Ditemukan 12306 data
8 — 3
berdasarkanpasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
26 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 4
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
10 — 3
., Halaman 9 dari 12Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Paniteraberkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama dimana perkawinan dilaksanakan.
11 — 0
Bahwa Penggugat dan Tergugat telan menikah secara sah pada hariRabu,Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Kbm.Halaman 1 dari 10 halaman29 Desember 2004 M, bertepatan dengan 17 Dzulgodah 1425 H,sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 47/09/V/2017,Akta Nikah Nomor : 409/27/XII/2004, yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Xxxx, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah.2.
9 — 5
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
15 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan sebagai ahli warisalmarhum Soegiarto Soedjasa;4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hakapapun atas:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor 15, RTO05/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Baratsesuai dengan Sertifikat HGB 1337/ Roa Malaka, Surat Ukur Nomor 1 1/409/1983;2 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 170 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor
97/Kebon Pisang/2001;4 1/3 bagian atas tanah dan bangunan seluas 65 m2 yang terletak di JalanBaranangsiang Kavling D9, Bandung Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB ) Nomor 250/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 193/ Kebon Pisang/2002;5 Menyatakan demi hukum:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di JalanMalaka Nomor 15, RT 005/RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora,Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka, Surat Ukur Nomor11/409
7 — 0
Dan oleh karena telah cukup alasan perceraian, maka sepatutnyapetitum permohonan Tergugat pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkandengan talak satu Ba'in Sughro ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah denganundang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag
11 — 0
Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 409/DA/VIII/2016 tanggal 10 Agustus2016. Telah dinasegeln dan bermaterai cukup (bertanda P.1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/55/IX1996 Tanggal 24 Nopember1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KaranganyarKabupaten Purbalingga, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (bertandaP.2);3.
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
32 — 2
P EN E T A PANNOMOR.265/PDT.P/2014 PN.PDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan HakimTunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkaraPermohonan :SYAMSIMAR, perempuan, lahir di Pariaman tanggal 20 Juli 1958,Pekerjaanmengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jln.Pesisir Selatan 409 RT.0O1 RW.011 Kel.Surau Gadang Kec.Nanggalo Kota Padang
13 — 3
berdasarkanpasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Rumusan tujuan perkawinan inimerupakan Kandungan dari al Quran Ssuran arRum ayat (21), yaitu:5331 Sutil O8 ASI Gls ola ale 409,Ol 20>) 95 6350 eSisi JaF5 lal lai ddv1 O9 jKau esas YY DUS 9Artinya: Dan di antara tandatanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakanuntukmu istriistri dari jenismu sendin, supaya kamu cenderung danmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasaHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1063/Padt.G/2021/PA.Blakasih dan sayang.
9 — 3
Putusan Nomor 0751/Pdt.G/2017/PA.BkI , Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409