Ditemukan 1390 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-09-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN PARE PARE Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pre
Tanggal 13 Maret 2018 — Surianah Lawan Komandan Detasemen Zeni Bangunan Parepare
10212
  • SurianahLawanKomandan Detasemen Zeni Bangunan Parepare
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
14858
  • KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
    Komandan Detasemen POM IX/1 Kupang sebagai Tergugat V1;7. Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RICq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT sebagai Tergugat VII;8. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi NTTsebagai Tergugat VIll;9. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/KepalaBPN Cq. Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor PertanahanKota Kupang sebagai Tergugat IX;h.
    Komandan Detasemen POM IX/1 Kupang, beralamat di JalanPolisi Militer Kelurahan Oebobo,Kota Kupang, yang selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT VI; (7) Pemerintah Republik Indonesia Cq. MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. KepalaDinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT. beralamat di Jalan W.J. LalamentikNo.20 Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII; (8)Pemerintah Republik Indonesia Cq.
    Komandan Detasemen Pom IX/1 Kupang,Jalan Polisi Militer Kelurahan Oebobo Kota Kupang, yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat VI;7) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pekerjaan UmumProvinsi beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 20 Kota Kupang, yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;8) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Cq.
Register : 29-03-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 22/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Mei 2022 — Pemohon:
SURATMI
Termohon:
Kepala Detasemen Khusus Delapan Delapan Anti Teror
4118
  • Pemohon:
    SURATMI
    Termohon:
    Kepala Detasemen Khusus Delapan Delapan Anti Teror
Register : 27-12-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Februari 2023 — Pemohon:
JOHN SONDANG SAITO PAKPAHAN
Termohon:
KEPALA DETASEMEN KHUSUS ANTI TEROR POLRI
8615
  • Pemohon:
    JOHN SONDANG SAITO PAKPAHAN
    Termohon:
    KEPALA DETASEMEN KHUSUS ANTI TEROR POLRI
Register : 19-09-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 196/Pdt.G/2014/PN.Skt
Tanggal 13 Mei 2015 — KOMANDAN DETASEMEN POLISI MILITER IV/4 SURAKARTA 2. YAYASAN PENDIDIKAN MARSUDIRINI 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
476
  • KOMANDAN DETASEMEN POLISI MILITER IV/4 SURAKARTA2. YAYASAN PENDIDIKAN MARSUDIRINI3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
    Komandan Detasemen ZeniBangunan 2/IV Diponegoro, yang beralamat di Jl. Dr.Soetomo No.59 Yogyakarta Cq. Komandan Detasemen PolisiMiliter IV/4 Surakarta, yang berlamat di Jl. Arifin No.3Surakarta; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kol.
Register : 10-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Mks
Tanggal 7 Juli 2021 — KEPALA DETASEMEN KHUSUS POLRI
3211
  • KEPALA DETASEMEN KHUSUS POLRI
Register : 09-04-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Kpg
Tanggal 4 Nopember 2019 — NI LUH MADE RATNI
2.I GEDE KETUT PUTRADANA
Tergugat:
DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH KUPANG
15963
  • NI LUH MADE RATNI
    2.I GEDE KETUT PUTRADANA
    Tergugat:
    DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH KUPANG
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bpp
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pemohon:
IKA RAHMAWATI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq.Direskrimsus Kepolisian Daerah Kalimatan Timur,
2.DETASEMEN KHUSUS DELAPAN DELAPAN
10348
  • Pemohon:
    IKA RAHMAWATI
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq.Direskrimsus Kepolisian Daerah Kalimatan Timur,
    2.DETASEMEN KHUSUS DELAPAN DELAPAN
    DETASEMEN KHUSUS (DENSUS) 88, beralamat JlTrunojoy 3 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, yang diwakili olehIrjen Pol. MARTINUS HUKOM, S.I.K, M.Si., selaku KepalaDetasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, dalam hal ini memberikankuasa kepada BRIGJEN POL DR. IMAM SAYUTI, S.H., M.H.,KBP Drs. WIDODO, M.H., KBP THEIN TABERO, S.H., S.I.K.,KBP ANDY RUMAHORBO, S.I.K., M.H., AKBP JANES H.SIMAMORA, S.H., M.H., AKBP FARIDL DJAUHARI, S.H., M.H.
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Mks
Tanggal 18 Agustus 2021 — KEPALA DETASEMEN KHUSUS POLRI
2914
  • KEPALA DETASEMEN KHUSUS POLRI
Register : 27-08-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 09-10-2021
Putusan PN BINJAI Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bnj
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pemohon:
JUMINI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Republik Indonesia cq Kepala Detasemen Khusus Anti Teror
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kapolresta Binjai
830
  • Pemohon:
    JUMINI
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Republik Republik Indonesia cq Kepala Detasemen Khusus Anti Teror
    2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kapolresta Binjai
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bpp
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pemohon:
IKA RAHMAWATI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq.Direskrimsus Kepolisian Daerah Kalimatan Timur,
2.DETASEMEN KHUSUS DELAPAN DELAPAN
4943
  • Pemohon:
    IKA RAHMAWATI
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq.Direskrimsus Kepolisian Daerah Kalimatan Timur,
    2.DETASEMEN KHUSUS DELAPAN DELAPAN
Register : 11-09-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 74/PDT.G/2015/PN Smr
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMANDAN DETASEMEN ZENI BANGUNAN 1/VI SAMARINDA
2.WALIKOTA SAMARINDA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
7611
  • KOMANDAN DETASEMEN ZENI BANGUNAN 1/VI SAMARINDA
    2.WALIKOTA SAMARINDA
    3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Register : 25-01-2022 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 08-03-2022
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Llg
Tanggal 8 Maret 2022 — Pemohon:
H.Samsuri
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia qq Detasemen Khusus Delapan Delapan Anti Teror
2.Polres Kota Lubuklinggau
3.Polsek Karang Jaya
2615
  • Pemohon:
    H.Samsuri
    Termohon:
    1.Kepolisian Negara Republik Indonesia qq Detasemen Khusus Delapan Delapan Anti Teror
    2.Polres Kota Lubuklinggau
    3.Polsek Karang Jaya
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 66/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Nicko Bayu Bima Sakti
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
190116
  • Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan GubernurAkademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/126/VII/2017, tanggal 28Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi KepolisianTingkat Il, Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala, a.n. BrigdatarNicko Bayu Bima Sakti, NO.
    Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/142/XII/2016 tanggal 1Desember 2016 tentang Evaluasi Hasil Ujian Ulang/Her Ke2 TesKesamaptaan Jasmani Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il Angkatan49 Detasemen Prawira Hirya a.n. Brigdatar Nicko Bayu Bima Sakti No.Ak.14.191, memutuskan Brigdatar Nicko Bayu Bima Sakti No.
    Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/149A/XII/2016 tanggal 6Desember 2016 tentang Sanksi Akademik terhadap Taruna AkademiKepolisian Tingkat Il Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggalaa.n. Brigdatar Nicko Bayu Bima Sakti No.
    Dewan Akademi kenaikanTingkat Dan Pangkat Taruna Akademi KepolisianTingkat Il Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya(fotokopi sesuai dengan aslinya);13 Bukti T13 : Berita Acara Hasil Sidang Wanak tanggal 20 Juli2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);14.
    Il Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya a.nBrigdatar Nicko Bayu Bima Sakti No. Ak. 14.191 danTaruna Akpol Tk. Il Angkatan 50 DetasemenWicaksana Adhimanggala a.n Brigdatar Ilham GestaRahman No.
Register : 23-04-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
SARANTHORN PHOCHAN
Tergugat:
1.PT UNION JAYA SEJATI
2.KHONG WAI CHEE alias VINCENT KONG
3.PT DHARMA SENTOSA MARINDO
4.DETASEMEN POLISI MILITER BATAM
8068
  • Penggugat:
    SARANTHORN PHOCHAN
    Tergugat:
    1.PT UNION JAYA SEJATI
    2.KHONG WAI CHEE alias VINCENT KONG
    3.PT DHARMA SENTOSA MARINDO
    4.DETASEMEN POLISI MILITER BATAM
    DETASEMEN POLISI MILITER 1/6 BATAM, Beralamat di JI.
    Bahwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019, DirekturTERGUGAT beserta Kuasa Hukumnya datang ke lokasi Galangan KapalTURUT TERGUGAT bersama beberapa orang yang mengaku diri sebagaiAnggota TNI dari Detasemen Polisi Militer (DENPOM) 1/6 Batam (TURUTTERGUGAT II) meminta paksa serta mengangkut dan mengeluarkan 2(dua) unit mesin generator dan 1 (satu) unit panel yang masih memilikisangkutan biayabiaya dan fungsi jaminan tersebut dari lokasi galangankapal TURUT TERGUGAT I, sehingga barangbarang
Putus : 06-12-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 261/K/PM II-08/AU/X/2011
Tanggal 6 Desember 2011 — David Winoro ,SERDA
7254
  • Bahwa saat terjadi peristiwa pencurian yang berda di Mess Detasemen GordaSerang Banten adalah Serma Sopandi, Serma Sugandi dan Terdakwa.9. Bahwa Terdakwa tinggal di Mess Detasemen Gorda Serang Banten satu kamardengan Saksi.10. Bahwa pada saat Saksi akan berangkat patrol, pintu Kamar belum terkunci karenaTerdakwa masih nonoton TV sambil ngobrol bersama Serma Sopandi, sedangkan jendelakamar sudah terkunci sejak sore.11.
    Detasemen Gorda Serang Banten dan tidak ada hubungankeluargs atau famili.2.
    Detasemen Gorda Serang Banten dan tidak ada hubungankeluarga atau famili.2. Bahwa pada hari selasa sekira pukul 10.00 Wib sebelum peristiwa pencurian dimess Detasemen Gorda Serang Banten Terdakwa meminta minyak senjata kepada Saksi,tetapi Saksi tidak punya, namun Saksi belum pernah melihat senjata api inventaris dinasyang dipegang oleh Terdakwa.3.
    mess Detasemen Gorda untukistirahat.6.
    ke mess Detasemen Gorda untukistirahat.6.
Register : 12-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 640/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 1 Desember 2020 — Penuntut Umum:
JOHN FREDDY SIMBOLON,SH
Terdakwa:
RIO RAHMAD SIMANJUNTAK Alias RIO Bin DEMAK S
8514
  • Bathin Solapan Kab.Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya saat Tim Detasemen Gegana BrimobPolda Riau tiba rumah milik terdakwa, Tim Detasemen Gegana BrimobPolda Riau melihat 1 (Satu) unit mobil merk Honda HRV warna merahdengan nopol BM 1826 CO terparkir didepan rumah terdakwa danbeberapa sepeda motor terparkir di samping rumah milik terdakwa,selanjuntya Tim Detasemen Gegana Brimob Polda Riau membagi 2 (dua)tim yang mana salah satu Tim langsung menuju kebelakang rumahterdakwa dan melihat 1 (Satu) unit
    Bathin Solapan Kab.Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya saat Tim Detasemen Gegana BrimobPolda Riau tiba rumah milik terdakwa, Tim Detasemen Gegana BrimobPolda Riau melihat 1 (Satu) unit mobil merk Honda HRV warna merahdengan nopol BM 1826 CO terparkir didepan rumah terdakwa danbeberapa sepeda motor terparkir di Samping rumah milik terdakwa,selanjuntya Tim Detasemen Gegana Brimob Polda Riau membagi 2 (dua)tim yang mana salah satu Tim langsung menuju kebelakang rumahterdakwa dan melihat 1 (Satu) unit
    Reg D1657 SGC, lalu Tim Detasemen Gegana BrimobPolda Riau melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motorsupra milik sdr.
    IJUN (DPO) selanjutnya tidak lamakemudian anggota Tim Detasemen Gegana Brimob Polda Riau membukapintu belakang mobil 1 (Satu) unit mobil merk Honda HRV warna merahdengan nopol BM 1826 CO yang sebelumnya dipinjam oleh sdr.
    salah satuanggota Tim Detasemen Gegana Brimob Polda Riau menanyakan kuncimobil 1 (Satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah dengan nopol BM1826 CO yang terparkir didepan rumah namun tibatiba ada masukpanggilan telepon kepada salah satu anggota Tim Detasemen GeganaBrimob Polda Riau dari Sdr.
Putus : 04-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANGKO Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bko
Tanggal 4 Mei 2017 — FERI HARYONO Bin BADRI
435
  • B Polda Jambi, dan angsuran tersebut di kumpulkanoleh bendahara Brimob Detasemen B Polda Jambi Yakni Rio Kurniawandan setelah angsuran tersebut terkumpul lalu terdakwa mengambilnya akantetapi terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir PT Permata Bintang MultiSarana hingga saat ini;Bahwa saksi melihat laporan pembayaran akhir bulan nopember anggotabrimob detasemen B polda Jambi belum membayarkan angsuran dan saksimenelepon Rio Kurniawan dan mengatakan bahwa angsuran Anggotabrimob Detasemen B Polda Jambi
    B Polda Jambi, dan angsuran tersebut di kumpulkanoleh bendahara Brimob Detasemen B Polda Jambi Yakni Rio Kurniawandan setelah angsuran tersebut terkumpul lalu terdakwa mengambilnya akantetapi terdakwa tidak menyetorkannya ke kasir PT Permata Bintang MultiSarana hingga saat ini; Bahwa terdakwa sekarang telah di PHK oleh PT Permata Bintang MultiSarana; Bahwa terdakwa harus menyerahkan seluruh angsuran yang di terimanyakepada kasir PT Permata Bintang Multi Sarana sekali dalam 24 (duapuluhempat) jam
    ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Permata Bintang Multi Saranamengelami kerugian sebesar Rp 13.152.000 (tiga belas juta seratus limapuluh dua ribu) rupiah;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksiRio Kurniawan Bin Bambang Suryanto, yang menerangkan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi kenal terdakwa Feri Haryono dan tidak ada hubungan kelauarga; Bahwa jabatan saksi di detasemen B Brimob
    Polda jambi adalah sebagai BaMin Keu dan bendahara keuangan Detasemen B Pelopor Polda Jambi;Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 65/Pid.B/2017/PN.BkoBahwa Personil Brimob detasemen B Pelopor Polda Jambi ada yang menjadiKonsumen PT Permata Bintang Multi Sarana;Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Personil Brimob detasemen BPelopor Polda Jambi kepada PT Permata Bintang Multi Sarana adalahdengan cara pemotongan remunirasi anggota personil brimob, dan kemudiandikumpulkan kepada saksi dan setelah terkumpul
    PT Permata Bintang Multi Sarana mempunyai konsumen anggota BrimobDetasemen B Polda Jambi, dan angsuran tersebut di kumpulkan oleh bendaharaBrimob Detasemen B Polda Jambi Yakni Rio Kurniawan dan setelah angsurantersebut terkumpul lalu terdakwa mengambilnya.Terdakwa tidak menyetorkanuang angsuran konsumen PT Permata Bintang Multi Sarana sebesar Rp13.152.000 (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu) rupiah kepada kasir PTPermata Bintang Multi Sarana.
Register : 02-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pre
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat: 1.Suriani 2.Surianah lawan Tergugat: 1.Komandan Detasemen Zeni Bangunan XIV Kota Parepare. 2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar 3.Kantor Pertanahan Kota Parepare
12421
  • Penggugat:1.Suriani2.SurianahlawanTergugat:1.Komandan Detasemen Zeni Bangunan XIV Kota Parepare.2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar3.Kantor Pertanahan Kota Parepare
    PRE pada tanggal 14 November2018;Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;Lawan:Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN PrePemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian PertahananRepublik Indonesia Cq Panglima Tentara NasionalIndonesia Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq PanglimaKomando Daerah Militer XIV/Hasanuddin Cq KomandanResort Militer 142/Tatag Cq Komandan Detasemen ZeniBangunan 4/XIV Parepare, berkantor di Jalan Andi SulolipuNo.34, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan
    dan Tergugatll, ParaPenggugat telah menyurati Tergugat secara resmi, serta direspon dengantanggapan isi surat tertanggal 22 Desember 2017 dengan bunyiDisampaikan bahwa tanah depan TON Asrama Kalvari dengan luas 568.000M2 terletak di Jalan H.A.M Arsyad Parepare Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang, Kota Parepare, adalah Rumah dan tanah milik rakyattidak termasuk gambar situasi Asrama TNI AD, rumah tersebut mohondikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak tertanda tanganKomando Detasemen Zeni
    Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pre10.11.Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Muh NurAli tertanggal 1 Maret 1974, selanjutnya diberi tanda P4;Foto copy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA PedesaanNomor 156 C1 atas nama Muh Ali tertanggal 12 Agustus 1982, selanjutnyadiberi tanda P5;Foto copy Surat dari Badan Perencana Perumahan (BAPERUM) PDPEPABRI Sulawesi Selatan Nomor B197/DPDT/XII/1999 tertanggal8 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda P6;Fotocopy Surat Komandan Detasemen
    Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point 10karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010seorang Komandan Detasemen Zeni Bangunan tidak mempunyaikewenangan dan kekuasaan untuk mengalinkan suatu obyek yangstatusnya Barang Milik Negara karena kewenangan mutlak ada diKementerian Keuangan RI..
Putus : 16-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3413 K/Pdt/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG lawan ALFRED PATTIWAELLAPA,S.H dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. Bapak Ir. JOKO WIDODO, DKK
12065 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG tersebut;
    KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANGlawanALFRED PATTIWAELLAPA,S.HdanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA c.q. Bapak Ir. JOKO WIDODO, DKK
    KOMANDAN DETASEMEN POMIX/1 KUPANG, yang diwakili oleh Komandan DetasemenPolisi Militer IX/1 Kupang, Maralum Silaban, berkedudukan diJalan Polisi Militer, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, dalamhal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Budiono, S.H.
    KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG tersebutharus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor