Ditemukan 61388 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 30-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Clp
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Sudarsono Hari Prasetyo, S.H.
Terdakwa:
PRIYATNO als. SUPRI als. GUNDUL Bin SLAMET HS
419
  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa PRIYANTO Alias SUPRI Alias GUNDUL Bin SLAMET HS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" ;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti
    GUNDUL Bin SLAMETHS, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atauHal. 1 dari 13 Putusan No : 265 / Pid.Sus / 2018 / PN Clip.a/at kesehatan yang tidak memiliki izin edar" yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Umum ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRIYATNO als.
    GUNDUL Bin SLAMET HS di Jalan Cermai, Dusun NusaGadung, RT 30, RW 07, Desa Kroya, Kecamatan Kroya, KabupatenCilacap karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi adanyaseseorang yang berjualan obat/sediaan farmasi yang tidak memiliki jinedar di wilayah hukum Polsek Kroya. Bahwa benar terdakwa ditangkap saat sedang dudukduduk di terasdepan rumah orang tua terdakwa diduga sedang menunggu seseorangyang akan membeli obat kepada terdakwa.
    Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,petugas kepolisian menemukan sediaan farmasi berupa obatobatanyang berada di dalam tas cangklong dan dibungkus plastik berada di atasgenteng ruang gudang sebelah toilet samping dapur rumah bagianbelakang.
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa ditujukan kepada orang /manusia (Subyek Hukum) sebagai pelaku dari Suatu tindak pidana ; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa PRIYATNO als. SUPRI als.
    GUNDUL Bin SLAMETHS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa Ijin edar2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Putus : 26-03-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN LUMAJANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Lmj
Tanggal 26 Maret 2013 — SUYANTO ALS BAYAN BIN MENTER;
336
  • Menyatakan bahwa Terdakwa SUYANTO ALIAS BAYAN BIN MENTER tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK DAN TANPA KEAHLIAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, KHASIAT DAN MUTU ;------------------------------------2.
    Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakandipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1 Menyatakan terdakwa SUYANTO Als BAYAN Bin MENTER terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan tanpa keahlianmengedarkan sediaan farmasi
    Lumajang atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat(3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa membeli sediaanfarmasi jenis pil Dextro sebanyak 250 butir atau 10 Tik
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratankeamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu 13Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendakidan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini makaperbuatan terdakwa haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaansebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu kesengajaan sebagai maksud (adanyatujuan
    antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotikamaupun Psikotropika.Barang bukti dengan Nomor : 9305/2012/NOF, berupa tablet warna putih logo Yadalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagaianti Parkinson, tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, tetapi termasuk daftar ObatKeras;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Indah Kusumawati S.Si.Aptmenerangkan bahwa untuk melakukan pengedaran dan penggunaan pil/obatobat kerasharus miliki ijin sebagai distributor farmasi
    berlebihanakan menimbulkan over dosis ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual/mengedarkan pilpil/obat15obatan yang merupakan obat keras haruslah dilengkapi dengan resep dokter dan terdakwadalam hal ini menjualnya adalah tanpa ijin sebagai distributor kefarmasian dari DinasKesehatan sebagaimana ketentuan hukum yang ada sehingga perbuatan terdakwa tidakterpenuhi ketentuan standar, kemanfaatan dan mutu dari sediaan farmasi
Register : 02-05-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 23 April 2019 — MUHAMMAD ILHAM NADZIR alias ENYOT bin MUSTAMID lawan Penuntut Umum : Irna Septelina, SH
12812
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NADZIR alias ENYOT bin MUSTAMIDterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar; 2.
    Menyatakan terdakwa Muhammad Ilham Nadzir Alias Enyot BinMustamidbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan DakwaanKesatu ;2.
    setidaktidaknya dalamtahun 2018, bertempat di dekat lapangan Volly tepatnya di Blok PekaumanDesa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, namun berdasarkanpasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripadatempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidanaitu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal106 ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;AtauKEDUABahwa terdakwa Muhammad Ilham Nadzir Alias Enyot Bin Mustamidpada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitarjam15.00 Wib, atau padawakiuwaktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaktidaknya dalamtahun 2018
    , bertempat di dekat lapangan Volly tepatnya di Blok PekaumanDesa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, namun berdasarkanpasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripadatempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidanaitu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NADZIR alias ENYOT binMUST AMIDterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemiliki Izin Edar;2.
Putus : 29-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN. Sgm
Tanggal 29 Desember 2015 — HALWI Bin SAPARUDIN
359
  • Menyatakan bahwa Terdakwa Halwi Bin Saparuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyimpan sediaan farmasi dan tidak memiliki kompetensi dan ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat";2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Halwi Bin Saparuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang teiah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4.
    Menyatakan Terdakwa Halwi Bin Saparuddin terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidakmemiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yangberkhasiat obat, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal 196 Jo.
    Gowa atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, tidak memiliki keahlian dankewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
    yangmemiliki cara memproduksi obat yang baik (CPOB) dan telahmemiiki ijin dari Menteri Kesehatan RI, sedangkan peredarannyadilakukan oleh Apotek yang telah memiliki ijin apotek dari pejabatyang berwenang dan mempunyai kewenangan untuk mengedarkansediaan farmasi berupa obat tersebut ialah Apoteker atau AsistenApoteker yang telah memiliki Surat ijin kerja.Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obatobatan yangbukan merupakan Apoteker atau Asisten Apoteker serta menjual/mengedarkan dirumanya yang bukan
    Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah unsurunsur tersebut berdasarkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti ataukahtidak;Ad.1.
    dan tidak memiliki kompetensidan ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat ";Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan padadiri Pada Terdakwa tidak ditemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena alasanpembenar maupun karena alasan pemaaf, maka Terdakwa dapatHalaman 15 dari 18 halaman.
Register : 08-09-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Bln.
Tanggal 3 Desember 2015 — KUSWANTO Alias WANTO Bin WAHYUDI
6434
  • WANTO Bin WAHYUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.
    Menyatakan terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin WAHYUDI secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal106 ayat (1) UU. RI. No.86 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum.2.
    terdakwa Bahwa terdakwa KUSWANTO Als WANTO BinWAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita atausetidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaktidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di DesaBulu Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi KalimantanSelatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    , Ahli Madya Farmasi, AnalisFarmasi/Asisten Apoteker;e Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalahpembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluruan obat, pengeloaan13obat, pelayanan atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat dan bahan trasdisional;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor: 36 Tahun2009
    NPMWBahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek ataukewenangan peracikan obat atau zat adiktif lainnya adalah kepala DinasKesehatan;14e Bahwa setiap orang dapat menyelenggarakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan sediaan farmasi harus memiliki ijin edar dan ditunjuk, dalamhal ini adalah Dinas Kesehatan dan dalam penjualan obat keras harus denganresep dokter diperbolehkan dijual ke Apotik yang ditunjuk pemerintah;e Bahwa benar obat bebas terbatas hanya dapat dijual 9 (Sembilan)
    WANTO Bin WAHYUDI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan, dendasebesar Rp.1.000.000,,( satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu ) bulan ;3.
Register : 10-10-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 7 Januari 2020 — Penuntut Umum:
AGUS WIRYADI, SH.MH.
Terdakwa:
Safitri Binti Muhammad Sabir
16229
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa SAFITRI Binti MUHAMMAD SABIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan
    Menyatakan Terdakwa Safitri Binti Muhammad Sabir terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar Pasal 197 AyatJo Pasal 106 (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    SaidRevolusi 1 Gang Seroja RT. 38 Kelurahan Loa Bahu Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN SmrPengadilan Negeri Samarinda, telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar, dilakukan terdakwa dengan cara :Bahwa awal mula menjual kosmetik tanpa izin edar bahwa terdakwasendiri sebagai konsumen dari kosmetika bernama Whitening
    Aini Basri (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana dibidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetikatanpa izin edar ; Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa An.Safitri Binti Muhammad Sabir pada hari Kamis tanggal 23 April 2019 sekirapukul 13.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Revolusi 1Gang Seroja RT. 38 Kelurahan Loa Bahu Samarinda ; Bahwa barang bukti yang
    /atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang terjadi di rumah Jl.
    Menyatakan Terdakwa SAFITRI Binti MUHAMMAD SABIR tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan;2.
Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 387/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 13 Desember 2016 — Wiring Kuning Wiji Santoso Bin Sutrisno;
10221
  • Menyatakan Terdakwa Wiring Kuning Wiji Santoso Bin Sutrisno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.2.
    Menyatakan Terdakwa Wiring Kuning Wiji Santoso Bin Sutrisno telahterbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sengajaHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2016/PN Tlgmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yaitupil jenis Double L yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 (1) dan (8) UU RI no 36 tahun 2009 sebagaimana yang kamidakwakan yaitu pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.
    Tulungagung atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kKesehatan yaitu pilHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2016/PN Tlgjenis Double L yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 (1) dan (3) UU Rl no 36 tahun 2009.
    Leaderli tidak memperpanjang ijinnya keHalaman 6 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2016/PN TlgBPOM, sehingga tablet warna putih berlogo LL yang diedarkan olehTerdakwa tidak diproduksi oleh pabrikan resmi atau obat tanpa ijin edar; Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat daftar G tidak dibenarkankarena sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf i UU Nomor 36 Tahun2009, semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nopendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan
    cara produksi obat yang baik (CPOB); Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011, yang berhak mendistribusikan, menjual dan menyerahkan daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yangdiberi wewenang memberikan perijinan dan pembinaan sertapengendalikan dan pengawasan distribusi sediaan farmasi terhadapApotik, Rumah Sakit
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiaporang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapatdimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yangdilakukannya.
Register : 16-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN MALANG Nomor 104/PID.B/2016/PN Mlg
Tanggal 30 Maret 2016 — LEGA SAM ARIYO PRATOMO Bin ARIFIN CHANDRA
9017
  • M E N G A D I L I :- Menyatakan terdakwa LEGA SAM ARIYO PRATOMO Bin ARIFIN CHANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa LEGA SAM ARIYO PRATOMO Bin ARIFIN CHANDRA dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menghukum pula terhadap
    tablet dengan bahan aktifTriheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal197 UURI NO.36 tahun 2009ATAUHalaman 3 dari 13Putusan Perkara No. 104/Pid.Sus/2016/PN MlgKEDUABahwa terdakwa LEGA SAM ARIYO PRATAMA, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan kesatu tersebut di atas, yang dengansengaja memproduksiataumengedarkan sediaan farmasi
    dan/ataualat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiatataukemanfaatan dan mutusebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2)(setiao orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiatobat) dan ayat (3) (ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan,pengelohan, promosi pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah) perbuatan tersebut terdakwa lakukan
    , pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obatatas resepdokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat(3) (ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengelohan, promosipengedaran sediaan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintah)perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai
    penuntut umum,sepanjang persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehinggadipandang mampu bertanggung jawab didalam hukum ;Dari faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksisaksimaupun atas keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benarTerdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, makadengan demikian unsur pertama Setiap orang ini telah teroenuhi secara hukum ;Unsur kedua Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Pasal 197 UURI no. 36 tahun 2009 serta UndangUndang No. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungandengan perkara ini :MENGADILI:e Menyatakan terdakwa LEGA SAM ARIYO PRATOMO Bin ARIFIN CHANDRAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;e Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa LEGA SAM ARIYO PRATOMO BinARIFIN CHANDRA dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;e Menetapkan masa penahanan
Register : 03-06-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 690/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 29 Juni 2015 — - Terdakwa: SANI Bin JAHRI - JPU: MASRITA FAKHLIYANA, SH
538
  • Menyatakan terdakwa SANI Bin JAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut;2.
    Menyatakan terdakwa SANI Bin JAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar?
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki yin edar.Ad. 1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki jin edar.Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat tunggal, dan apabila salah satu terpenuhi,maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa makaternyata pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wita saat saksiSUNOTO, SH dan rekan kerja yang lain diantaranya saksi TOTOK LESMANA serta rekanbuser lainnya sedang
    Menyatakan terdakwa SANI Bin JAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar. sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 197 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut;2.
Register : 20-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 74/PID/2015/PT BJM
Tanggal 14 Desember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dwiyatmoko Anton S, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD NADAR ALS AMAT BIN AGUS
3623
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als AMAT Bin AGUS telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar 2.
    Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als AMAT Bin AGUS, pada hariJumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak tidaknya masih padatahun 2015, bertempat di Gedung Eks Bioskop Rantau Kecamatan Tapin UtaraKabupaten Tapin, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dua) butir disisinkan sebanyak 5 (lima)butir / tablet untuk pengujian Laboraturium Badan Pemeriksaan Obat danMakanan Banjarmasin yang berdasarkan laporan pengujian dengan suratnomor : PM.01.06.1001.08.15.0221.LP tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuatdan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dra.Mahdalena, Apt, M.Si menerangkan bahwa tablet warna kuning denganpenandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya adalah sediaantersebut mengandung Dekstrometorphan HBr; Bahwa sediaan farmasi
    Mahdalena, Apt, M.Si menerangkan bahwa tabletwarna kuning dengan penandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisilainnya adalah sediaan tersebut mengandung Dekstrometorphan HBr; Bahwa sediaan farmasi jenis Dektrometrofan sudah dibatalkan ijin edarnyasesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1,35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obatmengandung dekstrometrofan sediaan tunggal dan untuk mulai berlakunyapada tanggal 30 Juni 2014;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
    AMAT Bin AGUS telahterbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar dari pihak yang berwenang melanggar Pasal 197 JoPasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als.
