2018tanggal 12 September 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu SaudaraZamzami Rahman, S.Pd,.MM kepada saudara Muhamad Amin, SE,Bahwa menurut ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf b PP nomor 12tahun 2018, Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :a. meninggal dunia ;b. mengundurkan diri; atauc. di berhentikan;Bahwa pada objek sangketa pada konsideran menimbang hanyaberdasarkan kepada Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu PAW

MUHAMAD AMIN, S.E. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Merangin (vide bukti T7) ;Bahwa terdapat Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/258/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin, yang ditujukankepada Ketua KPUD Kabupaten Merangin (vide bukti T8) ;Bahwa terdapat Berita Acara KPUD Kab.

Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari PartaiHanura, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (vide bukti T12) ;13.

lama 7 (tujuh) Hanterhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikanusul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperolehperesmian pemberhentian ;Menimbang, bahwa kemudian Ketua DPRD Kabupaten Merangintelah menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi melaluiBupati Merangin untuk memproses PAW Anggota DPRD KabupatenMerangin

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MeranginNomor : 170/285/DPRD/2018 tanggal 1 Oktober 2018 PerihalPemberhentian Antar Waktu (PAW) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas jikadihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 105 ayat (1) PP No. 12/Tahun2018, yang menyebutkan bahwa : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulanpemberhentian

PENETAPAN 59 PAW 20191. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menyatakan telah meninggal dunia Sofyan Daud bin M. Yusuf, pada tanggalakibat sakit;3. Menetapkan ahli waris dari Sofyan Daud bin M. Yusuf adalah :3.1. Fatmawati binti Abdurrahman (Isteri);3.2. Sukmasoviati binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.3. Widya Sovian binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.4. Muhammad Heikal bin Sofyan Daud (Anak Kandung)4. Menyatakan penetapan ahli waris ini dapat dipergunakan untuk keperluan :4.1.

Ngj.ext gers)l alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yangdiajukan oleh :1. Nama > XXXXXXX,Umur : 54 tahun,Agama : Islam,Pendidikan : SLTA,Pekerjaan : Swasta/Pedagang,Alamat : Dusun Rejoso, RT 02 RW 02, Desa Rejoso, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk, sebagai PEMOHON I.2.

Istridalam keadaan :Suci,hamilatau haidh ua PAW. 1 bPri4. Alasantalak dijatuhkan Nikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agania Kecamatan di... Grolw9..

., Agus Salim dan AbdulHaji, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten SumbawaNomor 019/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari AnggotaPartai Golkar, serta Tergugat 3 telah mengeluarkan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016;Bahwa selain itu, Tergugat 3 telah bersurat kepada Tergugat 2 berdasarkanSurat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 014/DPDGOLKAR/SBW/XII

Rahman Alamudy,SH., Agus Salim dan Abdul Haji, Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKARSBW/1V/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar danSurat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 tidakdilakukan dengan tata cara pemberhentian keanggotaan partaipolitik berdasarkan peraturan partai politik sebagaimanadiwajibkan dalam Pasal 16 ayat (2) UndangUndang

Dengan dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dan SuratKeputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai AnggotaPartai Golongan Karya secara melawan hukum sebagaimana terlihatpada faktafakta diatas, hal ini juga terlinat sebagai bentuk usaha ParaTergugat untuk mendelegitimasi hakhak asasi para pemilih, yang telahsecara sah memilih Para Pengugat sebagai Anggota DPRD

Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarangberdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konsiderans huruf CUndangUndang Partai Politik yang menyatakan partai politikharus memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; Ketiga: Dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian terhadapPara Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Anggota PartaiGolkar dan telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

A.Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, serta telahdikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKARSBW/IV/2016, PerihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016dengan telah melanggar ADART Partai Golkar dan PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta PembelaanDiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar.

Semestinya TURUT TERGUGAT (Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat) (DPP PD) menghentikan proses Gugatan/Permohonan yang cacattersebut, bukan malah akan melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap diri PENGGUGAT atas keputusan dari TERGUGAT II (MahkamahPartai) Demokrat yang cacat secara proses hukum maupun cacat hasilhukumnya.

Mirzan Ikbal) akan di PAW oleh PartaiDemokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRD Provinsi SumateraSelatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dari Partai lain terkait haltersebut. PENGGUGAT begitu mendapat pertanyaan seperti itu menjaditidak tenang, cemas dan gelisah, sehingga saat tidurpun sebentarsebentar bangun ;19.

Mirzan Ikbal) akandi PAW oleh Partai Demokrat ? dalam kehidupan di dunia kerja di DPRDProvinsi Sumatera Selatan pun sering ditanya oleh Anggota DPRD dariPartai lain terkait hal tersebut.

,SH., MH., ACCS) berkaitan tentang belum melaksanakan PergantianAntar Waktu (PAW) berdasarkan isi Putusan dari Tergugat II dalamPutusannya Nomor : 262/DPPPHPU/2014, Tertanggal 16 Oktober 2014adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum ;4. Membebankan biaya perkara menurut Undangundang ;Atau ;5.

Foto copy sesuai dengan aslinya UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014) MPR,DPR,DPD, DPRD tentang PAW ,diberi tanda T.Il & TT3;4. Copy dari copy Putusan Kasasi No.805 K/PDT.SusParpol/2016 joNo.29/PDT.G.Parpol/2016/PN.Jkt.Pst,diberi tanda T.ll & TT4;5.

PUTUSANN om or 7/Pdt.G /2017/PA .M sherr yor Ul paw,DEM!

sebagaiberikut :Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat PamobsusPoltabes Medan sekitarnya ditugaskan pimpinan melakukanpengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 danpada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRDSumut ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

benar saksi jelaskan bahwa massa pendukung terbentuknyaProtap (Propinsi Tapanuli) sudah mulai berdatangan pada pada hariSelasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib dan adapunmassa yang melakukan unjuk rasa tersebut yang dapat saksi ketahuiadalah dari kelompok masyarakat yang mendukung terbentuknyaPropinsi Tapanuli dan kelompok Mahasiswa UniversitasSisingamangaraja Medan, hal itu saksi ketahi dari jaket warna kuningyang mereka kenakan ;Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sidang paripurna PAW

pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadiantragedi unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 yang lalu,dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di JalanImam Bonjol No.5 Medan ;Bahwa benar ada 3 (tiga) jadwal kegiatan sidang paripurna yang harusdilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sesuai denganjadwal yang telah ditentukan, yang perkara adalah sidang paripurnaIstimewa pelantikan PAW

Kecamatan Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar adanya kejadian unnjuk rasa anarkis pada tanggal 03Februari 2009 di Kantor DPRD Sumut, dimana saksi turut hadir diGedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medanselaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masukbagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriakteriakmasuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanyaperobuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ; Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi berada di ruangan sidangparipurna DPRD Sumut yang terletak di lantai Il Gedung DPRD Sumuttersebut mengikuti sidang paripurna sehubungan jabatan saksi sebagaiSekretaris Dewan yang bertugas untuk membacakan SK PAW

Sipil Kabupaten Jember dengan Nama ABIDIN yang tercantum dalam Ijazah Pemohon Nomor : Wm-LXXXVII/25/387/MTS/B7 adalah Satu Orang Yang Sama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dan Surat Keterangan Nomor: 113/Mts.13.30.05/PP.00.5/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Banyuwangi untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor63/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda T2 ;3. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor64/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T3;4. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor65/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T4;5.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor66/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T5;6. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor68/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T6;7. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor70/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T7;8.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor71/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T8;Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk10.11.12.13.14.15.16.1?

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor72/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T9;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor74/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T10;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor75/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T11;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikanjawaban atau respon atas Surat Penggugat adalah tidak benar.Tergugat telah memberikan respon atas surat yang disampaikanPenggugat melalui Surat KPU Nomor 679/KPU/XI/2016 Tanggal 13Desember 2016 Perihal Penjelasan mengenai proses PAW AnggotaDPR RI. Melalui surat tersebut, Tergugat memberikan klarifikasi danpenjelasan mengenai proses dan mekanisme Penggantian AntarWaktu;6.

Setelah itu disampaikan ke DPR, DPRmengajukan permohonan PAW ke KPU, sesuai dengan aturan KPUdalam wakiu 5 (lima) hari setelah menerima wajib hukumnya untukmenyampaikan surat kepada DPR agar menyerahkan nama. Jadiprosesnya seperti itu;Bahwa KPU hanya bersifat pasif menunggu surat dari DPR, sepanjang tidakada surat maka KPU tidak berbuat apaapa.

