Pemilik Objek Gugatan BerbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek, dan masingmasing objek gugatan, dimilikioleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabunganyang demikian secara subjektif dan objektif, tidak dapatdibenarkan.c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbedaTelah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yangmasingmasing tunduk pada kewenangan absolut yangberbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.Merujuk pada pendapat hukum M.

Pemilik Objek Gugatan BerbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek, dan masingmasing objek gugatan, dimilikiHalaman 66 Dari 78oleh pemilik yang berbeda atau berlainan.

. , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat ,maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karenatelah berdasarkan hokum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil Suatugugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P4 telah terbukti bahwaAnak dan Anak Il adalah anak sah pasangan suami isteri dari Pemohon danTermohon, sehingga karenanya Pemohon mempunyai legal standing untukmenuntut hak pemegang hadlanah selanjutnya dipertimbangkan sebagaiberikut

menyebutkan gugatan kabur karena adanya uraianposita dalam gugatan tidak saling berhubungan tanpa memerinci bagian posita manayang tidak saling berhubungan, sehingga Majelis menilai justru eksepsi Tergugatlahyang kabur, oleh karena itu eksepsi Tergugat poin 3 patut ditolak ;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka pemeriksaan perkara harusdilanjutkan ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan

kumulasi perkara Waris danHarta Bersama yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksudPasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yangpada pokoknya bahwa

bahwa Tergugat IV telah memberikan jawaban yang pada pokoknyamembenarkan semua gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, TergugatII, Tergugat V, dan Tergugat VI memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakuitentang siapasiapa yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXX, namunmenyatakan bahwa tidak semua harta atau obyek sengketa yang tercantum dalamgugatan adalah harta bersama, tetapi ada harta bawaan dari almarhum XXXXXyangtentunya bukan sebagai harta bersama ;Menimbang, bahwa karena gugatan

kumulasi perkara Waris dan Harta Bersama,sesuai dengan Pasal 49 ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmenentukan siapa yang menjadi ahli waris ;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat tentangposisi dan kedudukan masingmasing terhadap harta dari almarhum XXXXX, makaMajelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan

Bahwa, oleh karena PENGGUGAT dalam gugatannya melakukanpenggabungan gugatan kumulasi objektif gugatan perdata Tata UsahaNegara dengan gugatan perdata Hak Milik atau Perobuatan MelawanHukum, dimana gugatan dimaksud masingmasing TUNDUK PADAHalaman 44 dari 128 hal putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT.DKIKOMPETENSI ABSOLUT YANG BERBEDA MAKA PENGGABUNGANGUGATAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN, bertitik tolak dari ketentuanUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah terakhir

Bahwa, oleh karena PENGGUGAT dalam gugatannyamelakukanpenggabungan gugatan kumulasi objektif gugatan perdataTata Usaha Negara dengan gugatan perdata Hak Milik atau PerbuatanMelawan Hukum, dimana gugatan dimaksud masingmasing TUNDUKPADA KOMPETENSI ABSOLUT YANG BERBEDA MAKAPENGGABUNGAN GUGATAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN, bertitiktolak dari ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, gugatan perdata TataUsaha

Bahwa, oleh karena PENGGUGAT dalam gugatannya melakukanpenggabungan gugatan kumulasi objektif gugatan perdata TataUsaha Negara dengan gugatan perdata Hak Milik atau PerbuatanMelawan Hukum, dimana gugatan dimaksud masingmasingTUNDUK PADA KOMPETENSI ABSOLUT YANG BERBEDA MAKAPENGGABUNGAN GUGATAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN,bertitik tolak dari ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, gugatanperdata Tata

Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2013 dijelaskan bahwaoenggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif.Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugatdalam satu gugatan.

Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutanterhadap beberapa peristiva hukum dalam satu gugatan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan AgamaGiri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknyaadalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikutpenjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006

Lpk.hukum untuk menjatuh talak satu bain sughra Tergugat dk. atas diriPenggugat dk. dapat dikabulkan;Tentang Hak Hadhanah, Nafkah Anak dan biaya pendidikan.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat dk.yang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai penguasaananak dan nafkah anak adalah dalam batasan dan ketentuan yangdiatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasiPenggugat dk. sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang

Nomnor 50tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat dk.

Tentang Harta Bersama.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat dk.yang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai Hartabersama yang diperoleh Penggugat dk. dengan Tergugat dk. adalahdalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan olehHalalaman 123 dari 137 halamanPutusan. No. xxxx/Pdt.G/20 15/PA.

Pemilik Objek Gugatan BerbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek, dan masingmasing objek gugatan, dimilikioleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabunganyang demikian secara subjektif dan objektif, tidak dapatdibenarkan.c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbedaTelah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yangmasingmasing tunduk pada kewenangan absolut yangberbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.Merujuk pada pendapat hukum M.

Pemilik Objek Gugatan BerbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadapbeberapa objek, dan masingmasing objek gugatan, dimilikiHalaman 66 Dari 78oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabunganyang demikian secara subjektif dan objektif, tidak dapatdibenarkan.f.

gatbukan perbuatan yang berhubungan dengan Gugatan Perkara.Halaman 27 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KbuLesGugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkanBahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdminsitrasiPeradilan Edisi Revisi tahun 2013 halaman 87 huruf n tentang KumulasiGugatan angka 1, 2 dan 3 menyatakan:1)Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif.Kumulasi subsubjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atauTergugat dalam satu gugatan

Kumulasi objektif adalah penggabunganbeberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satugugatan.Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankanapabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antaratuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akanmemudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegak kemungkinanadanya putusanputusan yang saling berbeda/bertentangan.Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabilaantara tuntutantuntutan

Gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkanHalaman 55 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KbuBahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdminsitrasiPeradilan Edisi Revisi tahun 2013 halaman 87 huruf n tentang KumulasiGugatan angka 1, 2 dan 3 menyatakan:1)2)3)Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif.Kumulasi subsubjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atauTergugat dalam satu gugatan.

Kumulasi objektif adalah penggabunganbeberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satugugatan.Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankanapabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antaratuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akanmemudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegak kemungkinanadanya putusanputusan yang saling berbeda/bertentangan.Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antaratuntutantuntutan

Gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkanBahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdminsitrasiPeradilan Edisi Revisi tahun 2013 halaman 87 huruf n tentang KumulasiGugatan angka 1, 2 dan 3 menyatakan:1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif.Kumulasi subsubjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atauTergugat dalam satu gugatan.

YurisprudensiMARI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakasuh anak (hadhanah) adalah berhubungan erat akibat terjadinya suatuperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex Officiomemerlukan putusan dari Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dan gugatan hak asuhanak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama (kumulatif;GUGATAN PERCERAIAN:Menimbang

sah;Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil gugatanPenggugat dk. telah terbukti, Karena alasan mana yang telah didalilkanoleh Penggugat dk. telah terpenuhi, maka sesuai bunyi pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dk. telah berdasarhukum untuk menjatuh talak satu bain sughra Tergugat dk. atas diriPenggugat dk. dapat dikabulkan;Tentang Hak Hadhanah, Nafkah Anak dan biaya pendidikan.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat dk.yang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai penguasaananak dan nafkah anak adalah dalam batasan dan ketentuan yangdiatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasiPenggugat dk. sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat dk.

Tentang Harta Bersama.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat dk.yang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai Hartabersama yang diperoleh Penggugat dk. dengan Tergugat dk. adalahdalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan olehhukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dk.sesuai pasal 86Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah keduakali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentangPeradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan dapat menerimagugatan kumulasi

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungan sangat eratdan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak asuh anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalam perkara ini;Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakimterlebin dahulu) mempertimbangkan gugatan

Pemilik Objek Gugatan BerbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapaobjek, dan masingmasing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yangberbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baiksecara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan. Sebagaicontoh dapat dikemukakan Putusan MA No. 201K/Sip/1974.

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenaperceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungan sangat erat dan telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara perceraian dengan hak asuh anak(hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalamperkara ini;Menimbang, terhadap permohonan cerai kumulasi Pemohon, MajelisHakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan perceraian

Yahya Harahap, ia ingin menegaskan bahwa Pasal 86 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 merupakan lex spesialis bagi lingkungan Peradilan Agamatentang bolehnya penggabungan gugatan (kumulasi) antara penguasaan anak dan hartabersama setelah terjadinya perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;Hal. 17 dari 35 hal. Put.

Tanah Milik Marwan;Sebelah Barat : Sungai Banjarsari;Bahwa berdasarkan dalil kepemilikan tanah oleh Para Penggugattersebut, letak tanah objek sengketa tidak jelas, berada dalam satuhamparan atau terpisah.Bahwa apabila objek sengketa tidak dalam satu hamparan, ParaPenggugat seharusnya tidak bisa menggabungkan gugatan aquo kedalam satu gugatan, harus dilakukan gugatan sendiri sendiri karenaobjek sengketa berlainan dan tidaklah sama.Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 65/PDT/2021/PT PLGBahwa Penggabungan Gugatan

kumulasi objektif terhadap beberapaObjek tanah tidak dibenarkan, hal tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28Agustus 1976.

Bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat jelasjelas telah melanggarketentuan hukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapa gugatandalam satu surat gugatan (kumulasi obyektif), yakni para Penggugat telahmenggabungkan gugatan waris dengan gugatan kepemilikan yang tentunyamengarah terhadap perbuatan melawan hukum yang dianggap dilakukanoleh para Tergugat, maka sangat beralasan hukum bagi yang terhormatMajelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini untuk menyatakangugatan para Penggugat tidak dapat

telahberpindah penguasaan dan hak kepemilikannya kepada tergugat vi,tergugat x, dan tergugat xi yang tidak mempunyai hubungankeluarga/kerabat dengan Penggugat, maka terhadap obyeksengketa tersebut telah menjadi sengketa hak milik yang harusdiselesaikan terlebih dahulu di lingkungan peradilan umum, bukankewenanganPeradilan Agama;Eksepsi Kumulatif Obyektif Gugatan:Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat jelasjelas telah melanggarketentuan hukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapagugatan dalam satu surat gugatan

(kumulasi obyektif), yakniPenggugat telah menggabungkan tuntutan (gugatan) terkait warisdengan tuntutan pengosongan tanah terhadap perbuatan melawanhukum yang dianggap dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat X, danTergugat XI, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis HakimPengadilan Agama Banyuwangi menyatakan gugatan penggugatuntuk ditolak dan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel):Bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan yang bertingkattingkat, Penggugat

Base,Sukma, Yanti ) tidak boleh digabungkan dengan Penggugat II,III,IV dan Vdalam satu Gugatan ( Kumulasi Subjektif) karena Penggugat ( HJ. Base,Sukma, Yanti ) memperoleh tanah sengketa dengan dasarsebagalPeninggalan/ Warisan Almarhum H. Pania sedangkan Penggugat Il, Ill,IVdan V memperoleh Tanah sengketa dengan dasar membeli dari Hj. ST.Rabania DG. Memang 5 2222 nnn nn nnn nnn nnn nner nnn enn en need.

MENGENAI KUMULASI SUBJEKTIF(Gugatan kabur/Obscurlibel):Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi subjektifterhadap beberapa tergugat, yang meliputi Tergugat (Satu) sampai dengantergugatX namun antara Tergugat sampai dengan Tergugat X sama sekalitidak terdapat hubugan hukum antara satu dengan yang lain;Halaman 13 dari 64Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pat.G/2015/PN.

makapermohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaulsebagaimana layaknya suami isteri (bada aldukhul), dan berdasarkan CatatanPerubahan Status Perkawinan dalam surat bukti P.1 antara Pemohon dan Pemohonbelum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akandikrarkan adalah talak yang kesatu;Menimbang, bahwa mengenai gugatan

kumulasi Pemohon tentang hartabersama akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil gugatannya mengenai harta bersamasebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama yang diajukan Pemohon,Termohon menolak dan keberatan terhadap gugatan harta bersama tersebut danmenyatakan bahwa harta bersama yang dituntut Pemohon merupakan harta bawaanTermohon yang diperoleh sebelum menikah dengan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon