Ditemukan 17968 data
17 — 1
XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f
13 — 0
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Tergugat
42 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Ris Murniyati binti M. Ansori
Tergugat:
Peter Whitehurst Duguid bin Harry William Duguid
25 — 1
Peradilan Agama yang berbunyi : Peradilan Agama adalahPeradilan bagi orangorang yang beragama Islam, dan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (kompetensi absolute) yangberbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
11 — 2
Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugattinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamatsebagaimana alamat Penggugat saat ini selama enam bulan, kemudianPenggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah kontrakan yangberalamat di Jalan XXXX selama tiga tahun, hingga akhirnya Penggugatdan Tergugat kembali berpindah dan terakhir tinggal bersama di rumahmilik bersama yang beralamat di Jalan Wakaf Pasar 4 Tambak Rejoselama satu tahun enam bulan.
76 — 35
yang berupa : 2 ( dua ) bidangtanah berikut bangunan yang berada diatasnya sebagaimana terurai dalamposita permohonan Pemohon poin 7 (tujuh);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
6 — 6
dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
15 — 3
XX Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan
16 — 5
adalah pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diuabah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;Cc Wakaf
33 — 4
Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
11 — 6
HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
71 — 19
Pengadilan Agamaincasue Pengadilan Agama Giri Menang, karena menurutketentuan pasal 49 Undangundang No. 3 tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang No. 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang No. 7 tahun 1989 tentang peradilanAgama mengatakan, Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkankarena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Juris dan Judex Facti:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah menerapkan hukumformil dan materiil dengan benar dalam perkara ini;Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalildalilyang oleh Judex Facti telah dipertimbangkan dengan benar;Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi berdasarkan wakaf
20 — 1
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
102 — 38
Terentang, Kubu Raya, dengan batasbatas;> Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Umar;> Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Suli;> Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dollah;>Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arpan;Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat kebun sawit, 7.475 M2dengan No SHM 1745 atas nama Umar terletak di Desa SungaiRadak Il, Kecamatan Terentang, Kubu Raya, (dahulu Pontinak)dengan batasbatas;> Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jamian;> Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Wakaf
- Tentang : Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Pemegang hak atas tanah;oPemegang pengelolaan;Nadzir untuk tanah wakaf;aA 9Pemilik tanah bekas milik adat;eMasyarakat hukum adat;ehPihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.S.
26 — 7
mohon dihukumPemohon untuk memberikannya dengan segera dan seketika ;Dalam Rekonpensi :e Bahwa oleh karena permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon, makaTermohon meminta kepada Majelis Hakim agar dapat berkenanmenetapkan/ membagikan harta bersama Pemohon dan Termohon selamaikatan perkawinan sebagai berikut :1. 1(satu) ruko berkontruksi beton yang letaknya di Desa Matang Sagoe,Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang ukuran dan batasnyaadalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah wakaf
Desa Matang Sagoe ;Selatan berbatas dengan jalan Negara ;Timur berbatas dengan Ramli Arifin ;Barat berbatas dengan tanah wakaf Desa Matang Sagoe;(sesuai dengan Akta hak milik No.269), dengan taksiran hargaRp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) ;l(satu) unit rumah berkonstruksi beton yang letaknya di kelurahanTumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, denganbatas dan ukurannya adalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan jalan;Selatan berbatas dengan hak milik No.1056 ;Barat berbatas
138 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf ang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya PP 10 tahun 1961, atau;.
LOSO
24 — 4
Bahwa mengingat pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatasdengan nama RUDIWARSO, sementara data kependudukan milik Pemohonmenggunakan nama sejak lahir yaitu LOSO , Pemohonan mengalamikesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hak milikPemohon. sementara sebagian tanah pekarangan telah diwakafkan untukmasjid yang sudah didirikan bangunanannya dan Pemohon mengalamikesulitan untuk membuat surat wakaf karena terdapat perbedaan namaPemohon antara data Kependudukan dengan data
24 — 13
tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:= w w w asso Liull sic alasu VL dslg sll Qrnis asVeIJI5 gisslg SgaJlg a5VaIlg ual 19w aslsi5 CISII5 J5alls 2 95IJI5 aVall5Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,Halaman 7 dari 10 hal.Penetapan No. 78/Pat.P/2018/PA.Pwldiangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf