Ditemukan 17795 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : I. bupati kabupaten dairi. Ii. direktur upt rumah sakit umum daerah sidikalang vs erwynson saut halomoan simanjuntak;;
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 24-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Stb
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pemohon:
Devi Bungaria Br Simbolon
66 — 20
  • Foto copy Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya No 44050/S.Ket.Kem/PSB/III/2020 yang dikeluakan oleh Dokter Upt PuskesmasSei Bamban Kec Batang Serangan diberi tanda (Bukti P5)Menimbang, bahwa buktibukti tersebut di atas telah diperiksa dandisesuaikan dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yangcukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti suratdi persidangan;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Pemohonjuga mengajukan 2 (
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 14-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN METRO Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Met
Tanggal 1 September 2020 — Pemohon:
Saifur Rahman
44 — 2
  • kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata Tanah
Register : 20-05-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Mab
Tanggal 18 Desember 2014 — -SAFI’I -BAKAR
37 — 24
  • Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat/berkantor diJalan Komplek BTN Lintas Asri Blok C No. 1 Muara Bungo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2014 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MuaraBungo.selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:BAKAR, 51 tahun, Islam, pekerjaan Tani, Alamat sebelumnya RT. 09 RW. 03SP5 UPT Jujuhan IT No. 19, Kecamatan Limbur LubukMengkuang, Kabupaten Bungo yang sekarang tidak diketahuikeberadaannya selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN METRO Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon:
Hendra Oktasandi
18 — 2
  • kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Lmg
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon:
SITI MUSRIATUN
34 — 1
  • tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN LAMONGAN Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Lmg
Tanggal 2 Maret 2021 — Pemohon:
RIZA SAFITRI
34 — 1
  • Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 33/Padt.P/2021/PN LmgTahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 533/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 17 September 2020 — Pemohon:
Panji Jaya Kusumah
34 — 4
  • Tim.Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata caraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Pendudukwajidb melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yangdialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten / Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas namaPemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, yaituPanjijaya
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN METRO Nomor 286/Pdt.P/2020/PN Met
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pemohon:
Yohanes Sigit Purnomo
49 — 3
  • kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 17-09-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN METRO Nomor 188/Pdt.P/2018/PN Met
Tanggal 20 September 2018 — Pemohon:
Febriani Kinanti Putri Wardani
28 — 4
  • PUTRI WARDANI tersebut berbeda dengan nama yangada di ijazahijazah lainnya, Bukti surat (P.4) Bukti surat (P.5) Bukti surat(P.6) Bukti surat (P.7)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentangPercepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yaitu :Instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisilldapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan aktakelahiran
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-12-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 119/Pid.B/2013/PN.Pyk.
Tanggal 24 Desember 2013 — RAHMAD RIKARDO PGL. DODO BIN MARDI ST. MARAJO
60 — 6
  • jenisShabushabu (Metamfetamin, No. urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 TahunHal.11 dari 34 Putusan No.119/Pid.B/2013/PN.Pyk.122009 tentang Narkotika) sebanyak 1(satu) paket kecil yang dibungkus dalamplastik bening dengan penutup plastik warna merah seberat 0,24 gr ( Nol komadua puluh empat gram ) bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. wenn nnn en nnn nn naan Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan NomorB/013/VIIV2013/UPT
    Marajo.Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukanbukti surat sebagai berikut:1.Surat Keterangan Nomor : B/013/VIIV2013/UPT LAB BNNKPYK tanggal 25Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Erinaldi (Pemeriksa) dan diketahuioleh Riki Yanuarfi, SH.M.Si AKBP NRP. 72010458 selaku Kepala BNN KotaPayakumbuh menyatakan bahwa telah melaksanakan screening tesnarkoba terhadap Rahmad Ricardo dengan hasil Metamphetamin (MET) :Positif dan Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif;Hal. 19 dari 34 Putusan
    DODO BIN MARDI ST.MARAJO menggunakan Narkotika Golongan (satu) bukan tanaman jenisShabushabu (Metamfetamin, No. urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika) sebanyak 1(satu) paket kecil yang dibungkus dalamplastik bening dengan penutup plastik warna merah seberat 0,24 gr ( Nolkoma dua puluh empat gram ) bagi diri sendiri bukan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenanguntuk itu. selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan NomorB/013/VIIV2013/UPT
Pengadilan PN BANGLI Pidana Umum
Register : 25-06-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 18/Pid.C/2018/PN Bli
Tanggal 25 Juni 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
I Made Sucahya
Terdakwa:
Karniwati
75 — 31
  • NiMade Dewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani yang diajukan olehPenyidik pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan Terdakwa telah melakukantindak pidana melanggar Pasal 352 KUHP ;+ Keterangan saksisaksi : 1. Ni Luh Hartati Rahayu. 2.
