Ditemukan 4576 data
Susianti
32 — 9
permohonan Pemohon mengenai MemerintahkanDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untukmencatatkan penyesuaian tanggal lahir pada pinggir Akta Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Dinas Kepala Kantor Catatan Sipil KabupatenLangkat adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair,dimana pihak yang ada hanyalan Pemohon dan permohonan itu untukkepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan seluruhnnya
Pembanding/Penggugat II : HASDIN Diwakili Oleh : ANDRY DJAYADI,S.H.
Terbanding/Tergugat : BUPATI MOROWALI
Terbanding/ : KEPALA DESA BENTE
135 — 53
Etal & Partners;Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 183/B/2021/PTTUN.MksAlamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 1D Kota Palu, ProvinsiSulawesi Tengah;Seluruhnnya Warga Negara Indonesia dengan domisili elektronikpada alamat email syahrudin.douw15@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :LsPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor183/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 9 November 2021, tentang Penunjukan
Terbanding/Terdakwa : ENDANG ARIES als ENDAN bin SUKIAN
106 — 41
(Sepuluh) hari sekalidari Pabrik ABC Sukaraja Sukabumi sebanyak 2 (dua) dus yaitu 1 dusmerk Intisari berisi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 550.000, (limaratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga perbotol Rp. 45.800,(empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan 1 dus merk OrangTua berisi 12 (dua belas) botol seharga Rp. 660.000, (enam ratusenam puluh ribu rupiah) dengan harga perbotol Rp. 55.000, (limapuluh lima ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) bulan sebanyak 6 dusjika berhasil terjual seluruhnnya
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
huruf c karena permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember2013 Nomor: 00352/107/13/058/16 tanggal 18 Nopember 2016 ini dapatditerima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehinggamenjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan' tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113981.99/2013/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya
78 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; Kelompok tani Elang Emas, jumlah lahan yang dimanipulasi (mark up)dalam RDKK seluruhnnya 1 ha dengan nilai uangnya sebesarRp.5.276.000, ; Kelompok tani Juang Abadi, jumlah lahan yang dimanipulasi (mark up)dalam RDKK seluruhnya 0,25 ha dengan nilai uangnya sebesarRp.54.000, ; Kelompok tani Rahmat Indah, jumlah lahan yang dimanipulasi (mark up)dalam RDKK seluruhnnya 1 ha dengan nilai uangnya sebesarRp.1.508.750, ; Kelompok tani Bangau Putih, jumlah lahan yang dimanipulasi (mark up)dalam RDKK seluruhnnya
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 797/B/PK/Pjk/2021dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan seluruhnnya permohonan peninjauankembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113441.15/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;(2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113441.15/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 karenatelah dibuat bertentangan dengan
106 — 25
seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Kupang, untuk didaftarkan pada Register yangdiperuntukkan untuk itu ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkanuntuk seluruhnnya
195 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bunga Pasal 13(2) KUP NIHIL6 Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104908.35/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPJ.24/2016tanggal 22 Maret
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2610/B/PK/Pjk/2018Put.89689/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding dari Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00054/KEB/WPJ.09/2016,tanggal 13 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2010 Nomor
28 — 7
SPBU tersebut diatas untukmenyelamatkan diri.Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.Menimbang, setelah mempelajari fakta hukum diatas maka Majelissependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur unsur sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaanpasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 oleh karena itu terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka pidanayang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnnya
75 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan' seluruhnnya permohonan gugatan yang diajukanPenggugat;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3145/B/PK/Pjk/20203.
134 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
50.283.294) (50.283.294) 0PPh Pasal 21 Kurang Bayar 62.150.595 0 62.150.595Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP 23.617.226 0 23.617.226Jumlah PPh 21 masih harus dibayar 85.767.821 0 85.767.821 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Nopember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57471/PP/M.IIIA/10/2014, 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 18 NovemberMenyatakan mengabulkan seluruhnnya
141 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal151. ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan; Menghukum Tergugat membayar hakhak Para Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1),ayat (2), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yakni kepada Luria Sihotang sebesar Rp12.338.190,00,Romasta Sihombing sebesar Rp12.338.190,00, Soda Sigalinggingsebesar Rp12.338.190,00, dan Henita Situmorang sebesarRp12.338.190,00, jumlah seluruhnnya
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding memohon kepadaMajelis Hakim untuk menetapkan agar kelebihan tersebut dikembalikan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006953.47/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 11 November 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadap SPKTNPNomor SPKTNP326/BC/2018 tanggal 29 Juni 2018, atas
33 — 4
M E N G A D I L I
Dalam Konvensi:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnnya;
- Memberi izin kepada Pemohon (Stefanus Henry Putra Kusuma Bin Kusbandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Stefani Indriasfika Binti Muhlasin) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
- Menetapkan
TOMY MARWANTO, SH
Terdakwa:
NURUL AMIN HUDIN Bin alm SUTANU ASIYANTO
12 — 5
/strong> I L I
- Menyatakan bahwa terdakwa NURUL AMIN HUDIN Bin (alm) SUTANU ASIYANTO, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dan pen[puan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan pidana yag dijatuhkan dikurangi seluruhnnya
1.H. Syakhrian Sulaiman
2.Kushadi Rianto, SH.,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.
160 — 82
DALAM PENUNDAAN:
Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnnya;
- Menerima eksepsi Tergugat II mengenai tenggang waktu Pengajuan gugatan berkenaan dengan objek sengketa 2;
DALAM POKOK SENGKETA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan Serikat
Tergugat IIIIntervensi;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturanperundangundangan dan ketentuan hukum lainnya yang relevan dengansengketa ini;MENGADILIDALAM PENUNDAAN:Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnnya
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bunga Pasal 14 ayat (3) KUP 273.775,50 273.775,505 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar 13.962.550,54 13.962.550,54 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86531/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 5 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnnya permohonan gugatanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1220/WPJ.19/2015 tanggal29
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 794/B/PK/Pjk/2021dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan seluruhnnya permohonan peninjauankembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112179.16/2010/PP/M.XVIIIB Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;(2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112179.16/2010/PP/M.XVIIIB Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 karenatelah dibuat bertentangan dengan
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima dan mengabulkan seluruhnnya permohonan PemohonPeninjauan Kembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.115670.99/2012/PP/M.XVB Tahun 2018, yang diucapkan tanggal 21 Maret 2018:3. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00908/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak4.