HASIM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

ANAS Bin MOH.HASIM (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa memilikikewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . M DENI ARI KURNIAWAN BinSUPRI dan terdakwa Il. MOH. NASRULLOH Als.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan (3);4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

bahan yang berkhasiat obatayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan denganbukti surat dan barang bukti bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang dokter,bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehingga Para

Terdakwatidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obatobatan;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak mempunyai keahliandalam hal mengedarkan sediaan farmasi tetapi Para Terdakwa tetap melakukankegiatan mengedarkan obatobatan maka Para Terdakwa Jelas tidak mempunyaikewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakangudang sarana sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa obat dobel L mengandung

HASIM (Alm) tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan YangDilakukan Secara Bersamasama* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

JIBO Bin KATIMINbersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGANSENGAJA MEMILIKI SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDART sebagaimana di atur dan diancam pidanadalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 ,tentangkesehatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;2.

JIBO Bin KATIMINpada hari : Kamis Tanggal : 10 penbruari 2011. sekirapukul 13.30 Wib, atau setidak tidaknya pada suatuwaktu) yang masih termasuk dalam Bulan Pebruari 2011,bertempat di rumah terdakwa Di Ds.Puncu,' Kec.Puncu,Kab.Kedir1i.; atau. setidak tidaknya pada suatu tempattertentu) yang masih termasuk daerah Hukum PengadilanNegeri kabupaten Kediri dengan, DENGAN SENGAJAMEMILIKI SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANGTIDAK MEMENUHI STANDART DAN /ATAU PERSYARATANKEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN

berdasarkan Fakta fakta Hukumyang terungkap' dipersidangan, yang didasarkan atasketerangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan alatbukti lainnya serta barang bukti sebagaimana termuatdalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur unsur' dalam pasal tersebuttelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak Pidana * TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMILIKISEDIAAN FARMASI

JIBO BinKATIMIN terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDART DAN /ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT ATAU10KEMANFAATAN DAN MUTU 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenaitu. dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 100.000,( seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa Bahtiar aias Tiar bin Jubi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;2.

PN Ban tanggal 16 Juni2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:12Menyatakan Terdakwa BAHTIAR ALS TIAR BIN JUBI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Rumah Sakit, instalasi Farmasi Klinik yang diberikankepada pasien melalui resep dokter;Bahwa Obat THD digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dananti kolinergik sentra dan dampak negatif (bahaya) yang ditimbulkan bagikesehatan apabila obat THD tersebut dikonsumsi oleh seseorang secaraberlebinan (tanpa resep dokter) maka akan mengakibatkan gangguansirkulasi dan gagal bernafas sampai pada kematianBahwa kondisi seseorang yang diresepkan untuk mengkonsumsitramadol adalah seseorang yang mengalami

Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataumanfaatdan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataumanfaat dan mutu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertinbangkan unsur kedua yakni unsur dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat danmutu:Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dikenal

, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITAdi rumah Terdakwa di Kampung Cambalojong, Kelurahan Bontolebang,Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penggeledahanoleh tim Sat Resnarkoba yang diantara adalah saksi ASWAN dan saksi

imbalanberupa rokok selanjutnya Terdakwa pada pukul 10.00WIB, menemui Basuki Rahmat bin Seger danmenyerahkan 10.000 ( sepuluh ribu ) butir pilLL ;Bahwa .....Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakatPetugas Polres Kediri melakukan penggeledahanterhadap Basuki Rahmat bin Seger pada hari Rabu,tanggal 20 Oktober 2010, sekira pukul 05.30 WIB,dan kedapatan menyimpan 9.000 ( sembilan ribu )butir pil LL yang didapatkannya dari terdakwa ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmengedarkan sediaan farmasi

Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;ATAU :KEDUA :Bahwa terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANIpada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalamdakwaan kesatu, dengan sengaja memproduksi, ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi' standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu. sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 = ayat( 2 ) dan ayat ( 3 ).

PDM419/0.5.45 /Ep.2/01/ 2011,yang berbunyi sebagai berikutMenyatakan terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANIsecara sah dan meyakinkan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana DENGANSengaja.....SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDARD DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN,KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam dakwaan kami ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONY

puluh) butir pil LL dijadikan barang bukti dalamperkara lain ( perkara atas nama Basuki Rahmatbin Seger ) ;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.000, ( seribu rupiah ) ;Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri KabupatenKediri No. 792/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Kdi. tanggal 21Pebruari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikutMenyatakan terdakwa SONY DWI CAHYONO bin NURBANItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN = SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

GUDHEL Bin SUYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * Turut Serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar *

GUDHEL Bin SUYANI bersalah melakukan tindak pidana:Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam pasal diatur dalam pasal 196UURI No. 36 Tahun 2009 yaitu dalam dakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . ROMADHON PUJI SANTOSO Als BODONGBin MAJID dan BADRUL HUDA Als.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwaberdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan,berdasarkan keterangan saksi Agus Santoso dan Hari Susanto, Surat, keterangan Terdakwadan barang bukti adalah sebagai berikut :Bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila telah terbukti salah satu elemen unsurmaka unsur ini dianggap telah terbukti terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ke 4 UU RINoo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika. Bahwa faktafakta yang diperoleh dipersidangan balkdari keterangan saksisaksi, petunjuk, surat maupun keterangan terdakwa sendiridipersidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hariMinggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa IROMADHON PUJI SANTOSO als.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi don atau alafkesehatan ;c. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyarafan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutud. Yang melakukan atau furut serta melakukanAd.a.

GUDHEL Bin SUYANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * Turut Serta dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar *2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaramasingmasing selama ** 6(enam) Bulan dan denda Rp.400.000, (empat ratusribu rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan ;203.

Bin AMRAHMUSLIMIN dibacakan yang pada pokokn ya sebagai berikut; Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebutSEMU ANYa DEN AL; nono = ene ene nn noe one nnn ne ene nn ene ene nee Bahwa ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di DinasKesehatan Kabupaten Kotabaru ; Bahwa ahli memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian danperaturannya yang berlaku di Indonesia dari

bangku kuliah untukmengambil gelar Sarjana Science Apoteker ; Bahwa maksud dari pekerjaan kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluranHal 11 dari 29 halaman, No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Ktb.obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional ; 220 020022 ao0 =Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi untuk golonganobat

berlebihan dapatmenyebabkan halusinasi dan depresi pernapasan, sedangkan obatHal 12 dari 29 halaman, No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Ktb.jenis Triheksifenidil (THD) adalah golongan obat keras yang harusmelalui dengan resep Dokter, kKegunaan obat tersebut untuk obatparkinson, efek samping atau bila dipakai berlebihanmengakibatkan bingung, cemas, Agitasi (ngamuk), dan gangguanpada ginjal, obatobatan tersebut jika dikonsumsi secara berlebihanatau tidak benar dapat membahayakan jiwa (kematian); Bahwa sediaan Farmasi

Berdasarkan Surat NomorPO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009; Bahwa benar terdakwa untuk menjual obatobatan tersebut tidaklahmemiliki toko obat ataupun Apotik dan terdakwa tidak mempunyai ijinuntuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupaobatobatan, serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian untukmelakukan praktik kefarmasian; Hal 18 dari 29 halaman, No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Ktb.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah faktafakta tersebut dapat memenuhi

Tentang unsur kedua Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur inidinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perobuatantersebul dapat dibuktikan j

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini ;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TAUFIK HIDAYAT, Saksi SADINGTATAMU, dan saksi BANHAR diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang

disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki jin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembanganyang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabu bukan dari lembaga yangmemperoleh jjin untuk menyalurkan melainkan dari TAHANG yang bukan petugasatau dari lembaga

atau pedagang besar farmasi yang memiliki ijin dari Menteri,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh shabushabu tersebut Terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum tanpa hak ataumelawan hukum, telah terpenuhi ;Ad.3.

gramdan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1200 gram adalah benarmenmgandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor Urur61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jualbeli, menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman Jjenissabu adalah Tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangkamelakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri ataurekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikijin Khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam01.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulanAgustus tahun 2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalamtahun 2019, bertempat di area parkir Rumah Sakit Permata

Narkotika, telah memenuhi pengertian Memiliki,menyimpan, menguasai atau meyediakan Narkotika golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwabukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan,dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi

tertentuyang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yangmemiliki iin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki jjin, danterdakwa membeli atau memperoleh sabu bukan dari lembaga yangmemperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis HakimHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.berpendapat bahwa dalam menyimpan atau menguasai sabu tersebutterdakwa tidak berhak oleh terdakwa tersebut

tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmembeli, menjual, menerima atau memperoleh shabu shabu danterdakwa bukan juga dari lembaga yang memperoleh jijin untukmenyalurkan narkotika jenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009

tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmemiliki, menguasai, menyediakan shabu shabu dan terdakwa bukanjuga dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan narkotikajenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalamPasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO dan saksiMIFTACHUL HUDA diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukanoleh

pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwabukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin,dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitiandan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabuHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Bonbukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan melainkan melaluiBACHTIAR

ALI OMPONG Bin IMUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;2.

ALI OMPONG Bin IMUH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Secara TanpaHak atau Melawan Hukum Menjual atau Membeli Narkotika Golongan BukanTanaman dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang TidakMemiliki Izin Edar sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatuPasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keduaPasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporanmasyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu dan obat jenisCarnophen, kemudian petugas kepolisian menyamar menjadi orang yang

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta

ALI OMPONG Bin IMUH telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKMENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN DAN DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI1IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;2.

Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Zaini terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Saniah als Mama Rani binti M.

Zaini pada hari Jumat tanggal 16Maret 2018 sekira jam 16.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihdalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih dalamTahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Bawah Rt 03 Desa Mekarpura Kecamatan PulauLaut Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksadan mengadili, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

MK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin EdarCarnophen Tablet, ternyata obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izin edar dankegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur11kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Penuntut

Zaini telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan)bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaPURWANTO Als BRENG Bin SURItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaPURWANTO Als BRENG Bin SURItersebut di atas oleh karena itu dengan

BRENG BinSURI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu kami;Be Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

Kediri atau setidaktidaknyadalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Gprmemiliki jin edar sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) Undangundang RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekirapukul 23.00 wib terdakwa membeli pil LL dari sdr.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidakmempunyai keahlian dalam kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang KesehatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Dengan dengan sengajamemproduksi ataumengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standardan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Selomanen,Rt/Rw. 002/010, Ds.

Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als BRENG Bin SURI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2.

Menyatakan Terdakwa Purwana Als Reki Bin Mulkan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi jenis somadril compositum sebagaimana dalam dakwaan Pertama Alternatif;2.

isinya sebanyak 70 keping atau 700 butir dengankeuntungan yang terdakwa dapat sebesar 30.000, (tigapuluh ribu)perkotaknya, yaitu total Rp. 210.000, (dua ratus sepuluh ribu), dan Terdakwajuga mendapat keuntungan dari penjualan ke para pembeli yang lain sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu) perkotaknya.Berdasarkan Surat Edaran Badan POM RI NomorPW.02.03.353.3.07.13.3041 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penarikan Obatmengandung Karisoprodol yang ditujukan kepada Pimpinan dan ApotekerPenanggung Jawab Industri Farmasi

pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di RumahTerdakwa di Desa Sangku Rt/Rw 004/ Kecamatan Tempilang KAbupatenBangka Barat, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedianFarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidakmemiliki Keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatsesuai dengan stadar mutu pelayanan farmasi

isinya sebanyak 70 keping atau 700 butir dengankeuntungan yang terdakwa dapat sebesar 30.000, (tigapuluh ribu)perkotaknya, yaitu total Rp.210.000, (dua ratus sepuluh ribu), dan Terdakwajuga mendapat keuntungan dari penjualan ke para pembeli yang lain sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu) perkotaknya.Berdasarkan Surat Edaran Badan POM RI NomorPW.02.03.353.3.07.13.3041 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penarikan Obatmengandung Karisoprodol yang ditujukan kepada Pimpinan dan ApotekerPenanggung Jawab Industri Farmasi

berupa Tablet warna Biru yang terdapat tulisan PCC padatable pemeriksaan tidka mengandung sedian Narkotika, akan tetapimengandung Paracetamol, Caffein dan CarisoprodolBahwa obat jenis Somadril Compositum yang dibeli oleh Terdakwa PurwanaAls Reki yang selanjutnya di jual dan diedarkan ke khalayak orang banyakadalah merupakan obat yang tidak memilik izin Edar dari pihak yang berwenang(Pemerintah), serta Terdakwa Purwana Als Reki bukanlah orang yang memilikikeahlian, kewenangan dalam melakukan kegiatan farmasi

Menyatakan Terdakwa Purwana Als Reki Bin Mulkan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi jenissomadril compositum sebagaimana dalam dakwaan PertamaAlternatif;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

Menyatakan terdakwa M AINUL YAKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa

Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula terdakwa M.

AINUL YAKIN,karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa jin.e Bahwa terdakwa mendapatkan obat dari Anmad Arifin;e Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam15.00 Wib di Dusun. Sumuran RT. 02 / RW. 14, Ds. Klompangan, Kec. Ajung,Kab. Jember telah menjual 1 (Satu) klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obatjenis Trihexipenidil seharga Rp. 20.000.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98Ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Hal ini dimaksudkanbahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangandengan hukum dan ia tetap menghendakinya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa

unsur perbuatan materil yang didakwakan kepadaterdakwa bersifat alternatif yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganterdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib diDusun.

Menyatakan Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.

