Ditemukan 8126 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2016/PTUN-PLG Tanggal 22 Februari 2017 — DARUL QUTNI, SE vs GUBERNUR PROVINSI SUMUTERA SELATAN
64 — 145
64 — 145
Pimpinan DPRDKabupaten Banyuasin, dengan surat tertanggal 20 September 2016, SuratNomor : 027/SKH2A/IX/2016, isi Pokok surat : Pemberitahuan danPermohonan penundaan Proses PAW atas nama Darul Qutni, SE., surattersebut telah diterima oleh kantor yang bersangkutan Pada Tanggal 20September 2016.
Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Surat Keterangan BebasNarkoba dari BIDDOKKES POLDA Sumatera Selatan,sehinggatindakan DPC PD Banyuasin, DPD PD Sumatera Selatan dan DPPPD yang melakukan Pemecatan dan PAW atas diri Penggugat sejak4 Februari 2016 sangat tidak beralasan dan sewenangwenang. 11.
Bukti P 2122 Bukti P 2223 Bukti P 2324 Bukti P 24PD/BA/VV/2016, Perihal PAW Anggota DPRDKabupaten Banyuasin dari Fraksi Partai Demokrat, 10Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Surat Mahkamah Partai Partai Demokrat,tanggal 16 Juni 2016, No. 78/MP/VV2016, PerihalPenundaan pelaksanaan SK.
DPP No.44/SK/DPP.PD/V/2016 tentang PAW Anggota DPRD KabupatenBanyuasin atas nama Daru Qutni, SE , (fotokopi dariTOtOKO ppl) jeeessse==eennseseee een nseeeeeeeeemenerneemeneenFotokopi Surat Mahkamah Partai PD, tanggal 21 Juni2016, Nomor : 80/MP/2016, Perihal PemberitahuanAdanya Surat Penundaan Pelaksanaan SK.
Sumsel No ;003/A.1/PD/DPD/SS/l/2016, tanggal 5 Februari 2016, Perihalusulan Pemberhentian dan PAW an. Darul Qutni,SE, darianggota Partai Demokrat dan DPRD Kabupaten Banyuasin ; c. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin No; 006/DPCPD/BA/IV2016, Tanggal 04 Februari 2016 Perihal usulanPemberhentian dan PAW an. Darul Qutni,SE, dari anggotaPartai Demokrat dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin ; 4.
Register : 08-12-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1776/P/2017 Tanggal 20 Desember 2017 —
12 — 0
12 — 0
Register : 05-02-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan MS SIGLI Nomor 14/Pdt.P/2014/MS.Sgi Tanggal 12 Maret 2014 — PARA PEMOHON
38 — 8
38 — 8
Register : 07-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA BADUNG Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Bdg. Tanggal 10 Nopember 2014 — - Pemohon I
- Pemohon II
72 — 23
72 — 23
Register : 22-07-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA BEKASI Nomor 66/Pdt.P/2014/PA.Bks. Tanggal 13 Agustus 2014 — Pemohon
28 — 10
28 — 10
Register : 18-05-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 04-12-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 220/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tanggal 10 Juni 2010 — PEMOHON I, II, III, IV, & V
15 — 5
15 — 5
Register : 17-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 17-02-2014
Putusan PA SERANG Nomor 369/Pdt.P/2013/PA.Srg Tanggal 21 Oktober 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
20 — 1
20 — 1
Register : 07-04-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PA SURAKARTA Nomor 21/Pdt.P/2015/PA.Ska. Tanggal 18 Mei 2015 — Pemohon
19 — 7
19 — 7
Register : 17-07-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA BEKASI Nomor 65/Pdt.P/2014/PA.Bks. Tanggal 13 Agustus 2014 — PEMOHON
45 — 3
45 — 3
Register : 19-05-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 0011/Pdt.P/2015/MS.Ksg Tanggal 29 Juni 2015 — PEMOHON
25 — 7
25 — 7
Register : 19-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PA BITUNG Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Bitg Tanggal 4 Februari 2016 — PEMOHON
53 — 21
53 — 21
Register : 07-06-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 30-09-2011
Putusan PA SERANG Nomor Perdata Agama : 305/Pdt.P/2011/PA Srg. Tanggal 7 Juli 2011 — Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III.
42 — 3
42 — 3
Register : 06-09-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 120/Pdt.P/2013/PA.Mdn Tanggal 12 September 2013 — PEMOHON
29 — 1
29 — 1
Register : 21-08-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Mdn Tanggal 3 September 2013 — Pemohon
45 — 1
45 — 1
Register : 13-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 61/Pdt.P/2014/PA.Ska. Tanggal 25 Agustus 2014 — Pemohon
15 — 3
15 — 3
Register : 29-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 369/Pdt.P/2014/PA.Sub Tanggal 21 Oktober 2014 — Junaidi bin Ahmad dan Nurhasanah binti Zakaria
21 — 12
21 — 12
Register : 03-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan MS IDI Nomor 122/Pdt.P/2015/MS.Idi Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon I, dkk
62 — 15
62 — 15
Register : 05-02-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan MS IDI Nomor 5/Pdt.P/2015/MS.Idi Tanggal 23 Februari 2015 — Pemohon I, II, III, IV, V dan VI
23 — 7
23 — 7
Register : 27-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan MS IDI Nomor 12/Pdt.P/2015/MS.Idi Tanggal 19 Mei 2015 — H. Matsyah Bin Hamzah, Cs
62 — 17
62 — 17
Register : 26-11-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 26/G/2012/PTUN-PDG Tanggal 22 April 2013 — -DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN
-GUBERNUR SUMATERA BARAT
114 — 31
114 — 31
Usulan PAW terhadap anggota DPRD barudapat dipertimbangkan apabila yang bersangkutan telah diberhentikan darikeanggotaan partai berdasarkan Surat Keputusan DPPPPRN, bukandidasarkan kepada Surat Keputusan DPDPPRN, BAHWA SEBAGAI CONTOH, PROSES PAW ANGGOTA DPRDKABUPATEN PASAMAN BARAT AN. SDR. PASRIAL SUTAN MUDOMENGGANTIKAN SDR.
untuk perkara ini, pertahun diperbaharuiSKnya, PAW perkara ini tahun 2012, saksi tidak tahu proses PAW perkara inikarena belum masuk sebagai Tim, saksi baru masuk Tim Tahun 2013, pada waktuitu yang ikut pak Mulyadi; Bahwa tidak ada aturan tertulis/tidak ada diatur dalam peraturan perundangundangan terkait dengan kelengkapan berkas PAW yang asli atau fotokopi akantetapi hanya kebijakan tim agar terhindar dari pemalsuan; Bahwa syarat asli yang wajib dicantumkan untuk penerbitan SK PAW antara lain:
nnn nn nn nnnBahwa sepengetahuan saksi surat keputusan pemberhentian, usulan PAW daripartai ditandatangani oleh DPP atau DPD diatur didalam AD/ART partai masingmMaSinQ; Bahwa proses PAW sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2008 bahwaPAW tersebut dapat disebabkan karena tiga hal: 1.
kasus DPD PPRN Padang Pariaman ada kasuslain yang serupa dari PPRN yang ditangani oleh Kesbangpol yaitu PAW di Kab.Pasaman Barat dan di Solok; Bahwa yang mengusulkan PAW dari PPRN di Kab.
Yani; Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.26/G/2012/PTUNPDG Bahwa terhadap PAW dari PPRN di Kab.