Ditemukan 20445 data
155 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
234 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1974/B/PK/Pjk/2018Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
156 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 951.000, (sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.267/PDT/2010/PT.MKStanggal 4 November 2010 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPelawan/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2010, kemudian terhadapnyaoleh Pelawan
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
373 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
13 — 10
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 267/42/II/2008 tertanggal 01 Februari2008;2.
Adapun dalil dalil yang di tunjukkan kepada saya sebagaiberikut pasal 19 pp nomor 9 tahun 197 menyebutkan bahwa salahHal 8 dari 22 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpkberbuat zina atau menjadi pemabuk ,pemadat ,penjudi dan lainsebagainya yang suka di Sembukan ;Saya tidak pezina.Saya tidak penjudi.Saya tidak pemabuk.Saya tidak pemadat.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, KuasaPenggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/42/II/2008 atas namaPenggugat
23 — 2
/Pw.01/11/2019 denganAkta Nikah Nomor: 267/21/XI1/2008 ;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di, kemudian pisah tempat tinggal ;Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suamiistri bada dukhul dan dikaruniai anak ; Xxx , Lakilaki 10 Tahun; Xxx , Perempuan 6 Tahun;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonberlangsung harmonis, namun sejak November 2013 keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon danTermohon
/Pw.01/11/2019( Akta Nikah Nomor: 267/21/XII/2008 tanggal 25 Desember 2008) yangdibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu padaKantor Urusan Agama Kecamatan Xxx , Kabupaten Magetan tanggal 05Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.2;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas,Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut
9 — 1
Bahwa pada tanggal 04 Maret 2006, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci sebagaimana ternyata dariKutipan Akta Nikah Nomor : 267/18/III/2006 tanggal 06 Maret 2006 ;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga,mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Alamat KOTATANGERANG;Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1836/Pdt.G/2017/PA.Tng .3.
No. 1836/Pdt.G/2017/PA.Tng .267/18/III/2006 tanggal 06 Maret 2006, telah dinazegellen, dan olehHakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, laluditandatangani dan diberi kode (Bukti P.2);Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohonjuga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:i.
62 — 36
LaRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 250.00 532.00 Im/F12 1 TECX) 2(5) 2(37) 1(24) 1(2) 2(135) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 289.00 532.00 Tm/F12 1 TE(11) 87(1l1) 87(11) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 301.00 532.00 Im/E1lZ 2 DE(1) 24) =23445) 2324) 17) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 349.00 532.00 Tm/F12 1 TE(Cyl) =87(11) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 358.00 532.00 Tm/F12 1 TE(I55) 2(65) 2(11) 87((((1) 22) 2345) 267
) 110) 1a) 2311) 8712) 12) 242) 2137) 111) 8714) 12) 23155) 216) 2S) #213) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 524.00 532.00 Tm/F12 1 TE(11) 87(11) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 532.00 532.00 Tm/F12 1 TE(67) 1275) 267) 1137) 111) TodETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 510.00 Tm/F12 1 TE(5310) 1(2) 2(27) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg((((((((((((((((((x &12.00 0.00 0.00 12.00 162.00 510.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00
MELAWAN
MURATUN,Dkk
36 — 2
Kediri persil 24 blok D II Kohir No. 267 luas + 745M2 dengan batasbatas : Sebelah utara : Jalan. Sebelah selatan : Sugiono. Sebelah Timur: Sugiono. Sebelah Barat : Sukati.Bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Penggugat.10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, Tergugat Imenolak dengan tegas, sebab seharusnya apabila ada wasiat dariAlmarhum Sugiono harus dibuat secara prosedur (pasal 931, 932, 933KUH Perdata).
Kediri persil 24 blok D II Kohir No. 267 luas + 745M2 dengan batasbatas :Sebelah utara : Jalan.Sebelah selatan : Sugiono.Sebelah Timur: Sugiono.Sebelah Barat : Sukati.Bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Penggugat /Tergugar Rekonpensi.3. Bahwa perolehan obyek obyek tersebut diatas dibeli sebagian olehPenggugat Rekonpensi saat Sugiono masih dibawah umur (Bahkan baru26berumur 2 tahun) dan ada sebagian lagi berasal dari orangtua PenggugatRekonpensi.
Kediri persil 24 blok D II Kohir No. 267 luas + 745M2 dengan batasbatas :Sebelah utara : Jalan.Sebelah selatan : Sugiono.Sebelah Timur: Sugiono.Sebelah Barat : Sukati.5. Bahwa Penggugat Rekonpensi I telah melakukan jual beli kepadaPenggugat Rekonpensi II, dan Mardiyah yang beralamat di DusunSusuhbango Utara RT.002 RW.002 Desa Susuhbango KecamatanRingenrejo Kabupaten Kediri atas Tanah sawah yang terletak Ds.Bendosari Kec. Kras Kab.
Kediri persil 24 blok D II Kohir No.267 luas + 745 M2 dengan batasbatas : Sebelah utara : Jalan. Sebelah selatan : Sugiono. Sebelah Timur: Sugiono. Sebelah Barat : Sukatti.4. Menyatakan sah secara hukum penguasaan fisik yang dilakukan olehPenggugat Rekonpensi I atas obyek sebagai berikut:a. Tanah sawah yang terletak Dsn. Jatirejo Kanigoro Kec. Kras Kab.
Kediri persil 24 blok D II Kohir No. 267 luas + 745M2 dengan batasbatas :. Sebelah utara : Jalan. Sebelah selatan : Sugiono. Sebelah Timur: Sugiono. Sebelah Barat : Sukati.7. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang menguasai atasobyek obyek tersebut angka 6 untuk menyerahkan kepada PenggugatRekonpensi I.8. Menyatakan proses pengangkatan anak berdasarkan akta notaris nomor14 tanggal 11 Oktober 2004 dihadapan notaris M.
13 — 2
267/Pdt.P/2021/PA.Wsb
8 — 0
267/Pdt.P/2012/PA.Pbg
10 — 2
267/Pdt.G/2016/PA.Amb
7 — 0
267/Pdt.G/2015/PA.Wng
9 — 0
267/Pdt.G/2010/PA.Wno
11 — 2
267/Pdt.P/2014/PA.Pwt
7 — 6
267/Pdt.P/2024/PA.Srg
12 — 1
267/Pdt.G/2014/PA.Lmg
23 — 4
267/Pdt.G/2023/PA.Jepr