Ditemukan 19088 data
Terbanding/Terdakwa : RIANTO ALIAS RIAN
27 — 20
Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlh.PANITERA,Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIL DAHLAN, SHNIP. 19651120 198903 2 004TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SHNIP. 19570904 198401 2 001 Halaman 12 dari 10 hal. Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSHalaman 13 dari 10 hal. Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSHalaman 14 dari 10 hal. Putusan No. 143/PID.SUS/2019/PT MKSHalaman 15 dari 10 hal.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARDIANSYAH GIRSANG,SH
32 — 14
,Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor 178/PID/2020/PT BNAHalaman 13 dari 12 Putusan Pidana Nomor 178/PID/2020/PT BNA
81 — 69
Tipikor No.02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby An. Tdw. H.
83 — 28
HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor
,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaHal 26 Putusan.
54 — 40
VINSENSIUS DERMAWAN, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : e Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Peternakan Madiun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 ;e Bahwa Penggugat di Dinas Peternakan sebagai Kepala Bidang dansebagai atasan saksi, sebelum saksi pensiun pada tahun 2010 Penggugatmasih aktif ; e Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat diberhentikan karena diMadiun ada 2 (dua) orang yang kena kasus di Tipikor yaitu Kadis danPenggugat dan waktu itu saksi mendengar setelah
hari raya ; e Bahwa saksi pernah menjadi saksi Penggugat di sidang Tipikor dengankasus proyek bantuan sapi yang dikorupsi oleh Penggugat PP ; 43Bahwa saksi mengetahui usulan pensiun dini Drh.
Terbanding/Tergugat : HIRFANDI S.Ag
42 — 25
Aceh Besar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Mei 2017, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sabang tanggal 17 Mei 2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 7/Pen.Pdt/ 2018/PT.BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 1/Pdt/.G/2017/PN.Sabdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA
,M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 7/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 9 Januari2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta, TJUT NASRULLAH,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, atau kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSIGID
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 7 Maret 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri Purworejo ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PNTipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu
MH. dan Leopold Hutagalung, SH.MH.HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.! sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana34Sondang Pandjaitan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/H. Surachmin, SH. MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.
149 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2014/PT.BDG., tanggal 04 Juli 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding, masingmasing dari: BUDHI SANTOSO,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa H.
Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan undangundang;Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung) dalam mengadili perkara ini tidakmempertimbangkan aturan pemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yangdianut oleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai pidana badan (strafmaat),sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undangundang, denganmengabaikan fakta persidangan
Bahkan akibat perouatan Terdakwa, Pembangunan Masjid RoudlotulJannah menjadi tidak tuntas dan terbengkalai (halaman 77 dari 107putusan Nomor: 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg);Dengan adanya keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa H.
No. 682 K/Pid.Sus/2015Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusanNomor 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang mengadopsi pertimbangan padaNomor 166/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang mana putusan tersebutmemiliki cacat hukum, jelas merupakan kekeliruan yang nyata;Bahwa oleh karena telah terjadi penerapan hukum yang salah, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut
HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukHal. 99 dari 100 hal. Put. No. 682 K/Pid.Sus/2015umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr.
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
167 — 75
Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPyaitu sekitar akhir tahun 2017 dimana saya diperintahkan untuk menghubungitemanteman yang terkena Tipikor untuk datang dan berkumpul di KantorGubernur dikarenakan Pak Gubernur akan memberikan arahan, bahkan waktuitu Saksi mita bantuan Penggugat untuk ikut membantu saksi menghubungibeberapa teman karena saksi tidak punya nomor HP dari sebagain temanyang lain.