    Ni MadeDewi Desiani dokter pada UPT. Puskesmas Kintamani yang diajukan oleh Penyidik ;Mendengar keterangan Terdakwa dan saksisaksi ;Meneliti Visum et Repertum Nomor: 06/XI/2015/Puskesmas Kintamani tanggal 15Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. PuskesmasKintamani ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksisaksi tersebut sertabarang bukti berupa Visum et Repertum Nomor : 06/XI/2015/Puskesmas Kinamani tanggal 15Nopember 2015 yang dibuat oleh dr.
    Ni Made Dewi Desiani dokter pada UPT. PuskesmasKintamani yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapatbahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;Mengingat UU No. 8 tahun 1981, Pasal 352 KUHP serta ketentuanketentuan peraturanlain yang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN ENREKANG Nomor 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
DERMAWAN WICAKSONO, SH
Terdakwa:
SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA
381 — 62
  • pejabat yangberwenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutananwilayah Sulawesi;Hal 20 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr Pid.1.A.3 Bahwa Riwayat Pekerjaan, Terangkat Pegawai Negeri Sipil tahun2005 dalam formasi polisi kehutanan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Enrekang, menjadi Pejabat Fungsional PolisiKehutanan Pelaksana Tahun 2007 di Dinas Kehutanan Kab.Enrekang.Pada tahun 2019 menjadi Polisi Kehutanan di UPT
    Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud:Permohonan Hutan Desa:Pasal 8 ayat (1) berbunyi Permohonan HPHD diajukan oleh satu ataubeberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepaladesa yang bersangkutan, Pasal 8 ayat (2) berbunyi Lembaga desa yangdimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Koperasi Desa atau BadanUsaha Milik Desa setempat, Pasal 9 ayat (1) berbunyi PermohonanHPHD diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada : Gubernur,Bupati/Walikota, Kepala UPT dan Kepala KPH.Permohonan
    Hutan Kemasyarakatan:Pasal 19 ayat (1) berbunyi Permohonan IUPHKm diajukan oleh : Ketuakelompok masyarakat, Ketua gabungan kelompok tani hutan, dan KetuaKoperasi, Pasal 20 ayat (1) berbunyi Permohonan IUPHKm diajukanHal 22 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr Pid.1.A.3 kepada Menteri dengan tembusan kepada : Gubernur, Bupati/Walikota,Kepala UPT dan Kepala KPH;Permohonan Hutan Tanaman Rakyat :Pasal 30 ayat (1) berbunyi Permohonan IUPHHKHTR diajukan oleh :Perorangan yang merupakan petani hutan,
    Kelompok Tani Hutan,Gabungan kelompok tani hutan, Koperasi tani hutan, dan Seseorang yangmemperoleh pendidikan kahutanan,Pasal 31 ayat (1) berbunyiPermohonan IUPHHKHTR diajukan kepada Menteri dengan tembusankepada : Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala UPT dan Kepala KPH.Permohonan Kemitraan Kehutanan :Pasal 44 ayat (1) berbunyi Pengelola atau pemegang izin memohon padaMenteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengantembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur, Pasal 44 ayat (2
Pengadilan PA PURWOREJO Perdata Agama Perceraian
Register : 14-02-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 23-12-2015
Putusan PA PURWOREJO Nomor 201/Pdt.G/2013/PA.Pwr
Tanggal 21 Agustus 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
10 — 0
  • Surat Keterangan Nomor.27/01/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PAK Kec,Bayan, tanggal 19 Januari 2013 (P.1);b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY Nomor :231/230/18/IX/1991 Tanggal 04 September 1991(P.2);c.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Putus : 16-03-2010 — Upload : 02-01-2013
Putusan PN TANGERANG Nomor 199/Pid.Sus/2011/PN.TNG
Tanggal 16 Maret 2010 — ANDI SUHAEDY Bin (Alm) EDI SUHAEDY
28 — 6
  • Kemudian 1 (satu) buagkus daun kering diduga ganja tersebut dilakukanpemeriksaan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal03122010 dengan surat nornor : 49LK/XII/2010/UPT,LAB UJI NARKOBAdengan kesimpulan : bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut adalahbenar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftardalam Golongan Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto total4,3600 gram diambil sampel sisa 4,0591 gram.wonnnn nnn Perbuatan
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Pkl
Tanggal 9 Juli 2021 — Pemohon:
INDAH SEPTIYANI
25 — 2
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional:;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 05-07-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 11 Juli 2019 — Pemohon:
WARSIDI MUHAMMAD SARMANI
21 — 9
  • Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasihalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN NgbKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 17-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1051/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon:
FITRIA MONICA
27 — 4
  • sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanPengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Smn
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Bambang Suharjo
22 — 5
  • pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN METRO Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon:
Katinah
29 — 3
  • Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 68 ayat (1) Kutipan AktaPencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d.perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PA INDRAMAYU Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Im.
Tanggal 9 Februari 2017 — Kuasa Penggugat vs Tergugat
9 — 0
  • ., tanggal 16Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PSDA Tamben Bangodua,kemudian diberi tanda P.3;Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksisaksisebagai berikut :1.Saksi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diKecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat karena Tetangga dan juga kenal Tergugat;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun