Ditemukan 12306 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2016 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Maret 2017 — MADI bin ABI DAN SUPIATUN binti GIRAN
2617
  • Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Il Nomor470/409/35.07.29.2006/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan BanturKabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.7);.
Register : 30-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 8 Maret 2017 — Pemohon dengan Termohon
105
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0492/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 24 Mei 2017 — Pemohon dengan Termohon
103
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 26-06-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA KISARAN Nomor 626/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96
  • Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yangtercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formildan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai TalakNomor 409/Pdt.G/2018/PA.Kis;Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 0618/Pdt.G/2016/PA.Tnk
Tanggal 20 Juli 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
114
  • No.0618/Pdt.G/2016/PA.TnkMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, nomor 409/30/X/2014 tanggal 20 Oktober2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kemiling secara absolute kompetensi perkara ini merupakan tugasdan kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan AgamaTanjungkarang Klas IA vide Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang
Register : 28-04-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0421/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
170
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 03-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA SLAWI Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Slw
Tanggal 10 Mei 2017 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
87
  • Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 17 Nopember 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 409/29/X1I/1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : 85/Kua.11.28.03/Pw.01/12/2016 tertanggal 28 Desember 2016);Him. 1 dari 10 him.
Putus : 22-09-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat SUDAR Tergugat Presiden RI Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI Menteri Perhubungan RI Ir. Areyanti MAPPI PT ADHI Karya Persero Tbk Siti Fatimah
190166
  • Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun,hingga gugagatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua memberi jawabanpada tanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020,Perihal : Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, KomarudinSimanjuntak,S.H., / Advokat & Konsultan Hukum pada kantorHukum Victoria selaku kuasa dari Sdr.
    Tergugat Tiga Dan Tergugat Empat, tidakmerespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun, hingga gugagatan inidiajukan, kecuali TergugatDuamemberi lawaban pada tanggal 5 Juni 2020,dengan Nomor: 409/50032.16/PT/V1/2020, Perihal yang ditujukanKepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., / Advokat & a Hukum pada kantorHukumVictorja selaku kuasa dari Sdr.
    Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknyapada halaman dua (2) menjelaskan SBB : Bahwa surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Dalam hal Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik
    NOMOR : 409/50032.16/PT/VI/2020, PERIHAL : PENJELASAN. DITUJUKAN KEPADA :YTH. SDR.KOMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH / ADVOKAT DANKONSULTAN HUKUM PADA KANTOR HUKUM VICTORIA SELAKUKUASA DARI SDR.
    TI.16Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor PertanahanKabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Komaruddin Simanjuntak,S.H. selaku kuasa dari Sdr. Siswanto, dkk (7 orang).
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
899927334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Putusan MA RI No. 409 K/Sip/19832. Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/19843. Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.PstC. Bagan Yurisprudensi dan Putusan MABerikut bagan yurisprudensi dan putusan MA.Noe tte Te.)
    Definisi dan Unsur Keadaan Force MajeureDari yurisprudensi maupun putusan MA dapat diambil kesimpulan bahwa definisiforce majeure atau overmacht adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatumalapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi(Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).
    Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 115Tidak terpenuhinya perjanjian karena force majeure dan bukan karena kelalaiandebitur (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).Tidak ada lagi kemungkinankemungkinan/alternatif lain yang legal atau tidakmelanggar peraturan bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhiperjanjian (Putusan MA RI No.
    Baik PN maupun PT menyatakan bahwatergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 1 1 912/13/2010 11:40:29 PM Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 1204. kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukullambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);5. keadaan darurat (Putusan MA RI No.
    Dalam kasus di atas, Direksi Perusahaan Aspal Negara adalahpihak yang berkontrak karena yang diangkut adalah aspal Perusahaan AspalNegara dengan trayek Banabungi/Buton ke Tanjung Priok/Jakarta, sepertitelah disebut dalam Charter Partij.Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkaraPerusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana,menguatkan tentang akibat force majeure sebagai suatu peristiwa yang tidakterduga, yang tidak
Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 35/Pdt. G/2014/PN. Pbl
Tanggal 17 Maret 2015 — B. SUPYO Dkk Lawan PUAH Dkk
5812
  • Buku Wajib Pajak tahun 1986 No. 180, Persil 18 a, kelas d.1, Luas : 409 M2,atas nama : BUAH Cs, diberi tanda P 3;4, Sertifikat Hak Milik No. 548/Desa Ketapang atas nama 1.
    LASMOENTI SARIJAH;Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 di atas merupakan catatan bukuLetter C Desa merupakan bukti awal adanya penguasaan tanah, namun bukti initidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan atas tanah, melainkan harusdidukung dengan buktibukti yang lain;Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 berupa Buku Wajib Pajak tahun1986 No.1 18a, kelas d.1, Luas : 409 M2, atas nama : BUAH Cs;Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 di atas sama dengan bukti P2berupa Catatan dari buku desa (letter C) tidak
    LASMOENTI SARIJAH, Bahwa sebagian tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, seluas seluas kurang lebih 404 m2 (empat ratus meter persegi) dikuasaioleh Para Tergugat, Bahwa pada tahun 1985 ketika ada glasiran untuk mengetahui wajib pajakyang ada di Desa Ketapang, atas tanah obyek sengketa tercatat dalam bukuletter C Desa No. 180, kelas d.1, Luas : 409 M2, atas nama : BUAH Cs,kemudian tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik olehBadan Pertanahan Kota Probolinggo
Putus : 08-10-2012 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 20/ PDT.G/ 2011/ PN-MBO
Tanggal 8 Oktober 2012 — ABDULLAH H,Dkk, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT LAWAN: SYARIFUDDIN, Dkk, selanjutnya disebut sebagai PARATERGUGAT
1175
  • Menyatakan tanah terperkara seluas 70 x 409 M, sebagaimana tercantum didalam point 05 posita gugatan, yang terletak di gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas : Utara dengan guru Dahlan/ rencana jalan ; Selatan dengan H. Daod Dariyah; Timur dengan Main : Barat dengan Hasan ;adalah sah sebagai hak milik Penggugat ;d.
Register : 22-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 46/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
1.Susiati
2.Zumrotun
3.Sarjini
4.Lusianah
5.Sri Astuti
6.Palupi Setiyani
7.R. Tri Hardaningsih
8.Maria Ratna Ningsih
9.Sriyanti
10.Ani Sri Mustanti
11.Umi Nurhayati
12.Tutik Nafiati
13.Mariyem
14.Dwi Aryanti
Tergugat:
1.Panitera Muda PPHI Pada Pengadilan Niaga Hubungan Industrial Semarang
2.Lukas A Sipayung
296569
  • Bukti T 11Shoes melalui PT Bank Mandiri (Persero) TbkCabang Ungaran);Fotokopi Surat Kuasa dari Lukas A Sipayungkepada Maria Ryna Wulandari tertanggal 14 Mei2020 dengan lampiran KTP Pemberi Kuasa danPenerima KuaSa;Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran PerjanjianBersama melalui Bipartit Nomor3364/Bip/PHI/2020/PN Smg, tertanggal 14 MeiFotokopi Surat Keputusan Panitera PengadilanNegeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang NomorW.12.U1/409/KP.07.01/09/2018 tanggal 5September 2018 tentang Pendelegasian SebagianTugas/ Kewenangan
    berdasarkan bukti T1tersebut telah terbit Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama MelaluiBipartit Nomor : 3364 /Bip/PHI/2020/PN.Smg, tertanggal 14 Mei 2020yang dikeluarkan oleh Panitera Muda PPHI Pada Pengadilan Negeri/Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang yang menjadi objeksengketa dalam perkara in litis;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam menerbitkan objek sengketa,Tergugat mendasari kewenangannya berdasarkan Surat KeputusanPanitera Pengadilan Negeri/ Niaga /HI /Tipikor Semarang Nomor:W12.U1/ 409
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 9 Nopember 2016 — Pemohon dengan Termohon
94
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 19-09-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 4321/Pdt.G/2016/PA.Sby
Tanggal 28 Oktober 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
132
  • Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/17/IX/2006, tanggal 09September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Simokerto, Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578112207870002 atas namaXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P2;3.
Register : 03-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0443/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 18 Mei 2017 — Pemohon dan Termohon
143
  • terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Putus : 14-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 928 K/PDT/2011
Tanggal 14 Desember 2011 — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah vs. RETNO WIJAYANTI
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;DALAM REKONVENSI : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak ;DALAM KONVENSI/ REKONVENSI:Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini sebesar Rp201.000, (dua ratus satu riburupiah ) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJawa Tengah di Semarang dengan putusannya Nomor : 409/Pdt/2010/
Register : 27-09-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 338/PDT.P/2012/PN.STB.
Tanggal 3 Oktober 2012 — Perdata - Hj. MUSYARROFAH
337
  • Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 409/Desa Mojosari,Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, denganSurat Ukur No. 16/Mojosari/2012, selanjutnya diberi tanda9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama NomorKk.13.12.08/KS.02/185/2012, tanggal O05 Oktober 2012,selanjutnya diberi tanda P9; 10.Foto copy Surat Keterangan Nomor474/449/431.515.9.5/2012, tanggal O04 Oktober 2012,selanjutnya diberi tanda P10;11.
Register : 28-04-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 15 Juni 2016 — Pemohon Termohon
143
  • Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap,juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 409
Register : 29-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 3 Mei 2017 — Pemohon dengan Termohon
103
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 07-11-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 28 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
103
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409