Menyatakan terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.2.

berikut:Bahwa terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT pada hari Kamis tanggal 01 Juni2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni2017 atau setidaktidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam Los PasarTemenggung Jayakarti Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten BaritoTimur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengansengaja memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi

maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebutsebab akibatnya telah diketahui sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) adalah bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salahsatu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi

Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan

tidak pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin AMAT tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkansediaan farmasi

2020 atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2020 sekitarpukul 16.25 Wib bertempat di warung dekat SPBU Kaliulu Cikarang Jalan GatotSubroto No.23 Desa Karangraharjo Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan dan jika Terdakwa mengkonsumsi piltersebut bawaan Terdakwa merasa lebih tenang dan percaya dirisehingga Terdakwa tidak takut pada siapapun;Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Ckr Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium PENGUJIANMUTU BAGIAN FARMASI PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATANPOLRI yaitu :a.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) UndangundangKesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul17.00 WIB bertempat Jembatan Merdeka PebayuranRengasdengklok,tepatnya di Kp.

berdasarkan uraian fakta hukum diatas, makadengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa Karsum als Cua Bin Nipan tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);4.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto dan Terdakwa II Fatkhul Azid Bin Mardjono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiiki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing

Menyatakan Terdakwa IGOMAS KERIS DIRGANTARA Bin SUNARTO danTerdakwa Il FATKHUL AZID Bin MARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki iin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.2.

Sus/2021/PN Lmgtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar yakni berupa obat keras daftar G jenis Pil dobel L sebanyak 1.377(Seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) butir, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang

ia Terdakwa IGOMAS KERIS DIRGANTARA Bin SUNARTObersama dengan Terdakwa II FATKHUL AZID Bin MARDJONO pada hari Jumattanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Kandangsemangkon KecamatanPaciran Kabupaten Lamongan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;3. Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;4.

Menyatakan Terdakwa Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto danTerdakwa II Fatkhul Azid Bin Mardjono tersebut di atas, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan turut serta dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiiki izin edar, sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Fathur Rohim Bin Mashudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau bekerja di apotek dan tidak memilikikeahlian di bidang farmasi atau obatobatan.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa menurut UndangUndang No.36 Tahun 2009tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalammengedarkan obatobatan dalam daftar G yang merupakan obat keras,Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.

Menyatakan Terdakwa Rahmad Fathur Rohim Bin Mashudi tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.2.

Menyatakan Terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT Bin RAHMAN HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu 2.

2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT bin RAHMANHIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa dia terdakwa DAMAR NUGRAHA HIDAYAT bin RAHMANHIDAYAT, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib atausetidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di tempat parkirbelakang Jogja City Mall Jalan Magelang Km. 06 Nomor 18 Kelurahan SinduadiKecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yangberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Indonesia Nomor 246 / Menkes/ Per / V / 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan PendaftaranObat Tradisional, mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki ataumenguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional ataudi tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jikapersediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutPasal 1 ayat (4) UndangUndang R..

Pasal 1 Peratutan Pemerintah R.l Nomor 51 Tahun 2009, TenagaKesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasianyang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) PeratutanPemerintah R.Il.

Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi danTenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.Menimbang bahwa berdasarkan fakta terbukti terdakwa bertemudengan seseorang yang ia tidak kenal di sebuah gang di daerah timur KebunBinatang Gembira Loka Kota Yogyakarta kemudian terdakwa ditawari untukmembeli obat berbentuk pil warna putin bersimbolkan huruf Y/ Yarindu olehseseorang tersebut dan terdakwa menyanggupinya dan membeli sebanyaksekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 475.000,

DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan Kelas II BKandangan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan Kelas II BKandangan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9&ayat

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan KelasII B Kandangan saat Saksi dan petugas lembaga pemasyarakatan lainnya melakukan pengecekanke kamarkamar para napi kemudian pada saat melakukan pengecekan di tempat mandi paranapi, Saksi melihat 1 (satu) buah celana jeans panjang tergantung di teralis besi tempat mandikemudian Saksi memeriksa celana tersebut dan Saksi menemukan plastik wana hitam yangberisi obat sedian farmasi jenis Dextro di kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan dikantong celana

Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rutan KelasII B Kandangan telah terjadi perkara mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di dalamRutan Kandangan;e Bahwa pada awalnya Saksi meminjam uang ke Koperasi Rutan Kandangan sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 witadengan menjanjikan kepada Terdakwa akan membayar utang yang sebelumnya Saksi pinjamdari Koperasi Rutan Kandangan melalui Terdakwa dan tidak menjanjikan upah yang lain;e Bahwa

unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) ini telah pula terpenuhi.A.d.3.