Ditemukan 39579 data
22 — 2
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2019/PA.JS dari Para Pemohon;
195/Pdt.P/2019/PA.JS
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2019/PA.JS dari Para Pemohon;
195/Pdt.P/2019/PA.JS
Menyatakan batal daftar perkara nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk, dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankankepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
195/Pdt.P/2018/PA.Ptk
Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon IIHalama 1 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 Nomor 14 RT. 001 RW. 004Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon Il sendiriyang bernama Samaun dan meyerahkan hak walinya kepada ust.
Mengabulkan permohonan para Pemohon ;Halama 2 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Firmansyah bin Munalam)dengan Pemohon II (Eka Maulina binti Samaun,) pada tanggal 20 Juli2016 di Kota Pontianak;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak;4.
Menyatakan batal daftar perkara Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Ptk, daripendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoretperkara tersebut dari register perkara;3.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.391.000, ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);Halama 4 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah, oleh Dra. Sri Suwastini, MHsebagai Ketua Majelis, Drs.
Pendaftaran Rp. 30.000,0012 Proses Rp. 50.000,0023 Panggilan Rp.300.000,0034 Redaksi Rp 5.000,0045 Meterai Rp 6.000,00Halama 5 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.5Jumlah Rp.391.000,00tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halama 6 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.
Menyatakan perkata Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
195/Pdt.G/2024/PA.JS
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2023/ PA.JB dari Para Pemohon.
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara permohonan.
- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
195/Pdt.P/2023/PA.JB
195/Pdt.G/2012/PA.Slk.
Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Tergugat pergimeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahuPenggugat serta tanpa alasan yang jelas, yang hingga sekarangtelah berjalan sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk3.
/Pdt.G/2012/PA Slik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk5.
Menyatakan syarat sighat taklik talak telah terpenuhi;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah);5.
Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIkDra.
:Rp. 5.000,: Rp. 12.000,: Rp. 217.000,(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk
195/G/KI/2020/PTUN.JKT
PUTUSANNomor : 195/G/KI/2020/PTUN.
, bertempat tinggal di Jalan17 Agustus No.7, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Manado,untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENMH/2020/PTUNJKT., tanggal 15 Desember 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 195/G/KI/2020/
Maka, berdasar hukumkiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal PutusanHalaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulutPSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020;.
Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan adalah tidakHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:a.
ROMLAH, SH., MH.30.000,125.000,327.000,10.000,10.000,9.000,511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.
195/B/2019/PT.TUN.MDN
Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 122/G/2019/PTUNMDN tanggal 29 # Juli 2019 ; Halaman 2 Putusan No.195/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 195/PEN.HS/2019/PT.TUNMDN tanggal17 Oktober 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 ;5.
Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya; Halaman 3 Putusan No.195/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2.
Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI KARO NOMOR :800/267/BKD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 7Halaman 5 Putusan No.195/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMJanuari 2019 AN. Ir. MUSTI BANGUN ; 3.
Pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdiubahHalaman 8 Putusan No.195/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMdengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Un dangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;2.
::sssesss0s Rp. 234.000, Halaman 10 Putusan No.195/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMcccesevstessvsteststeveteeseatess Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 11 Putusan No.195/B/2019/PT.TUNMDN
MENETAPKAN
- Menyatakangugur perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tlmtanggal14 Oktober2024
- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024;
195/Pdt.P/2024/PA.Tlm
MENETAPKAN
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/MS.Mbo dicabut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.G/2022/MS.Mbo
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Cmi; -
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000;- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
195/Pdt.G/2020/PA.Cmi
MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 3 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );
semulaTergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2017 Nomor195/Pdt.G/2016/PN Smgserta suratsurat yang berhubungan dengan perkaraint;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan suratgugatan tanggal Mei 2016, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Mei 2016 dalam RegisterHalaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/Padt/2018/PT SMGNomor 195
Bahwa atas hal tersebut maka Tergugat (dR) haruslah di bebanidengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tidakmelaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde).Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka Tergugat (dk)/Penggugat (dR) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara dengan register No. 195/Pdt.G/2016/PN.SMG, agarberkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan
puluh satu ribu rupiah).DALAM REKONVENSL: Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkarasebesarNIHIL;Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor195/Pdt.G/2016/PN Smg jo Nomor 27/Pdt.U/2017/PN Smg yang dibuat olehdan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkanbahwa Penggugat pada tanggal 13 April 2017 menyatakan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2017Nomor 195
/Pdt.G/2016/PN Smg dan pernyataan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat yaitutanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Relas Pemberitahuan PernyataanBanding kepada Terbanding Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Smg jo.
adanya tambahan pekerjaan yang bermuara pada tambahanbiaya, namun dalam proses persidangan hingga akhirnya diputuskan olehjudex factie telah nyatanyata terlihat adanya banyak hal tentang buktiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (sekarangterobanding) yang luput dari perhatian dan bahkan tidak dipertimbangkanoleh judex factie (Pengadilan Negeri Semarang);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsetelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor 195
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/ Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MARIAM Als MAMAH MALSA binti H. AAYSURYANA sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan~ bersalah melakukan tindak pidanaPENGANIAYAAN RINGAN;Halaman 3 dari9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2015/PT Btn2.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah) ;V.Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 tersebut, permintaanbanding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23Desember 2014 secara patut dan
Rangkasbitung yangdimohonkan Banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengansaksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidakterdapat halhal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena hanyaberkeberatan terhadap pidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan menelitisecara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195
pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalamamar putusannya;Menimbang, bahwa mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkankepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistem pemidanaanyang telah dijatunkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, olehkarena itu harus dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banten pada hari SELASA, tanggal 27 JANUARI 2015 olehkami : HENDRIK P.
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor dengan No. 195/Leg/1985/Wng dari Dhani Kusumawati dirubah menjadi Kusuma Dhya;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk
melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
M E N G A D I L I
- Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut ;
- Menyatakan perkara Nomor 195 Pdt.G.2020/PN.Bgr putus tanpa hadirnya Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
195/Pdt.G/2020/PN Bgr
PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2020/PN BgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Zulkifli Sinaga, Amd, bertempat tinggal di Kav.
Bahwa Disaat Mengadakan Perikatan dalam Sebuah Surat PerintahKerja Tergugat Menyerahkan Dokumendokumen yaitu:Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bgr1. SPK Nomor : 0031/PPASPK/HMP/XI/2018 tanggal 2 November2018 Rp. 20.295.000,2. SPK Nomor : 003/PPA/HMP/X1I/2018 tanggal 27 November 2018Rp.144.848.594.,3. SPK Nomor : 0012/PPASPK/HMP/III/2019 tanggal 13 Maret 2019Rp.127.106.302.A.
Menghukum TERGUGAT membayar biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PENGGUGAT yang timbul dalam perkara ini;Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bgr6. Mengukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesarRp.50.000.0007.
Pdt.G.2020/PN.Bgr putus tanpahadirnya Tergugat; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bogor, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 , oleh kami,Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN BgrDr.
Materai : Rp. 10.000,00Jumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Padt.G/2020/PN Bgr
- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
KIKI SY AHRUNA;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(ima ribu rupiah) ;Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang amar nya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASER ARAFAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DenganSengaja Melakukan Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Tidak MemilikiIzin Usaha Perkebunan
KIKI SYAHRUNA;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Halaman 29 dari 37 hal Put No.26/PID.SUS/2014/PT.PR.30IVVIVIAkta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan padatanggal 4 Februari 2014 Nomor: 195/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun terhadapPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor:195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014
Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 12Februari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syarat syarat yangditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya yang pada pokoknya mengemukakan, sebagai berikut:30e Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195
dalam putusan Hakim tingkat pertama,Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amarputusan ini telah tepat dan adil;Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disampingmempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkansosiologis dan filosopis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195
Pasal 103 KUHP, Undang3637undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangundanganyang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nanga Bulik; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding ditetapkan
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutperkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
195/Pdt.G/2024/PA.Bjn
- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 195/Pdt.G/2015/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut ;- Menguhukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam No 195/Pdt G/2015/PN. Btmtanggal 13 Juni 2016;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatan tanggal 14 September 2015 yang diterima dan didaftarkan diHalaman 4 dari 124 hal.
Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 September 2015dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Btm., telahmengajukan gugatansebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham dan pendiri, sekaliguspengurus (direksi) dari PT. Bangun Megah Semesta (PT.
Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yangtercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13Juni 2016, Nomor:195/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang amar selengkapnya berbunyisebagaiberikut :Dalam Provisi :Menolak tuntutan provisi Penggugat ;Dalam eksepsi:Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;Dalam pokok perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp.4.236.000, (empat juta dua ratus tiga puluh enamribu rupiah) ;Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri BatamNomor 195 / Pdt.
G/ 2015/ PN Btm untukKuasa Terbanding ; Il; Il; M dan V semula Tergugat ; Il; Ill; M dan V;Membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomer W.4U8/ 3400/HT.04.06 / X /2016 tanggal Oktober 2016, Perihal Mohon Bantuan penyerahaninzage Perkara Perdata Nomor : 195/ Pdt. G/ 2015 / PN Btm kepada KuasaHukum Turut Terbanding Il dan IV semula Turut Tergugat Il dan Turut TergugatIV;Tentang Pertimbangan Hukumnya :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 195 /Pdt.
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Btm;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
195/Pdt.P/2021/PA.Btm
danmenerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalampersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasanseperlunya sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, permohonanpenetapan ahli waris harus menempatkan semua ahli waris yang berhaksebagai pihak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakanlan surat permohonan Pemohonbertanggal 02 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Batam, dengan register Nomor 195
195 Tahun2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.
Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diJakarta pada 12 Desember 2014 (Bukti P1a);2. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor (Bukti P1b);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P2);Halaman 11 dari 28 halaman.
141 Tahun 2015 tentang perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 15 dari 28 halaman.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur NomorNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor(Bukti 77);.
Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 141 Tahun2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
195/Pdt.G/2019/MS.Sgi
No. 195/Pdt.G/2019/Ms.SgiHal 4 dari 13 hal. Pts.
No. 195/Pdt.G/2019/Ms.SgiHal 5 dari 13 hal. Pts.
No. 195/Pdt.G/2019/Ms.SgiHal 6 dari 13 hal. Pts.
No. 195/Pdt.G/2019/Ms.SgiHal 7 dari 13 hal. Pts.
No. 195/Pdt.G/2019/Ms.SgiHal 14 dari 13 hal. Pts. No. 195/Pdt.G/2019/Ms.Sgi5. Biaya materal.................ssceeeeees Rp. 6.000,enam ribu rupiah)Hal 15 dari 13 hal. Pts. No. 195/Pdt.G/2019/Ms.SgiHal 15 dari 13 hal. Pts. No. 195/Pdt.G/2019/Ms.Sgi