Putus : 30-06-2009 — Upload : 28-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 158/Pid.B/2009/PN.Kab.Prob.
Tanggal 30 Juni 2009 — H. SOEDIJONO
998
  • Saifudin (disidangkan dalam perkaratersendiri) yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari yang berwenangberupa obat jenis pil Dextro warna kuning. Dari hasil penyidikan diperoleh keteranganbahwa saksi Saifudin membeli obat jenis pil Dextro warna kuning tersebut dari terdakwaH.
    Soedijono pada waktu dan tempat sebagaimana teruraidalam dakwaan kesatu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar,sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 1992 (sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).
    Soedijono sengaja menjual ataumengedarkan sediaan farmasi beruypa obat tablet jenis pil Dextro warna kuning secarabebas tanpa ijin edar dari berwenang, berhasil diamankan barang buktinya berupa obatberupa jenis pil Dextro warna kuning logo SF sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) butiryang berada dalam 4 (empat) botol plastik dan selanjutnya terdakwa dan barang buktidibawa ke Mapolres Probolinggo untuk penyidikan lebih lanjut ;wna nnn nnn nnn anna anne nnn nnn nnn nena enn Berdasarkan hasil Pemeriksaan
    Soedijono pada waktu dan tempat sebagaimana teruraidalam dakwaan kesatu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpakeahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasiansebagaimana pasal 63 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 1992 (pekerjaan kefarmasiandalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN SUKABUMI Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN SKB
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
RIANAH.M.SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIDWAN NULOH alias JAWA alias ACIL bin ENGKAN SUKANTA
285
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan TerdakwaMUHAMAD RIDWAN NULOH als ACIL als JAWA bin ENGKAN SUKANTAtelah terbukti secara sah dan

    meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dan Dengan Sengaja MENYURUH MELAKUKAN Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak

    atau PBF atau Apotek atau InstalasiFarmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetikaperizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenanganpemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintahdaerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya didaerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (KementrianKesehatan dan
    BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidangkesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasiHalaman 9 dari 28Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Skbperizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatanyang mendistribusikan sediaan farmasi.7 Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa jjin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.
    atau PBF atau Apotek atau InstalasiFarmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.7 Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetikaperizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenanganpemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintahdaerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya didaerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (KementrianKesehatan dan
    BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidangkesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasiperizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatanyang mendistribusikan sediaan farmasi.7 Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa jjin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.
    atau Pabrik Besar Farmasi atau Apotik atau Instalasi FarmasiRS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau ilmu pengetahuan,sehingga perorangan tidakdiperbolehkan memperjualbelikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiritanpa memiliki izin telah memperjualbelikan obat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;Ad.3.
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
1.FAHMI JALIL, SH.
2.M. DAUD SIREGAR, SH.,MH
3.HARRI CITRA KESUMA, SH
Terdakwa:
NOVIANDI HASAN BIN H M HASAN SALEH
436
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Noviadi Hasan Bin H.M.Hasan Saleh tersebut dia atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
    maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 70 (tujuh puluh) item atau 1.260 (seribu dua ratus enaam puluh) piece, sediaan farmasi (obat tradisional/jamu tradisional) yang sebanyak 11.985 (sebelas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima
      Obat Tradisional merupakan' salah satu sediaan farmasi, dimanaproduksi dan peredarannya berada dalam pengawasan Badan POM RI.Berdasarkan surat tugas Kepala Balai Besar POM Banda Aceh No.
      PR.09.01.91.913.06.18.431 tanggal 22 Juni 2018 melakukanPengawasan Peredaran sediaan farmasi dan makanan di area Kabupaten AcehUtara, salah satunya ke Toko Jamu Maharani alamat Jl.
      yang menyebutkan Penandaan dan informasisediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitasdan kelengkapan serta tidak menyesatkan, karena izin edar merupakan hal yangmenjadi persyaratan wajib, maka harus tercantum pada penandaan.
      Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
      Menyatakan Terdakwa Noviadi Hasan Bin H.M.Hasan Saleh tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dakwaan kesatu..
Register : 23-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Pkl
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SRI MARYATI, SH
Terdakwa:
ROCHMAT BIN RAMELAN
323
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ROCHMAT Bin RAMELAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1), sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROCHMAT Bin RAMELAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000
    ;Bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah obat jenis legal yang telahmemiilki ijin edar namun sudah ditarikijin dearnya tahun 2013 oleh kepalaBPOM sedangkan obat jenis Hexymer adalah obta legal yang telah meilikijin edarnya;Bahwa penjualan sediaan farmasi dan alat kesehatan diatur dalam UUNo.6 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.51 tahun 2009 tentangpekerjaan kefarmasian;Bahwa obat jenis Dextromethorphan dan obat jenis Hexymer adalahmerupakan sediaan farmasi;Bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah
    obat jenis legal yang telahmemiilki jin edar namun sudah ditarikijin dearnya tahun 2013 oleh kepalaBPOM sedangkan obat jenis Hexymer adalah obat legal yang telahmemiliki jin edarnya;Bahwa penjualan sediaan farmasi dan alat kesehatan diatur dalam UUNo.6 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.51 tahun 2009 tentangpekerjaan kefarmasian;bahwa yang diperbolehkan untuk menyimpan dan mnegedarkan ataumenjual sediaan farmasi hanya yang mendapatkan jjin dari DinasKesehatan saja ;Bahwa dinas Kesehatan Kota
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk danketerangan terdakwa, bahwa terdakwa di tangkap dan diperiksa karena telahmemiliki, membawa, menguasai dan mengedarkan obat jenisDextromethorphan ( DMP ) dan Hexymer.
    Menyatakan Terdakwa ROCHMAT Bin RAMELAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1),sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
LILIK HARDIYANTO, S.H.
Terdakwa:
RONI DEDI SETIAWAN BIN NGADIRAN
4316
    1. Menyatakan Terdakwa RONI DEDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan denda Rp. 5 .000.000.,00 ( lima juta rupiah ) dengan
    Menyatakan terdakwa RONI DEDI SETIAWAN Bin NGADIRAN bersalahmelakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehtan dalam dakwaanKESATU Penuntut Umum ;2.
    Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, serta pada hari Minggutanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2020, bertempat di Krebet RT 002 RW 001 Binomartani,Ngemplak, Sleman dan di Karang RT 001 RW 003, Binomartani, Ngemplak,Sleman, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    BB 3118/2020/NOF POSITIF TRIHEXYPHENIDYLKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB 3118/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut adalahNEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandungTRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;Bahwa terdakwa RONI DEDI SETIAWAN Bin NGADIRAN. tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dalam hal memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan.Perbuatan Terdakwa
    adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Berdasarkan Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 sediaan Farmasi danAlat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar danharus dicantumkan di kemasan sediaan Farmasi, pemastian ijin edarsediaan Farmasi dikonfirmasi menggunakan database BPOM;Trihexyphenydil adalah merupakan obat anti parkinson yang merupakanpenyakit degerneratif sel syaraf secara bertahap pada otak bagiantengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satugejalanya
    Menyatakan Terdakwa RONI DEDI SETIAWAN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;2.
Register : 05-08-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Tedy Hendra S., S.H.
Terdakwa:
PATONI Alias TONI Bin JUM
456
  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa PATONI Alias TONI Bin JUM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo.
    Menyatakan terdakwa PATONI Alias TONI Bin JUM, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkansediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPertama.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa PATONI Alias TONIBin JUM, dengan pidana penjara selama ........ 10 (sepuluh) bulan.....
    Ahli Suryatno, S.Si, Apt Bin Suryaman Wongso, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan Ahli tidak memilikihubungan keluarga maupun pekerjaan; Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala UPTD Farmasi Kab. Indramayudengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola obat tingkatKab.
    Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sedia farmasi dan/ ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. . Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untukmenunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusiapelaku tindak pidana.
    dihubungkan dengan unsurHalaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Idmdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana Pasal 106 ayat (1) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.
    Menyatakan Terdakwa PATONI Alias TONI Bin JUM tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiijin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umummelanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
Register : 04-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN TUBAN Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tbn
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD DJUNAEDI, SH
Terdakwa:
RENDY REDIA KISTANTO bin IMAM EFENDI
307
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa RENDY REDIA KISTANTO Bin IMAM EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat
    Bin IMAMEFENDI;Telah mendengar keterangan saksisaksi;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah memperhatikan Bukti Surat, serta Barang bukti yang diajukandipersidangan;Telan mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umumyang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2019,yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa RENDY REDIA KISTANTO bin IMAM EFENDI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi
    Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tuban, telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), bahwa perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi MOCH MAUN HERRIN NURTAMTOMObersama dengan saksi M.
    F. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Tbn Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan saksi tidakmempunyai hubungan keluarga;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RENDY REDIA KISTANTO BinIMAM EFENDI karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat sejenisPil LL ( Dobel L ) tanpa ijin edar tersebut pada Hari Rabu, tanggal 08 Mei2019, sekira Pukul 22.00 Wib, saat berada di pinggir jalan Veteran depanGanesha Operation Kel.
    RI No. 36 Tahun 2009Tentang kesehatan adalah berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TbnMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan berupamengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil Double L tersebut tidak dilengkapidengan suatu Izin dari Pejabat yang berwenang, serta Pil Double L atauSediaan Farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa
    Menyatakan Terdakwa RENDY REDIA KISTANTO Bin IMAM EFENDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;2.
Register : 17-11-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN JEMBER Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Jmr
Tanggal 28 Desember 2020 — Penuntut Umum:
FITRI RESNAWARDHANI,SH.
Terdakwa:
MARCHELLO YOGA RAHMANTYA Bin ABDUL RAHMAN
14223
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Marchello Yoga Rahmantya Bin Abdul Rahman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
    Menyatakan terdakwa Marchello Yoga Rahmantya Bin Abdul Rahmanterbukti bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur sesuai Pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula saksi Yanuar Richky S, S.H. dan saksiBharta Irmawans, S.H.
    Yanuar Richky S, S.H. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bharta Irmawans, S.H., telahmelakukan terhadap Terdakwa Marchello Yoga Rahmantya Bin AbdulRahman pada hari Rabu Tanggal 2 September 2020 sekira pukul 16.00 Wibdi jalan menuju Wisata Rembangan tepatnya di Dusun Rayap DesaKemuning Lor kecamatan Arjasa Kabupaten Jember karena terbuktimengedarkan sediaan farmasi Obat jenis Trihexyphenidyl berlogo Y warnaputin yang tidak memiliki izin edar
    dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa obat jenis Trihexipenidyl yang berada dalamkekuasaan Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasitersebut diatas;Menimbang, bahwa obat/pil warna putin berlogo Y
    ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang inidisebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapatdikatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dankemanfaaatan jika sediaan farmasi yang dalam perkara ini adalah obat/pil telahsesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar
Register : 23-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Pin
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
MAARIFA, SH. MH
Terdakwa:
RUSMAN TAHIR Alias BAPAK YUDHI Bin MUH. TAHIR
494
  • Bahwa terdakwa bukan dokter atau bekerja di bidang farmasi dan tidakmemiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabudirumahnya.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) :Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 5 (lima) sachet plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu(diberikan kode A) berat awal netto 0,1756 gram dan berat akhirNetto 0,1060 gram; 2 (dua) sachet plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu(diberikan
    Bahwa terdakwa bukan dokter atau bekerja di bidang farmasi dan tidakmemiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabudirumahnya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana
    Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, danlembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;2.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatanHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Pinmasyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuanwajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenalpemasukan dan/atau. pengeluaran Narkotika yang berada dalampenguasaannya;3.
    Tahir tidak termasuk dalamkategori Pasal 14 UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yaitu. industri Farmasi, pedagang besar farmasi, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuandan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut diatas tindakan terdakwa Rusman Tahir Alias
Register : 12-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.TRIAN YULI DIARSA, SH., MH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
HARIANTO bin ASTAWI
194
  • dan tidak bekerja di industri farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jjin dari Pejabat Yang Berwenangmenguasai Narkotika Golongan bukan tanaman; Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi kristal warnaputin dengan berat netto + 0,050 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecilberisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 gram, sesuai BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Bil(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan diatas, dengan didukung oleh keterangan dari Saksi NUR KHOLIS,saksi MOH.
    GUNTUR dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yangdiajukan di persidangan, ternyata jelas dan terang Terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika dan Terdakwa bukan Petugas yangmendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihakPenyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukanmerupakan Petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, danbukan pula Pedagang
    Besar Farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaTerdakwa bukan Petugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan maupunPenelitian dan pengembangan yang memiliki jin, bahkan Terdakwa menguasalNarkotika Golongan tidak memiliki jin dari Pejabat Yang Berwenang, makadengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;Ad.3.