Ditemukan 20444 data
22 — 0
Foto kopi Penolakan pernikahan Nomor : Kk.13.24.24/Pw.01/267/X1/2010tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ; 3b.
108 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini sebesar Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 16 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugatmelalui kKuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Srt.KAS/PHI/201 7/PN.JKT.PST juncto Nomor 267
Proses4 x Rp35.480.773,00 = Rp141.923.092,00e Sisa cuti =Rp 11.826.924,00 +Total = Rp381.870.239,00(tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu duaratus tiga puluh sembilan rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASI ASURANSI JIWAINDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 267
, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASIASURANSI JIWA INDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 267
Terbanding/Tergugat : PT. KALMAR JAYA
141 — 86
Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin ke1 (Satu) telah selesai dikerjakanoleh Penggugat maka, pada tanggal 12 May 2016 Penggugat membuattagihan pertama dengan nomor 12052016/003/UGKKJ tertanggal 12 May2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilai tagihansebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus duapuluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atas tagihantersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.(Bukti P05)8.
(Bukti P06)Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin 3 telah selesai dikerjakan olehPenggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, maka Penggugat membuattagihan ketiga dengan nomor invoice 16082016/003/UGKKJ tertanggal 16Agustus 2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilaitagihan sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enamratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atastagihan tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.
Tagihan ketiga sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam jutaenam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah),16 Agustus 2016, bukti P07 ;4.
209 — 48
Tanah pekarangan NB 03871 lokasi sebelah selatan diwakafkan untuksumur dan tempat wudlu Masjid Karangkemasan seluas 39 m2,sedangkan yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi adalah bagianselatan seluas 267 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H.Dja'far seluas 694 m2.Tanah pekarangan NIB 038732 yang menjadi hak Tergugat Rekonvensiseluas 251 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H. Dja'farseluas 767 m2..
SHM 03871 luas 267 m2 , lokasi Karang Kemasan.b. SHM 03872 luas 251 m2, lokasi Karang Kemasan akan dimanfaatkansendiri.17. Bahwa Tanah warisan yang berupa Tanah perkarangan yang menjadi/kembali ke Abii xxxxxxxxxx:a. SHM 03871 luas 694 m2 lokasi Karang Kemasan.b. SHM 0372 luas 767 m2 lokasi Karang Kemasan.18. Bahwa masih berdasarkan Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah KeluargaAhli Waris Xxxxxxxxxxxxxtertanggal 06 September 2014, dijelaskansebagai berikut:a.
108 — 69
SyaifulUmar,M.MP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang pengangkatanIr. Syaiful Umar, M.MP sebagai Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone Bolango dan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/SK/BUPBB/161/XI/2014 tanggal 04 November 2014 tentangpengangkatan Ir.
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT.Dokumendokumen/ surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapalikan 5 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.2/BUPBB/SK/267/2010 Tentang PengangkatanPejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango atas nama Ir. Syaiful Umar, M.
MP, NIP: 19690603199703 1 006, Pangkat : Pembina (IV/a), Eselon II B, dilampiri SuratKeterangan Menduduki Jabatan Lowong Nomor : 800/BKPPDBB/267/2010, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPPDBB/267/ 2010, dan Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor :800/BKPPDBB /267/2010 tanggal 21 Desember 2010;1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.4/SK/BUPBB/08/2011 Tentang PengangkatanHalaman 62 dari75 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT.GTOPejabat Struktural Eselon
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT;Dokumendokumen /surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapal ikan5 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten Bone Bolangotahun anggaran 2013;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon Il di Lingkungan pemerintahan Kabupaten BoneBolango atas nama Ir.
Syaiful Umar,M.MP ,NIP:19690603199703 1 006,pangkat: pembina (IV/a), eselon Il B, dilampiri surat keteranganmenduduki jabatan lowong nomor:800/BPKPPDBB/267/2010 tanggal21 Desember 2010;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.4/SK/BUPBB/08/2011 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon IV di lingkungan pemerintahan kabupaten BoneBolango atas nama Ir. Joize T.
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.43/B/PK/PJK/2008.Republik Indonesia No. 267/KMK.012 /1978tanggal 19 Juli 1978 (Bukti PK 20), yangmenyatakanYang dimaksud dengan Kontraktor dalam Keputusan iniadalah ~s setiap Kontraktor beserta partnernya yangmelakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak BagiHasil) di bidang minyak dan gas bumi mengenaieksplorasi dan produksi disuatu wilayah kerjatertentu.b. Pasal III Surat Edaran Bersama DirekturJenderal Pajak No. SE75/PJ/1980 dan DirekturJenderal Moneter No.
SE6918/M/1990 (Bukti PK21), yang menyebutkan*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978tanggal 19 Juli 1978, harus diartikan bahwa setiapKontraktor Kontrak Production Sharing/Partner dalameksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi padawilayah kerja tertentu, berkewajiban untukmendaftarkan diri kepada ODirektorat Jenderal Pajakuntuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)sendiri.c. Butir 1 dari Korespodensi suratNo.117/D0200/92 S11 tanggal 13.
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1781/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
18 — 10
Jumlah Rp. 267. 000,Bukittinggi, Ol Maret 2011Untuk salinan sesuai asliPaniteraTtdDrs.Warnelis Watman,SH
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
penafsiran hukum, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
30 — 4
Foto copy Surat Pernyataan Perwalian Nomor 470/267/418.80.10.2016 yangdikeluarkan dari Desa Kedak, diberi tanda P.7;8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/217/418.80.10/.2016 yang dibuatoleh Kepala Desa Kedak, diberi tanda P.8; 9. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. : 2861 , Desa Sukorejo, KecamatanNgasem, Kabupaten Kediri , Tanggal 29 April 2009 , Luas 331 M?
9 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/04/IX/2011 tanggal 06September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanArahan Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinyadan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an. Pemohon bernomor3212170702870001 tanggal 11072012 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.
10 — 0
Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Sugiyao Nomor : 267/32/VIII/82, tanggal 10Agustus 1982 ( Bukti P. 24) ;5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Romadoni Dewi Aisah Nomor : 192020.751 Jo 1927 No 564, tanggal 11 Mei 2002 ( Bukti P. 5 ) ;6.
133 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertaniandan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
SUPATMI
22 — 13
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama:
- RIJANTO sebagaimana tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3517021508410001 tanggal 26 Agustus 2012, Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nahdatul Ulama Jombang Tanggal 7 Februari 2021 dan Akta Kelahiran Anak Nomor: 267/1968, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil di Djombang, Tertanggal 23 Juli 1968 atas nama Wulandari
6 — 0
hadirmenghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dipersidangan, baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagaiwakilnya walaupun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut:Bahwa, Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihakberperkara akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalildalilnya, Pemohon mengajukan alatbukti tertulis berupa Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267
54 — 10
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajibanmembayar kepada Tergugat Konvensi IV/Penggugat RekonvensiIV, Gusti Anom Bagindo Fifa Agus uang pelepasan klaim atastanah tanah seluas 267 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.1628Desa Sungai Selincah sebesar Rp.26.700.000. (dua puluh enamjuta tujuh ratus ribu rupiah).IV.2.
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
95 — 36
Kantor Wilayah XV Direktorat JenderalKekayaan Negara Makassar, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangKendari, beralamat di Jalan Made Sabara No.06 Kendari, serta bertindak atasnamanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU 267/MK.1/2013tanggal 16 september 2013, yang semula sebagai Kuasa Para Tergugat I danTergugat II sekarang sebagai para Terbanding I dan Terbanding IT; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 19Nopember 2014 Nomor
149 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan Kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2018 yang padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan olehkarena judex facti tidak salah menerapkan hukum;Bahwa tanah objek sengketa terbukti telan dijual oleh YeaneRaintama kepada Penggugat dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 267
12 — 0
MENGADILI;
- Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan, Nomor 267/U/JP/2000, tertanggal tertanggal 2 Otober 2000, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2000 putus karena Perceraian