Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkaradan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi ,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil Se ee ee ee eee Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama DEWI EVI RITA bDintiFADLAN dan JUMINI binti MURIJAN dan seorang saksi yangdiajukan oleh Tergugat bernama ALIMUN bin ABDULLAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTakalarmenyatakan yang dilakukan tersebut TERGUGAT (SUDAR BINHAMZAH) Dengan orang tua PENGGUGAT (H.S DG MANGUNG)Merupakan Akte Otentik sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan SahHalaman 13 dari 23 hal.Putusan Nomor 222/PDT/2019/PT MKSmenurut Hukum.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Kelirutanpa mendasari Pasal 48 dan Pasal 50 UndangUndang No.2 Tahun2014 Ketentuannya Isi Akte dilarang untuk dirubah/diganti, ditambah,dicoret, disisipkan

Bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum Majelis Hakim padaPetitum Poin 2 Patutlah dikabulkan dan menyatakan bahwa jual beli atastanah obyek sengketa tersebut sah dan mengikat.Pertimbangan HukumMajelis Hakim tidaklan mendasari Asas Ketelitian dalam menimbangdimana Penggugat/Terbanding telah melakukan Perubahan Luas TanahObyek Sengketa dengan cara Mencoret,diketik dan dilakukanPenambahan dan pengurangan Luas jual beli Tanah obyek sengketatanpa dilakukan RENVOI pada Minuta akta Asli dan bukan pada

SalinanAkta jual beli.Dan didalam Pembuatan Akte Jual Beli tersebut samasekali tidak menyebutkan Alas Hak apa yang mendasari ProsesPerbuatan Hukum Jual Beli tersebut yang seharusnya dicantumkan didalam Akta Jual Beli oleh Penggugat/Terbanding dan TERGUGAT,I,IIdan IIl/Sekarang PEMBANDING,,II dan III menyatakan Bahwa Akte jualbeli tersebut diduga Palsu dan cacat Hukum.DALAM FAKTA PERSIDANGAN ADANYA PENGAKUANPENGGUGATI/ITERBANDING ATAS WASIAT YANG DIBERIKAN OLEHALMARHUM H.SAMPARA DG MANGUNG TERTANGGAL

Keberatan/Bantahan terhadap memori banding Para Pembanding ,II danll/Para Tergugat yang menyatakan Penggugat/Terbanding telahmelakukan Perubahan Luas Tanah dengan cara mencoret, diketik dandilakukan Penambahan dan pengurangan luas objek jual beli bahwaMajelis hakim tidaklah mendasari Asas Ketelitian didalam Poin 2 halaman3 sampai halaman 4, Bahwa Pada dasarnya Para Pembanding ,Il danIII/Para Tergugatlah yang tidak cermat dan keliru memaknai PersoalanRenvoi yang berada pada Akta Jual beli tersebut

yangdikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat sebagaimana tercantumdalam surat gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa alasan/ dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan denganbukti P.1l harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah danbelum dikaruniai keturunan Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan denganbukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalamgugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa~ dalil dalil yang mendasari

orangorang = yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah10menguatkan dalil dalil yang mendasari

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, juga telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru. pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai

. : Tempat kediaman di: Perum Pasuruan Anggun Sejahtera D6 No. 2 RT.Vo M 07 RW. 06 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;Sein a Adapun alasan / dalildalil yang mendasari permohonan ini adalahp= ee ; * Sebagaiberikut:4 , Gy Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaSentotWe9 Broto Wahyudi binTukimin Luki pada tanggal 7 Juli 1991 sebagaimanaaeieaaill terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/54/VII/1991 tanggal 7 Juli~ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGempolKabupaten

antara pihak Penggugat, pihakTergugat, dan objek sengketa;Bahwa pihak Tergugat dengan tegas menolak dalildalil ParaPenggugat yang menyebut dan menarik sebagai pihak dalam pokokperkara a quo, bahwa Sutarmi bin Sudarno adalah pihak yangmerenovasi dan menguasai objek sengketa, dalildalil tersebut telahkeliru, salah alamat, dan ditegaskan oleh Tergugat bahwa Sutarmibinti Sudarno (Turut Tergugat ) tidak ada hubungan hukum denganpara pihak Penggugat dengan para pihak Tergugat dan objeksengketa;Bahwa mendasari

tidak benar, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak atautidak dapat diterima;V.Gugatan obscuur libel karena kurang pihak (plurium litisHal 10 dari 18 hal.Pts.N0.33/Pdt/2017/PT SMGconsortium);Bahwa objek sengketa tersebut telah mengalami perubahankepemilikan, dikarenakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian jual bell;Perjanjian jual beli dilakanakan antara Sutarni binti Sudarno denganAhmad Nugroho, di mana Sutarni binti Sudarno sebagai pihakpenjual dan Ahmad Nugroho sebagai pihak pembeli;Bahwa mendasari

Pts.N0.33/Pdt/2017/PT SMG Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dengan faktahukum bahwa Sutarmi binti Sudarno (Turut Tergugat ) adalah pihakyang ditarik sebagai pihak para Tergugat adalah pihak yang salah tarik(error in persona); Bahwa mendasari adanya buktibukti hak kepemilikan baruberupa HM Nomor 185 Desa Kendal Doyong, Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang dan pemegang hak Ahmad Nugroho, makakepemilikan dan pihak yang menguasai atas objek sengketa adalahAhmad Nugroho, sehingga dalildalil

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa dasar pejantuhan hukuman bagi Prajurit TNIbukan mendasari prinsip pembalasan namun lebihmendasari pada prinsip pendidikan dan pembinaan,dimana Terdakwa sampai saat ini telah menunjukkansikap dan dedikasi yang baik bagi kesatuannya sehinggatidak memerlukan lagi proses pendidikan dan pembinaandi lembaga pemasyarakatan militer dalam jangka waktuyang lama selain itu supaya Terdakwa dapat segerakembali berdinas sebagai seorang Babinsa yang memilikitanggung jawab 11 (sebelas) desa binaan untuksenantiasa

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SUWARTI binti HUSIN dan NUR HASIM bin ABDULLAH, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Fawaid yang lahir di Sampang pada tanggal 25 OktoberBahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orangtua anak yang diangkatmenyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksa mereka, bahkan keduabelah pihak telah samasamaBahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya;Bahwa hubungan ibu asal anak angkat tersebut adalah keponakan dari ibuangkatnya;Bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang

kedua orangtua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh Para Pemohonadalah karena para Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karenamerasa kasihan. dan untuk membantu memberikan kebahagiaan kepada paraPemohon karena selama 7 tahun menikah belum dikaruniaiBahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalahdisamping didasari oleh keinginan untuk menolong ( taawun

dari Kuasa ParaPembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri SlawiNomor 17/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 24 November 2020 diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh undangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semulaTergugat mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa putusan pengadilan negeri slawi tersebut kurang tepat karenatidak mendasari

Bahwa dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, telah salah menafsirkan peraturan perundangundangan dan tidak mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yangkeliru yang menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkankeputusan yang keliru juga; Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya memang telahmengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding, akan tetapi Majelis Hakimhanya menyatakan Gugatan Para

Perawat,tempat tinggal di kampung Sukadaya RT.010/RW.003, Desa Sukasari,Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri Pemohon :Marlina binti Romli, Tempat Tanggal Lahir Subang, 15051989 umur 29tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Perawat, bertempattinggal di Kampung Parigi RT.018/RW.007, Desa Belendung KecamatanCibogo, Kabupaten Subang. selanjutnya disebut sebagai Termohon;Adapun yang alasan yang mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkanpernikahan di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 31 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 18/18/I/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tertanggal 08Januari 2013.2.

MELAWAN:Tergugat, , tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, saksisaksi dan telah memeriksabuktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor3805/Pdt.G/2018/PA.BL, mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun duduk perkara yang mendasari

Mendasari hasil mediasi per tanggal 01 Oktober 2019, pihak PENGGUGAT danTERGUGAT sepakat untuk Perkara dengan Nomor:17/Pdt.G.S/2019/PN SonTidak dilanjutkan lagi.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi KesepakatanPerdamaian tersebut.

PENGGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 21 April 1987, Umur 31 tahun, agama Islam,Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 22 April 1985, Umur 33 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.

ketentuan untuk melaksanakan ketentuanundang undang (Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011), berarti peraturanpemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuanundang undang Nomor 43 tahun 1999, namun nyatanya pertimbangan hukumpengadilan Tata Usaha Negara Pangka Raya Nomor : 18 / G / 2013 / P.TUN.PLKtanggal 24 September 2013 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbanganhukumnya mendasari

putusan hanya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32tahun 1979 tetapi samasekali tidak ada mendasari putusannya kepada induk peraturanpemerintah tersebut yaitu : Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 terutama Pasal 23ayat (4 ) dari Undang Undang tersebut .Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadalam putusanya Nomor 18/G/2013/P.TUN.

kemudian sebagai pelakukekerasan fisik terhadap Saksi1 atas nama Sdr Rachmat dankawankawannya tidak pernah dihadirkan baik dalampemeriksaan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya maupunPenyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukanpenyidikan yang diduga melakukan kekerasan terhadap anakoleh Terdakwa, untuk membuat terang permasalahan inisedangkan menurut hemat kami selaku Penasihat hukum,Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/201810.11.bahwa para penyidik memiliki legalitas dan mendasari

sesuaisurat permohonan pertimbangan hukuman NomorR/128/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.Bahwa benar keterangan para Saksi yang dihadirkan yaituSaksi1, Saksi4, Saksi Tamabahan1, Saksi Tambahan2 danSaksi Tambahan3 sebagai pengurus Rt atau warga Rt04bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang amanah wargaRT 04 RW VIII PBI (pondok benowo indah) dengan sangatbijaksana, peduli, dan dibawah kepemimpinannya warga sangatguyub rukun, aman, bersih rapi dan damai sesuai dengan suratpernyataan warga tanggal 18 Juli 2018.Mendasari

Dahlan Surabaya Nomor : VER / 006 /Ill / 2015 / Rumkit tanggal 22 Maret 2015.Bahwa benar pada waktu kejadian pemukulan terhadap Saksi2pada waktu itu Saksi2 baru berumur 15 (lima belas) tahun danmasih duduk di dibangku sekolah SMP.Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 76K/PMT.III/BDG/AL/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatBahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IIl12 Surabaya Nomor

yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi/Tergugat II dan II dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Bahwa para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill dengan tegasmenyatakan tidak sependapat dan berkeberatan dengan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat, sebab nyatanyata keliru dalam memberikan pertimbanganhukumnya yang mendasari

kepada Tergugat IIl adalahperbuatan melawan hukum, sehingga Akta Hibah Nomor 60tanggal 26 Agustus 1996 batal demi hukum;Bahwa sebagaimana alasanalasan yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill tersebut di atas pada hakekatnya secara yuridispertimbangan hukum Judex Facti yang hanya mendasari suratbukti yang berupa foto copy, vide bukti P15 dan P16 adalahbertentangan dengan ketentuan yuridis formal tentang alat buktiyang dianggap sah secara hukum, sehingga dengan demikiansecara yuridis pertimbangan

Sehingga dengan demikian pendapatdan atau pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang mendasari putusannya haruslah dinyatakan dibatalkan;Bahwa lebih lanjut para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Illdengan tegas menyatakan tidak sependapat dan berkeberatanatas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 89yang mendasari putusannya, yang akan dikutip sebagai berikutMenimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26Agustus 1996 batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat Illyang

Tuty HaryatiSubianto (Tergugat Ill), maka Sertifikat dan Surat Ukur tersebutharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;Bahwa sebagaimana uraian yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III sebagaimana dalildalil di atas, hakekat yuridisatas pertimbangan hukum hukum Pengadilan Tinggi Jakartanyatanyata telah keliru, baik dari segi penempatan yuridis alatbukti yang hanya berupa foto copy, namun dijadikan pijakanhukum dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya,menempatkan pihak

tingkat banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukanTergugat/Pembanding I dan Tergugat I Intervensi/Pembanding II, untuk singkatnyadan untuk tidak mengulang hal yang sama, putusan ini merujuk kembali kepadaeksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding I dalam Jawabannyatersebut;Menimbang, bahwa salah satu dari eksepsi Tergugat/Pembanding I padapokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidakberwenang untuk menguji objek sengketa karena dasar penerbitan objek sengketadisebabkan dan mendasari

kepada adanya perubahan anggaran dasar perseroan,sehingga dengan dasar itu Tergugat/ Pembanding I mencatatkan perubahan tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa (bukti) benarTergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa in litis mendasari kepada AktaNotaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Yulita Harastiati,SH, berkedudukan di Bogor; Menimbang, bahwa Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 padapokoknya menyatakan, Para Pemegang Saham PT.