: Guna menuntaskan permasalahan kasuskasus keterlibatanPegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor)dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukumantetap(inkracht), Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui KedeputianBidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaianbekeryjasama dengan Kedeputian Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK); Kerja sama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui SuratDeputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018

Kepegawaian Negara Nomor : K2630/V.1398/99tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNSyang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS; Dan untuk penerbitan Objek Sengketa menggunakan Contoh 3Surat Badan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : K2630/V.1398/99 dimana Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor

001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor

atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

No. 790 K/Pid.Sus/2016setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 127/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR

Kekeliruanpenerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding mengakibatkanputusan pidana penjara untuk Terdakwa Il tidak sebanding denganperbuatannya; Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding dalamperkara a quo hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 13/PID.SUS/ TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada

Dewi Aryaliniza aliasDewie Yasin Limpo terbukti memenuhi unsurunsur Pasal DakwaanPenuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor, oleh karena itu Terdakwa . Hj. DewiAryaliniza alias Dewie Yasin Limpo harus bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan,oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./ Dr.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI:Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

Keputusan ini di terbitkanpada tanggal 13 September 2018; Bahwa tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, padatanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDM KabupatenBungo, perihal Penyampaian namanama PNS yang terlibat TindakPidana Korupsi (Tipikor), yang isinya sebagai berikut:Menindak lanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di GrandSahid Hotel Jakarta tanggal 13 September 2018 tentang SinergitasPenegakan hukum Bagi PNS untuk

2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang PenegakanHukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah DiJatuhiHukumanBerdasarkanKeputusanPengadilanyang Berkekuatan HukumTetap Karena MelakukanTindakPidanaKejahatanJabatan AtauTindak PidanaKejahatanyang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Keputusan ini di terbitkan pada tanggal 13 Septrmber 2018;3.2 Surat Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDMKabupaten Bungo, perihal Penyampaian namanama PNSyang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 M / Muharram 1440 HKepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jambi telahmengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo denganNomor S3815/BKD4.2/X/2018 Perihal : Penyampaian NamanamaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang isinya tercantumnama Penggugat (vide bukti T3);13.

JUDIKURNIASIH selaku KPA merangkap PPK, dan Pemohon selaku PPTKtetap memproses pengajuan pembayaran 100% oleh BENI SOBANDIselaku pihak yang mengerjakan proyek atas nama PT KaruniagaIntisemesta, yakni dengan cara menyatakan dalam Berita AcaraKemajuan Fisik Pekerjaan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% ;Bahwa adapun Amar Putusannya Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor116/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg) berbunyi sebagai berikut :1.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg) yang pada halaman 83 telah membuktikan adanyaketerangan kesaksian Ir.

Inti kurang lebih setengah Jam ;Bahwa saksi disuruh buka Rekening di Bank BRI Bekas' ;Bahwa uang ditahan oleh Bu Judi karena pekerjaan belum selesai danmenjelaskan selesai uang bisa diambil;Bahwa saksi pernah ditahan perkara Tipikor;Halaman 41 dari 47 Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2020/PN.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 Cimaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang No. 51/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 13 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg yang dimintakan Banding;e Membebankan

diatas,sehingga Terdakwa selaku Kabag Keuangan Kabupaten Batang telah melakukantugas serta fungsinya sesuai dengan prosedur dan melakukan tugasnya denganmengacu kepada Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002 (Vide: Bagan AlurPenganggaran Berdasarkan Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002)Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Sebagai Judex Factimerupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd),Karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tipikor

2016;2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d 10Maret 2016;3 Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Tahap sejak tanggal 11Maret 2016 s/d 09 April 2016;4 Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;5 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei2016;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Mei 2016 s/dtanggal 16 Juli 2016;7 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;8 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal16 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;Halaman dari 37 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN JthTerdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama YAHYA ALINSA, S.H.

Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021;Bahwa barang bukti Nomor 1, 5 dan 7 telah berkekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei2013 dalam perkara atas nama Ir.

Roem Zein, M.Pdi. masingmasing membayarbiaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa . Syarif Hidayat, SH, Terdakwa II. Adrian Ali danTerdakwa Ill. Drs. Mohd.

No. 118 PK/PID.SUS/2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan memutuskan menyatakan Pemohon PK Drs. Mohd.

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah salah memberikan keputusan, karena putusantersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidakbenar dan bertentangan satu dengan lainnya yang menimbulkanketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,mengakibatkan Drs.

Suhadi, S.H., M.H. dan Leopold Luhut Hutagalung,S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua Majelis;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.

Panitera Pengdilan Tinggi / Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH. MH16Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEHDRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 19651120 198903 1 004Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, olen Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.

denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

., yang memalsu tanda tangan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Mei 2016 tersebut salah seorang Hakim Anggota Majelis,yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S.

Lumme, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai denganketentuan Pasal 14 Ayat (8) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakimyang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S. Lumme, S.H. yang berbeda tersebutdimuat secara lengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa M.S.