Bahwa saksi menerangkan ada koordinasi dengan BKN serta menanyakanprosedur pemberhentian dan menanyakan aturanaturan dasar yangdigunakan dalam proses pemberhentiannya apakah sama dengan prosedurdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil ataukah tidak, akan tetapi pihak BKN menjawab yang pada intinyadalam Kasus Tipikor ini prosedurnya tidak sama dengan yang ada dalam PPNomor 53 karena dasarnya adalah jika ada Putusan Pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap
Bahwa saksi menjelaskan terhadap PNS setelah terkena Tipikor kemudianmendapatkan SK Hukuman Disiplin tersebut tidak saksi tanyakan, akan tetap!
ada surat dari BKN sekitar bulan Oktober mengenai daftar nama 6 (enam)orang PNS Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harusdiberhentikan karena terkena Tipikor dimana Putusan Pengadilannya sudahberkekuatan hukum tetap, dalam surat tersebut juga dilampirkan contoh atauformat SK PTDH, di mana atas nama Ibu Qaryati ada dalam daftar 6 (enam)nama tersebut.
yaitu Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tapi pada waktu Saya cobabukadata kepegawaian dari Ibu Qaryati ternyata tidak bisa dibuka danhanyaada tulisan "berhenti karena tindak pidana jabatan, sehingga kita crosscek ke dokumen terakhir yang ternyata Golongannya ada di Ill/a.Bahwa saksi menjelaskan semua PNS dapat membuka datakepegawaiannya dengan memasukkan NIP dan NIK seseorang maka kalauyang masih aktif maka secara otomatis bisa terbuka, akan tetapi khusus yangterkena Tipikor
229 — 15
red54;;;P U T U S A NNo :15/Pid.B/TPK/2011/PN.PDGDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa padatingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; Nama : ZULMISISWINA.Tempat lahir : KotoTuo.Umur/Tanggal : 25 Tahun/06 Januari1986.Jenis KelaminPerempuan.
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padangsejaktanggal 13 September 2011 s/d 12 Oktober 2011 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d 23 Oktober2011 ;5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang sejak tanggal 24Oktober 2011 s/d 22 November 2011 ;6. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang sejaktanggal 23 November 2011 s/d 21 Januari 2012 ;7.
Perpanjangan tahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padangsejak tanggal 21 Februari 2012 s/d 21 Maret 2012 ;Terdakwa selama dalam Persidangan didampingi oleh Penasehat HukumWILSON SAPUTRA, SH dan DIDI CAHYADI NINGGRAT, SH yang berkantor diKomplek BCA No. 10 Andalas Timur Padang berdasarkan Penetapan Majelis HakimNomor : 56/BH.Pen/2011/PN.Pdg tanggal 8 Nopember 2011.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut ;Telah membaca ;1.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;3.
46 — 19
PUTUSANNomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnn Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acarapemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : ANDREASSST Tempat lahir : Banjarmasin Umur/tanggal lahir =: 35 Tahun/24 Pebruari 1977; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kebangsaan
Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangka Raya sejak tanggalsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30Juni 2013;6.
Di Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengantanggal 30 Juli 2013; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi PenasihatHukum, walaupun Majelis telah menawarkan penasehat hukum yang dibiayai olehnegara mengingat pasal 56 KUHAP; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya;
155 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan AlatPenunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilaiRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNPTahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Tobelo Kabupaten HalmaheraUtara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor
No. 1922 K/Pid.Sus/2013Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknyadalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di JalanLandbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai
Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.
58 — 34
,M.KES;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr.Venny lriani Amaliah.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN SrgHalaman 38 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNtanggal 19 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangmelalui
Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2015/PN Srg padatanggal 24 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangpada tanggal 15 September 2015, memori banding mana telah diberitahukandan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 September
2015;Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten,sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masingmasing tertanggal 09 September 2015;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor : 1194 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : LAZARUS KOPONG BENI aliasKOPONG ;Tempat lahir : Lamalota ;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1979 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT.002, RW.002, Desa Lamalota,Kecamatan Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur ;Agama : Katholik ;Pekerjaan : Kepala Desa Petani/Pekebun ;Terdakwa berada dalam tahanan :Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni2013;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September2013;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan
Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 035/2014/$.018.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;Menimbang, bahwa oleh karena berkas diterima di Panitera Muda PidanaKhusus dan diregister tanggal 07 Agustus 2012 jam 15.00 WIB, MahkamahAgung tidak dapat membuat Penetapan perpanjangan penahanan untuk 30 (tigapuluh) hari + 30 (tiga puluh) hari Il ;yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor
88 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengambilputusannya tanggal 24 Februari 2016 Nomor6/PDT/2016/PT.BNA telah kelirudan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dan telitimemperhatikan serta menelaah faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannya tidak sesuaidengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi semulaPara Penggugat/Para Pembanding;2.
Bahwa pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam putusan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 3/PDT/2016/PTBNA yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2September 2015 Nomor 19/Pdt.G/2014/PNBir yang menyatakan gugatanPara Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa kuranglengkapnya pihak Tergugat dikarenakan tidak ikut digugatnya pihak penjualtanah sengketa kepada Tergugat padahal Para Tergugat memperoleh danmenguasai tanah sengketa
Bahwa dengan demikian putusanJudex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 24 Februari 2016 Nomor 6/PDT/2016/PTBNA yang menguatkanputusan hakim tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen dalamputusannya tanggal 2 September 2015 Nomor 18/Pdt.G2014/PNBir, haruslahdibatalkan, oleh karena dalam kedua putusanJudex Factitersebut, baik JudexFacti Pengadilan Negeri Bireuen maupunJudex Facti Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh, telah salah dalam menerapkan hukumMenimbang, bahwa terhadap
81 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1918 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SAIPUL BAHRI, S.Sos.Tempat lahir : Nanga Silat ;Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 12 September 1968 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km. 4 Dusun Sepan BatuBlok Raya Ill Nomor 1 RT 003/RW 002Desa Kelaik, Kecamatan Nanga Pinoh,Kabupaten
Abdullah.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor 06/PID.SUSTPK/2015/PT PTK., tanggal 20 April 2015yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianaktertanggal 03 Februari 2015 Nomor 36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK,yang dimintakan banding tersebut ;Menetapkan masa
,M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.Panitera Pengganti ;ttd.
43 — 33
Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember2013 ;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;.
rupiah)itulah yang akan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada buktibaik dari keterangan saksisaksi, Ssurat/dokumen yang membuktikanberapa sebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjaditanggung jawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian tidaklogis dan tidak ada korelasinya apabila tanggungjawab tersebut dibebankan kepadasaya/Terdakwa;Bahwa dalam putusan Hakim Tipikor tingkat pertama menyatakan PT. Bank jatengCabang Syariah Tahun 2010 terjadi adanya kerugian berupa penurunan nilai sahammaupun pengurangan sahamsaham milik pemerintah Prov Jateng dan PemerintahKab/Kota SeJawa Tengah dalam bentuk penyertaan modal, namun padakenyataannya dalam laporan rugi laba PT.
sembilan juta Rupiah), kemudian pada akhirTahun 2011 naik menjadi Rp982.264.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh duamiliar dua ratus enam puluh empat juta Rupiah);Bahwa pada saat persidangan tidak ada keterangan satu orang saksi ataupunketerangan dari Bank Indonesia Semarang yang menyatakan kredit yang diajukanoleh Yanuelva Etliana kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang denganagunan SPK/SPMK dar Biro Otda Prov Jateng Tahun 2010 tersebut macet;Bahwa dengan demikian putusan hukum tingkat tipikor
Belum ada audit dari Auditor (instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk);Bahwa perkara atas nama saya Terdakwa yang diajukan ke persidangan dan telahdiputus oleh hakim tipikor pertama dan kedua tersebut adalah mengenai tindakpidana korupsi;Bahwa hal yang utama dalam tindak pidana korupsi yaitu adanya kerugiannegara, apabila tidak ada kerugian negara maka tidak ada tindak pidana korupsi;Bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara menurut penjelasan Pasal32 ayat (1) UndangUndang
66 — 8
Tunggul RT.01/RW.04, Ds.Tunggorono,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Agama : IslamPekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Tunggorono ).Terdakwa ditahan :e Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ; e Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/dtanggal 13 Maret 2012 ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal14 Maret 2012 s/d tanggal 12 M e i 2012 ;e Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOCH ARIESWAN Diwakili Oleh : MOCH ARIESWAN
54 — 35
tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengantanggal 26 Januari 2016;Perpanjangan penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampaidengan tanggal 25 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal