Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 108/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
Ir.EFFENDI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
69 — 44
  • PTUN.BKLTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,yang menyatakan:PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahunYO aera dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatanjJabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA VS HERRY TUA BUTAR-BUTAR, S.E.
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian,Pengembangan dan Statistik Kota Pematangsiantar sesuai dengan SuratUndangan Walikota Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 November2012 tentang Pelantikan Jabatan yang diterima Penggugat pada tanggal 06November 2012 pada jam pukul 12.00 WIB dari Kasubbag UmumSekretariat KPU Kota Pematangsiantar dan pada saat yang bersamaanPenggugat akan melaksanakan Konsultasi Dinas ke Sekretariat KPUKabupaten Simalungun tentang Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual18 Partai
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-03-2009 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Kdi
Tanggal 3 Maret 2009 — SARJONO HONANDAR LAWAN PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk
176 — 117
  • buktibukti surat yang diajukanPenggugat dipersidangan yakni bukti Pl sampai dengan P6, P8 dan Pil sampaidengan P14, maka dapatlah diketahui bahwa hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III adalahdidasarkan pada Perjanjian Kerjasama Guarantor Line ;Menimbang, bahwa buktibukti Pl sampai dengan P6,P8 dan P11Sampai dengan P14 tersebut, ditinjau clari segi bentuk dan isinya maka buktibukti tersebut adalah merupakan bukti otentik (authentike akte) yang bersifatAkta Partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 23/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
HI. ARMEN PATRIA, SKP
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
217 — 90
  • Hal. 1119.yang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, c.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 25-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 50
  • Perdata, bersifat partai,memuat tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan serta ditanda tangani olehpejabat yang membuat karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil, akantetapi dari segi materiil terjadi pertentangan antara dalil gugatan dengan materiketerangan P1 karena ternyata dalam bukti P1 yang bertindak sebagai pihakpembeli adalah Le Amin, bukan Inaq Jumani alias Inaq Joang, padahalPenggugat mendalilkan bahwa setelah Alm Amaq Rembot membagi hartawarisan dari Inaq Rembot kepada keduan anaknya
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
  • Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi,Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi nonpemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatprovinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2963 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Juli 2012 — DRS. H. SOENARDI SAMIAN vs HASAN JOHNNY WIDJAJA, dkk
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama Perceraian
Register : 22-08-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA SINTANG Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Stg
Tanggal 22 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 1
  • menjemputnya diPontianak bersama anaknya karena anak wanita tersebut akan mendaftaruntuk kuliah di Akademi Keperawatan Sintang, benar bahwa wanita tersebutberasal dari Riau dan menginap di kediaman bersama selama 10 (sepuluh)hari namun tidak benar bahwa Pemohon mengaku wanita tersebut adikangkat Pemohon, melainkan wanita tersebut adalah teman sekolah (adiktingkat) Pemohon dahulu sewaktu sekolah di Pontianak, setelah 10 (sepuluh)hari saya memang benar berangkat ke Singkawang untuk menghadiripertemuan partai
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 16-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 27/PID.TPK/2013/PT JAP
Tanggal 21 Januari 2014 — Pembanding/Terdakwa : Yohanes Eluay, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ismail Nahumarury, SH
89 — 36
  • ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
  • 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura , tanggal 28 Januari 2010;
  • 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat DPRD Kab.
    ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. JayapuraNomor: .6 tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura ,tanggal 28 Januari 2010;57) 2 (dua) lembar foto copy daftar namanama pejabat pelaksana tekniskegiatan sekretariat DPRD Kab.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
81 — 61
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN Ngabang Perdata Wanprestasi
Register : 14-08-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN Ngabang Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nba
Tanggal 25 Februari 2020 — * Perdata - KSP KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION) KHATULISTIWA BHAKTI Melawan : - HERMAN JOHANI. E.
183 — 77
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
241 — 166
  • kebenaran dan keabsahan Akta Wasiat Nomor : 103,tertanggal 20 Januari 1990 tersebut, memang benar;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat laporkan NotarisChufran Hamal, SH, ke Polda Metro Jaya, dengan LaporanMemasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, Pasal 264Jo 266 KUHP;Bahwa pada tanggal 04 November 2009, laporan Penggugattersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya, karena dianggap bukanYurisdiksi Pidana, begitu juga Chufran Hamal, SH, pada masa itusebagai Anggota DPRRI, di Komisi Il dari Partai
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 148/PID/2019/PT BNA
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG Diwakili Oleh : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum II : YUNASRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ABDUL BASIR, SH
63 — 45
  • Bahwa biodata Terdakwa adalah Anggota Dewan dari Partai Nasdem KotaLangkat Sumatera Utara seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepadamasyarakat dengan perilaku yang baik bukan menjadi pengedar Narkotika;7.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 27-05-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 47/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 28 Juli 2015 — SITI SUTIDJAH melawan MOCH. MUKSIN dkk
57 — 42
  • Merupakan akta otentik yang bersifat partai yang diatur dalampasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialahakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuatb.
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
144 — 41
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-11-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PID/2013
Tanggal 12 Nopember 2013 — H. DARMAWAN
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARMAWAN;Tempat lahir : Mataram;Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Desember 1958;Jenis kelamin > lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, KecamatanSekarbela, Kota Mataram;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua DPW Partai Nasional Demokrat);Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa H.
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.TPI
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 8
  • Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada bulanApril tahun 2019 ikut sebagai Calon anggota legislative DPRD KotaTanjungpinang dari partai NASDEM namun tidak berhasil;11.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : RUSMIN BIN BAKRI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat II : ASDI BIN ASOI Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat III : ANDRIAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat IV : AIDI BIN TULUS Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Pembanding/Penggugat V : EDI BIN ASAN Diwakili Oleh : MUZAKIR ISMAIL SH MH
Terbanding/Tergugat : MUHAMMAD TANJUNG
83 — 74
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PA PADANG
Register : 21-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA PADANG Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Pdg
Tanggal 11 Desember 2013 —
53 — 5
  • sebuah toko pakaian FACollection yang terletak di Jalan Raya Andalas Nomor 52, kecamatan PadangTimur, kota Padang;Menimbang, bahwa untuk meguatkan gugatannya Pelawan telahmengajukan fotokopi sah surat Perjanjian kerja sama bagi hasil telah dinazegelen, sesuai maksud pasal 10 Undang Nomor 13 tahun 1985 tentangBea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua diberi tanda PLdan diberi paraf.Menimbang, bahwa alat bukti Pelawan tersebut sengaja dibuat sebagaialat bukti, karena dibuat secara partai
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 31/Pdt.Bth./2016/PN Tsm
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. PATIMAH
93 — 10
  • (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengavas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partai