Putusan No. 1740 K/PID.SUS/2016melakukan audit untuk menentukan adanya besar kerugian negara terhadapsuatu tindak pidana korupsi akan tetapi Penyidik pada Kejaksaan NegeriSoasio Tidore dalam perkara a quo telah menghitung adanya dugaan besarkerugian negara dalam perkara tersebut ini hanya bersandar pada hitungantata los Penyidik Kejaksaan Soasio Tidore sendiri, padahal kejaksaan dalamperkara Tipikor Jaksa dapat sebagai Penyidik dan juga sebagai PenuntutUmum, namun Jaksa tidak diberi kewenangan sebagai

lembaga atau badanauditor untuk menghitung adanya kerugian negara dalam perkara tipikor;3.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan hal manasudah secara resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiInspektorat Kabupaten Halmahera Timur dengan surat telah memberitahukan/melaporkan kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan MalukuUtara dengan segala tembusannya, dengan demikian jelas terlihat bahwaPemohon/Terdakwa dalam perbuatannya tidak mempunyai niat sama sekaliuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itupertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaPadangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,pada wakiu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember2016 atau atau setidaktidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Kantor Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau di dalam wilayah KabupatenSidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.HNip. 196511201989031004Hakim Ketua MajelisT.T.DYance Bombing, S.H. M.H.Panitera PenggantiT.T.DHamsiah ,S.H. M.H.Him. 45 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 46 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 47 dari 45 him. PutNomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING/2011/PT.JPR. tanggal07 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwatersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011Nomor : 288/Pid.B/2010/PN.JPR. yang dimintakan banding tersebut

; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2333 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaOKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd.

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidakmencerminkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya.2.

Bahwa, Judex Facti yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri/TipikorBanda Aceh telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalammenilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangantersebut diambil allh dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, sehingga putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dikuatkan.Hanya sedikit perbaikan pada hukuman denda.3.

PUTUSANNomor 2023 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ERNES BETAUBUN, S.E;Tempat lahir : Watdek;Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 08 Nopember 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pelita Kelurahan Ohoijang WatdekKecamatan Kei Kecil Kabupaten MalukuTenggara ;Agama : Katholik;Pekerjaan : PNS;Terdakwa

pertanggungjawaban demikian jugaperekonomian Negara.Bahwa dalam perkara ini, nilai kerugian Negara sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa telah dikembalikan Terdakwa kepada Negaralewat penyetoran kembali kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tual yangdititio di BPDM Tual (bukti terlampir), dengan demikian unsur yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dapatditemukan dalam perkara ini, dan justru Negara dirugikan dalam proseshukum sampai persidangan perkara ini di Pengadilan Tipikor

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLMttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;tid.

Tempat Tinggal : Jalan Lintas DuriPekanbaru RT.007/001Desa Semunai Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Semunai periode tahun 2010sampai dengan 2015;Pendidikan : SMP;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.200Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d29 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 11 Agustus2016;Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;.

Bahwa Pada posita no. 16 penggugat menanyakan apakah pasal 3Undangundang Tipikor ancaman Pidananya 5 (lima) tahun seperti yangdinyatakan dalam ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 23ayat (1) Huruf h Perbup Sumenep nomor 54 tahun 2019, maka sebelumnyaTergugat tegas menjawab iya benar dan diatur dalam ketentuan PerbupSumenep Nomor 54 tahun 2019 pasal 23 ayat 1 huruf h, yang berbunyi : Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum

Bahwa pada posita Nomor 18 Penggugat terlalu sempit menafsir ancamanpidana terhadap pasal 3 Undangundang Tipikor padahal sudah jelasancaman pidananya dalam pasal tersebut adalah alternatif yakni Semurhidup atau paling singkat 1 (satu)tahun dan 20 (dua puluh)tahun, jadijika seseorang terbukti melakukan atau melanggar pasal 3 UU Tipikor,maka bisa saja hakim menjatuhkan (memvonis) hukuman seumur hidup,bisa 1 tahun dan bisa 20 tahun, terbukti dalam putusan majelis PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri

padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur dimana putusan tersebut dengan pokoknyatelah memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin namun melihat putusan tersebut kami masih merasa belum sesuaiHal. 44 dari 56 hal.

Nomor 2623 K/Pid.Sus/2016dengan halhal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangandan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dilihat dari segi edukatif, preventif,korektif maupun represif mengingat :Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur Nomor 4/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 20 Mei2016 dimana di dalam pertimbangannya mengambil alin putusan pengadilantingkat pertama sehingga terdapat persesuaian pendapat antara JaksaPenuntut Umum

dipertimbangkanpula dalam putusan Majelis Hakim, namun putusan yang dijatuhkan belumsebanding dengan halhal yang memberatkan tersebut;Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan korupsisehingga perlu menghukum tinggi para koruptor, agar dilakukan pembinaandengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan sehinggasetelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan perilaku korupTerdakwa dapat berubah menjadi tidak korup ;Bahwa dari sisi masyarakat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor : 25/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :YETRO,SE BIN DARDAUL NGANDOH ;NamaTempat Lahir : Telekoi (Pendang) ;Umur/ tanggal lahir : 37 tahun /11 Nopember 1975 ;Jenis Kelamin

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangkarayasejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berturutturut :a.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13Agustus 2013 Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Agustus 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

WATI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/dtanggal 10 Januari 2012 ;e Penetapan No : 34/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG tanggal 15 Desember 2011 untukTerdakwa.VI, GUSMAN EFENDI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 10Januari 2012 ;2222554 Penangguhan Penahanan 5Untuk Terdakwa IV (SUSI SUHENI, S.Kh) di tangguhkan Penahanannya berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 4 Januari2012 sampai dengan sekarang ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Padang ;Penetapan

No : 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG tanggal 4 Januari 2012 untuk Terdakwa.I,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 10Januari 2012s/d tanggal 10 Maret 2012 ;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang ;Penetapan No : 36/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 5 Maret 2012 untuk TerdakwaI,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 11Maret 2012s/d tanggal 9 April 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang

Bunda II B No. 11 Ulak Karang, Kota Padang.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20Desember 2011 Nomor : 22/XH/SK/Pid/TPK/2011 dan berdasarkan Penetapan MajelisHakim tertanggal 21 Desember 201 1.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut ;Telah membaca ; == 222 n nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Padang No : 19/Pid.B / TPK /2011/PN.PDGtanggal 13 Desember

Mengenai penerapan hukum Bahwa Terdakwa Judex Facti keliru menerapkan Pasal 2 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 (UndangUndang Tipikor)tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana substansipenerapan Pasal 2 UndangUndang Tipikor tersebut, diperuntukkan bagisetiap orang yang tidak terikat dengan suatu hubungan pekerjaan secaraHal. 66 dari 70 hal.

Put.No. 2211 K/PID.SUS/2014formiil dengan negara, hal ini merupakan perbedaan substansi antaraPasal 2 dengan Pasal 3 UndangUndang Tipikor; Bahwa Judex Facti keliru menempatkan peristiwa hukum, yang menjadidasar pertimbangan untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa,terlihat dari pertimbanganpertimbangan fakta, yang menjadi dasarpertimbangan Judex Facti merupakan suatu peristiwa administrasi danteknis, serta hubungan keperdataan.

,M.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu. oleh Frensita Kesuma Twinsani,S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Panitera PenggantiOleh karena Hakim Ad.Hoc. Tipikor: Dr. H. Surachmin, S.H.

Tipikor: Dr. Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H., selaku Hakim Pembaca ;Jakarta, 2015Ketua Mahkamah Agung RIProf. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.,Hal. 70 dari 70 hal. Put.No. 2211 K/PID.SUS/2014

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14Nopember 2014 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin Hj.

Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa / Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHj.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2014, yang telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3Desember 2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;V.

Karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai YudexFactie setelah mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/PN.Bjm berikut berita acara sidang serta alat bukti/oarang bukti yangterlampir dalam berkas perkara, maka didapati faktafakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai PNS bekerja pada Dinas Kehutanan danPerkebunan

,Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai KetuaMajelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan HADISUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili

bahwa unsur melawan hukum dalam DakwaanPrimair tidak dapat diterapbkan kepada Terdakwa sehingga unsurtersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu maka Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut: Apabila dibaca dan dicermati kembali, pertimbangan yangdijadikan dasar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamayang diambil alin oleh Pengadilan Tipikor

Berdasarkan 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/MSGKW/II/2010 tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40%atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan dengan jumlahsebesar Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta duaratus empat puluh ribu rupiah); sehingga dengan demikianMampetua Hutapea telah menerima dana sebesarRp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah);(Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamahalaman 55 sampai dengan halaman

Judex Facti berpendapat bahwa PeraturanPresiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan/JasaPemerintah adalah kurang relevan dan amat subjektif apabila ditafsir dandijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Dakwaan Primair, karena Peraturan Presiden tidak dapat dijadikan dasarhukum untuk menguji perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Tipikor yang menganut asas legalitas

dalam hukum pidana(vide, putusan PN. hal 61);Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapuramempertimbangkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentangPerubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat lebih objektifapabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan ataukedudukan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Oleh karena itu, perbuatan Terdakwayang melanggar Keppres atau Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum, sehingga terhadap perkara Terdakwa dapat diterapkanketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum, karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telahterungkap faktafakta sebagai berikut:1.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari Nomor 24/Pid/TIPIKOR/2015/PN.kKdi., tanggal 01 September2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, SP. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 12November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;Hal. 45 dari 69 hal. Put.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada duatingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid Tipikor/2015/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolomengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

Dengan demikian putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/TIPIKOR/2015/PT.

/2015/PT.KDI, tanggal 12November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 24/Pid/TIPIKOR/2015/PN.kKdi. tanggal1 September 2015 ;MENGADILI SENDIRI :1.

Puwatu Kota Kendari SulawesiTenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para PenasihatHukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2019 dan yang telah didaftar dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 304/Tipikor/PN. Kdi/2019 tanggal 28 Juni 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa H.

RIDWAN, S.Sos, M.Si diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS07/RP9/Ft.1/06/2019tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :Primair :w Bahwa terdakwa H.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

RIDWAN, S.Sos, M.Si telahdinyatakan terbukti Ssecara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor jugaberkeyakinan ia telah bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didalamdakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAPharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.

(Pemohon).Banda Aceh, 28 November 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bna

telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, NIK 1871084902930005, umur 25 tahun, agamaIslam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempatkediaman di Kecamatan Teluk Betung Timur KotaBandar Lampung, disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan dahulu wiraswasta, tempat kediamansemula bertempat tinggal di Kecamatan Teluk BetungSelatan Kota Bandar Lampung, namun sekarangberada di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui KotaBandar Lampung (Tipikor

PUTUSANNomor 144/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama Lengkap : SATRIA Bin SUNARYO. ~~Tempat lahir : PersatuanAsahan (Sumut). QRUmur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Juli 1989. YWJenis Kelamin : Lakilaki.

ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hari Purwanto, SH Advokatpada kantor Hukum Adhi Soghata, Jacob Antolis, SH & Rekan yang berkantordi Jalan Astasura No. 18 Benaya Peguyangan Denpasar Bali, berdasarkanSurat Penetapan No. 07/Pidsus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal Juni 2013; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca suratsurat/berkas perkara;Telah mendengar