PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus,Tempat/tanggal lahirKampung Blang, 22051993,agama:Islam, pekerjaan: Mahasiswa,Alamat Gampong Kampung Blang,Kecamatan Simpang Tiga, KabupatenPidie, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;5.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi3.3. Zainal Fikri Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung);3.6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung);3.7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);4.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgio Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena parapemohon merupakan ahli waris dari alm. MuhammadYunus;o Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Rahilinyang merupakan isteri dari alm.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung)6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung)7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);o Bahwa saksi yakin dan pasti tidak ada lagi yang lain ahliwaris dari alm.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgiribu rupiah)Rp. 191. 000. (seratus sembilan puluh satuSalinan yang sama bunyinyaSigli, 08 Oktober 2019PaniteraDrs. H. MasykurHal 17 dari 14 hal. Pen. PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode masa jabatan20092014.2 Bahwa berdasarkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi PINDAHPARPOL, ANGGOTA DPR/DPRD TIDAK HARUSMENGUNDURKAN DIRI yang dibacakan pada hari Rabu 31 Juli 2013Jam 16:55 Wib digedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.Bahwa dengan sendirinya setelah terbitnya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 maka kepada Tergugat untukmenangguhkan semua Surat Keputusan yang menyangkut tentangProses Pergantian Antar Waktu (PAW

Maka dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tergugattidak melaksanakan (PAW) terhadap diri Penggugat yang mananantinya dapat merugikan Penggugat.4 Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhakkonstitusional tersebut, Mahkamah harus' menafsirkan secaraKonstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UndangundangPartai Politik, sehingga tidak menimbulkan persoalan Konstitusionalbaru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR/DPRD.Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut Mahkamah

Konstitusi(MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan(PAW) Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabiladiterbitkan oleh Tergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian danPersetujuan (PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dannantinya batal demi hukum karena bertolak belakang dengan

Maka dariPutusan Mahkamah Konstitusi Tergugat tidak melaksanakan (PAW) terhadapdiri Penggugat yang mana nantinya dapat merugikan Penggugat.Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhak konstitusionaltersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara Konstitusional bersyarat tentangPasal 16 ayat (3) Undangundang Partai Politik, sehingga tidak menimbulkanpersoalan Konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggotaDPR/DPRD.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan (PAW)Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabila diterbitkan olehTergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dan nantinya

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017Mahkamah Partai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRDKabupaten Gowa di Sungguminasa dan agar segera melaksanakanusulan PAW dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, namunTergugat tetap tidak melaksanakan PAW sesuai Amanat yang disampaikan oleh Partai Politik atas nama Mahkamah Partai Demokrat.11.

terhadap ANDI LUKMAN, MM., malah tidak menghendaki untukdilakukan PAW terhadap yang bersangkutan.

Untuk itu, sangatlah keliru jikaJudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa malah menyalahkanTergugat serta membebankan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat atastidak dilaksanakannya PAW terhadap ANDI LUKMAN, MM., sementara tidakdapat dilakukannya PAW terhadap yang bersangkutan karenaDewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa selaku pihakyang berwenang mengusulkan PAW tidak menghendaki untuk dilakukan PAWterhadap kadernya tersebut;KEBERATAN KEEMPAT:Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa

Bahwa putusan pengadilan negri Ssungguminasa yang dimohonkanbanding tersebut sudah benar karena Tergugat/Pembanding selaku pribadiberusaha menghalangi proses PAW atas nama Penggugat/Terbandingwalaupun sudah diputuskan dalam rapat pimpinan tetapiHlm 22 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mkstergugat/pembanding tetap tidak melakukan tindakan dan tidak melanjutiproses PAW tersebut;ll.

Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017Mahkamah Partai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRDKabupaten Gowa di Sungguminasa dan agar segera melaksanakanusulan PAW dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, namunTergugat tetap tidak melaksanakan PAW sesuai Amanat yang disampaikan oleh Partai Politik atas nama Mahkamah Partai Demokrat.3.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi2. Rania Salsabila Binti Samsul Bahri, Tempat/Tanggal lahir:Sigli / 15061999, agama :Islam,PekerjaanMahasiswai, Alamat :Ling BahagiaGampong Pante Teungoh, Kecamatan KotaSigli, Kabupaten Pidie,Selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;3. Nurifah binti M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimenghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimerupakan anak kandung pemohon I dengan almh.Fitriani; Bahwa bedasarkkan bukti P8 (fotokopi akta kelahiran atasnama M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgisebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat 1dan pasal 309 RBg.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiSalinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 15 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

Dalammengusulkan dan mengajukan PAW atas diri Penggugat, (surat dari DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA,tertanggal 18 Maret 2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/2011);Bahwa karena Tergugat III telah mengusulkan dan mengajukan PAW atas diriPenggugat langsung kepada Tergugat I tanpa melalui Tergugat II, maka perbuatanTergugat III dalam hal surat tersebut (surat dari DPC Partai HANURA KabupatenMajalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, tertanggal 18

Maret2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/ 2011) adalah melanggar AnggaranDasar Partai HANURA, sehingga oleh karenanya surat pengusulan dan pengajuanPAW tersebut adalah cacat hukum;Bahwa karena Tergugat I telah menyetujui PAW atas diri Penggugat dengan dasarsurat langsung dari Tergugat III tersebut di atas, maka persetujuan PAW tersebutadalah melanggar Anggaran Dasar sehingga oleh karenanya surat persetujuan PAWtersebut adalah cacat hukum;Bahwa adalah fakta, Tergugat III telah mengirimkan surat kepada

Turut Tergugat IItanpa perintah resmi (surat tertulis) dari Tergugat II (surat nomor 043/DPCMJLK/HANURA/2012, perihal PAW atas diri Penggugat, tanggal 24 Januari 2012).Hal. 5 dari 21 hal.

A/014/DPPHANURA/XI/2011; poin 3 berbunyi pada intinya: untuk pelaksanaan PAW atas diriPenggugat, DPD Partai HANURA Jawa Barat memerintahkan DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka untuk memproses PAW sesuai ketentuan yangberlaku);Bahwa atas halhal tersebut di atas Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 telahmengirimkan surat kepada Tergugat II yang pada intinya menerangkan kekeliruanyang dilakukan Tergugat III atas diri Penggugat, serta memohonkan agar TergugatII dapat menangguhkan/menunda Surat Keputusan

A/014/DPPHANURA/XI/ 2011, tertanggal 30 November 2011, TentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu;e Surat DPD Partat HANURA Provinsi Jawa Barat Nomor: A.063/DPDJB/ HANURA/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012,Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD; Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Majalengka No. 031/DPCMJK/HANURA/II/2011 tanggal 18 Maret 2011 Perihal Surat RekomendasiPenetapan No.

) yang disampaikan kepada Ketua DPRD KabupatenMamuju Utara sebagai anggota DPRD Mamuju Utara periode 20142019 melalui suratTergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDen/Sulbar/V1I/2016 Perihal Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap Sdr.

Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan Surat Tanggapan dan KeberatanAtas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGGUGAT)melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tangeapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Angeota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

PENGGUGAT memang BENAR pernah mengajukan Surat Tanggapan danKeberatan Atas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim(PENGGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan AtasRekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

terbanyak setelah anggota yang terkena PAW; Bahwa sampai saat in KPUD Kab.

Mamuju Utara belum menerima surat dariBupati Mamuju Utara perihal PAW atas nama Penggugat selaku Anggota DPRDdari Partai NasDem;Atas keterangan saksi tersebut, kedua bela pihak menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan;2.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh TergugatI, adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan TergugatI, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor : 1796/IN/DPP/III/2012 ;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkanPenggugat dengan seketika dan sekaligus ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp. 600.000.000

), bahwa tergugat I dalammengeluarkan syarat tersebut sudah sesuai dengan mekanismeAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIPerjuangan karena sudah mendapatkan persetujuan dari DewanPimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut sesuai denganSurat No. 653/IN/DPD.26A/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012perihal laporan permohonan PAW a.n Sdri Megawati Hutagalung.Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan hak dari PartaiPolitik sebagaimana yang diatur di dalam AD/ART PDIPerjuangan jo Peraturan

) terhadap Penggugat tidak tunduk kepadaAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

Politik PDI Perjuangan.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

;Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Sibolga Nomor : 171/155/KPU.SBG/2012, tanggal 06Juni 2012, Perihal : verifikasi berkas pengajuaan PAW DPC PDIP KotaSibolga , diberi tandaFoto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanAsimilasi an.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 1966 telah dilangsungkan pernikahan,antara seorang lakilaki yang bernama Bapak (Ajang Romdan bin Elon)dengan seorang perempuan bernama Ibu (Ani Suarni binti Idi Hidayat) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Karees Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta NikahPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Nomor: 154/1968 tertanggal 07 Februari 1966, dengan memenuhi syarat danrukun nikah;.

Tanda Penduduk Nenden Rosita Puspita Sari NIK:3273204603690003 tanggal 06 September 2012, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.5. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Neni Puspa Anggraeni NIK:3273166504810011 tanggal 11 Februari 2016, diberi materai cukup,dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Neni Puspa Anggraeni yang dikeluarkan olehKepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBandung Nomor: 20.339/ISTIMEWA/2007 tanggal 03 Agustus 2007, diberimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg.610.

Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yangtersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi:Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 10wo cull Gorb layle luol aa7 pS!

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Badg. 13

Pernyataan tertanggal 09 April 2013, dengan isinya yaitu Kami PimpinanPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Solok Selatan dengan inimenyatakan bahwa seluruh hal yang berhubungan dengan dana bantuan Partai dariPemerintah Daerah Solok Selatan Saudara Sidik Ilyas (Penggugat) Anggota DPRDSolok Selatan dari Partai PKP Indonesia ;Bahwa Tergugat I telah mengajukan kepada Tergugat II dengan Surat tertanggal 12Juni 2013, Nomor : 10. a/BPKPKPI/SS/VII/2013 tentang Perihal Pengantian AntarWaktu (PAW

) Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPKPKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan yaitu Penggugat sendiri dimana yangdiajukan adalah Sahrul, dan Tergugat I telah melakukan ingkar janji atas 2 (dua)Surat Pernyataan yang dibuatnya sebagaimana yang tersebut diatas ;Bahwa dalam Pengantian Antar Waktu (PAW) untuk mengantikan Penggugatsebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan, Tergugat Itelah

oleh karena yang di usulkan Pengantian Antar Waktu (PAW) yang diajukanTergugat I untuk mengantikan Penggugat adalah Saudara Sahrul ;Bahwa berdasarkan ketentuan proses pengajuan Pengantian Antar Waktu (PAW)untuk selanjutnya diproses oleh Tergugat II dalam rangka Vertifikasi PersyaratanPengantian Antar Waktu (PAW), dan Tergugat III melanjutkan prosesnya kepadaTergugat IV untuk meminta diterbitkan/dikeluarkan Surat Keputusan tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang peresmian Anggota DPRD Pengganti

kepadaGubernur Sumatera Barat, Maka dengan adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat H, maka Penggugat meminta kepadaTergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan dan tidak melanjutkan prosesPengantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya Keputusan Pengadilan Negeri KotoBaru, Kabupaten Solok mempunyai Kekuatan Hukum mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam prosesPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat ;Berdasarkan alasanalasan

Penggugat adalah sah/masih berhak menjadi Anggota DPRDKabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Solok Selatan ;3 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat pengajuan PergantianAntar Waktu (PAW) yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat I atas nama Sahruloleh karena Tergugat I telah Ingkar janji dan juga terhadap Surat KeputusanPengantian Antar Waktu (PAW) yang akan di keluarkan oleh Gubernur SumateraBarat, untuk diresmikan menjadi Anggota DPRD

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah)b.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk = pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah). 2.

Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Siak tidak berkepentinganterhadap adanya permohonan PAW tersebut dan dengan sangatsenang hati akan menindaklanjuti permohonan pemberhentian danPAW sebagaimana yang telah diusulkan apabila pihak Penggugatdapat menunjukkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum pasti dari pengadilan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 ;8.

pada tahap banding pada bulan Desember 2017dimenangkan oleh HENDRO PRIYONO dan kemudian diajukanpada tahap kasasi yang sampai sekarang belum adaputusannya; Bahwa PAW Jannes Simanjuntak dari kubu saudara HENDROPRIYONO; Bahwa PAW Tidak bisa dilakukan jika belum ada putusan tetap;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapi dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensimengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018;Menimbang, bahwa segala sesuatu

Menimbang, bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Penggugatkepada Ketua DPRD pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana bukti P1yang sama dengan bukti T4, sedangkan gugatan tentang perselisihanpengurusan diajukan ke PTUN Jakarta dan diregister pada tanggal27 Desember 2016 sebagaimana bukti T3, maka gugatan perselisihankepengurusan terlebin dahulu barulah pengusulan PAW dilakukan, dan atasperselisihnan tersebut masihn dalam tahap Kasasi sebagaimana bukti T9meskipun hanya fotocopy dari fotocopy tetapi

Menyatakan yaitu:Surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 108/DPAPA/VII/2017kepada Tergugat II mengenai Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRA Aceh dari Partai Aceh;Surat Keputusan (SK) Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017, tentang Pemberhentian sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 20142019;Surat Usulan Tergugat Il Nomor 161/1836 tanggal 21 Juli 2017tentang Usulan Pergantian Antar Waktu

(PAW) Anggota DPRA dariPartai Aceh yang ditujukan kepada Tergugat Ill;Surat Tergugat III Komisi Independen Pemilinan Aceh (KIP) Nomor270/2588 tanggal 26 Juli 2017 ditujukan kepada Tergugat II (DPRA)Halaman 2 dari 9 hal.

Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2018Perihal Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA yangditandatangani oleh Tergugat III (Ridwan Hadi); Surat Tergugat Il Nomor 161/1903 tertanggal 31 Juli 2017 perihalPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Aceh sisamasa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada Tergugat V (MenteriDalam Negeri RI) melalui Tergugat IV (Gubernur Aceh);Adalah tidak sah menurut hukum;.

Menghukum Tergugat untuk membatalkan surat, yaitu: surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/DPAPA/VII/2017 kepada Tergugat Ilmengenai usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA Aceh dariPartai Aceh;. Menghukum Tergugat untuk menarik kembali/membatalkan SuratKeputusan (SK) tanggal 11 Juli 2017 Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017 tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Aceh periode 20142019;.

Membatalkan SK Menteri Dalam Negeri terhadap Penggantian AntarWaktu (PAW) Pemohon Kasasi;5. Menetapkan Pemohon Kasasi tetap menjadi Anggota DPRA selamabelum ada putusan yang inkracht,6.

Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020; Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat; Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasarpenetapan Tersangka, bukan Terpidana;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW; Bahwa Saksi tidak tahnu apakah ada orangorang tertentu yangditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr.

Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggotaDPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir; Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalahmengenai tidak adanya sengketa di Partai; Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai PerindoKab. Bengkayang; Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasushukum Sdr.

Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka; Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dariPenggugat kepada Partai; Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRDBengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai; Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antaraSdr.

DPD PartaiPerindo Kab.Bengkayang; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkankader lain menggugatnya; Bahwa Saksi tahu Sdr.

Deo Rajiman sudah ditahan saatini; Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai; Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian keBupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yangmenetapkan.

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdAgama : IslamPendidikan :S1Pekerjaan : MahasiswiAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum.2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum yangpernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA KecamatanXxx Kabupaten Pidie pada tanggal 08 Juni 1987 sesuai denganKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx dengan Akta Nikah Nomor 50/10/V1I/1987, tanggal 11Juni 1987.3.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrddengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.4 ;. Fhotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/10/V1I/87, tanggal 11 Juni 1987,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Xxx kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukti cocok,selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.5 ;.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrdHakim AnggotaDtoDra. RubaiyahDtoMuzhirul haq. SAgPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisDtoM. Syauqi. SHI. SH. MHPanitera PenggantiDtoDra.

PAW Nomor : 0038/P.dt.P/2017/MSMrd

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

Kartika Rahayu binti Kartimin, NIK3674017004960001, dikeluarkan oleh DisdukcapilKota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10November 2021, lahir di Tangerang, 30 April 1996,Hal. 1 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrsumur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di JI.Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagaiPemohon III;4.

Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW.Hal. 2 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten;2.

Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);Hal. 3 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs5.4. Bagus Sudewo (Anak lakilaki kandung Pewaris);6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan inisebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana danpenutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, danbalik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) sertaharta peninggalan Pewaris lainnya;7.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;Hal. 4 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsSubsider: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Umi Wardah Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses > Rp 75.000,00 Panggilan Pemohon: Rp600.000,00Hal. 13 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsPNBP Panggilan : Rp 40.000,00Redaksi : Rp 10.000,00Meteral : Rp 10.000,00Jumlah : Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh limaribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Bahwa dengan demikian pengajuan PAW terhadap Penggugat adalah tidak sah danmelawan hukum: 222 2 oon een ene8. Bahwa karena pengajuan PAW terhadap penggugat cacat hukum maka penggugat memintakepada tergugat III, IV, V dan VI tidak memproses permintaan PAW yang diajukan olehtergugat I dan tergugat II terhadap diri penggugat; 9.

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Dey Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan tergugat I dan Tergugat II; 3. Menghukum tergugat III, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan proses PAW terhadappenggugat;4. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;5.

Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutan meninggaldunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan perbuatan pidana denganancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telah berkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturantersebut tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat; Jawaban Tergugat 1; Bahwa penggugat dalam menjelaskan mekanisme PAW tidak mencantumkan (satu) poin yangmenerangkan bahwa dapat dilakukan PAW apabila yang bersangkutan telah dipecat ataudiberhentikan tetap

Bahwa dengan demikian Pengajuan PAW terhadap Penggugat adalah tidak sah danmelawan hukum:; 55 oooJawaban Tergugat 1; Bahwa PAW terhadap Penggugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai dengan ADART Partai Amanat Nasional dan UndangUndang MP III;Gugatan Penggugat;6.

Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum maka Penggugat memintakepada Tergugat III, IV, V, dan VI tidak memproses permintaan PAW yang diajukan olehTergugat I dan Tergugat II terhadap diri Penggugat; Jawaban Tergugat 1; Bahwa PAW terhadap Penggugat adalah sah dan tidak melawan hukum karena sesuai dengan ADART Partai Amanat Nasional dan UndangUndang MP II, maka kami Tergugat I melalui MajelisHakim yang terhormat yang mengadili sidang ini meminta kepada Tergugat II, IV, V, dan VIsegera

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiMahasiswa,Pendidikan SMA, AlamatGampong Bunien, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie,elanjutnya disebutsebagai Pemohon IX;10. Hindon, tempat/tanggal lahir, Pangkalansusu, 01071932,Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan SR, Alamat Jl.T. UmarLr.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Bahwa, almarhum Muhammad N selain meninggalkan ahli warisjuga meninggalkan simpanan uang pada Tabungan PensiunBank BPD Sigli dengan No.Tabungan 08002230002937 danBank Aceh Syariah Kantor Capem Syariah SigliNo.Rekening.64002200007901 atas nama Muhammad N;5.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgiuntuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil suratsurat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;Bahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah isteri sah dari alm.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

PAW Nomor 325/Pdt. P/2019/MsMrdBerdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kantor SriSusilowati. SH. Notaris di Sigli dan telah pula didaftarkan di Kantor MahkamahSyariyah Meureudu bertindak untuk atas nama :3. Nama : PEMOHON IV.TTL : Xxx/14 April 1945.Pendidikan iAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong XxxKec.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd6.Bahwa Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober2014 di kediamannya di Gampong Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya,dengan meninggalkan Ahli Waris :1. PEMOHON , (Isteri) ;2. PEMOHON Il, (Anak perempuan kandung) ;3.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon satuGampong dengan saksi dan juga merupakan adik kandung dari Pemohon ; Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon II dan merupakan istridari Alm. Almarhum sedangkan Pemohon Ill merupakan saudara sepupukanudng dari Alm.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dari paraPemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenanganMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 40. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 280. 000,Biaya redaksi :Rp. 10. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.376.000, (tiga ratus tujuh enam ribu rupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd

6/Pdt.G/2011/PAW