Ditemukan 51522 data
11 — 2
Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.
Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat
WIDJAJA SANTOSO
Tergugat:
DIVYA CHANDRA PRAKASH AHUJA
149 — 531
Utr1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997dimaksud sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal17 April 1971Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973tertanggal 8 Desember
jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terimaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kaburBerdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatanyang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadianmengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casudalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanyaPENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupunkejadian yang mendasari
Mengenai gugatan Obscuur Libel (Kabur)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel(kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menguraikansecara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadapTergugat termasuk menyebutkan unsurunsur perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalamposita gugatan
24 — 1
Bahwa penggugat tidak sependapat dengan eksepsitergugat yang menyebutkan bahwa gugatan penggugat kabur (obcuurlibels), Karena menurut penggugat, gugatan penggugat tersebut baik positamaupun petitumnya disebutkan dengan jelas alasan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat tersebut;2.
Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatsering marah marah kepada penggugat dan anaknya tanpa sebab;dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;b. Bahwa Tergugat tidak sependapat Tergugat keraskepala minta menang sendiri; dijadikan dalil dalam gugatan karenatidak ada dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan penggugat;C.
Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugattidak pernah melaksanakan sholat, akibat perbuatan tergugat tersebuttimbulah percekcokan yang teruS menerus antara penggugat dantergugat; dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasar hukumdan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat;d.
Bahwa Tergugat tidak sependapat bahwa Tergugatmeninggalkan penggugat dan anaknya, setelah tergugat menjualsebidang tanah pekarangan dan membawa semua uang hasilpenjualan tanah tersebut sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluhlima juta rupiah); dijadikan dalil dalam gugatan karena tidak ada dasarhukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanpenggugat;Hal 13 dari 32 Hal Put No 1602/Pdt.G/2018/PA.Sbyadalah tidak benar dan cacat hukum sehingga apa yang didalilkan olehpenggugat adalah batal
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surabaya tidaksependapat dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun dalam dakwaan Kedua,maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;e Membebaskan unsur ke2 pada Pasal 372 yaitu dengan sengaja melawan hukummengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,hal tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari
Shu Peng, maka Majelis Hakim dengan berpedoman fakta yangterjadi di persidangan, berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan KesatuJaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;e Membebaskan unsur secara melawan hukum pada Pasal 378, hal tersebut terlihatdalam pertimbangan yang mendasari putusannya adalah:1Menimbang bahwa demikian juga dengan
30 — 13
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/42
52 — 19
Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum = yangterungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Militer IIl 09 Bandung Nomor :PUT/177 K/PM.I 09/X/2010 tanggal 9 November 2010pada halaman 11 sampai dengan 12 Majelis Hakimberpendapat bahwa rangakaian perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur utama pasal 279 KUHP.Bahwa mendasari uraian tersebut di tas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II 09Bandung Nomor : PUT/177 K/PM.I1 09/X/2010 tanggal 9November 2010.
Bahwa mendasari hal hal tersebut di atas hukumanyang dijatuhkan oleh Peradilan Tingakt Pertama sudahadi dan seimbang dengan perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa karena fakta yang mengarahkepada kepastian hukum dan fakta yang mengarahkeadilan telah sebanding dan telah sesuai denganpolitik hukum yang berlaku di Indonesia karena tujuanpolitik hukum bukan mengenai berat dan ringannyaputusan yang dijatuhkan akan tetapi putusan itumemenuhi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatanoleh karena itu)
8 — 3
Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.
9 — 0
tegas mengajukangugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa Penggugatdan Tergugat masih satu alamat, padahal dalam faxta kejadian antarayang disampaikan dalam penjelasan dengan yang tertulis dalam gugtansaling bertentangan oleh sebab itu maka gugatan tersebut menjadi kaburdan tidak jelas, maka oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima(abscur libel), dengan alasan posita tidak menjelaskan dasar hukummaksudnya dalam suatu gugatan tidak dicantumkan dasar hukumnya dankejadian yang mendasari
HENDRO TRI CAHYONO
15 — 2
P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuanyang dapat melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat pernyataanahli waris pemohon
10 — 0
AgamaTOPSEDUTE f ~~ em en mn in i men enTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 30 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor xxx/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 30 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak LakilakiPemohon; 2 re cre er cr rr reneeMenimbang bahwa alasan yang mendasari
32 — 15
Jawa Baratselanjutnya disebut sebagai" Termohon Ill";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya, adapun alasanalasan yang mendasari
6 — 0
No. 0453/Pdt.P/2017/PA.SbyMenimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.5 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohonpada tanggal 08 Juli 1968 telah melangsungkan perkawinan sah denganseorang lakilaki bernama XXXX, dan telah mendapat Buku Nikah yangdikeluarkan
34 — 29
Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikutsurat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst,tanggal 11 Agustus 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
50 — 32
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 16Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
13 — 13
., tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXXKXKXXKKXXKKXXKKXKXKKXXKXKXXKXXXXXX, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah
ABDUL HAMID SINA GULA
41 — 13
dalam register Nomor292/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 24November 2020 Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir, makaHakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari
VINKA NANDA
Tergugat:
1.SUTRISNO
2.SUPARMI
Turut Tergugat:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
23 — 3
./2021/PN Gpryang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun hal hal yang mendasari materi gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat bernama VINKA NANDA Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 22September 2000Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pelajarberalamat di Dsn Panggungsari RT 015 RW 004 Desa Kebonrejo KecamatanKepung Kabupaten Kediri.Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 55/Pat.G./2021/PN Gpr2.
65 — 16
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02
19 — 2
Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis