Penggugat:
DARSONO, SH
Tergugat:
SAIRI
Turut Tergugat:
DEWAN PIPINANPUSAT PARTAI DEMOKRAT

Penggugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
Tergugat:
MUSLIM,S.HI

Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh

Penggugat:
JEFFRY SENTANA S PUTRA
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA

Penggugat:
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Boroko Kec.Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, sebagaiTergugat I;2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten BolaangMongondow Utara, berkedudukan di Jl. TransSulawesi, Boroko Kec. Kaidipang Kab. BolaangMongondow Utara, sebagai Tergugat Il;3.

Kel Namaelo,Kecamatan Kota Masohi,Kabupaten Maluku Tengah,dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Dewan PengurusCabang Partai Kebangkitanbangsa (DPC PKB) KabupatenMaluku Tengah, semula sebagaiTergugat II sekarang TerbandingPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum dan teruraldalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 12 September2012

Penggugat:
NIKSON LARTUTUL, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar

Penggugat:
KIKI HANDOKO SEMBIRING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

strong>

DALAM EKSEPSI:

-Menyatakan eksepsi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel) tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

3. Memerintahkan

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/ II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada Diktum kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

dalam kepengurusan partai politik,secara tegas dinyatakan pada kepengurusan partai politik di tingkatpusat.

Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;.

Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatandengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1PARPOL;p. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:5. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;6. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;Halaman 52 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT7. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan8. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;q.

Partai di TingkatKabupaten serta domisili tetap kantor.

Dalamrekapitulasi tersebut 14 Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syaratsedangkan 1 Partai Politik yaitu Penggugat dinyatakan tidak memenuhisyarat.

Penggugat:
Diana Susanti
Tergugat:
1.DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
2.Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional
3.DPW PARTAI PAN SULSEL
4.DPD PARTAI PAN GOWA

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK tersebut ;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK vs Drs. SUTIKNO

PUTUSANNo. 308 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONALcq) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK, berkedudukan di JalanJaksa Agung Suprapto No. 02 Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasakepada HARIYANTO, SH., M.Hum. dan kawankawan

Politik ;Bahwa disamping itu, berdasarkan Undangundang Partai Politik telahmenggariskan bahwa penyelesaikan gugatan tentang perselisihan Partai Politikharus diselesaikan dengan cara singkat sebagaimana diamanatkan dalamketentuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan dengan undangundang inidiajukan melalui Pengadilan Negeri ;Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, danhanya dapat diajukan Kasasi kepada

Politik sebagai hukum acara perdata specialis dari hukum acara perdata umum,yaitu Pasal 32 dan Pasal 33, yang menyatakan :Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada

dan Pasal 33, yang menyatakan :Pasal 32(6) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.(7) Penyelesaian persetisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(8) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(9) Penyelesaian

di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq.

Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat

Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa dalam UndangUndang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana pengertianmengenai Perselisian partai Politik di Kemukahkan dalam Penjelasan UndangUndang No.2 Tahun 2011 perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik pasal 32 ayat 1 Adalah Sebagai berikut :(1) Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan(2) Pelanggaran Terhadap hak anggota Partai Politik(3) Pemecatan

Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyatberdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dengan Kartu Tanda AnggotaNomor : 16.05.01.1001.000002 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftarsebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat di Dewan Pimpinan CabangPartai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi Rawas;2.

dari partai Hanurasebagai berikut: Bahwa pada pasal 3 Ayat (1) Penggugat tidak mendapatperlakuan yang sama sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat karenaPergantian antar waktu yang di usulkan oleh partai HANURA tidakberdasarkan AD/ART Partai Hanura itu sendiri dan peraturan danperundangundangan; Bahwa Pada Pasal 3 Ayat (8) Penggugat/Pemohon tidakmendapatkan informasi, penjelasan, Peringatan, Teguran dan ataupemberitahuan atas tindakan yang dilakukan oleh partai Hanura dalamhal Persetujuan Pergantian

politik baru ada ketika pada tingkatMahkamah Partai, penyelesaian perselisinan tidak tercapai.

Tidak ada putusan Mahkamah Partai;Tidak adanya putusan Mahkamah Partai dapat disebabkan oleh beberapahal antara lain Majelis Mahkamah Partai tidak ada, permohonan sengketatidak diterima oleh Mahkamah Partai;2.

JUSUF K MOODUTO, S.Sos vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, dkk.

PUTUSANNo. 295 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Hi.

No. 295 K/Pdt.Sus/20121 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan NAP :180218001 (bukti PL) ;2 Bahwa, Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan terpilih dandiangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 196 tahun 2009 tentang peresmianPemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan Tahun20042009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten BolaangMongondow Masa Jabatan

Tergugat I, II dan II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Tergugat I :I Gugatan Penggugat Sangat Prematur ;1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnyaterlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politiksebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;2 Bahwa, oleh karena perkara a quo belum pernah dilakukan upayapenyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan

adalah internal Partai Persatuan Pembangunan yangpenyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam SEMANomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwaperkara internal partai politik harus diselesaikan di internal partai politiktersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, olehkarenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan NegeriKotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan

PARTAI REPUBLIK, VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nama : Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Republik;Alamat : Jalan Tiu No. 81 Kampung Kramat, Cipayung,Jakarta Timur;2.

Putusan Nomor 164 K/TUN/2013.Keputusan Tergugat Nomor : 05 / Kpts / KPU / Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;Il. KEDUDUKAN HUKUM1. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik yang sudah disahkan sebagai badan hukumyang sah sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.

Bahwa dalam Lampiran II surat Keputusan Tergugat Nomor : 05/Kpts/KPU/ Tahun2013 Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum Tahun 2014 dinyatakan bahwa Partai Republik termasuk salah satu partaipolitik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2UndangUndang No 8 Tahun 2012;4.

Bahwa adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum Tahun 2014 jelas sangat merugikan kepentingan atau hak konstitusi dan hakkonstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2014;5.

Pemohon kasasimengajukan Bukti P.B1, yaitu tanda terima persyaratan partai politik (PartaiRepublik) (15)16 Oktober 2012 sesuai persyaratan UndangUndang danperaturan KPU dan Bukti P.B2 tentang Daftar Daerah keberadaan PengurusPartai Republik (Daftar daerah keberadaan pengurus Partai Republik sesuai tandaterima KPU tanggal 16 oktober 2012);Halaman 15 dari 24 halaman.

Daniel Sitepu, SH,S.Sos sebagai anggota Partai Pelopor yang ditandatanganioleh Hj. Rachmawati Soekarno Putri, SH sebagai KetuaUmum Partai Pelopor ;Bahwa DPP Partai Pelopor telah menyurati Sdr. Tergugat padatanggal 11 Desember 2006 dengan nomor Surat 097/SekDPP/PP/XII 06 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hj.Rachmawati Soekarno Putri, SH dan Sekjen Eko SuryoSantjjo, BBA yang isinya meminta Tergugat agar memprosespergantian antar waktu atas diri Sdr.

Daniel Siteputerhadap DPP Pelopor tidaklah relevan untuk dijadikanalasan oleh Tergugat dalam melakukan pelantikan anggotaDPRD kota Binjai sebagai pengganti antar waktu' karenasesuai ketentuan UU Partai Politik kewenangan untukmencabut keanggotaan seseorang di partai politik danmenarik kadernya dari Badan Legislatif merupakankewenangan partai in casu Partai Pelopor ;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan lagi surat No. 133Pelopor/BJ/X/II1/2007 tertanggal 12 Maret 2007 yangisinya kembali memohonkan agar

Daniel Sitepudari keanggotaan Partai Pelopor sekaligus menarikkeberadaanya dari anggota legislatif merupakan tindakanyang patut dan sesuai dengan ketentuan UU karena saatSdr. Daniel Sitepu telah terdaftar pada Partai BarisanNasional dan menempati Nomor urut 1 pada daftar calontetap yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Binjai (vide pasal16 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik) ;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melantik Penggugatmenggantikan Sdr.

Kotamadya Binjai telahmengajukan Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus CabangPartai Pelopor Kotamadya Binjai sebagai Pengganti AntarWaktu dari Daniel Sitepu, S .Sos., yang duduk sebagaianggota DPRD Kotamadya Binjai dari Partai Pelopor olehkarena Daniel Sitepu , S.Sos., telah diberhentikankeanggotaannya dari Partai Pelopor oleh Dewan PimpinanPusat ( DPP ) Partai Pelopor yang berkedudukan di Jakarta,namun Tergugat dalam jawaban surat tertanggal 20 Nopember2006 menjawab, bahwa Tergugat belum dapat

DPP Partai Pelopor yang memberhentikan Daniel Sitepu,S.Sos ., sebagai anggota Partai pelopor dan adanyapermintaan dari DPP Partai Pelopor supaya tergugateTmemproses Pergantian Antar Waktu Daniel Sitepu, S.Sos.

DPP Partai PPNUI2. DPC Partai PPNUI

Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Jo. perubahan UU No.2Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 32menjelaskan bahwa penyelesaian partai politik di selesaikan melaluiinternal partai politik yang di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga dan penyelesaian sengketa partai Politik melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain wajib di selesaikan selama 60hari..

adalah abash dan benar sesuai dengan AD/ART Partai.16.Bahwa alasan PENGGUGAT diberhentikan karena diduga melanggarpasal 9 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga yang bunyinya anggota partaidilarang merangkap sebagai anggota partai adalah tidak konsisten dantaat mengingat surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh TERGUGAT1 juga dibuat oleh salah seorang yang juga pindah partai dan menjadicaleg di partai lain yakni Ir.

Majene maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PNUIdan selalu mengambil tindakan tanpa koordinasi dengan pimpinan partai,mengenai atas kepindahannya menjadi Caleg DPRD kepada partai lainsama sekali yang bersangkutan tidak pernah melaporkan ataumengkonsultasikan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai PNUI Kab.Majene ataupun Kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI.Bahwa Penggugat tidak perlu kaget dengan terbitnya SKpemberhentian dari anggota partai politik/DPRD dan PAW sebab haltersebut merupakan hak

prerogative Tergugat 1 sebagai hak konstitusipartai atas adanya pelanggaran yang dilakukan anggota partai maupunDPRD dari Partai PNUI.

partai yang lebih tinggi.Dimana M.

Penggugat:
DEDY YULIANTO
Tergugat:
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, GERINDRA

ISNAAD IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat : Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Sul-Sel Cq. Dewan Pemgurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Jeneponto, Dk

ISNAAD IBRAHIM, SH: Tempat/tanggal lahirJeneponto, 17 September 1969, pekerjaan Anggota DPRD,Kabupaten Jeneponto (Partai Keadilan Sejahtera), Jeniskelamin Pria, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamatSapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten,selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING~ semulasebagai: PENGGUGAT; MEALAWAN:1. DEWAN PENGURUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SULAWESISELATAN .Cq.

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERAKABUPATEN JENEPONTO : Berkantor di jalan Lingkar Bontosunggu,Kelurahan Empang, Kecamatan Binamu, KabupatenJeneponto, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula sebagai: TERGUGAT I ; 2.DEWAN.........2.

Rahmatulloh
Tergugat:
DPC Partai Demokrat Kota Cilegon