Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebut diatas,maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orang tuaangkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat oleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;o Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

Oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa amar putusan perkara a quo adalah : MenyatakanTergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipangggil secara resmidan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ovankelijk Verklaard), tanpa kataverstek";Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugatsecara seksama, dapat disimpulkan bahwa yang mendasari PenggugatHalaman 5 dari 9 halaman Putusan

Dengan kata lain menurutMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugattidak didukung oleh fundamentum petendi atau positum/posita;Menimbang, bahwa termasuk syarat formil gugatan adalah adanyafundamentum petendi atau positum/posita merupakan latar belakang yangmemuat alasanalasan yang mendasari petitum atau tuntutan diajukan kepadapengadilan (vide Pasal 8 ayat 3 Rv.).

Hal mana putusanputusan a quotelah mengakui bahwasanya baik terhadap posita gugatan maupunpetitum terdapat fakta hukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill(sekarang Termohon Kasasi , Il, dan Ill) terobukti melakukan perbuatanmelawan hukum perusahaan rumah milik orang lain yang secara hukumpengertian orang lain dimaksud adalah Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat), sehingga seharusnya Judex Facti mendasari putusannyakepada penerapan hukum secara formil dalam sistem pembuktian hukumperdata adalah mempertimbangkan

dalam putusan pidana a quo hendaknya diakuikeabsahan dan kebenarannya in casu termasuk nilai kerugian yangdiderita oleh Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi;0 Bahwa Judex Facti dengan tidak sama sekali mempertimbangkankeseluruhan isi/materi dari putusan hakim pidana pada bukti surat P1 danP2 yang menunjukkan bahwa: akibat perusakan rumah oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat IIl sehingga ada kerugian material ditaksirkurang lebin Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka tentunyatidaklah mendasari

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 199 k/Sip/1973tanggal 27 November 1975 yang berbunyi: Suatu putusan hakimpidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalamperkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum padaputusan pidana maupun terhadap pihak ke III;Sehubungan pandangan hukum di atas, maka jika dihubungkanbukti Surat P1, P2, dan keterangan saksi Penggugat/PemohonKasasi Judex Facti karena jabatannya (ex officio) dapat mengambilkewenangan mengadili yang mendasari pada asas ex a quo et Bonoyakni

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P1 dan SAKSI P2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo10pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalah guna Pemohon Kasasi berpendapat JudexFacti telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidakdidukung oleh alat bukti keterangan saksi yang memadai dan alat buktiberupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktiansebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajibdidukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakimsebagaimana dalam Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsisabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebutdengan alat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kKekuatan pembuktian dimanajika dihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

PENGGUGAT, Lahir di Jakarta Tanggal 11 Juni 1983 (umur 35 tahun), agamaIslam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Lahir di Ajamu Tanggal 01 Juni1975 (umur 42 tahun), agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Kuasa Khusus tertanggal13 Juli 2018 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama , pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, umur 44 tahun, agama , pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta , tempatkediaman di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Namun dalam pelaksanaan MTF tersebutTerdakwa berencana akan menyisipkan dengan mengangkut bahan makanan keperluanmasyarakat dalam rangka merayakan Natal di kampung Arwanop, dengan pertimbanganjarak tempuhnya yang hanya kurang lebih 15 (lima belas) menit dari Timika, mengingatkegiatan tersebut menurut Terdakwa adalah kegiatan kemanusiaan.Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 dengan mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat

Surat Perintah Terbang tersebut dibuat mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/ 2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat Hellykopter BELL 412 dan BO105 Penerbad dalamrangka melaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas Pamrahwan Yonif 754/ENK.Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah menerima TR dari Pangdam XVII/Cen selakuPangkoops TNI Papua maupun dari Staf Ops Kodam XVII/Cen untuk melaksanakanpenerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 ke Arwanop Timika Papua.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa selakuDandenpenerbad di Timika Papua menerbitkan Surat PerintahTerbang (SPT) kepada Crew Hellykopter Bell412 Noreg HA5170dengan mendasari TR yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu untukkegiatan melaksanakan Maintanance Flight dalam rangka serahterima Crew (Pilot dan Mekanik) sambil digunakan untukmengangkut barang milik masyarakat sipil (sembako) dan 1 (satu)orang penumpang sipil ke Kp.

(Penerbang I), Lettu Cpn Slamet Wiyono (Saksi8, TI), Agus Mugiyono(Saksi9), Mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi10), Mekanik dan SerdaAbdillah Muhajjir (Saksi3) Avionik dengan route penerbangan Timika Arwanop Timika.Bahwa benar Surat Perintah Terbang yang diterbitkan oleh Terdakwatersebut dibuat mendasari Telegram Pangdam XVII/Cen NomorTR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Mengoperasionalkanpesawat Hellykopter Bell 412 dan BO105 Penerbad dalam rangkamelaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas

baik kepada Pangdam selaku Pangkoops,maupun kepada Asops serta kepada Danpuspenerbad.Bahwa benar karena Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Terbangdengan mendasari STR Pangdam yang sudah digunakan sebelumnya,maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang telah melampaui perintahdari Pangdam XIV/Cen selaku Pangkoops Papua, yang seharusnya tidakTerdakwa lakukanBahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan SPT untukterbang tanggal 15 Desember 2015, dengan mendasari STR Pangdamtersebut, menunjukkan

para saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniaiseorang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSIT P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

berhak atas obyeksengketa ;Bahwa memang di atas obyek sengketa pernah terbit sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) No. 1504 GS 645 Rappocini tanggal 10 April 2006dengan luas 3825 M3 yang merupakan pecahan dari sertifikat HGB No.488 GS 931 Kelurahan Rappocini (Sekarang Kelurahan Tidung) atas namaTergugat Il yang didasari dengan Surat Keputusan Pemberian Hak dariMenteri Dalam Negeri dengan No. 91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979.Namun kemudian disadari bahwa sertifikat HGB No. 488 GS 931Rappocini yang mendasari

