TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT : 1 Bahwa, surat kuasa Penggugat yang mendasari pengajuan gugatan dalam perkaraini tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yangdiatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya pada,SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun = 1994, tanggal 14 Oktober2 Bahwa, berdasarkan SEMA tersebut diatas, maka secara

perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikatpekerja, dengan demikian surat kuasa tersebut haruslah dikatagorikan sebagaisurat kuasa umum ;5 Bahwa, surat kuasa yang dipergunakan dalam pengajuan gugatan ini tidakmeyebutkan secara khusus kompetensi pengadilan hubungan industrial yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian suratkuasa tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pada angka 2 huruf bdiatas ;Bahwa, dengan demikian Surat Kuasa yang mendasari

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum melakukan peralinan hak atas tanah tanpaseijin Penggugat;2. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis,tidak jelas dan kabur;3. Bahwa petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatandan tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat Ilmelakukan perbuatan melawan hukum melakukan peralihan hak atastanah tanpa seijin Penggugat;2.

tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harus dapat terbacadan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatu gugatan yang dapatmenerangkan dengan sejelasjelasnya mulai dari kedudukan para pihak, alasan yangmendasari gugatan baik uraian tentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yangjelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari

gugatan dengan petitum yangdimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapat hubungan hukum yang terang danjelas.Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4).Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuai dengankeseluruhan

ditentukan dalam tata hukum acara perdata,bahwa suatu gugatan keperdataan haruslah disusun secara cermat, jelasdan sistematis sehingga dapat menjadi terang dan jelas apa yangmenjadi maksud dan tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harusdapat terbaca dan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatuHal 19 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps20gugatan yang dapat menerangkan dengan sejelasjelasnya mulai darikedudukan para pihak, alasan yang mendasari

gugatan baik uraiantentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yang jelas yangmenggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.3 Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari gugatan denganpetitum yang dimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapathubungan hukum yang terang dan jelas.4.

Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4)5 Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuaidengan keseluruhan uraian positanya.6 Bahwa, jikapun didalilkan bahwa petitum termaksud adalah akumulasi darikerugian

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya Nomor :22K/PMTI/BDG/AD/II/2014 tanggal = 24 April 2014, memberikanpertimbangan sebagai berikut :a Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan beritaacara sidang serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 87K/PM 104/AD/V/2013 tanggal 9 Januari 2014, dalampertimbangannya dengan mendasari Surat Dandim 0426/TulangBawang Nomor B/716/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yangisinya tidak dapat menghadirkan Terdakwadi persidangan, namunsebagaimana

Nopember 2013, begitu juga persidangan tanggal 9 Januari2014 dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus PerkaraTerdakwa secara Inabsensia sesuai dengan pasal 143 UU RI Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim tingkatpertama seharusnya mencermati dan berpedoman pada pemanggilanke3 (ketiga) kali terhadap Terdakwa secara sah, sehingga padasidang bulan Januari 2014 harus ada jawaban formal dariAnkumnya, tentang belum kembalinya Terdakwa di kesatuan,namun Majelis Hakim hanya mendasari

pada surat Ankum padabulan Nopember 2013 padahal memutus perkara memutus perkarapada bulan januari 2014 sehingga Majelis Hakim wajibmengantisipasi Terdakwa kembali pada interval waktu + 2 (dua)bulan, namun faktanya Terdakwa ada di Kesatuan.b Bahwa atas persidangan tersebut dimana belum ada suratpemberitahuan dari satuan tentang keberadaan Terdakwa sehinggatidak hadir di persidangan dan antara tanggal waktu selama 2 (dua)bulan antara tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9Januari 2014, dan mendasari

dinyatakandalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedangdipersiapkan atau melaksanakan tugastugas Operasi Militer.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telahdipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidakdapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari

Gugatanbahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00122/107/07,tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Desember 2007 dengan jumlah sanksi yang masih harus dibs77.158.051,00 dan Surat Teguran Nomor: ST10001/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10001/VKP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0357/TS/XII/2012 tanggal 26 De2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mendasari

dilakukan pemeriksaan Pemohon mengakui sendiri bagaimana yangbersangkutan mendapatkan dan siapa subyek yang menggunakannya barang haram tersebut, olehkarenya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka ;Bahwa perbuatan Pemohon secara kronologis telah diterangkan penyidik mengenai unsurmelawan hak yang diperbuat Pemohon dengan didapatinya barang tersebut dan berdasarkan bukti buktiyang cukup atas perbuatannya sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukanpenahanan sebagaimana ketentuan KUHAP mendasari

pasal 20, pasal21 dan pasal 25 ayat (2 ) KUHAP ;Tentang Alasan Dilakukan Penahanan :Bahwa telah Termohon jelaskan diatas tentang pada saat dilakukan penggeledahan atasPemohon padanya didapati barang berupa kristal putih Narkotika jenis sabu yang secara hukumdinyatakan tentang barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan Iadalah bukti permulaan yang tak terbantahkan akan kebenarannya, adapun tindakan hukum penahananterhadap diri Pemohon adalah semata mata Termohon mendasari

tuntasnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan mengingat ancaman hukuman terhadappelaku penyalahgunaan Narkotika yang ada pada pasal 112 ayat (1 ) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika patut menurut hukum dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, serta dasar lainyang dibenarkan oleh hukum, terhadap diri Pemohon telah dilakukan perpanjangan beberapa kali yaituperpanjangan melalui Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan perpanjangan melalui KetuaPengadilan Negeri Surabaya sehingga mendasari

Pemohon menyatakan dapat menerima nasihat Majelis Hakim tersebut karenaantara Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali serta terhadap permohonanperceraiannya dimaksud Pemohon menyatakan akan mencabutnya;Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut padaprinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, halmana telah sesuai dengan Pasal 272Rv; Menimbang, bahwa dengan mendasari

PA.Bdw.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

peasArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dantelah dikaruniai 2 orang anak ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

4 UUAi IUAUECaaUOUCauUIArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;CEUUUO CaUiUaC a ai Aaa CAUBUAC PArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

tidak akan mengajukan apapunlagi dipersidangan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai puladengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kKewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tidak melawan hukum, maka sesuaidengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapat diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Termohon ( Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai malalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg.dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dinyatakanbahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum (premis mayor) di ataspaling tidak terdapat tiga unsur yakni adanya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga, sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan,dimana ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam fakta yang ditemukandalam proses persidangan (premis minor), sehingga dengan demikian alasanyang mendasari

parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan merupakan kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 3029 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nn nner n neeMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSTI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besardan pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencariLiekemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh AllahSWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;weArtinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Bahwa kurang lebih sejak ........... tahun 2016 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatan ini sebagaiberikut :. 1.

Agama tersebutlanh perkara dapat diajukan berdasarkankewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkanGugatannya atas alasanalasan sejak ........... 2016 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Moadl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyimpulkan secara sepihaktanpa mendasari pada faktafakta yang terungkap dalam persidangan,oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama SlemanPerkara Nomor 1154/Pdt.G/2012/PA.Smn. adalah tidak sah dan bataldemi hukum;B.

Kalau kemudian oleh Majelis Hakim disimpulan secara sepihaktanpa berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang ada, maka menuruthemat Pembanding/Tergugat kesimpulan Majelis Hakim a quo dalam halini tidak sah, sehingga kalau kesimpulan itu untuk mendasari amarputusannya, bisa dikatakan jika amar putusannya pun juga tidak sah danberdasar hukum oleh karenanya mohon dibatalkan;3.

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa dengan unsur ke 2 (dua) tanpa hak ataumelawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalahmelakukan suatu perbuatan tanpa dasar atau tanpa kewenangan yangada padanya atau melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari yangberwenang, kemudian dalam unsur ke 2 (dua) ini dirumuskan secaraalternatif sehingga bila mana salah satu alternatif telah terpenuhi dalamperbuatan terdakwa alternatif yang lain tidak perlu di buktikan lagi.Menimbang, bahwa mendasari

bahwa barang bukti yang di periksamengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 61 lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang bahwa, dengan dasar dan alasan tersebut diatasmajelis berkesimpulan bahwa unsur kedua tanpa hak dan melawanhukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut.Ad. 3 unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan I.Menimbang, bahwa mendasari

memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau meyediakan narkotika Golongan jenis tanaman daunganja.Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukumadalah melakukan suatu perbuatan tanpa dasar atau tanpa kewenanganyang ada padanya atau melakukan suatu perbuatan tanpa izin yangberwenang, kemudian dalam unsur ke 2 (dua) ini di rumuskan secaraalternatif sehingga berlawan salah satu unsur dari alternatif yang adatelah terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang, bahwa mendasari

Nomor : 2214/NNF/2013, tanggal 08 April 2013 atas barang bukti milik Terdakwa yangdalam kesimpulannya bahwa barang bukti B benar mengandung cannaBmoid (Pisitif ganja) dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut08 lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 7 undang undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa mendasari

Uraian antara posita yang mendasari gugatan haruslah sejalan (sinkron)dengan petitum yang dituntutkan;Bahwa, dalam perkara ini jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidakmemenuhi syarat formil sistematika gugatan yang benar karenaterdapatketidaksesuaian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yangdituntutkan;Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 797 K/Pdt.Sus/201271011121314Bahwa, sekiranya yang dipersoalkan dalam gugatan a quo adalah mengenaiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)

Uraian antara posita yang mendasari gugatan haruslah sejalan (sinkron)dengan petitum yang dituntutkan;Bahwa, dalam perkara ini jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidakmemenuhi syarat formil sistematika gugatan yang benar karenaterdapatketidaksesuaian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yangdituntutkan;Bahwa, sekiranya yang dipersoalkan dalam gugatan a quo adalah mengenaiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT) sebagaimana posita gugatan, maka dalampetitum harusnya menuntutkan

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan lbu RumahTangga Tempat kediaman di Kecamatan Gunung SindurKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP PekerjaanWiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan GadingCempaka Kota Bengkulu , selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari