Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 04-01-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 18
  • jual dan denganuang penjualan rumah tersebut Tergugat berencana membeli tanahlagi di daerah way kandis atau daerah gunung terang yangrencananya nanti akan di bangun lagi rumah namun Penggugatmenolak semua lokasi tersebut dengan alasan lokasinya tidak strategisdan masih sepi, yang akhirnya dana penjualan tersebut di tambahuang keuntungan dari hasil pembangunan Proyek Perumahanorang tua Tergugat digunakan untuk biaya pencalonanPenggugat sebagai calon Anggota Dewan Kabupaten Pesawaran darisalah satu partai
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 08-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2018/PT MND
Tanggal 5 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
  • Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
368 — 231
  • lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1041/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 12 Desember 2018 — AIDIL IRSAN
54 — 23
  • dengan tujuan Batubara dengan membawa narkotika yang disimpan didalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkanoleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore LineBatubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerimanarkotika yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergidengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuaan Medan dan membawaNarkotika yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depankantor Partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 428/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — ISTANTO dkk lawan PT.Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Cabang Kudus dkk
127 — 51
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum.17) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana tercantumdalam buku M.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 36/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
SOKHINAFAO NDRAHA
Tergugat:
1.BUPATI NIAS
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS
127 — 57
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan Kepala Daerah;Halaman 16.
Pengadilan PN WONOSOBO
Register : 06-03-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 11/PDT.G/2013/PN.WNSB
Tanggal 27 Nopember 2013 —
71 — 12
  • Syarat formil (Ssebagaimana dalam ketentuan Pasal 1874KUHPerdata) terdiri dari :a) berbentuk tertulis atau tulisan ;b) dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum ;c) ditandatangani oleh para pihak ;d) mencatumkan tanggal dan tempat penandatangan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan HutangPiutang tertanggal 6 Agustus 2011 bahwa surat tersebut dibuat secaratertulis dan ditandatangani oleh H. YAMTO (PENGGUGAT) dan H.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor -49/Pid.B/2017/PN Mrb
Tanggal 14 Juni 2017 — -H.HARPAN IB Als HARPAN Bin IBRAHIM
84 — 5
  • ukuranluasnya tanah tersebut beserta batasbatasnya Saksi tidak tahu.Bahwa untuk penandatanganan surat tersebut tanda tangan H Kudussebagai Saksi dan H Idris ditandatangani dirumahnya masingmasing dandiketahui oleh datuk Rio dirumahnya.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Saksi Hardiansyah,S.H alias Yan bin Zainul Hakim (alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku;Bahwa Saksi adalah anggota partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 304/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK CABANG SOLO
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat : Ny. TAM TAM HONGLY AL SUSANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : FABIAN HADINATA SUTANDYO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. AYNIDEWI
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : FELICE NATHANIA PUDYA
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIOANAL SURAKARTA BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR BPN
90 — 65
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :*Suatu peranjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :*"Semua pernanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
524 — 917
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penipuan
Register : 28-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 9_PID_B_2015_PNBkt_Hukum_20042015_Penipuan
Tanggal 20 April 2015 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Masni Yuniarsih
92 — 21
  • Syukra;Bahwa usaha Saksi tersebut sejak tahun 2000 dan menjual rempahrempah dan bahanbahan kue (PMD);Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2012, usaha dagang Saksi tidakada melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bisnis rempahrempah tersebut;Bahwa usaha dagang Saksi bersifat konvensional yaitu ada barang, adauang, jadi kalau ada yang orang yang mensuplay barang ke toko Saksi,langsung dibayar dan Saksi mengambil barang hanya partai kecil;Bahwa sejak usaha Saksi berdiri, tidak pernah ada orang lain
    Syamralbersifatkonvesional dan mengambil barang hanya partai kecil dan tidak ada orang lainyang tanam saham atau investasi dalam usaha dagangnya tersebut;Menimbang, bahwa tawaran bisnis invetasi oleh Terdakwa tersebutkepada Saksi Rosa, hampir sama juga terhadap Saksi Umi Nadra, yang manaTerdakwa menjanjikan kKeuntungan yang besar dalam jangka waktu yang tidaklama, namun ketika sudah jatuh tempo baik dana investasi/modal sertakeuntungan akan diserahkan kepada Saksi Rosa maupun Saksi Umi Nadrasebagaimana
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat:
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
124 — 63
  • berat.Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSMD .....Ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 September 2015 — RONI SUGIANTO vs KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG
84 — 34
  • kekuatanhukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidanakejahatan ; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta ; tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri :bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan olehPemerintah ; tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pilkada
Register : 20-07-2010 — Putus : 30-09-2010 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 30 September 2010 — RUDI HM SAMIN, S.E VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
134 — 46
  • kata lain dalam hal ini Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut yaituterhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum berkaitandengan hasil pemilihan umum baik di tingkat Pusat maupundi Daerah ;Menimbang, bahwa makna dari kata hasil PemilihanUmum dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tersebut mengandung pengertian adalah hasil yangdiperoleh setelah dilakukannya Pemilihan Umum yang dapatmenggambarkan atau menentukan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MUH. RIFAI, S.Sos.I VS BUPATI DEMAK;
305 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
185 — 131
  • berencana.Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenaHal. 51 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLKmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-07-2012 — Putus : 21-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 21 September 2012 — AHIA NOVIE, SE. MSA bin PURUK A. MENGGANG (Alm), dk
64 — 43
  • Dalam BAP pemeriksaan kami sebagai tersangka puntidak pernah dicantumkan tentang besarnya kerugian negara yang telah kamiperbuat.Bahwa tingkat keuntungan atau laba kami bukan akibat perbuatan melawan hukum.Keuntungan kami bukan hanya karena negosiasi kami melainkan juga karena carapembelian yang kami lakukan dengan cara sistem partai per ruangan dan bukandengan cara eceran (satuan) per barang seperti dalam perincian penawaran karenajika kami membeli secara eceran (satuan) maka harga beli akan lebih
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Zaenudin als Mamiq Zen Diwakili Oleh : SITI NURMAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
409 — 181
  • Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 denganjumlah total Rp. 677.881.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapanratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi AndrySetiady Karyadi;Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 22 Juni2012 sampai dengan 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 235.000.000, (dua ratustiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untukmembiayai keperluan tamu Partai Gerindra karena terdakwa sebagaiKetua Gardu Gerindra Propinsi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
78 — 59
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG BANDUNG
Terbanding/Penggugat I : RIZALI NOOR
Terbanding/Penggugat II : KESATRIA SEMBIRING
Terbanding/Penggugat III : SYOFIADI
Terbanding/Penggugat IV : DEDI SUTEDI WS
Turut Terbanding/Tergugat I : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
139 — 62
  • Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona denganHal 19 dari 49 halaman putusan PT. Bandung No. 152/PDT/2018/PT.BDGalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Dalam perkara a quohubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah menempatan simpanan berjangka (deposito) dimana Tergugat IItidak terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut.2.