MENYATAKAN TERDAKWA ANDI ROSILIANSNYAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA 2. MENJATUHKAN PIDANATERHADAP ANDI ROSLIANNYAH BIN ANDI ROMLING KARENA KESALAHANNYA PIDANA PENJARA SELAMA 7 TAHUN

Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PTBGL.pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwaAndi Roslinsyah,ST,MT Bin Andi Ramling telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dakwaan kesatu primair, dan pertimbanganhukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding,kecuali lamanya

Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut

BINTON SIMORANGKIR, MM TIDAK TERBUKTIsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi turutserta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebutmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun

BINTON SIMORANGKIR, MM TERBUKTI secarasah dan menyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi turut sertamelakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauHalaman 2Putusan No.61/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdnsarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang manabeberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang

Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md dari dakwaan Primair;3 Menyatakan terdakwa DANI SETIAWAN A.Md terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4.

Menetapkan agar Terdakwa DANI SETIAWAN membayar BiayaPerkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidakmengakui perbuatan Terdakwa;Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN, A.Md, tidak teroukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaancathlab di RSSN Bukittinggi TA 2012, sebagaimana yang diatur dan diancammelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat

Menyatakan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa DANI SETIAWAN A.Md dari dakwaan Primair;3 Menyatakan terdakwa DANI SETIAWAN A.Md terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4.

Achmad Syarwani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Achmad Syarwani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama ;3.

ACHMAD SYARWANTI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan terdakwa Drs.

ACHMAD SYARWANTI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, dalam dakwaan Subsidair.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

Achmad Syarwani tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalamDakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebutdari Dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa Drs.

Achmad Syarwani telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersama sama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidanapenjaraselama 2 ( dua ) tahun dan 4( empat )bulan dan dendasebesar Rp. 50.000.000 (lima puluhjutarupiah ) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurunganselama 2( dua )bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menyatakan Terdakwa NENGAH ARTABAWA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakankepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu : Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu :PRIRGIP 7 sere rsereerenn eee ereeeree enter HER HEH ERE RETR3.

Menyatakan Terdakwa Nengah Artabawa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaDakwaan Kesatu Subsidiair pasal 3 jo pasal 18 UURI No.20 tahun2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 4.

Menyatakan Terdakwa HADI SETIAWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55

Menyatakan Terdakwa HADI SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Pst. tanggal 4 April 2019 yangmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, danHal. 6 dari 11 hal. Put.

Nomor 198 PK/Pid.Sus/2020MENGADILI KEMBALI :Menyatakan Terpidana HADI SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana kepada Terpidana HADI SETIAWAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

E N G A D I L I: Menyatakan bahwa Terdakwa Yenny Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa Yenny Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Yenny Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Yenny Wiriawaty dengan pidana penjara selama

Menyatakan terdakwa : SAMUEL KOLOLU, M.Kes, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam perkara Subsidair.2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dari seluruh dakwaan tersebut.3. Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.4.

49Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang diperlihatkan kepadanya terdakwamenyatakan tidak tahu dan tidak keberatan.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Mobil Toyota Fortuner warna hitammetalik, Nomor Polisi DE 54 SA, terdakwa menyatakan benar mobil tersebut suratmenyuratnya atas nama isteri terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar Tuntutan Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut :1 Menyatakan terdakwa SAMUEL KOLOLU, M.Kes, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi, melanggar dalamPasal : 3 Jo Pasal : 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Subsidair.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL KOLOLU, M.Kes, berupapidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesarRp.50.000.000,(lima

sertamartabatnya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumendokumen serta suratsuratberupa :3 Serta 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner beserta suratsurat dan kelengkapannyasupaya siserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara :Samallo Hanny, S.Sos dan perkara Ong Onggianto Andreas.Mengingat :a Ketentuanketentuan hukum dalam KUHAPb Dan ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutanMENGADILI1 Menyatakan terdakwa : SAMUEL KOLOLU, M.Kes, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam perkara Subsidair.2 Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dari seluruh dakwaan tersebut.633 Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.4 Memulihkan hakhak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya.5 Memerintahkan supaya barang bukti berupa ............. diserahkan

SAFRI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ; ---------------------------------------------------2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ; ---------------------------------3. Menyatakan terdakwa Ir. H.M. SAFRI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;--------------------------------------------------4.

Menyatakan terdakwa SLAMET Bin SASTRO SUWITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT.

Pasal 64 ayat (1)KUHP telah terpenuhi dan terdakwalah yang melakukannya, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan terdakwaseperti yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanyaterdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATANBERLANJUT ;Menimbang, bahwa =s sepanjang persidangan berlangsungPengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukupalasan untuk dihapuskan

serta pasal pasal lain dari peraturanperundang undangan yang berkaitan dengan perkaraIni 3 ++ +5222 ee eee ee eee eee eee eee eeeM E N GA D I L I2)3).4).5).6).7).129Menyatakan terdakwa SLAMET Bin SASTRO SUWITO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwanPrimair; Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaanPrimair tersebut; Menyatakan terdakwa SLAMET Bin SASTRO SUWITOtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

tindak pidana ~~ KORUPSI YANGDILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUTMenghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu)Tahun; Menetapkan agar masa penahanan~ kota yang telahdijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya darilamanya pidana yangdijatuhkan ; Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanjika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti denganhukuman kurungan untuk selama 1 (satu)bulan; ++ eee eeMenghukum

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Malang tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SAMSUL MASKURI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu pasal yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SAMSUL MASKURIberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengandikurangi

Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL MASKURI dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 238/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby., tanggal 11 Januari2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SAMSUL MASKURI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yangdiatur dan diancam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2)UndangUndang

olehkarena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/PenuntutUmum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut : Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair dan menjatuhkan pidanapenjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telahmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ; Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti yang tidakmenjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkankarena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penjatuhanHal. 5 dari 7 hal Put.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri MedanNo. 1132/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2009, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi denganpenjatuhan sanksi hukuman penjara selama 1 satu tahun 4 empatbulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000, lima puluh juta rupiah,Subsider 3 (tiga) bulan ;5.

Bahwa demikian juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri MedanNo. 2586/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 13 Januari 2008, Penggugat IItelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi denganpenjatuhan sanksi hukuman penjara selama 1 satu tahun dan dendasebesar Rp. 50.000.000, lima puluh juta rupiah ;6.

tindak Pidana Korupsi dantelah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulanharus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,dan Sdr.

tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi hukumanpenjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan harus diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan Drs.

(IlI/d)Jabatan Kasi Kesiswaan pada Subdi PMU Dinas Pendidikan Provsuberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2586/Pid.B/2008/PN.Mdn., tanggal 13 Januari 2009 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberkelanjutan dan terhadap yang bersangkutan dijatuhi hukuman62pidana penjara selama 1 (satu) tahun harus diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil(11) j2 2222222222222 ono ene n ene nne eeeA, BW els cs ccs ones ewes4.

Menyatakan Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Menyatakan Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal

sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 02/PID.SUSTPK/2018/PN.KPG, tanggal19 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair:Membebaskan Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN dari DakwaanPrimair tersebut;Menyatakan Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan

tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana dalam DakwaanSubsidair:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMANdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) serta dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;Menghukum Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN untuk membayar uangpengganti sebesar Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam jutadelapan ratus

tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana dalam DakwaanSubsidair, tidak salah menerapkan hukum ; Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan dengan benar, yaitu Terdakwa telah menyalahgunakankewenangannya selaku Ketua Koperasi Baranuri dan selakuPenerima dan Penanggung Jawab Pekerjaan Swakelola DanaBantuan Sosial Pembangunan Gedung Sentra Pemasar ProdukUnggulan Koperasi Baranuri, yang dilakukan dengan cara Terdakwamenyerahkan pekerjaan swakelola

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair; 2. Membebaskan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair; 4.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai DakwaanKesatu Subsidair dan menuntut supaya terdakwa

tindak pidana Korupsi secarabersamasama, oleh karenanya seluruh Pledoi dan Duplik terdakwa, haruslahdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selama pelaksanaan persidangan tidak ada ditemukanfaktafakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasanpemaaf pada diri maupun pada perbuatan terdakwa.

,dan lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama tahanan yang telah dijalaniterdakwa, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakankarenanya dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetapditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebabagaimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkaraternyata telah dilakukan penyitaaanya secara sah menurut hukum dankemudian telah ada dipergunakan dalam melakukan

tindak pidana korupsi ini,juga disamping ada barang bukti yang nyatanyata ada hubungannya denganHalaman 119 dari 128 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN PIktindak pidana korupsi yang terjadi, maka selanjutnya barang bukti dimaksudakan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sebabagaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkankepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya(retrebutif) akan tetapi mempunyai

Menyatakan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;2. Membebaskan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., dari dakwaanKesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Dheden Ade Saputra, A.Md., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;4.

Tindak Pidana Korupsi a.n.Parno,SH.

tindak pidana korupsi;Foto Copy dari foto copy Surat dari BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia No.F.IV.26.36/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNSyang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsiatas nama Parno, SH, dkk, yang membuktikan bahwasurat dari Bupati Tanjung Jabung Timur menyurati BKNRI mohon pertimbangan masalah PNS yang telahdihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana korupsi dijawaboleh BKNFoto Copy dari foto copy Undangan Rapat

kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto Copy sesuai dengan salinan aslinya PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 37/Pid.susTPK/2015/PN.Jmb an.

Bukti T 10penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No. 578 tanggal 28 Agustus

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negaratelah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor F.IV.2636/P.124/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an.Parno,S.H., dkk (Vide bukti T5);Halaman 40 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUNJBI8.

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 huruf e Undang

HERLAMBANG, SE bin SUGIANTOAlias HARTONO HERLAMBANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama"sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, serta2. Menyatakan terdakwa H.HARTONO S.

HERLAMBANG, SE binSUGIANTO Alias HARTONO HERLAMBANG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersamasarna" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.3.

Menyatakan terdakwa Yulinazra,SP.MT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Yulinazra,SP.MT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;4.

/PN.Pdgterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaansubsidiairtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHpPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak

Menyatakan terdakwa Yulinazra,SP.MT tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Menyatakan Terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamadengan M. Nori, Rasid Subagyo dan Reza Febriant (dalam perkaraterpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;2.

Menyatakan Terdakwa EKO WAHYUDI, S.E. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2575 K/PID.SUS/20184.

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 84/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY,tanggal 17 Desember 2015 yang menguatkan putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 12/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Sby, tanggal 12 Agustus 2014 yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwadijatuhi

Bahwa dengan demikian tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi atautidak terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh faktahukum yang benar yang terungkap di persidangan;5.

,berpendapat bahwa permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, sehinggaputusan Judex Facti dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung akanmengadili sendiri yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan PenuntutUmum, dan kemudian memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, harkat serta martabatnya.Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara

Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair ;4.

Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI, tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaanPrimair ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa Karnaini SH MSI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana dakwaan Subsidair ;.