Ditemukan 11434 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 10-08-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Desember 2022 — Penggugat:
Martua Nainggolan
Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten
Turut Tergugat:
Agus Fahrudin, SE
830
  • Penggugat:
    Martua Nainggolan
    Tergugat:
    1.Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten
    Turut Tergugat:
    Agus Fahrudin, SE
Register : 01-11-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 659/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2023 — Penggugat:
Henny Verawati, SE
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PARTAI PERINDO Sumatera Selatan
3.Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAI PERINDO Kabupaten Empat Lawang
12777
  • Penggugat:
    Henny Verawati, SE
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO
    2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PARTAI PERINDO Sumatera Selatan
    3.Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAI PERINDO Kabupaten Empat Lawang
Register : 07-08-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sml
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
1020
  • Penggugat:
    FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    Turut Tergugat:
    Bupati Kepulauan Tanimbar
Putus : 12-09-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 12 September 2012 — NIKSON AHMAD, dk. vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA, dk.
7336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NIKSON AHMAD, dk. vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA, dk.
    ,(Sekretaris) ;6 Bahwa Penggugat selaku kader Partai Golongan Karya yangsudah lama mengabdi untuk kepentingan partai, dan selama iniPenggugat merasa tidak pernah berbuat halhal yang sifatnyamerugikan partai ;7 Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011Penggugat secara tibatiba menerima sebuah surat dari Tergugat Iyaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor : B273/GOLKAR/VII/2011 tanggal 16 Agustus2011 tentang Perberhentian sebagai Pengurus Partai GolonganKarya masingmasing
    jabatan sebagai Ketua Partai GolonganKarya Kota Gorontalo atas nama Ir.
    sifatnyapermanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politiksebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 Pasal 32 dan Pasal 33 tentang Partai Politik.
    Pusat Partai Golongan Karya dapat membentuksebuah Dewan Kehormatan.
    Pengurus dan atau Anggota Partai Golkarterutama Pasal 7 jo.
Register : 07-11-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SUMBER Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr
Tanggal 6 Maret 2024 —
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2.Gubernur Jawa Barat
3.Bupati Kabupaten Cirebon
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
6750

  • Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN)
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat
    Turut Tergugat:
    1.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
    2.Gubernur Jawa Barat
    3.Bupati Kabupaten Cirebon
    4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD
Tanggal 17 Januari 2014 — SUSILO S.Pt terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang Dkk
6816
  • No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
    sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
    sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
    PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
7396 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
    DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
    Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
    ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
    No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
13130
  • Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
    Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
    CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
    CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
    atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..
Register : 13-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
IN SUGIARTO
Tergugat:
1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
21733
  • Penggugat:
    IN SUGIARTO
    Tergugat:
    1.DPK partai keadilan dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas
    2.DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
    3.DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
    Dpk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab.Musi Rawas,bertempat tinggal di Desa Satan Indah Kec.muara beliti kKab.Musirawas , sebagai Tergugat I;2. Dpp Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Blok F24Kelurahan karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang , sebagaiTergugat II;3.
    Dpn Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, bertempat tinggal di Jalanjuraganan Rt.006 Rw.012 Grogol utara Kebayoran lama JakartaSelatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkaraNomor 37/Pdt.SusParpol/2018/PN Llg, tanggal 13 september
Register : 05-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
324168
Register : 03-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
19749
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — HAMSIAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
311113
  • HAMSIAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
    4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Register : 06-07-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lht
Tanggal 16 Januari 2018 — HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
29868
  • HUDSON ARPAN, M.Si
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
    5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
    6.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT
    7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAHAT
Register : 06-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tpg
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
9757
  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini sampai penyelesaian internal / mahkamah partai ditempuh terlebih
    Penggugat:
    Muhamad Najib
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Register : 16-11-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi
Tanggal 12 Januari 2024 — ABDUL MANAF, S.Sos.I
2.JUWAKIR, SH
3.KURNIADA
4.ZAMZAMI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
8345
  • ABDUL MANAF, S.Sos.I
    2.JUWAKIR, SH
    3.KURNIADA
    4.ZAMZAMI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
    2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
    3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
Register : 22-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 21-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 17 September 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT 4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
12960
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
    Daerah Partai Indonesia Raya melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG3.
    bagi DPP PartaiGerakan Indonesia Raya maupun Badan Seleksi Nasional Bakal calonKepala Daerah DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai denganmekanisme pencalonan menurut ketentuan yang ditetapkan olehorganisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calonResmi Partai pada Komisi Pemilihan Umum Prov Sumatera Barat(Terug (MV) jeer rcerereere tenement ene nine5.
    No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 yang langsung ditandatangani olehPembina/Ketum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad Muzani yang diserahkan di Jakarta oleh Ketua DPP PartaiGerakan Indonesia Fadli Zon.SS didampingi oleh dr,H Syuir Syam MKes.MMR Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Prov.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Rayadengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015tentang rekomendasi calon kepala Gubernur dan calon Wakil GubernurProv. Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya4.dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tetang calon Gubernurdan calon Wakil Gubernur dari partai Gerakan Indonesia Raya periode20152020 tidak sah digunakan sebagai dasar oleh Partai Gerindra untukmendaftar calon Gubernur dan calon Wakil Gubernurnya pada KomisiPemilihan Umum Prov.
Register : 14-05-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Rbi
Tanggal 5 Agustus 2024 — MUSTAMINM
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
570
  • MUSTAMINM
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
    2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
    Turut Tergugat:
    Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
Register : 24-10-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 711/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Maret 2024 — OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
870
  • OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
    2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
    3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
    6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
Register : 16-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
9153
  • Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
    EFFENDISAUD MBA, warga negara Indonesia, selakuKetua Umum Partai Pemuda Indonesia, danDrs. REINHARD SAMAH, warga negaraIndonesia, selaku Sekretaris JenderalPartai Pemuda Indonesia, keduanya bertindakuntuk dan atas nama s Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jalan MajapahitKav. 1822, Komplek Perkantoran MajapahitPermai C/107, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada PASKALIS' PIETER,SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. danPASKALIS A.
    Jatinegara TimurNomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,Jakarta Timur , dan NIKO SILITONGAKewarganegaraan Indonesia PekerjaanSekretaris Jenderal Partai PemudaIndonesia , alamat KomplekBonagabe, Jlin. Jatinegara Timur Nomor 101Blok A.8.
Register : 15-10-2024 — Putus : 16-12-2024 — Upload : 17-12-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Desember 2024 — Penggugat:
4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (“DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan”)
5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
6.Evi Susanty, SE
Tergugat:
Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
Turut Tergugat:
3.Ade Irfan Pulungan, S.H
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
5.Jasman
6.Herdiansah
2415
  • Penggugat:
    4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan)
    5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
    6.Evi Susanty, SE
    Tergugat:
    Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    Turut Tergugat:
    3.Ade Irfan Pulungan, S.H
    4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    5.Jasman
    6.Herdiansah