Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
305 — 131
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 7
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 129/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 17 Juli 2018 — SUTIKNO bin NGARIJAN,dkk.
487 — 231
  • Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum/ bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Yk
Tanggal 26 Agustus 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
43 — 13
  • anakTergugat yang bernama ANAK TERGUGAT yang lahir 7November 1993 dan ANAK II TERGUGAT yang lahir 15Februari 1997 ikut dengan kami, dan kami sangat bahagiapada awalnya;Tapi, lama kelamaan Penggugat tidak suka dengan ANAK TERGUGAT.Apa yang dilakukan ANAK TERGUGAT tidak pernah benar dihadapanPenggugat. tetapi jika di rumah ada tamu atau diajak ke rumah temanPenggugat akan memperlakukannya dengan baik (hanya pencitraan).Memang Penggugat sangat ahli dengan pencitraan, karena Penggugatadalah aktivis sebuah partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
129 — 117
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-02-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bwi.
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M sebagai PENGGUGAT ; HERMANTO, S.E Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Dkk sebagai TERGUGAT ;
42 — 12
  • Anggota DPRD Kab.Banyuwangi ( partai Gerindra ) tentang Tagihan pembayaran bunga pinjaman untukkegiatan DPRD, dengan disertai lampiran foto copy kwitansi;di beri tanda, Bukti. P 11;12.Foto copy surat tertanggal 23 Desember 2013 dari H.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
379 — 1344
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 20-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 29/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 8 Juni 2016 —
64 — 24
  • Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 10-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA MAROS Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 28
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 32/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
276 — 230
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 94/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
258 — 170
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) karena Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN Bla
Tanggal 6 September 2016 — SUDJAN BIN RAJI.
66 — 10
  • berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — Dr. DIPO ALAM, SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA 2009-2014, SEKRETARIAT KABINET VS ELMAN SARAGIH, selaku PIMPINAN REDAKSI METRO TV, DK
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganpernyataan di atas Tergugat juga telah menyimpulkan antara lainbahwa Metro TV Media Indonesia terus menerus menjelekkanpemerintah, karena harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milikpolitisi Partai Golkar organisasi Nasional Demokrat yang dipimpin SuryaPaloh;4. Bahwa dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai mediayang telah dipercayai oleh masyarakat luas di Indonesia atas kualitaspemberitaannya selama ini;5.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2007 — Putus : 17-03-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 21/PDT.G/2007/PN.MGL.
Tanggal 17 Maret 2008 — ZUBAIDAH. Sebagai : PENGGUGAT Melawan : 1. SRI NADIROH. Sebagai : TERGUGAT I ; 2. ASRORI WAHID. Sebagai : TERGUGAT II : 3. PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Sebagai : TURUT TERGUGAT ;
98 — 29
  • untuk perluasan GOR SamaptaMagelang tapi saksi tidak tahu ada pegawai PemkotMagelang yang kasih tahu ;e Bahwa kalau tanah saksi seumpanma dibeli PemkotMagelang seharga Rp.270.000/M2 ;e Bahwa jual beli dengan Maryono tidak pakai kwitansidan tidak pakai tanda terima ;e Bahwa tanah yang dibeli Maryono adalah tanah PakJais, Pak Haryono, Pak Bandi dan saksi =;e Bahwa saksi pernah menuntut Maryono dan diberi tambahRp.50.000, saksi tidak ikhlas ;e Bahwa Meryono adalah wakil dari Asrori (tergugatIl), di Partai
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-10-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Mrb
Tanggal 23 Januari 2014 — BAYU SAPUTRA BIN TAHADI
112 — 76
  • TAUFIKHIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangberkantor di Jalan A.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pwt
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
KRISTIANUS SALIM SUGIONO
Tergugat:
EDY MULYONO ALIAS TAN SIN LIE
Turut Tergugat:
1.PT.BNI KCU Purwokerto
2.Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
40 — 9
  • Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dantidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan olehMajelis Hakim;Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam buku M.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
106 — 45
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 10dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNALd:16.17.d.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Son
Tanggal 21 Agustus 2014 — Perdata RIZKI EDI melawan SITTI RAHMAWATI HS, dkk
92 — 34
  • Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 173/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ROFIANDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
74 — 55
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2017 — Y I M I melawan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dkk
54 — 29
  • Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai