September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Halaman 1 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PN Tjk10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansyori

(Hakim AdHoc Tipikor), masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Zainuddin, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri olen Samsi Thalib, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua,Sutaji, S.H., M.H.

Memerintahkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/20151. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari PenasihatHukum Terdakwa ;2.

kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAIKUALITAS ATAU SUBJEK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi halaman 85 alinea ke3 dari atas adalah suatukekeliruan yang fatal berhubung ditingkat Pengadilan Negeriperkara atas nama Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Terdakwa Syafrudin, S.Sos., dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E., bukan Nomor49/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg, tapi adalah Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. jadi jelas Judex Facti telah salah dalampertimbangan hukumnya, berhubung perkara Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg in

Pasal253 KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il Terdakwa Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut," dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota , Ketua,ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. ttd/Timur P. Manurung, SH, MM.ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Panitera Pengganti ,ttid.

Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannyamengenai unsurunsur pasal 3 UndangUndang TIPIKOR tidakberdasar;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menyatakan terdakwa YOSINA TROCE INSYAF, SE. MM., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalamHalaman 42 dari 55. Putusan Nomor :23/Pid.

Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur pasal 3UndangUndang Tipikor dengan benar, jelas dan cermat;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandenda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;2.

MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 23 Oktober2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh: ES. SOELASTRI, SH.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanNegeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2012S/d tanggal 11 Agustus 2012;4.Penahanan ditangguhkan sejak tanggal O1Agustus 2012 dan sampai dengan sekarangtidak ditahan;Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan SuratSurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 06 Maret 2012 No: 186/Pid.B/2011/PN.AMdalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratdakwaan

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri ArgaMakmur Tanggal 6 Maret 2012 No.186/Pid.b/2011/PN.AM dan tidak menghukum terdakwa HermansyahBin lbnu Syah untuk membayar denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah)e Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalammemori banding dan kontra memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurdan mohon agar Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Bengkulu menerima permohonan bandingdan menyatakan ;1.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah)Demikian diputus dalam permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2012,oleh Kami : Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH, sebagai HakimKetua Majelis, Hj.NURLELA KATUN SH.MH = danH.YUSANULI, SH,M Hum Hakim Ad Hoc Tipikor PadaPengadilan Tinggi Bengkulu, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana

Penggugat dan kawankawan menjalani proses peradilan diPengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate sertaditahan pada Rutan Ternate, sehingga Tergugat kesulitan untukmendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yangdijalani Penggugat dan KawanKawan. Sebab tidak mungkin Tergugatmenerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

menindaklanjuti sesuaidengan PP No. 11 tahun 2017 yakni dilakukan pemecatan setelah terjadiatau keputusan yang diinginkan dan itu dipertengahan tahun 2018 kamicoba memproses penerbitan SK dan lagilagi masih di konsultasikan dankami memerintahkan ke BKD dan BKD menkonsultasikan ke BKN terkaitarus pemecatan dan dedline waktu di bulan Desember terkait SKpemecatan;Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor

Halmahera Utara; Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor Penngugat sebagai Kepala Dinas PU; Bahwa saksi menyatakan terkait proses surat pemberhentian itu diawalidengan dinamika proses persidangan atas kasus tindak pidana korupsi yangsaudara Penggugat dan terkait dengan itu terbit PP.

selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkandan beralasan hukum karena ternyata Judex Facti salah dan kelirudalam menerapkan hukum, dan juga Judex Facti terbukti telahmenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; Oleh karena itualasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor

juncto Pengadilan Negeri/Tipikor Surabayaadalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkanhukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawanhukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalammenetapkan Pasal UndangUndang yang terbukti berdasarkan faktahukum yang terungkap dalam persidangan, dan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya adalah sangatberalasan serta dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapathukum Majelis Hakim sebagai berikut

Terdakwa selaku penyedia barang/jasaPemerintah pengadaan computer merk Lenovo untuk 32 SD, telahmelakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu melakukanpengadaan barang/jasa pemerintah tanpa melalui prosedur sesuaiJUKNIS Dirjend Pendidikan Dasar, menyerahkan komputer merkLenovo dengan software yang bukan asli, terbukti dari buktibukti,keterangan saksisaksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri, makaMajelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

,M.H.Panitera PenggantiNurul Bariah, S.Hhalaman 14 Perkara Pidana Nomor 194/Pid/2019/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHhalaman 15 Perkara Pidana Nomor 194/Pid/2019/PT BNA

Tipikor/2011/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum, dengan suratdakwaannya No. Reg. Perk :PDS 04/Samar/07/2011, tanggal 19 September2011, telah didakwa dengan bentuk dakwaan subsidritas sebagai berikut:Dakwaan ;PRIMAIR :Bahwa la terdakwa ARNA EFENDI selaku sekretaris tim PersisamPutra Samarinda bersamasama dengan saksi K. KRISTOWONO selaku wakilSekretaris Tim (yang ditunjuk secara lisan oleh AIDIL FITRI, SH.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor: 16/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK pada tanggal 22Februari 2018;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA,; Dalam hal ini diwakili olehDEKI MARIZALDI.S.IK.MH, Pangkat/Nrp: IPTU /92110381, Jabatan KasatReskrim;ROSMINA S.IP, Pangkat/Nrp: AIPDA /77110456, Jabatan Kanit PPA;KAMARUDDIN.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/78050385 Jabatan Kanit Tahban;MUH ALI.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/79090371, Jabatan Kanit Tipikor

Penuntut Umum, Sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengantanggal 26 MaretHal 1 dari 123 halaman, No. 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Y ykHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta , Sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal19 AprilPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18Juni 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. MUKHTARZUHDY,SH,MH dan 2.

Bahwa, terhadap Perbuatan yang berdasarkan Perintah Jabatan yangdiberikan oleh atasan yang merupakan Penguasa demi kepentinganPemerintah dan Masyarakat sebagaimana Termaksud Pada Point,3,4,5,6diatas, Penggugat diajukan Kepengadilan Tipikor Jambi, pada PengadilanNegeri Jambi yang kemudian Divonis dengan Putusan Nomor:16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal, 7 November 2012 dimana Penggugatdinyatakan terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama

permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAKhusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/dtanggal 23 Desember 2015 tahanan kota ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Desember2015 s/d tanggal 21 Pebruari 2016;5.

kesemuanya Advokat dan KonsultanHukum pada PRANEDA & PARTNERS, yang beralamat Wisma Arie YaniJalan Buaran Raya No. 9A Lt 2C Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungtanggal 2 Desember 2015 Nomor 490 / SK / Pid / 2014 / PN.Bdg, perkaraNomor 189 / Pid.SusTPK/ 2015 / PN.Bdg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraint; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ini; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum,keterangan saksisaksi, ahli, saksi ade charge dan keterangan terdakwadipersidangan; Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

sekertaris Dinas Kesehatan yang menerimanya, halmanaTerbukti dari keterangan Saksi Andris;Bahwa Terbukti Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dariForum Pustu sebesar Rp. 40.000.000, untuk diserahkan kembali kepadaPustu pustu sebelum Terdakwa berstatus Tersangka dalam perkaraaquo pada tingkat penyidikan, akan tetapi ternyata uang tersebut tidakdikembalikan kepada masing masing Pustu melainkan diserahkan kepadaKejaksaan Negeri Singaparna sebagai alat bukti;Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

SIGIT SUSENO, SH.M.Hum., memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli mempunyai kekhususan dalam hukum pidana materiil ;Bahwa ahli ditugasi oleh pihak Fakultas untuk memberikan keterangansebagai ahli ;Bahwa ahli pernah juga menjadi ahli diantaranya kasus korupsi diPengadilan Negeri Ciamis, kemudian Pengadilan Tipikor di Ternate, dan dikupang;Bahwa dari proses penyidikan yang dipaparkan oleh penyidik pada saatitu, dari kronologis yang disampaikan ada pemberian sejumlah

Darul ImarahKabupaten Aceh BesarAgama : IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :1 Penyidik Polri sejak tanggal 05 November 2013 s/d tanggal 24 November2013;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal03 Januari 2014;3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal04 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 03Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;5

Jaksa Penuntut Umum : Tahanan RUTAN, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/dtanggal 22 Maret 2014;6 Hakim pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11April 2014Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2014/PNBNA7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 April2014 s/d 10 Juni 2014.8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11Juni 2014 s/d 10 Juli 2014.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum Muklis Mukhtar,S.H.

Mata Ie Keutapang dua Ds, LamBheu Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau PengadilanTipikor Banda Aceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaiorang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatantersebut

Mata Ie Keutapang dua Ds, Lam Bheu Kec DarulImarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor BandaAceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yangmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R tanggal 22 Agustus 2014 , petikan putusanPegadilan Tinggi Palangka Raya nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK tanggal17 Oktober 2014 dan berdasarkan Petikan putusan Mahkamah Agung dalamtingkat Kasasi nomor : 224 K/PID.SUS/2014 tanggal 8 April 2015 , tersebutTergugat (Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini Bupati Sukamara)telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan yaitu memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat

tertanggal 1 Desember 2004 (foto copy dari foto copy); Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :823/265/BKPP/2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 27 September 2013 (foto copy dari foto copy);Surat Kepala Kepolisian Resor Sukamara Nomor : B/97/IV/2014/Reskrim Perihal Pemberitahuan penyidikan Tindak Pidana Korupsipembebasan lahan guna proyek Agrowisata Dinas Pertanian Kab.Sukamara TA. 2006, Tertanggal 14 April 2014 (foto copy dari foto copy);Penetapan Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR

/2014/PN.PLK,Tertanggal 24 April 2014 (foto copy dari foto copy); Putusan Nomor : 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R, Tertanggal 26 Agustus 2014 (foto copy dari foto copy);Petikan Putusan Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK, 23 Oktober 2014 (foto copy dari foto copy);Petikan Putusan Nomor : 2241 K/PID.SUS/2014, Tertanggal 08 April 2015 (foto copy dari foto copy);Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 800.05/378/BKPP.

;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005; KelurahanKradenan, Kecamatan Purwoharjo KabupatenBanyuwangi, Provinsi Jawa Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;=Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus2017;Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017sampai dengan tanggal 17 September 2017;Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2017 sampaidengan tanggal 17 Oktober 2017;Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 16 November 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengantanggal 4 Desember 2017;Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2017sampai dengan tanggal 3 Januari 2018

IHAT SUBIHAT,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 MeiHalaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS2018 Nomor 5/Pen.Pid.SusTPK/201/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Selasa, 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis

Sanggahan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam menguji terpenuhinya unsurunsur Pasal 3.4.1 MajelisHakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsurSetiap orang Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Tipikor secara tegas menyatakan definisidan pengertian dari kata Setiap Orang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi.

Bahwa pada UU Tipikor, pengertian unsur melawan hukum meliputi melawanhukum formil dan melawan hukum materiil. Penyalahgunaan kewenanganmerupakan salah satu bentuk onrechtmatigedaad.

Bahwa delik inti dari Pasal 3 UU Tipikor adalah menyalahgunakankewenangan. Suatu) dakwaan tindak pidana yang dikaitkan denganunsur/elemen kewenangan atau jabatan atau kedudukan, maka dalammempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasinegara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan (/iabilityjabatan), yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi(liability pribadi) dalam hukum pidana.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakanimplikasi dari:1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor dan2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUTipikor.

Oleh karenadipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman katadapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkanketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminanbahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT (sebagaimana dalamDakwaan Primair) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April2014 yang dimintakan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera padaHal. 70 dari 73 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., tid/ Dr. H. yo ee S.H.,M.H. Pie Bhstid./ Prof. Dr.

Negeri Kabupaten Tasikmalaya (bukti setor terlampir) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;