banding oleh para Terdakwa yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16Desember 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum paraTerdakwa tertanggal 19 Januari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum intinya menyangkut berat ringannyapidana yang merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk padapemeriksaan kasasi, lagipula Judex Facti Pengadilan Tinggi telahmempertimbangkan dengan benar yang mendasari putusannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana

Dengandemikian gugatan tersebut identitas yang dipergunakan penggugat tidak benaradanya ;Dari uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil yang mendasari adanya sebuahperceraian, oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim tidakmengabulkan semua dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut.apabila Majelis hakim mengenai perkara ini berkehendak lain mohon putusanyang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terrsebut Penggugat menyampaikanRepliknya sebagaimana berikut ;

Siti Rohmah alias Siti Rohchrnatsejak kapan Penggugat pakai nama alias ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini berkenan tidak mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai mana dalam bunyigugatan perceraian nomor. 0312/Pdt G/2013/PA.BL ;Dari Uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil mendasari adanya sebuah perceraian, olehkarenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan semua dalil gugatancerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Putusan Nomor 54K/PM.102/AD/IX/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehSaksi1 Koptu Sabar Edison Rajagukguk, Saksi2 SerdaMakmur Siregar dan Saksi3 Sertu Robinsar Aritonangdipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti jalan keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dengan telah mengakuiperbuatanya dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi Koramil 26/Palipi dan SuratKeterangan dari Perwira Seksi Personel tersebutmerupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umumyang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi

harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.: Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanansementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan.: Bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telahselesai dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan danapabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan Majelis Hakimmenilai tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikandir, merusak atau) menghilangkan barang bukti ataumengulangi tindak pidana atau berbuat keonaran makadengan mendasari

dilanjutkanpemeriksaanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (potokopi KTP), harus dinyatakanbahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kota Madya Yogyakarta, yangmerupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antara lainadalah Pemohon mohon supaya Pengadilan memberi ijin Pemohon untuk dapatmenjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang bahwa posita yang mendasari

beracaraperdata dan tidak sejalan dengan yurisprudensi, sehingga permohonan tersebut harusdinytakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengggugat Rekonpensi adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi antara lainadalah : supaya Pengadilan menetapkan menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah terhutang sebesar Rp.328.000.000, (tiga ratus dua puluh delapanjuta rupiah);Menimbang, bahwa posita yang mendasari

saling memenuhi kewajiban masingmasing (dalam keadaan tamkinsempurna), tidak jelas;Menimbang, bahwa karena petitum gugatan nafkah lampau tidak didukung olehposita yang jelas, maka gugatan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 3antara lain adalah supaya Pengadilan menghukum Tergugat Rekovensi untukmemberikan biaya Tempat Tinggal/ Maskan Sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas jutarupiah);Menimbang bahwa posita yang mendasari

Rekonpensi menyanggupi apa yangdiminta oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar kepada Penggugat Rekonpesi sesuai dengan kesanggupannya tersebut;Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 6antara lain adalah supaya Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, LakiLaki, lahir di Yogyakarta padatanggal 02 Maret 2013 di bawah pengasuhan/hadlonah Penggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

No. 645 K/PDT/2011diperuntukan terhadap putusan verstek, sedangkan surat gugatanPelwan dari Para Penggugat Pelawan Nomor : 54/Pdt.Plw/2009/PN.BJM, obyeknya adalah putusan Mahkamah Agung No. 398K/Pdt/2004 tanggal 12 Oktober 2006 yang mana perkara tersebut padatingkat Pengadilan Negeri tidak diputus secara verstek;Mendasari Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG dan Pasal 83 RVditegaskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusanverstek adalah Pelawan (verstek), sedangkan putusan MahkamahAgung Nomor

: 398 K/Pdt/2004 bukan merupakan verstek karenaperkara tersebut sebelumnya telah diputus di Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 36/Pdt.G/2002/PN.BJM, tanggal 30 Desember2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor :14/Pdt/2003/PT.BJM, tanggal 12 Mei 2003;Mendasari hal tersebut di atas cukup beralasan yang sah bahwagugatan Pelawan dari Para Penggugat Pelawan tidak dapat diterima;Para Penggugat Pelawan tidak berhak mengajukan gugatan Pelawan ;Menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan

Selanjutnya apabila Para Penggugat Pelawan mendaftarkantanahnya secara SPORADIK mendasari bahwa Para PenggugatPelawan telah menempati tanah tersebut selama 20 Tahun secaraberturutturut sebagaimana Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997,maka alasan tersebut tidak mendasar karena penguasaan tersebutharus didasari I'tikad baik dan secara terbuka, tetapi dalam hal ini ParaPenggugat Pelawan tidak mempunyai I'tikad baik dan tidak terbuka, halini teroukti bahwa Lurah Pengambangan tidak mengetahui bahwa

Disamping itupenguasaan tersebut harus tidak dipermasalahkan oleh masyarakathukum adat atau Desa/Kelurahan atau pihak lain, dalam hal ini tanahtanah tersebut dipermasalahkan oleh TNI AD tetapi suratsuratSPORADIK tersebut tetap muncul, maka mendasari faktafaktaHal. 111 dari 128 hal. Put.

BadanPertanahan Nasional Banjarmasin adalah bukan sebagai pihakTergugat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 398K/Pdt/2004 jadi hal tersebut di atas menunjukan bahwa ParaPenggugat Pelawan tidak memahami dalam perkara ini, karena jelasjelas tanah tersebut adalah milik Tergugat (Terlawan) bukan BadanPertanahan Nasional Banjarmasin, jadi mendasari) putusan MahkamahHal. 115 dari 128 hal. Put.

Bahwa yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwa melakukantindak pidana penipuan terhadap Saksi1 yaitu untuk mengambilkeuntungan secara Finansial dari uang yang telah diserahkan olehHal 11 dari 55 hal Putusan Nomor: 217K/PM II08/AU/IX/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangSaksi1 kepada Terdakwa dan seluruh uang yang telah Terdakwaterima dari Saksi1 belum ada yang Terdakwa berikan kepada panitiaseleksi maupun orang lain yang berkaitan dengan seleksi Sepa PKTNI TA 2016 maupun TA 2017.Berpendapat, bahwa

Bahwa yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwa begitu yakinmenjanjikan bahwa Saksi Fajar Setyawan akan diterima dalamseleksi Sepa PK TNI T.A. 2016 karena Terdakwa sudah mengenaldan sudah menghubungi kepada panitia seleksi walaupun Terdakwabukan sebagai panitia seleksi, akan tetapi Terdakwa belummemberikan uang kepada para panitia seleksi Sepa PK TNI T.A.2016 tersebut.17.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi maupun orang lain yangberkaitan dengan seleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017.14.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi maupun orang lain yangberkaitan dengan seleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017.15.

Bahwa benar yang melatarbelakangi/mendasari Terdakwamelakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Suparno yaituuntuk mengambil keuntungan secara Finansial dari uang yang telahdiserahkan oleh Saksi Suparno kepada Terdakwa dan seluruh uangyang telah Terdakwa terima dari Saksi Suparno belum ada yangTerdakwa berikan kepada panitia seleksi yang berkaitan denganseleksi Sepa PK TNI TA 2016 maupun TA 2017 dan malah uangsejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikankepada Sdr.

Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari kepada sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 422dan surat ukur pada Bilad A.10 seluas 19.860 M2 menjadi 18.621M2, lalumenurut surat keputusan pemberian hak milik dengan nomor : SK.1181/KEPRI/593.2/1980 kemudian berubah lagi luasnya menjadi 16.124 m2dalam sertifikat hak milik 1162/81/594.3/tpi dengan surat ukur nomor : 2/86/R/ tertanggal 27 januari 1986..

ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip / 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari

ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip/ 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari

sertifikat hak milik atasnama Tergugat dan Tergugat Il, ternyata di terbikan oleh Tergugat V,dimana bila para penggugat meneliti secara seksama, terdapat kejanggalandan perobahan secara signifikan terhadap surat ukur yang tercantum dalamsertifikat hak milik nomor :4418 maupun sertifikat hak milik nomor 1683,dimana berawal dari pada sengketa perdata yang pernah terjadi antaratergugat III dan tergugat IV dengan mohamad salim (alm).Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari

hakimdapat menilai dari pembuktian dan bantahan/sangkalan kedua belahpihak bahwasanya alat bukti Surat yang diberi tanda P4 dan T1merupakan fakta di dalam objek sengketa hanya terdapat 1 (satu)bangunan rumah tinggal dengan pemilik CECE SONJAYA BinNAWARI dimana dalam area objek sengketa di maksud denganmendasari diri pada keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan olehpenggugat memberikan keterangan disana berdiri juga bangunanrumah tinggal lainnya atas izin Cece Sonjaya kepada Penggugat; Bahwa dengan mendasari

XYZ dan PT.ABC tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009:Pasal 9 ayat (8) huruf b:Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha.dikarenakan kegiatan yang mendasari pembayaran

(Vide : P.2).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya adalahbahwa Pemohon yang pada tanggal 22 Januari 2005 telah melangsungkan perkawinansah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamnatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ternyata nama Pemohon dalam Akta Nikahtersebut, tertulis XXXX, nama mana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak3sesuai dengan nama yang benar sebagaimana

kediaman di Xxxx Kota Makassar sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 September2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor2937/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 04 September 2018, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Adapun halhal yang mendasari

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

telahtepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitandengan perkara a quo, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alihdan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilantingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalamperkara banding ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga majelishakim tingkat banding tidak mengetahui alasanalasan dan keberatankeberatan apa yang mendasari

makapermintaan banding tersebut secara formal dapat dite : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim at Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimoh banding oleh PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeftiksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan geriy Sibolga, turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 296/Pi /2016/PN.Sbg, tanggal 12 Januari2017, dan memori banding dariPeauntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Haki at Pertama yang mendasari

Bukti P15);Bahwa mendasari pada Bukti P15, telah jelas bahwa dalam ketentuanPasal 18 ayat (8) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport IndonesiaEdisi XVIII Tahun 20132015 yang merujuk ke Tabel HukumanPelanggaran LaluLintas dalam Lampiran Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi XVIII Tahun 20132015 padabagian mengemudi kendaraan dibawah pengaruh minuman keras(alkohol) pada tabel urutan ketiga, sangat jelas menentukan danmengatur bahwa:Mengemudi kendaraan di bawah pengaruh minuman keras

Pemohon Kasasi/Penggugat dan pekerja termasuk Termohon Kasasi/Tergugat danjuga merupakan landasan hukum untuk menyelesaiakanpermasalahan yang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi pengusaha dan pekerjadalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat dan TermohonKasasi/Tergugat yang hukumnya mengikat dalam hubunganindustrial adalah Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesiadan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yangberlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari

Kasasi/Tergugat telah menerima surat peringatan(warning) lIl yang merupakan peringatan terakhir, namun tetapkembali melakukan pelanggaran kerja tanoa mendapatkan sanksipemutusan hubungan kerja sebagaimana telah ditetapkan olehperusahaan dan PUK SPKEP SPSI, oleh karenanya tidak akanmungkin untuk dilakukan pembinaan terus menerus karena akanmenimbulkan ketidakpastian dan ketidakberlakukan pada peraturanperusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendasari

kerjaantara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan TermohonKasasi/Tergugat, dikarenakan meskipun Termohon Kasasi/Tergugattelah membuat pernyataan tertulis namun kembali melakukanpelanggaran kerja, selain itu tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yangkembali melakukan pelanggaran kerja akan menjadi presden buruk dancontoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahan TermohonKasasi/Tergugat, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari

pada perkara a quo, Judex Facti PHI Jayapura telahmemutus perkara a quo dengan putusan mengabulkan gugatan rekonvensidari Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga terlinat jelas bahwa putusanJudex Facti sudah tidak lagi mendasari pada ketentuan perundangundangan maupun pada pembuktian sehingga sudah sepantasnya untukdibatalkan;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo telah salah denganmengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat karenamerujuk pada gugatan rekonvensi yang diajukan

Ataudiajukan kepadaKetuaPengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntutumumyang menghentikanpenyidikan atau penuntutanberkedudukan5, Bahwa, mendasari dari Posita (1, 2, 3, dan 4) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatassehingga PRA PERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYAberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala KejaksaanNegeri Brebes Nomor : PRINT 01/0.3.30.4/Fd.1/04/2018 pada tanggal 12 APRIL 2018, PEMOHON danTERMOHON memiliki kedudukan hukum dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo

Bahwa, mendasari dari Posita (6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, dan 29) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN aquo dan berdasarkan Fakta Fakta Hukum tersebut diatassehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum TIDAK ADA IKTIKAD TIDAK BAIK /NIAT JAHAT DARI PEMOHON SECARA MELAWAN HUKUMDENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MAUPUNMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA

/PN..Bbs.34.0 Bahwa, mendasari dari Posita (31, 32, dan33) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarmenurut hukum dalam Perkara Pidana dugaan Tindak PidanaKorupsi Bantuan Excavator Merk Komatsu PC 130 F 7 dariKementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesiauntuk kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Muncul JayaKelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes KabupatenBrebes Tahun 2016 TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGANNEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.sehingga PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT SECARAFORMIL40. ~ Bahwa, mendasari dari Posita (37, 38, dan39) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarHalaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018.

Bahwa, mendasari dari uraian uraiansesuai dengan fakta fakta hukum yang ada dalam Posita (B,C dan D) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo,sehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum PEMOHON DITETAPKANTERSANGKA OLEH TERMOHON TANPA 2 (DUA) ALATBUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM oleh karenanyaPENETAPAN PEMOHON sebagai TERSANGKA yangdilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH Berdasarkan Posita (A, B, C, D, E, F dan G) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatas, sehinggasangat

Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA.KagMenimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dengan Pemohon IImenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon denganPemohon Il, serta untuk perlengkapan administrasi membuat akta kelahiran,alasan tersebut yang mendasari Pemohon dengan Pemohon II mengajukanpermohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan AgamaKayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkanperkawinan

bersangkutan dan harusdipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan imi.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentangperubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: XXXX, tanggal 26 Nopember 1976, agar sesuai dengan nama Pemohonsebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

mengutusorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,akan tetapi dengan telah dipanggilnya Penggugat secara resmi dan patut, makapatut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dan tidak pulamengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yangsah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa adanya sesuatualasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum yang mendasari