PUTUSANNomor: 2241 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DARMAWAN SUSILO, S.P.

Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia u.o Ketua Muda Pidana Nomor 887/2015/$.1197.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa ditahanselama 30 (tiga puluh) hari (Il), terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut karena didakwa :PRIMAIRBahwa Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SP Bin NLO SUWARNO;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada PengadilanNegeri Palangkaraya tanggal 26 Agustus 2014 No.33/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/2014/PN.PL.R, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dan mengenai uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya berkesimpulan kerugian Negara hanya sebesarRp88.062.500,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratusrupiah) dengan pertimbangan penghitungan kerugian Negara adalah sebesarRp301.062.500,00 (tiga ratus satu enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)dikurangi Pengembalian oleh saksi SUWARNI ke Kas Desa sebesarRp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sementara berdasarkanfakta persidangan Ahli menerangkan

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tidak menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa Bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 2001Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2241 K/PID.SUS/2014tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda..

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 91 dari 91 halamanPutusan Nomor 40PIDSUSTPK2018 PT.MKS

/Pid.Sus/2012/PN.Palu tersebut tidak ditentukan tentang tanah seluaas 45mx 35 m sebagai obyek perkara ini dirampas untuk Negara sebagai penggantikerugian Negara dan Terbanding semula tergugat juga telah menjalani pidanabaik pidana pokok, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjarakarena dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetapterpidana tidak membayar uang pengganti ; sehingga tidak ada kewajiban bagiterbanding semula tergugat sebagai terpidana perkara Tipikor

Penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan TinggiMakassar tanggal 12 Meret 2020 Nomor 141/PID.SUS/2020/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNomor Reg.. Perkara.:PDM04/Snj/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 Terdakwadidakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN BIN MUH.

pidanaPenganiayaan.Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BANTA LIDAN Bin AlmMUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Memerintahkan Barang Bukti :e 1 (satu) buah parang bergagang coklatDirampas untuk dimusnahkan.8Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(duaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08

PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

(untuk dipergunakan dalam perkara lain); 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor : 03 / Pid.Sus / Tipikor / 2011 PN.MKW. tanggal 02April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :301 Menyatakan Terdakwa Sabarudin Patiran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa

Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12 Tipikor.Banding / 2012 / PT.JPRtanggal 08 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari tanggal 02 April 2012 No. 03 / Pid.Sus / Tipikor

Mahkamah Agung RI berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Judex Facti PengadilanNegeri Fakfak tidak melakukan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1)huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara telahmelampaui batas wewenangnya.Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan mengingat bahwa Terdakwa tidak dalam status tahanan / ditahan karenaperpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.40ttd./ M.S.

Kemudian adalaporan masyarakat kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dankejaksaan masuk untuk melakukan penyelidikan, jadi BPK dan Inpektorattidak bisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harusmenghargai institusi Negara ini;Bahwa saksi menyatakan benar perkara ini disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari pada tahun 2015;Bahwa saksi menyatakan Terhadap perkara ini, ada 4 (empat) orang yangdijadikan terdakwa;Bahwa saksi menyatakan ada 2 (

dua) orang yang dilakukan pemecatanyaitu saksi dengan Penggugat danvonis hukuman 1 tahun 3 bulan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perintah kepada Penggugat untukmelakukan pengembalian uang kepada negara;Bahwa saksi bersamasama Penggugat ini menerima SK PTDH padatanggal 1 Nopember 2019 dan gaji mereka sudah dihentikan;Bahwasaksi tahu pada tahun 2015sudah ada Putusan Tipikor;Bahwa saksi menyatakan selama dalam Penahanan Penggugat masihmenerima gaji;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menerima

Bahwa Saksi tahu poinpoin dari SK PTDH berdasarkan Putusan Tipikor; Bahwa saksi tahu penggugat ditahan selamal (Satu) tahun tiga bulan; Bahwa Saksi menyatakan SK pemberhentian terhadap Penggugat padabulan Oktober 2019; Bahwa saksi menyatakan pada waktu kasus Penggugat diproses diPengadilan ada kuasa hukumnya.

. 28/Pid.SusTPK/2014/PN Mnk, tanggal 12Februari 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sostelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu) dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusanpengadilan tipikor

Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015; 2292 2 nnn nn ne nnn nnn nnn nnn nnn nee4. Perpanjangan (ll) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 55 2220 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn en nn neeHal 1 dari Put.No.08/Pid.SusTPK/2016/PT.SMG.5.

;Menimbang, bahwa surat permberitahuan untuk mempelajari berkasperkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor tertanggal 10 Februari 2016yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwadiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umummasih dalam tenggang wakiu dan dilakukan dengan cara serta syaratsyaratsebagaimana

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2013 sampaidengan tanggal 15 Februari 2014;6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal22 Desember 2013;7.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Akta Permintaan Banding, Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 07 Maret 2014 tersebut, permintaanbanding mana

penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari2014 sampai dengan 14 Februari 2014;3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;5 Penuntut Umum pada penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2014 sampaidengan tanggal 5 Mei 2014;6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;7 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus2014;9 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utaramasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi Hakimhakim anggota, NAHRA HUSEN, SH sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdMAMAN M AMBARI, SH, MH. ZAID UMAR BOBSAID, SH.MHttdDr.

H.ANSORI, SH, MHPANITERA PENGGANTIttdNAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMIINI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADAPENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,AGUNG RUMEKSO .SH.M. Hum.NIP.19580819 198103 1004.

DEDI SUNARDI, MBA;Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor: 06/Q.3.12/Fd.1/11/2018tanggal 23 Nopember 2018 atas nama SUKIRNO PRASETYO;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdugaan Tipikor Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat SukorameDesa Tegalrejo di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru TA. 2017atas nama SUKIRNO PRASETYO tanggal 8 Mei 2019;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdengan Nomor Penetapan Tersangka: 05/Q.3.12/Fd.1/11/2018 tanggalHalaman

.5.000,00(lima ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum menyatakanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2020 dan permintaanbanding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 April 2020 sebagaimana ternyatadari akta pemberitahuan Pernyataan banding Nomor:2/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 April 2020, memoribanding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 6 April 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telahdiberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umumdan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat PaniteraPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 3 April 2020 Nomor: W15.U1/1015/Pid/Tipikor

/IV/2020 dan Nomor:W15.U1/1016/Pid/Tipikor/IV/2020 Perihal : Mempelajari Berkas PerkaraHalaman 38 dari 50 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BJM(inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat HukumTerdakwa ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanUndangundang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca danmemperhatikan

PUTUSANNO. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanBAMBANG HARIYONOSidoarjo54 Tahun / 10 Mei 1965Laki lakiIndonesiaDusun Trompo Wetan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;Terdakwa dipersidangandidampingioleh Penasehat Hukum YULIANAHERIYANTININGSIH., .S.H., M.H., LUSI RUSTANTI, S.H., ANDIJ FERRIJANTORO,S.H., para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum YULIANA & REKANberalamatkan di Jalan LEGUNDI NO.31 SURABAYA, berdasarkan Surat PenetapanKetua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor

yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 09 / Sidoa / Ft.1 / 07 /2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agarterdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Putusan tersebut dibacakan pada sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019 dengan dibantuoleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasehatHukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Tid. Ttd.John Dista, S.H., Cokorda Gede Arthana, SH., M.H.

No. 1864 K/Pid.Sus/20145Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:401Menyatakan Terdakwa TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan

negara dan dilelang, yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagaipembayaran uang pengganti;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:44e Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat PertamaNo. 51/Pid.B/Tipikor

TITI SUMANTI,berlokasi di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara;65 Sebidang tanah seluas 43.684 m2, terletak di Desa Pasar Kerkap, KecamatanAir Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Sertipikat Hak Milik No.00366, tanggal 26 November 2012, atas nama TITI SUMANTI;Dikembalikan kepada Terdakwa TITI SUMANTI;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/ Tipikor

Tipikor/2013/PN.Bk1 tanggal 30 April 2014, menurut hemat Majelis HakimTingkat Banding adalah terlalu berat, karena yang berperan paling aktif dansebagai penentu kebijakan sejak diadakannya pembentukan Panitia LelangPengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah saksi M.ZAIRIN, SE., MM., Bin H.

No. 1864 K/Pid.Sus/2014Bengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkandan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana

Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.

Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya; Dan karena ituharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.

Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak PidanaKorupsi SulSel Bar yang berkedudukan dimakassar berdasarkan UU RI.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan berdasarkanKeputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassaryang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksadan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi

No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan17berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada PengadilanMakassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atauorang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanUmum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamemalsu bukubuku atau

No.46 Tahun 2009 Tentang PengadilanNegeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan TipikorPada Pengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Baratyang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsitelah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanTindak Pidana Korupsi , Perobuatan tersebut dilakukan oleh

Oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdari tanggal 12 Juli 2013 s/d. tanggal 10 Agustus 2013;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang dari tanggal 11 Agustus 2013 s/d. tanggal 9 Oktober 2013;5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang dari tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 8 Nopember 2013;6.

Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d. tanggal 7 Desember 2013.Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG: 1Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.

LuisBalun, S.H dari POS BAKUM KOTA KUPANG berdasarkan Penetapan Hakim KetuaMajelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juni 2013 Nomor 05/Pen.PH/PID/2013/PN.KPG;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;Setelah membaca: Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Juli 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TindakPidana

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR

Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) atau lazim disebut Karyawan Tetap dengan merujuk padaPasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya Surat Perjanjian Kerja tersebutditanda tangani dan berjalan terdapat jeda waktu dan tidak berjalan secaraberkesinambungan/terus menerus, sehingga tidak berdasar beralih menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR

menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau lazim disebut KaryawanTetap dengan merujuk pada Pasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi fakta hukumnya SuratPerjanjian Kena tersebut ditanda tangani dan bernalan, terdapat jeda waktudan tidak berjalan secara berkesinambungan / terus menerus, sehingga tidakberdasar beralih menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNeger/HI/TIPIKOR