Kalau ada surat dari DPRmeminta untuk proses PAW dan KPU meminta nama, wajiob hukumnya bagiKPU untuk membalas maksimal 5 (lima) hari;Bahwa KPU tidak mempunyai kapasitas untuk inisiatif melakukan prosesPAW selama tidak ada surat dari DPR.

KPU tidak berwenang untuk sampaisejauh itu, kontribusinya seperti apa bukan wewenang KPU. ltu adalahwewenang dari partai politik yang bisa menilai apakah perwakilannya ada didewan dan yang akan memberhentikan atau mengusulkan PAW itu adalahdari DPR bukan dari KPU. KPU tidak masuk ke ranah itu;Bahwa KPU tidak pernah dan tidak boleh menanggapi yang berkaitandengan PAW yang diajukan oleh pribadi. Yang kita tanggapi adalah suratdari Pimpinan DPR.

Ini ada ilustrasi sedikit seperti dari PKS anggotanya diberhentikan juga,rupanya dia menempuh jalur itu dan dewan tidak mengirim surat ke KPUuntuk minta PAW, walaupun sudah jelas bahwa dari PKS sudahmemberhentikan yang bersangkutan. Tetapi karena itu masih ranahnyaanggota dewan dan ternyata beliau menempuh jalur upaya hukum, makatidak sampai ke KPU.

PUTUSANNomor 1569/Pdt.G/2014/PA.Wsbearl gor sll alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas 1.

PUTUSANea> ol go> sl all paw,"#S%H" HH #8" 'H" LISOH #" #$%S THE" &*HH O"(# *l HH HH )SH" #1%$) IoH+ " # &4(H" *& &)H"* (HH LHS H%#H( H" HHPEMOHON. && /0 #+&". ### )%H#. *I"$SS(#" # HH+ )HYHIGHH.*( HHT I*# (1 SHH" $ H2K*H " H2H%". )lOH HS14" 3lst #"TERMOHON. && / #+&". ### )%#. *I"$S(H" # HH+ GH.*( HHT I*# (1 SHH" $ H2K*H " H2H%". )lOH HS14" 3"#S%H" HH )I2& 3Motte *IOHH#D)RHAR HH" QHD H HL (HESS 3Mode IIe (LLB eT La" )l #*#H)HOS S BH)SH =.DUDUK PERKARA"$ OH". HATH 4" HH aH tL +H" # #%5( 2!

Nur Husainsebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan Tergugat /Termohon Kasasi adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan pengusulan pergantian antar waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi batal demihukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar,Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagaianggota Partai Amanat Nasional serta mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW

mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Padt.SusParpol/2018Menyatakan Tergugat Telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daadq);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan ataukeputusan Tergugat terkait Usulan Dari Dewan Pimpinan Wilayah PartaiAceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW

PENETAPANNomor 0307/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:Sarfan Nusa bin Niro Nusa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat,RT.003/RW.006, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor :0202/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 16 Nopember2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri danpemberi kuasa nama:Ratna Thalib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Tempatkediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Pulubala,RT.003/RW.006, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca SuratSurat pekara;Telah

PENETAPANNomor 102/Pdt.P/2014/PA.Pwlesd) GozoS all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan dalam perkarayang diajukan oleh:Yunus bin Bandung, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Dusun Lullung, Desa Taramanu,Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar,selanjutnya disebut Pemohon I.melawanJonah binti Dulu, umur 54

Perbaungan,Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tetangga Para Pemohondibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Paimin bin yang kini telahmeninggal dunia secara Islam; Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggalterlebin dahulu dan tidak memiliki anak; Bahwa orangtua Paimin telah terlebin dahulu meninggaldunia; Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebihdulu meninggal:; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW

daripewaris Paimin; Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris danCucucucu pewaris dari Saudara kandung; Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingankepengurusan suratsurat wakaf dari pewaris;2.

Penetapan Nomor 38/Pat.P/2021/PA.Srh Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggalterlebin dahulu dan tidak memiliki anak; Bahwa orangtua Paimin telah terlebin dahulu meninggaldunia; Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebihdulu meninggal:; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW daripewaris Paimin; Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris danCucucucu pewaris dari Saudara kandung; Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingankepengurusan Suratsurat wakaf