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugathanyak menjelaskan kronologis penerbitan Surat Keputusan dan Sertifikattanpa merinci lebih Lanjut permasalahan apa yang timbul dan merugikankepentingan Penggugat, Kemudian Penggugat mendasari gugatannya ataspenafsiran yang sifatnya sangat Subyektif, mengadaada dan tidak berdasarhukum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 01/PDT.G/2007/PN.MKS tanggal 09 Juli2007 yang

Alat bukti surat yang mendasari terbitnya Sertifikat HakMilik.1.Sertifikat Hak Milik No. 00422 atas nama Drs. SyamsudinMuhidin.Data tertulis tidak sesuai/selaras dengan keteranganyang bersangkutan dipersidangan, yaitu Dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No.107.520.1 53072006 atas tanah dari H.

Tidak jelas alas hak yang mendasari terbitnya sertifikatkarena Surat Keputusan pemberian hak tidak sesuai dengankenyataan dilapangan disamping kolom penunjuk dalam bukutanah kosong (seharusnya diisi guna mengetahui alatbukti/alas hak yang dimiliki pemegang sertifikat BuktiTl, Till, T20, T29 T30) ; 2. Didalam surat keputusan pemberian hak milik tanah disebutasal dari H. Muntaha secara dibawah tangan.

dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;9 222 9 22222 nanan nnn Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSIT I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

,telah dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugattersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban bahwaTergugat membenarkan sebagian dalildalil gugatan Penggugat,dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakansengketa di bidang perkawinan

No. 21/suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atauperistiwa tersebut;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu TandaPenduduk) dan pengakuan Penggugat maka telah dinyatakanterbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT beralamat di KTPyang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Tarakansehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan

kurang pihak (plurium litis consortium)putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982Nomor 2438/K/Sip/1980: dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 546K/Pdt.1984, tanggal 19 Juli 1985, sehingga sudah semestinya Penggugatmelibatkan dan atau menarik pihakpihak lain tersebut sebagai PihakTergugat didalam perkara a quo; Bahwa gugatan Penggugat keseluruhannya kabur dan tidak jelas,dimana Pengugat tidak secara rinci menerangkan memuat gambaranyang jelas mengenai duduknya persoalan apa yang mendasari

Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Pbrmenjelaskan dasar fakta dari yang mendasari gugatannya (fetelijke grond)sehingga jelas dan terang gugatan Penggugat Kabur;Ill. Eksepsi Tentang Kopetensi Absoolut. Bahwa terhadap perkara incasu merupakan kenangan Absolut Peradialnumum yang mana Penggugat mendalilkan dalam gugatan tentang hakmilik, dan menurut ketentuan hukum kewenangan Pengadilan Agamadalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo.

No. 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama:Bahwa jelas Penggugat kebingungan dalam mendefinisikan sertamenguraikan dalil gugatannya dan jelas pula Penggugat tidak dapatmemformulasikan uraianuraian pada bagian posita gugatannya secaraterang sehingga hal demikian menyebabkan gugatan Penggugat Kabur; Bahwa dengan tidak adanya persesuaian antara dasar hukum dan faktahukum yang mendasari gugatannya tentunya gugatan Penggugatbertentangan dengan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR sertaPasal 8 Rv

; Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts gond) danjuga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari gugatan (fatlikegrond) juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/Pdt/1984;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka sangat wajar gugatanpara Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijkeVerklaard), akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka ParaTergugat mengajukan jawaban dalam

gugatannya tentunya gugatanPenggugat bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120, Pasal121 HIR serta Pasal 8 Rv;> Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgond) dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari gugatan(fatlike grond) juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RInomor 250 K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pdt/1984;> Bahwa Tergugat membantah apa yang dijelaskan Penggugatdalam Replik 26 September tahun 2019 dalam Perkara Nomor1227 /Pdt

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan GunungPutri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta , dahulu beralamat di KecamatanGunung Putri, Kabupaten Bogor , sekarang tidak di ketahulalamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RepublikIndonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

tidak keberatan dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu bukti lagi, selanjutnyamenyampaikan kesimpulan akhir tetap pada dalil permohonanya dan mohon dijatuhkanpenetapan; Menimbang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telahterurai diatas; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yangberbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secaraabsolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untukkepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkaravoluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Rafa Natha Wiyatama ;Bahwa benar nama anak tersebut diganti karena selama anak tersebut mempergunakan namaitu, anak tersebut sering sakitsakitan, kemudian diajak berobat kepada Paranormal, laluoleh Paranormal tersebut diberikan petunjuk agar nama anak tersebut diganti dari I GedeRafa Wilyana Mahottama diganti/ dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;Bahwa benar tujuan Para pemohon merubah nama anak tersebut agar kesehatan anaktersebut baik sebagaimana harapan Para Pemohon;Bahwa benar yang mendasari

Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambilkesimpulan tentang unsur kesengajaan.Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam mempertimbangkan unsurdengan sengaja hanya mendasari pada satu warna dari kesengajaan ituyakni sengaja sebagai maksud, tidak mendasari pada teori kesengajaanyang mempunyai 3 (tiga) warna.Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) warna kesengajan yaitu :1. Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk).2.

Tempat kediaman di Kecamatan Tenjolaya,Kabupaten Bogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Juli 2011 , berdasarkan kutipan akta nikahnomor: XXX/XX/X/XXXX tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabuoaten Bogor.2.

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan ParungKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 39 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan TidakBekerja , tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari