Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
344205
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — SAUT MARULI SIREGAR VS NINUK KARTINI, S.H. dkk
5441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya, Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, SinarGrafika, Maret 2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihakPenggugat dan Tergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaan secara contradictoir (sanggah menyanggah)antara Penggugat dan Tergugat;8.
Register : 16-02-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 18/PID.B/2016/PN.RTG
Tanggal 6 April 2016 — ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE
9834
  • ., jabatananggota DPRD, Kabupaten Manggarai Barat,Partai: PAN, dengan inimenyatakan bahwa jika tidak ada permainan uang, maka pemenangpemilukada Kabupaten Manggarai Barat adalah Paket Nomor 4 dan bukanPaket GUSTIMARIA. Setahu saya paket GUSTIMARIA membayar uanguntuk saksi dan masyarakat dan uangnya diambil dari para kontraktoryang dikumpulkan melalui 1.) SALVI BADA untuk Kecamatan Kuwus, 2.)DIDI ASMON untuk Kecamatan Ndoso.
Putus : 20-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/Pid/2010
Tanggal 20 Juli 2010 — BERLIN NADEAK, SH.
9259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menguntungkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa : Keterangan saksi Awaludin, Aseng, dan Soin secara tegasmenyatakan bahwa yang merugikan mereka adalah lwan CHK,mereka juga menyatakan bahwa yang menipu mereka adalah IwanCHK, bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, keterangan saksi tersebutdijadikan dasar pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam DissentingOpinion ; Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta/latar belakangPemohon Kasasi l/Terdakwa baik sebagai jabatan Notaris/PPAT,sebagai Ketua salah satu Ketua Partai
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
Menik Widyastuti
Tergugat:
1.Sumaeri
2.Dr. Isroful Ikhsan
3.CAMAT Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Wilayah Kecamatan Klaten Utara
4.Khairil Anwar, SH
5.PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KLATEN
29978
  • karena saksi sebagai perantara jual belitanah rumah itu;Bahwatanah dan rumah itu letaknya di Dadimulyo, Gergunung, KlatenUtara, Klaten;Bahwa benar awalnya Penggugat menyuruh saksi untuk menawarkanrumah itu dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Bahwa benar modal saksi saat itu hanya fotocopy sertifikat tanahrumah itu;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sering membeli tanahdan saksi sebagai perantaranya/makelarnya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu Penggugat menjadiCaleg partai
Putus : 13-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2011
Tanggal 13 Februari 2014 — PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI, DKK
10657 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung untuk mengujinya.Kewenangan untuk menguji terhadap UndangUndang Dasar merupakankewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai
Putus : 14-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 426/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2017 — dr. H. Daliman, SpOG (K) dkk melawan Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H. dkk
6533
  • Rapat anggota dari partai politik.Ini mempunyai orgaan yang tertinggi dari suatu badanhukum, penting dan esensial fungsinya (MochamadChidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.222).Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugatyang menyatakan kapasitasnya sebagai para pengurusbadan hukum Yarsi Purwokerto, terikat untuk tundukkepada kehendak badan hukum Yarsi Purwokerto karenatermasuk wakil (orgaan) dari Yarsi Purwokerto yangmelakukan perbuatan hukum perdata yang berupa arahkebijakan yang
Register : 24-02-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — MUHAMMAD BENNY HIDAYAT - LAWAN - DIAN MARGALETI
5510
  • membantah apabilamenurut Penggugat setelah penyerahan logam mulia pada tanggal 9 Januari 2014tersebut masih ada transaksi jual beli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;13.14.15.Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatanPenggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yang Tergugat lakukan bersamasamadengan Penggugat, Zuraidah dan Launi (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini)adalah dengan cara patungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logammulia ini secara partai
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor PUT/174-K/PM II-08/AU/VII/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
10445
  • bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberarii Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit INIAU mengetahui bahwa kaporlap/Yang.....12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Ktn
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
1.WAHYUNI, Binti ZULKIPLI
2.ROMA MULYANTI Binti Alm BICAR DAHLAN SIREGAR
3.KARTIKA SARI HARAHAP Binti Alm. M.ARMAN HARAHAP
4.DINA ANDRIANI Br KARO KARO
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
8310
  • . + 20 m,dengan batasbatas sebagai berikut:O Sebelah Utara Berbatas Dengan Kantor Partai politikNASDEM.Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN KtnO Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ruko kepunyaanDr. INDRA.O Sebelah Timur Berbatas Dengan Gang Perumahan.O Sebelan Barat Berbatas Dengan Jalan PasarBelakang.
Register : 02-07-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
Hj. Yanti Handayani Siregar, SH
Tergugat:
1.Drs. H. Pargino, M.SI
2.Surya Darmini
3.Noni Lestari
4.Tika Puspita Sari
5.Vella Fazira Arimbi
6.Juliani
7.Sayang Hariani
8.Sugito
9.Hidayat Nasution
196137
  • Saksi melapor ke Penggugat danselanjutnya Saksi mengecek ke rumah adik Tergugat (Tergugat VIII) diBinjai dan memang benar sepeda motor Scoopy milik Penggugat tersebutada di teras rumah Tergugat VIII; Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat danTergugat sudah bercerai sejak tahun 2019; Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim pemenangan Penggugat untukmenjadi calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu2019 di mana Penggugat berhasil lolos sebagai anggota DPRDKabupaten dari Partai
Register : 01-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2015/PTUN.JBI
Tanggal 21 Desember 2015 — IHSAN vs. BUPATI TEBO
19580
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Register : 08-01-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN SENGETI Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Snt
Tanggal 17 Juli 2018 — M. Taufik lawan 1.mardi 2.supadi 3.Ahli Waris Mudofar 4.Ahli Waris Misni 5.sujono 6.PT.PALMA ABADI 7.kepala desa tangkit
10533
  • tertanggal 08 November2016, Majelis Hakim berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretishukum pembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebuttergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaiHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Sntkekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2016/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
276
  • Tnk11.Fotocopy dari foto baliho pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kemudian diberi kode T 11;ll Bukti SaksiSAKSI TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksidengan Penggugat dan Tergugat adalah teman
Register : 18-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 311/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : Muhammad Gembong Pratondo
Terbanding/Penggugat I : Dra. Hj. Kamtinah
Terbanding/Penggugat II : H. Moh. Fathul Aziz
Terbanding/Penggugat III : Dhani Kumar Latif
Terbanding/Penggugat IV : Mira Latifah
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kelurahan Ciracas
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Gajah Natasurya Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Imam Muda
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sri Mulaindah
Turut Terbanding/Tergugat V : Wandi Luminto ahli waris dari Almarhumah Siti Zulaeha
Turut Terbanding/Tergugat VI : Muhammad Leo Firdausi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Sri Dewi Buanawati
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Siti Latifah Budiutami,
11384
  • ,Sebagai Sekjend Partai Golkar,Sebagai Staff Ahli Presiden RI.
Register : 07-03-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 21/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 7 Mei 2018 — 1. A. Majid, Umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Rt. 07 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi; 2. Hj. Marsiah, Umur 63 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Rt. 01 Kelurahan Jelmu Gedong Kecamatan Pelayangan Kota Jambi; 3. Nadiah, Umur 55 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat berkedudukan di Rt. 04 Lr. Diamon Kelurahan Kamp. Tengah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada SERTIANSYAH, SH, Advokat, beralamat di JL. SK. Syahbudin RT. 05 No. 05 Komp. Pertamina Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Juli 2017 Nomor Reg. 252/SK/Pdt/2017/PN Jmb, untuk tingkat Banding telah memberi kuasa kepada ABDURRAHMAN SAYUTI, SH dan RUDI HALOMOAN, SH masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Pinang Merah Keadilan yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri beralamat di Jl.Sumatera No.152 RT 23 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Januari 2018 Nomor Reg.32/SK/Pdt/2018/PN Jmb sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. Asianto Supargo als Kianseeng, bertempat tinggal di Rt. 05 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I ; 2. Soeheman Limjadi als Lim Tjie Jiong, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No. 79 Rt. 03 Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar Kota Jambi Semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II; Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberi Kuasa Khusus kepada H.Indra Armendaris, SH dan Helmi, SH masing-masing tertanggal 11 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor : 279/SK/Pdt/2017/PN Jmb pada hari Selasa 15 Agustus 2017 dan Nomor : 280/SK/Pdt/2017/PN Jmb pada hari Selasa 15 Agustus 2017. 3. Kantor Pertanahan Kota Jambi, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Pol. M. Thahir No. 17 Kota Jambi Semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;
8233
  • Kamal, rumah Ali Nafiah, kantor Partai Demokrat, danrumah Suhirta, sedangkan di bagian belakang ada rumah Asiong, rumah Akeng,rumah Syafrial, Wahyu Sugandar yang dibeli dari Rudi Libra, kesemuanya ituberbatas langsung dengan tanah sengketa. Dan Saksi sudah membangun rumahdi tanah yang berbatasan dengan obyek perkara tersebut pada tahun 1978 danmenempatinya pada tahun 1979 dan Saksi membeli tanah tersebut dari orangyang bernama Ishak Djabarti.
Register : 19-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
SUNGGUH SINAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
346276
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukansetelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa aquo, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugatmelakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalahPasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 TentangPemberhentian Anggota Polri
Register : 28-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 22/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
YUDHI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
13684
  • dantidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janjijanji baiklangsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaansaya".Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 1 Tahun2003 Penggugat tidak pernah dibuktikan melakukan tindak pidana ataumelanggar sumpah atau janji jabatan;Bahwa Penggugat juga tidak pernah meninggalkan tugasnya secara tidaksah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturutatau melakukan hal lain seperti menjadi anggota partai
Putus : 05-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 PK/Pdt/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — KOEN TJAHYONO TANTO disebut juga KOENTJAHYONO TANTO VS CHRISTINA HENDRAWAN disebut juga CHRISTINA, dkk
14478 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenisusaha Turut Tergugat adalan Koperasi bukan Partai Politik yang punyabanyak Ketua; Bahwa di dalam gugatan Penggugat posita angka 5 baik point A maupun B,Penggugat menyebutkan posisi Tergugat IV sebagai Ketua Harian di jajaranPengelola, sedangkan di dalam akta pendirian secara tegas tidak pernah adaposisi Ketua harian di dalam susunan Pengurus maupun Pengelola yangdipilin oleh anggota, dan lebih lebih tidak pernah disahkan oleh rapatanggota;Sehingga dengan jelas dan tegas tidak pernah ada posisi
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
163116
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai