas usulanDPD Partai Hanura Provinsi Bali melalui surat tanggal 1 April 2012 Nomor 82/DPDHanura/IV

Surat DPP Partai Hanura NomorA/048/DPPHanura/II/2012 tanggal 21 Maret 2012) telah menyetujuipemberhentian dan PAW Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura dansebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng;Bahwa, Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusanTergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawanhukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ARTTergugat, dan alasanalasan Tergugat bahwa Penggugat telah mencemarkannama baik Partai Hanura adalah tidak

Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai Hanura dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART Tergugat dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 berhubungan dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran AD/ART Tergugat;4.

ontvankelijk verklaard); Bahwa sesuai dengan UUNomor 2 Tahun 2011 pasal 33 ayat (2) Putusan Pengadilan Negeriadalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukankasasi kepada Mahkamah Agung; jadi tidak ada upaya hukum Banding;berarti perselisihan ini tidak termasuk yang diatur dalam UU Nomor 2Tahun 2011; UU Nomor 27 Tahun 2009, dan PP Nomor 16 Tahun 2010.Exceptie Obscuri Libelli:Bahwa, Surat Nomor A/048/DPPHANURA/IIV2012; tertanggal 21 Maret2012; Perihal: Persetujuan Antar Waktu (PAW

) adalah Ketua Umum danSekretaris Jenderal; Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura); beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 4 Menteng JakartaPusat; sudah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); sedangkan saatgugatan ini diajukan belum terbukti terjadi proses PAW; oleh karenanyagugatan tersebut adalah prematur;Exeptie Plurium Litis Consortium:Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pulayang lainlain; bukan hanya

ANGGA AFRIANDY Als BUOK SUWARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat , Il dan IIl adalah perbuatan melawanhukum;3.

tidak sah dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipunada verzet, banding maupun kasasi;Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A.Kewenangan Mengadili Secara Absolut;Penggugat seharusnya mengajukan gugatan penyelesaian sengketaPergantian Antar Waktu (PAW

) ke Mahkamah Partai Politik karenasengketa PAW ini merupakan sengketa internal partai politik ic PartaiNanggroe Aceh, bukan ke Pengadilan Negeri Sabang seperti yangditempuh oleh Penggugat sekarang ini;Syarat Formil Gugatan:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 4/Pdt.SusParpol/2018/PN Sab., tanggal 18 Januari 2019;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Provisional: Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari Penggugat; Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai keabsahantindakan Termohon Kasasi mengusulkan kepada Termohon Kasasi II danIll untuk pengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PemohonKasasi sebagai Anggota DPR Kota Sabang periode 20142019, tindakanmana menurut Pemohon Kasasi adalah tidak sah sehingga harusdibatalkan;2.

K/Pdt.SusParpol/.....Golongan Karya dan selalu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRDKota Kotamobagu kepada Partai Golongan Karya;5 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat menerima surat dengan NomorKEP.260/DPP/GOLKAR/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang isi suratnya adalahpemberhentian diri Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan perintahagar Penggugat ditarik (PAW) dari Anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan alasantidak mendukung calon yang diusung oleh Partai Golongan Karya

Nomor 34 K/Pdt.SusParpol/20148 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Tergugat II mengeluarkan surat Nomor B433/DPD PG1/Sulut/2013 prihal rekomendasi/persetujuan PAW anggota DPRD KotaKotamobagu atas nama Penggugat dan akan digantikan oleh Ny.

Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkaraini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Golkar tidak sahsecara hukum;3 Menyatakan surat Nomor Kep260/DPP/GOLKAR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013surat Nomor B433/DPD PGI/SULUT/2013 tanggal 17 Juni 2013, Surat Nomor B42/DPDGOLKAR/KK/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga secarahukum;4 Menyatakan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW

) yang dilakukan olehTergugat I Tergugat II Tergugat III kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum;5 Memerintahkan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI agar tidakmelanjutkan/menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;6 Menyatakan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II melakukan perbuatan melawanhukum;Hal. 4 dari 10 hal Put.

Dan bila dicermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut, makapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota partai Golkar adalah tidak sah danmelawan hukum dan menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadapPemohon Kasasi Ny.Anakia Mokoginta,S.E., karena bertentangan dengan hukum danoleh karena itu gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 56/PDT.G/2013/PN.KTG., seharusnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriKotamobagu karena sangat jelas secara hukum pemberhentian Pemohon

O10/DPC.02/A.1/X1I/2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Kulon Progo perihal Pergantian Antar Waktu yang pada intinya meminta DPRDmenindaklanjuti persetujuan DPP PKB untuk melakukan PAW terhadapPenggugat.i Bahwa pada tanggal 12 januari 2013, DPC PKB Kulon Progo menerbitkan SuratNo. O12/DPC.03/A.1/I/2013 yang berisi pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Kebangkitan Bangsa.j Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 DPC PKB Kulon Progo menerbitkan SuratNo.

Sarwidi selaku ketua tanfidz DPAC PKBKecamatan Girimulyo tidak mengikuti Muscabtersebut.Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 Dapil I, yaitu Girimulyo, Samigaluhdan Kalibawang yang mempercayakan keterwakilannya pada Drs.Sarwidi, membuat surat pernyataan yang intinya meminta kepada DPCPKB Kabupaten Kulon Progo untuk di PAW dengan alasan kinerja yangtidak baik.Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Fraksi Partai Kebangkitan BangsaDPRD Kabupaten Kulon Progo memberitahukan bahwa yangbersangkutan (Drs.

Badan Kehormatan kemudian segala sesuatunya akandiputuskan dalam rapat paripurna selanjutnya Badan Kehormatan akanmemberikan rekomendasi kepada partai yangbersangkutan ;Bahwa sampai saat ini Penggugat belum di PAW dan masih duduksebagai anggota DPRD Kulon Progo masih mengikuti kegiatan dan hadirdalam rapatrapat dan belum ada pelantikan/pengambilan sumpah sebagaipengganti Penggugat;Bahwa jika dari Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan PAW untukPenggugat karena ada masalah kinerja supaya diselesaikan

oleh PKB danapakah telah diproses PAW oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo saksijuga tidak tahu pasti;Bahwa mekanisme PAW yang melalui Badan Kehormatan adalahdiusulkan oleh partai kepada pimpinan DPRD kemudian pimpinanDewan mengirimkan kepada Bupati, Bupati mengirimkan kepadaGubernur, Gubernur membuat suatu keputusan sehingga terjadilahBahwa mengenai adanya proses PAW terhadap Penggugat saksi tidaktahu, karena sampai saat ini Penggugat masih sah sebagai anggota DPRDKabupaten Kulon Progo dan menjalankan

Kulon Progo perihal PemberitahuanPemecatan dan Permohonan Pergantian Antar Waktu yang padaintinya meminta DPRD menindaklanjuti persetujuan DPP PKBuntuk melakukan PAW terhadapPenggugat.e Bahwa sebelum diberhentikan dari Anggota PKB, Penggugattidak pernah diberhentikansementara;e Bahwa permasalahan pemberhentian Penggugat Drs.

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan atas permohonanpergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PKB atas nama Dr. HAEffendy Choirie dan Hj.

Bahwa karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas suratPenggugat yakni menolak untuk meneruskan usulan Penggugat perihal PergantianAntar Waktu ( PAW) Anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj.

Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti JazilulFawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 dan Nomor Surat : 7193/DPP03/V/A.1/MI/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas NamaDr.H.A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H.

Bukti TII 7Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ; : Surat Nomor : 7190/DPP03/V/A.1/III/2011 PerihalPermohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj.

Effendy Choirie sudah diberhentikan dari pengurusan PKB,dan diikuti dengan surat permohonan PAW ; Bahwa setahu saksi Dr. HA. Effendy Choirie sudah berkalikali mengajukan gugatan ke PN Pusat ; Bahwa yang saksi ketahui gugatan Dr. HA.

PAW. No.705/Pdt.P/2020/Ms.SgiBanda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PemohonIV;5. Syukriah binti Hasballah, lahir 30 Januari 1976, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal Gampong Mee Panyang, Busu,Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, selanjutnyaPemohon VDalam hal ini Pemohon I s/d 4 diwakili oleh Kuasanya M.HASBI HASAN, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada KantorAdvokat/Penasehat Hukum M. HASBI HASAN S.H &ASSOCIATES yang beralamat Jl. Prof A.

PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgiuang tabungan pada Bank Aceh nomor tabungan 08002230000671atas nama Drs. H. Usman Yasin;2. Bahwa Alm. Drs Usman Yasin meninggal dunia pada tanggal selasatanggal 04 Agustus 2020 di Rumah Sakit Umum Harapan BundaBanda Aceh, dan dikebumikan pada hari selasa, tanggal dan tahunyang sama di gampong Meuleuweuk, Kecamatan Peukan BaroKabupaten Pidie;3. Bahwa Alm.

PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgidi Gampong Seupeung, Kecamatan PeukanBaro, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah telahmemberikan kesaksian yang pada pokoknyadapat disimpulkan sebagai berikut;o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon /Kuasanyakarena pemohon adalah merupakan anakanak dari Drs.Usman Yasin, dan kenal dengan Pemohon V yakni isterikedua Drs. Usman Yasin;oBahwa saksi mengetahui Drs.

PAW No.9. Syukriah binti Hasballah (isteri kedua);o Bahwa saksi mengetahui alm. Usman Yasin selamahidupnya menikah dua kali isteri pertama bernamaSyukmiati meninggal dunia sekitar bulan Juli 2018 dansaksi hadir ketika itu melaksanakan fardhu kifayah,sedangkan isteri kedua menikah tahun 2019, tidak lamakemudian beliau meninggal dunia dan dengan isterikedua tidak ada anak;o Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua darialm. Usman Yasin, namun menurut cerita alm.

PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgitanggal 04 Agustus 2020 karena sakit dan beragamaIslam; Berdasarkan bukti P2 (Foto Kopi surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama Syukmiati merupakan buktibahwa isteri pertama dari alm. Usman Yasin telahmeninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 karena sakitdan beragama Islam; Bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Keterangan Ahliwaris) merupakan bukti bahwa para Pemohon adalahisteri dan anak kandung/ahliwaris dari alm.

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiHalaman 10 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKSMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dari orangyang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;C.

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;4.

Bahwa posisi Turut Tergugat II pada saat itu telah menyikapi SK Gubernurnamun eksekusi terhadap proses mekanisme PAW ada pada DPRD Kab.Luwu Timur;Halaman 13 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKS5.

Bahwa menurut Pembandinggugatan Penggugat atau Terbanding I, lebin kepada mempersoalkan ProsesPergantian Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2009 2014 yang telahsesuai prosedur dengan mengajukan bukti P1 s/d bukti P9, dan memintabahwa proses PAW sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi hematPembanding setidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertentangkanHalaman 16 dari 35 hal.