M.Si dengan calon pengganti antar waktu (PAW) yaitu H.

anggota frakst PKNU DPRD Kabupaten Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

M.Si (TergugatRekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu H. Ali Buhaiti, SH.

Menyatakan bahwa surat DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama KabupatenPasuruan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Nomor B074/DPC03/VH/2013, perihal surat pemberitahuan/usulan PAW Dapil III, adalah sah danmengikat;3. Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada pimpinan DPRD KabupatenPasuruan Jawa Timur untuk melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)atas nama H. Muhammad Rafiqi, SE. M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

Fotocopy surat nikah atas nama Sawedi, Nomor 179/IX/1972, tanggal30 September 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaHal. 4 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan aslinya, danbermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P4.5.

Sawedi L adalah Ladong;Hal. 5 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgBahwa agama yang dianut semasa hidup H. Sawedi L bin Landong adalahagama Islam;Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan istri H.

Sawedi L bin Landong adalahagama Islam;Hal. 6 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA Skg Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan istri H.

Sawedi;Hal. 7 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgMenimbang, bahwaP.1 berupa asli silsilah, P.2, berupa asli keterangankematian an. H. Sawedi L, P.3, berupa asli keterangan kematian an. Hasna,P.4, berupa akta nikah an. H. Sawedi L P.5, berupa Kartu Identitas Pensiun an.H.

Fitriani, S.Ag.Hal. 11 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahRp184.000,00(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).Hal. 12 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA Skg

) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan suratNomor: 1305/PV/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serangsahabat H.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dariberita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;.

Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRDSerang sahabat H.

Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMByang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi(Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) samasama terkejuttanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanyaReshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat,sehingga Penggugat bersamasama Bpk.

Ada hal2 lain termasuk transaksipolitik, krn itu. putusan PP soal reshuffle diminta dim rapat utkditeruskan bersama putusan PAW;Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi.Salam"(Bukti P2) email dari Bok. Imam Addaruqutni.10.Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimipinan Pusat PMB yangmembahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk.Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Suratemail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk.

Namun Tergugat Ill tetap ngotot untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat (vide bukti P17) ;Bahwa Penggugat mengirim surat yang kedua kalinya kepada Tergugat Ill,melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 56/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013,hal : SOMASI, tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepadaTergugat IIl agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syaratsyarat sahnyasebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua)tersebut di atas mengirim surat kepada Tergugat Ill melalui Surat Nomor25/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013,pada pokoknya menyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW)atas nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dankarenanya semua sSuratsurat yang berkaitan dengan PAW harusdikesampingkan dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAWtanpa sepengetahuan DPP.

telah memproses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat secara melawan hukum, karena tindakantersebut merupakan tindakan sewenangwenang diluar batas kebenarandan keadilan.

tersebut, semestinya Para Penggugat legowo menerima usulanPAW tersebut karena yang mengusulkan PAW Para Penggugat ini adalahPartai Damai Sejahtera sendiri.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak maumenerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebut seharusnya ParaPengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahtera bukankepada Para Tergugat.

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrdsimpanan yang dimaksud belum ditarik oleh Almrhah Nadariah bintiAbdul Wahab maka oleh karenanya para pemohon bermaksud untukmenarik uang simpanan tersebut pada Bank Aceh Kantor CabangMeureudu dan untuk kepentingan hukum lainnya.6. Bahwa untuk untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkat harus ada penetapan pengesahan ahli waris dari MahkamahSyariyah Meureudu.7.

PAW Nomor 0014/Pdt.

PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrdMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrdMuzhirul Haq. SAg Drs. Zukri. SHRani Sayulina. SHI. SKHPanitera PenggantiAbdul Khalid. SHIPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 120. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000.Jumlah : Rp.616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0014/Pdt. P/2018/MSMrd

2/Pdt.G/2011/PAW

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

OKU Pergantian Antar Waktu (PAW), kemudianditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No: PAN/06.07/A/KS/020/VI/2013perihal Usulan Pemecatan, Recalling dan Penunjukan PAW dari DPD PANOKU kepada DPW PAN SumSel tertanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada 20Juni 2013 DPW PAN sumsel mengeluarkan surat Nomor: PAN/06/ A/K/054/V1/2013perihal Rekomendasi pemberhentian keanggotaanPAN atas nama Budiarjo, SE ditujukan kepada DPP PAN, dan surat Nomor: PAN/06/A/K/055/V1I/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal PAW

Proses PAW yang telah disampaikan ke Ketua DPRD OKU, tidakmerupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehpenggugat.3.

Foto copy PAW anggota DPRD Kab.OKU dari fraksi Partai Amanat NasionalNo.PAN/06/B/KS/040/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 3. Foto copy minta di proses PAW No.17/F.PAN/2012 tertanggal 23 Februari2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4.

PAW anggota DPRDdari fraksi PAN saudara Budiarjo, SE.digantikan dengan Heriandi Sulton, SH.

,MH.untuk membuat perjanjian PAW sebagai anggota DPRD Kab.OKUSumsel.6.

16/Pdt.G/2011/PAW

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

adalah sebagai berikut : PAWdiusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kotauntuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD setempat;e DPRD Kabupaten / Kota minta namacalon anggota DPRD PAW kepadaKPU Kabupaten/Kota untukmelakukan verifikasi admintrasiterhadap usulan PAW dimaksud ;e KPU Kabupaten/Kotamenyampaikan nama calon PAW36kepada Pimpinan DPRD ; Pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota yang dilampiriverifikasi administrasi calon PAW anggota DPRD untuk

Gubernur ; Bupati/Walikota mengajukan permohonan PAW anggota DPRD setempat kepadaGubernur untuk diproses ; Gubernur membentuk tim untuk memverifikasi / penelitian terhadap kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD, apabila memenuhi syarat maka Gubernurmenerbitkan SK.

PAW ; Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PAWanggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah calon pengganti telahmemenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam tim verifikasi kelengkapan administrasicalon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil verifikasi tersebutdiketahui saksi dari tim ; Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas

sebagai TimVerifikasi tidak pernah menemukan dokumen keberatan dalam berkas kelengkapanadministrasi calon PAW anggota DPRD ; 2.

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret2012, DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menginstruksikankepada DPC PPPI melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW);Bahwa DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengeluarkan suratNomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentangPermohonan Pergantian

Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat;Selanjutnya disebut obyek sengketa;Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan Partai Politik Penggugat dari PartaiPengusaha & Pekerja Indonesia, dan usulan dilaksanakannya Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa melalui mekanisme yang mensyaratkansebelum dilakukan pencabutan maupun PAW, harus diselesaikan terlebih dahulu10.11.12.13.14.15.melalui Mahkamah Partai Politik berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 atas perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun

Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal instruksi kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tidak sah dan tidakmempunyai dasar hukum;Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/ XI/2012tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW

) adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;5 Menyatakan bahwa Surat DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

;Bahwa terhadap Pembanding/Penggugat, Para Tergugat telah melakukan pemecatansecara sewenangwenang dan selanjutnya mengusulkan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) dengan dalih Pembanding / Penggugat telah dipecat.

Bahwa proses Pengganti antar waktu (PAW)Penggugat tidak didasarkan pada usulan DPC Partai GerindraKab. Minahasa sehinggga bertentangan dengan UU Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan PP No. 16Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRDtentang tata tertib DPRD;12.

Kuntag, SE dansurat Nomor 070180/A/DPPGERINDRA/2013 tanggal 31 Juli2013 tentang PAW anggota DPRD Kab.

Bahwa sehubungan dengan objek/isi gugatan penggugatsebagian merupakan gugatan terhadap proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD maka kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Negeri Manado tidak berwenangmemeriksa perkara ini ( Kompetensi Absolut )..

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas( Obscuure liebel ) karena menggabungkan antara gugatanperbuatan melawan hukum dan gugatan PAW keanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehinggamengaburkan substansi dari objek gugatan itu sendiri..

Bahwa uraian poin 10 posita gugatan tidak benar karenaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehTergugat adalah berdasarkan usulan DPC Partai GERINDRAKabupaten Minahasa berdasarkan Surat No :13.07/DPCGERINDRA MINAHASA/2013 tanggal 24 Juli 2013. Sehinggaproses PAW yang dilaksanakan oleh Tergugat tidakbertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 maupunPP Nomor 16 Tahun 2010 ;.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0010/Pdt.

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdTempat/Tgl.Lahir : Ulee Gle/12071983.Agama : Islam.Pendidikan : $1.Pekerjaan : Honorer.Alamat : Gampong Pulo Ulim.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 16 Juli 2018, selanjutnya terdaftar sebagai perkara permohonan diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Meureudu tertanggal 24072018 di bawahRegister Nomor xxx/Pdt.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd6. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;7.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdBahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, antara lain : An. Megawati AbdulMuthaleb (P.1), An. Desna Sahuriaty (P.2), An. Salahuddin (P.3), An.Rafiuddin (P.4), An. Safrizal (P.5), An. Laina Fajri (P.6), An. DenniRahmadhani (P.7), An. Hasballah (P.8), An. Maulidar dan (P.9) yangdikeluarkan oleh Provinsi Aceh.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd

Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari danSukirman Simamora bin Simamora adalah 4 (empat) sebagai berikut :Page 14 of 15 PAW. Nomor 264/Pdt.P/2017/PA. Clg1. Untung Sudarso bin Sukirman Simamora (anak kandung) ;2. Supardi bin Sukirman Simamora (anak kandung) ;3. Ribut Supinah binti Sukirman Simamora (anak kandung) ;4.

Bahwa Almarhumah Siti Sundari ketika meninggal dunia, hanyameninggalkan 4 ahli waris yang masih hidup ;Page 2 of 15 PAW. Nomor 264/Pdt.P/2017/PA. ClgUntung Sudarso bin Sukirman Simamora, Umur 80 TahunSupardi bin Sukirman Simamora, Umur 78 TahunRibut Supinah binti Sukirman Simamora, Umur 73 Tahun fh PBoston Sukirman bin Sukirman Simamora, Umur 70 Tahun6.

Fotokopi Surat Permohonan Penegasan Hak Milik atas sebidang tanahseluas 800 M2 atas Suebah, ersil Nomor 40, Kelas D/Il yangdikeluarkan Lurah Jombang Wetan yang diketahui Camat Jombvang,Page 5 of 15 PAW. Nomor 264/Pdt.P/2017/PA. ClgKota Cilegon, tanggal 26 Agustus 1980. Bukti tersebut telah sesuaiaslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P15 ;16.

Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari danSukirman Simamora bin Simamora adalah 4 (empat) sebagai berikut :Page 13 of 15 PAW. Nomor 264/Pdt.P/2017/PA.

Baehaki, M.SyPage 14 of 15 PAW. Nomor 264/Pdt.P/2017/PA. ClgPerincian Biaya Perkara :hk. Biaya pendaftaran Rp. 30.0002. Biaya Administrasi Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 400.000,4. Biaya redaksi Rp. 5000,5. Biaya materai Rp. 6.000, Jumlahsatu ribu rupiah)Rp. 491.000,(empat ratus sembilan puluhUntuk salinan yang sah dan sama bunyinyaOleh Panitera,Drs. H.

Baehaki, M.Sy.Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pemohon padatanggal 18 September 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.Page 15 of 15 PAW. Nomor 264/Pdt.P/2017/PA. Clg