TAUFIK, SH,; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BURUH, DKK.

DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Propinsi SulawesiBarat, Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan Mr.

A/DPP Partai Buruh/III/2011, Tanggal 1 April 2011 atasHal. 1 dari 9 hal.

AMIN SAERI(Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar) secara hukum adalah jelasjelas bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai pula denganAnggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Buruhdimaksud ;Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat DPP Partai Buruh tersebut diatas berdasarkan usul/permintaan dari DPC Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar adalah tidak didasarkan pada kebenaran dan faktayang seharusnya menjadi pertimbangan, demikian

pula bahwa sebelumdikeluarkannya suratsurat dimaksud sama sekali Penggugat tidakdiberikan hak pembelaan yang maksimal sesuai dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang seharusnyaditegakkan karena merupakan hak Penggugat ;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali MandarNomor 03/PBPM/ 1/2011, Tanggal 24 Januari 2011 Perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) Legislator Partai Buruh atas namaH.ANDI MUHTADIN (Penggugat) kepada DPP Partai Buruh dimaksudadalah dikeluarkan

DPP Partai Buruh.

KETUA DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PPP SITUBONDOLAWANDrs. H. SUROSO, M.Pd.

Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG' PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN, yang berdomisili di Situbondo disebut sebagaiTergugat III .Seluruhnya adalah Pimpinan Partai Politik PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN. sesuai UU Parpol No. 2 tahun 2008 yang dimaksudPimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan adalah Ketua Umumdan Sekretaris Jendral di tingkat pusat ketua dan Sekretaris di TingkatWilayah dan Cabang. Dengan demikian para tergugat juga kabur atau tidakjelas.

Sehingga gugatan tersebut tidaklengkap khus masalah peison dan domisilinya ;Bahwa objek gugatan adalah : perkara keuangan partai yang diperoleh darianggota partainya yang kebetulan pada saat itu dicalonkan sebagai BakalCalon Bupati Situbondo periode 2010 2015 Bahwa karena penggugat danpara tergugat semua adalah anggota partai yang harus taat dan tunduk padakeputusan Pimpinan partai yang didasarkan kepada Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar V1.Hal ini

aquo ;Bahwa karena para pihak, alasanalasan dan dalildalil para penggugat dalamsengketa a quo adalah berkaitan dengan hakhak dan kewajiban anggota sertakepengurusan partai, rapatrapat partai, masalah pelaksanaan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan dan tidak adakaitannya dengan peraturan perundangan lain sehingga kasus tersebut berawalatau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yangbersangkutan yaitu Partai Persatuan Pembangunan maka hendaknyaPengadilan

Karena penyelesaianterakhir lewat muktamar partai belum bisa dilakukan karena harus menunggupelaksanaan Muktamar partai yang pada kepengurusan periode 2007 2012ini diperkirakan akan diselenggarakan tahun 2012 nanti.

Cukup melalui mekanisme partai Saja.Bahwa pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) AD/ART partai adalah anggota partaiharus taat dan patuh terhadap AD/ART" Demikian juga pasal yang lain apabilaterjadi perselisihan antar anggota partai dengan pengurus partai khususnyapersoalan keuangan partai maka penyelesaian menurut mekanisme partaisesual AD/ART adalah yang telah kami sebutkan diatas, Dan ierakhir melaluimekanisme keber:atan di tingkat Muktamar partai.

Penggugat:
YUZMUHA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI ACEH
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH (DPW) PARTAI ACEH
3.KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN BENER MERIAH
4.PJ. GEUBERNUR ACEH Cq PJ. BUPATI BENER MERIEH

Penggugat:
AZMAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP GERINDRA),
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPD GERINDRA) PROVINSI SUMATERA UTARA
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPC GERINDRA) KABUPATEN LANGKAT

Penggugat:
PT Blusukan Jakara Raya
Tergugat:
PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA (DPD GOLKAR DKI)
Turut Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pembanding/Penggugat : LUKITO EKO PURWANDONO
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Malang

Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai anggota Partai NasDemsecara loyal yang hal sebagaimana dimaksud ditunjukkan dengan mematuhi ketentuandi dalam Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang Kewajiban Anggotasebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5, termasuk tapi tidakterbatas mengamankan setiap kepentingan partai NasDem dalam agenda politikmaupun agenda sosial kemasyarakatan;4.

Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya, dan atauangka (3).

Penggugat tidak pernah memperoleh penjelasan atas keputusan,kebijakan dan sikap partai, dan atau tidak diberikan kesempatan berpendapat termasuktapi tidak terbatas juga tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dalam haldiberikan sangsi oleh Tergugat II (Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab.Malang), begitu pula tidak pernah diklarifikasi atau pun diberi kesempatan olehTergugat I (DPP Partai NasDem) untuk membela diri, maka sudah terang keadaantersebut menimbulkan suatu kerugian yang nyata

juga memberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sangsioleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab.

Menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota Partai NasDem berhak untuk diberikankesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sangsi oleh Partai NasDemsebagaimana ketentuan di dalam AD / ART Partai NasDem;. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayarganti kerugian kepada Penggugat;. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayarkerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebesar:a.

Penggugat:
Kiki Handoko Sembiring
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Penggugat:
Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Keadilan dan Persatuan

Tergugat:
1.ANIES RASYID BASWEDAN
2.MUHAIMAIN ISKANDAR
3.PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
4.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
5.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
6.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
Jaya Susila
Tergugat:
DPW PARTAI NASDEM PROVINSI BALI

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

Nomor 437 K/Padt.SusParpol/2016politik (internal Partai Gerindra), sebab Penggugat dahulunya adalahAnggota Partai Gerindra dan Tergugat adalah Dewan Pimpinan PusatPartai Gerindra, objek yang digugat adalah produk Tergugat yakni berupaSurat Keputusan DPP Partai Gerindra;Bahwa secara hukum, Partai Politik mempunyai independensi untukmengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalamPasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi:Partai politik berhak mengatur dan

internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi:Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan PartaiGerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internalPartai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalahmasalah lainnyayang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra;Bahwa berdasarkan Surat

Eveready Sitorus;Bahwa jika surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Tergugat Il) tersebutyang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugattelah keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan (error in procedur),sebab objek gugatan incasu adalah merupakan perselisihan/persoalaninternal partai politik (internal Partai Gerindra), Penggugat dahulunya adalahAnggota Partai Gerindra dan Tergugat II adalah Dewan Pimpinan DaerahPartai Gerindra Provinsi Sumatera Utara, objek yang digugat

Partai Politiksecara jelas mengatur:Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik secara jelas mengatur:Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Pasal 60

ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi :Halaman 9 dari 18 hal Put.

SAIFULLOH DAMANHURImelawan DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN PASURUAN sekarang menjadi DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) KABUPATEN PASURUAN Dkk

SAIFULLOH DAMANHURI, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten1.Pasuruan dari Partai Persatuan Pembangunan, beralamat KrajanI, RT.004 RW.001 Desa Pukul Kecamatan Kraton Pasuruan,selanjutnya disebut sebagai................

::seee1PENGGUGAT ;LA WANDEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN PASURUAN sekarang menjadi DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) KABUPATEN PASURUAN, beralamat di Jalan Anggur Nomor 02 Bangil Kabupaten Pasuruan, selanjutnyadisebut sebagal............. TERGUGAT I;DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Raya Kendangsari No.36 Surabaya, selanjutnya disebutSo 02.)

TERGUGAT IT ;DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGATTi;KPU Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya Kejayan No.70 Pasuruan, selanjutnya disebut sebagal............... TURUT TERGUGAT I5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya RaciBangil Pasuruan selanjutnya disebut sebagai. TURUT TERGUGAT II ;6.

SANI ISHAK
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Aceh Utara
4.Mahkamah Partai Amanat Nasional
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
6.Komisi Independen Pemilihan atau Komisi Pemilihan Umum Aceh Utara
7.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh, cq. Bupati Aceh Utara

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai SIRA, DKK

DPP Partai SIRA yang memberhentikanPenggugat sebagai Ketua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utaraperiode 20122017;Hal. 14 dari 19 hal Put.

, namun Tergugat I/Termohon Kasasi (DPP Partai SIRA) tidak pernah merespon dan tidak pernah menyelesaikan haltersebut secara baik dan benar sebagaimana diatur dalam AD/ART partai SIRA,yaitu melalui mekanisme Konferensi Wilayah Luar Biasa DPW Partai SIRA Kab.Aceh Utara;5.

Bahwa Partai SIRA sekarang ini tidak lagi menjadi partai peserta pemilutahun 2014 dan para pimpinannya ditingkat DPP dan struktural partai lainnyasaat ini telah banyak menjadi pengurus partai politik lainnya dan juga sudahmenjadi bakal calon anggota DPR/DPRK pada pemilu tahun 2014 dari utusanpartai politik lain selain partai SIRA, sehingga secara faktual Partai SIRA selakupartai lokal tidak mempunyai eksistensi lagi di Aceh, oleh karena itu sangatwajar dan patut bila Partai SIRA tidak mempunyai lembaga

(prematur) diajukan ke Pengadilan.Padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah pemberhentian Penggugat sebagai Ketua UmumDPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara periode 20122017 yang dilakukanoleh DPP Partai SIRA (bukan oleh DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara),secara sewenangwenang tanpa melalui mekanisme partai SIRA sebagaimanadiatur dalam AD/ART Partai SIRA;8.

Hal ini menunjukkan bahwaTergugat I/Termohon Kasasi telah bertindak sewenangwenang dan melawanhak anggota partai SIRA, incasu hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaiKetua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara periode 20122017 yangdipilin secara sah dalam konferensi wilayah Partai SIRA Kab. Aceh Utarasebagaimana diatur didalam AD/ART Partai SIRA (vide bukti P. 10 dan P. 11);3.

KAWI ALI;DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN-PKPI)

Raya Pasar Minggu No. 23, Jakarta Selatan 12760,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; L A W A N; DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPNPKPI), tempat kedudukan di Jalan DiponegoroNo. 63, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan DewanPimpinan Nasional Partai

Ketenturat TES BU Ujase=ss ence nninnenictensien encase nernsinseminntimrinainetmnnennsistintsMenimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalildalil yangdiungkapkan Penggugat didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggilPihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 12 November 2013dalam acara proses dismissal; 20 nnn nn nn nner nnn encesMenimbang, bahwa pada pemeriksaan acara proses dismissal tersebut,Kuasa Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat adalah Dewan PimpinanNasional Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia dan obyek sengketanyaadalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPN PKPI) No. 46/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal23 September 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPP PKPIndonesia Provinsi Bangka Belitung Masa Bakti 201 12015;Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah gugatan Penggugatmemenuhi salah satu ketentuan didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampaidengan e UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifatBRS OKT pp ~~~ nnn nn nnn nnn nnn mn nnn nen nr rn ISMenimbang, bahwa jika mengacu pada trias politika Montesquieu dalamketatanegaraan mengenai pembidangan kekuasaan negara, maka kegiatan yangbersifat eksekutif tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatifGAM YLICLIIKetb i g~= a= aa se eeeMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara a quo adalahDewan Pimpinan Nasional Partai

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM, DKK

Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM

Partai Politik (UU Partai Politik);.

Perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat.Bahwa perubahan AD/ART Partai Demokrat harus dilakukan melaluiKongres/Kongres Luar Biasa sebagai forum tertinggi Partai sesuaidengan Pasal 5 ayat (2) UU Partai Politik yang menyatakan perubahanAD dan ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilankeputusan Partai Politik;Bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret2021 untuk mengembalikan AD/ART Partai Demokrat sesuai denganPancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan UU Partai

keputusan Partai Politik.6.

10(1) Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan ADPartai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggahsurat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dariMahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politikdan/atau ART Partai Politik.5.

Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.menyelesaikannya yaitu diselesaikan di Mahkamah Partai, mengapamahkamah partai itu berdiri alasannya untuk menghindari terjadinyadualisme partai oleh berbagai tindakan diluar internal partai.

- HASBULLAH HUTAGALUNG, SHLAWAN- DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) Provinsi Sumatera Utara- DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DPK PKP INDONESIA ) Kota Medan- DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA).

yang didukung oleh Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia;.

Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan ;Pelanggaran terhadap Hak Anggota Partai Politik ;Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;Penyalahgunaan Kewenangan ;Pertanggungjawaban Keuangan ;or + & DNKeberatan terhadap Keputusan Partai Politik ;Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang Perselisihan Partai Politiktersebut Penyelesaiannya telah diatur di dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal33 UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 02 Tahun 2008tentang Partai Politik ;Menimbang, bahwa bunyi ketentuan

Pasal 32 UU No. 02 Tahun 2011tersebut adalah sebagai berikut :41Ayat (1) :Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART ;Ayat (2) :Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Ayat (8) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh PimpinanPartai Politik

Perselisinan Partai Politik, maka yang harusHalaman 41 dari 39.

Setelah Majelis melihat, membaca dan meneliti dengan seksamabukti bukti Surat maupun Saksi Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihakyang berperkara ternyata bahwa persengketaan para pihak yang berperkaratersebut merupakan Perselisihan Partai Politik, belum pernah diselesaikansecara Musyawarah atau melalui Mahkamah Partai di Internal Partainya ParaPihak tersebut ;Memimbang, oleh karena Perselisihan Partai Politik antara Para Pihaktersebut belum pernah diselesaikan terlebih dahulu di Internal Partai

WILEM NOPE,SHlawan- KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT ( NTT ) - KETUA HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT - KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bahwa benar sebelumnya Tergugat adalah anggota Partai Demokratdan benar pula Penggugat adalah merupakan salah satu anggotaDPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat Periode 2009 2014.

,Namun sejak tanggal 04 juni 2013 Tergugat telah diberhentikan dariAnggota Partai Demokrat dan diusulkan untuk digantikeanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari PartaiDemokrat, karena secara resmi Tergugat telah pindah ke Partai lain.Hal ini ini sesuai dengan Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 tahun2008 sebagai yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor.2tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :Anggota Partai Politik diberhentikan dari Partai Politik apabila :e Meninggal

dunia.e Mengundurkan diri secara tertulis.e Menjadi anggota Partai Politik lain.e Melanggar AD dan ART.Ketentuan ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 17 Anggaran Dasar(AD) Partai Demokrat yang salah satu alasannya menyatakanbahwa Anggota Partai Demokrat diberhentikan karena telahPINDAH KE PARTAI POLITIK LAIN.Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat yang telahmengeluarkan SK.Nomor.014/SK/DPD.PD/NTT/2013 tanggal 04Juni tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Politik,Pemberhentian antar waktu dan

Penggugat yang telah pindahke partai lain yaitu DPD/PD melaporkan bahwa ada anggota yangmasih menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat telahmenjadi anggota dari Partai lain dan Berdasarkan Pasal 8 ayat( 1 ) mengenai tata cara pemberhentian dan pasal 17 ayat (1 ) AD/ART Partai Demokrat wajib mengambil sikap memberhentikanpenggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan mengeluarkan SKPenggantian Antar Waktu ( PAW );Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat danmenanyakan hal tersebut karena

bahwa perselisihanpartai politik diselesaikan internal partai politik sebagaimana diatur dalamAD dan ART dan dalam ayat (2) nya ditentukan bahwa penyelesaianperselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik;Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undangundang RI nomor 2tahun 2011 tentang Partai Politik ditentukan bahwa dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Penggugat:
ASHARI TURUY
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
2.Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
4.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)